hendrakholid.net

blog ekonomi syariah zakat wakaf kawafi
RSS icon Email icon Home icon
  • LEMBAGA PENGELOLAAN ZAKAT “DOMPET DHUAFA”

    Posted on Mei 6th, 2012 Ika Maiyastri No comments

    Oleh :
    AIDA ISTI NABILA
    ERSY ELMAFIZA RIHAD
    IKA MAIYASTRI
    PS-4B 2010

    BAB II
    PEMBAHASAN
    2.1 PENGERTIAN ZAKAT
    Zakat bermakna suci, tumbuh, berkembang dan berkah. Zakat dapat diartikan bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Syarat-syarat tertentu itu adalah nisab, haul, dan kadarnya. Mustahiq adalah penerima zakat dan Muzakki adalah pemberi zakat.

    2.2 PRINSIP-PRINSIP ZAKAT
    1. keyakinan keagamaan, yaitu dengan membayar zakat seorang muslim telah merasa sempurna ibadahnya.
    2. Pemerataan dan keadilan. Tujuan zakat adalah untuk membagi kekayaan yang telah diberikan Allah SWT kepada umat manusia.
    3. Produktivitas dan Kematangan. Zakat dipungut dari harta benda yang telah mencapai masa satu tahun, karena masa satu tahun dianggap benda tersebut telah menghasilkan.
    4. Nalar. Zakat harus dibayar oleh orang yang sehat jasmani dan rohani.
    5. Kebebasan. Zakat dipungut kepada orang yang bebas.
    6. Etik dan Kewajaran. Zakat tidak diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan.

    2.3 TUJUAN ZAKAT
    1. Mengangkat derajat fakir miskin untuk keluar dari kesulitan hidup.
    2. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh para gharimin, ibnu sabil dan mustahiq lainnya.
    3. Membina tali persaudaraan sesama umat islam.
    4. Menghilangkan sifat kikir orang kaya.
    5. Menghilangkan sifat dengki dan iri dari hati orang-orang miskin.
    6. Menjembatani jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin dalam kehidupan masyarakat.
    7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang.
    8. Mendidik manusia agar disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
    9. Adanya pemerataan rezeki untuk mencapai keadilan sosial.

    2.4 SYARAT-SYARAT ZAKAT
    1. Pemilikan yang pasti. Harta benda yang akan dizakatkan ada dalam kekuasaan pemberi zakat.
    2. Berkembang. Harta berkembang baik secara alami berdasarkan sunatullah dan karena usaha manusia.
    3. Melebihi kebutuhan pokok. Harta yang dizakatkan harus melebihi dari kebutuhan pokok.
    4. Bersih dari utang. Harta yang akan dizakatkan harus bersih dari utang kepada Allah (nazar) maupun utang kepada manusia.
    5. Mencapai Nisab, yaitu mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya.
    6. Mencapai Haul, yaitu mencapai waktu tertentu untuk dikeluarkan zakatnya.

    2.5 MACAM-MACAM ZAKAT
    1. Zakat Harta atau Maal
    Yaitu bagian harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya untuk golongan orang tertentu setelah dimiliki selam jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.
    2. Zakat Fitrah
    Yaitu harta yang wajib dikeluarkan setiap muslim yang mempunyai kelebihan harta pada malam sebelum Hari Raya Idul Fitri.

    2.6 HARTA BENDA YANG WAJIB DIZAKATI
    1. Emas, perak dan uang
    2. Barang yang diperdagangkan
    3. Hasil peternakan
    4. Hasil Bumi

    2.7 GOLONGAN PENERIMA ZAKAT
    1. Fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
    2. Miskin, yaitu orang yang mempunyai harta dan penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidup pokoknya.
    3. Amil, yaitu pengumpul, bendahara, penjaga, pencatat, penghitung dan pembagi harta zakat.
    4. Muallaf, yaitu orang yang baru memeluk agama islam sehingga masih lemah imannya.
    5. Riqab, yaitu budak atau hamba sahaya.
    6. Gharimin, yaitu orang-orang yang berutang dan sulit untuk membayarnya.
    7. Fi Sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah.
    8. Ibnu Sabil, yaitu mereka yang kehabisan belanja dalam perjalanan
    2.8 UNDANG-UNDANG PENGELOLAAN ZAKAT
    UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
    NOMOR 38 TAHUN 1999
    TENTANG
    PENGELOLAAN ZAKAT

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
    PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
    Menimbang : a. bahwa negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya masing-masing;
    b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat;
    c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu;
    d. bahwa upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan;
    e. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada butir a,b,c, dan d, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat;
    Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 29, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945;
    2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;
    3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);
    4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
    Dengan Persetujuan
    DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
    MEMUTUSKAN :

    Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

    BAB 1
    KETENTUAN UMUM
    Pasal 1
    Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
    1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
    2. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
    3. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
    4. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
    5. Agama adalah agama Islam.
    6. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang agama.
    Pasal 2
    Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.
    Pasal 3
    Pemerintahan berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzzaki, mustahiq, dan amil zakat.
    BAB II
    ASAS DAN TUJUAN
    Pasal 4
    Pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
    Pasal 5
    Pengelolaan zakat bertujuan:
    1. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama;
    2. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
    3. meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.
    BAB III
    ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT
    Pasal 6
    1. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
    2. Pembentukan badan amil zakat:
    a. nasional oleh Presiden atas usul Menteri;
    b. daerah propinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama propinsi;
    c. daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau wali kota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota;
    d. kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecematan.
    3. Badan amil zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.
    4. Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu
    5. Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksana.
    Pasal 7
    1. Lembaga amil zakat dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah.
    2. Lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri.
    Pasal 8
    Badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
    Pasal 9
    Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat dan lembaga amil zakat bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.
    Pasal 10
    Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja badan amil zakat ditetapkan dengan keputusan menteri.
    BAB IV
    PENGUMPULAN ZAKAT
    BAB IV
    Pasal 11
    1. Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.
    2. Harta yang dikenai zakat adalah:
    a. emas,perak, dan uang;
    b. perdagangan dan perusahaan;
    c. hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan;
    d. hasil pertambangan;
    e. hasil peternakan;
    f. hasil pendapatan dan jasa;
    g. rikaz
    3. Penghitungan zakat mal menurut nishab, kadar, dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.
    Pasal 12
    1. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzzaki atas dasar pemberitahuan muzzaki.
    2. Badan amil zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzzaki yang berada di bank atas permintaan muzzaki.
    Pasal 13
    Badan amil zakat dapat menerima harta selain zakat, seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat.
    Pasal 14
    1. Muzzaki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama
    2. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) muzzaki dapat meminta bantuan kepada badan amil zakat atau badan amil zakat memberikan bantuan kepada muzzaki untuk menghitungnya.
    3. Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat ata lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    Pasal 15
    Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh badan amil zakat ditetapkan dengan keputusan menteri.
    BAB V
    PENDAYAGUNAAN ZAKAT
    Pasal 16
    1. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.
    2. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
    3. Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.
    Pasal 17
    Hasil penerimaan infaq, shadaqa, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif
    BAB VI
    PENGAWASAN
    Pasal 18
    1. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan amil zakat dilakukan oleh unsur pengawas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (5).
    2. Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota
    3. Unsur pengawas berkedudukan di semua tingkatan badan amil zakat.
    4. Dalam melakukan pemeriksaan keuangan badan amil zakat, unsur pengawas dapat emminta bantuan akuntan publik.
    Pasal 19
    badan amil zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tingkatannya.
    Pasal 20
    Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan badan amil zakat dan lembaga amil zakat.
    BAB VII
    SANKSI
    Pasal 21
    1. Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sabagimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 13 dalam undang-undang ini diancam dengan hukuman kurunngan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyanya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
    2. Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.
    3. Setiap petugas badan amil zakat dan petugas lembaga amil zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    BAB VIII
    KETENTUAN-KETENTUAN LAIN
    Pasal 22
    Dalam hal muzzaki berada atau menetap di luar negeri, pengumpulan zakatnya dilakukan oleh unit pengumpul zakat pada perwakilan Repulik Indonesia, yang selanjutnya diteruskan kepada badan amil zakat Nasional.
    Pasal 23
    Dalam menunjang pelaksanaan tugas badan amil zakat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, pemerintah wajib membantu biaya operasional badan amil zakat.
    BAB IX
    KETENTUAN PERALIHAN
    Pasal 24
    1. Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan zakat masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.
    2. Selambat-lambatnya dua tahn sejak diundangkannya undang-undang ini, setiap organisasi pengelola zakat yang telah ada wajib menyesuaikan menurut ketentuan Undang-undang ini.
    BAB X
    PENUTUP
    Pasal 25
    Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
    Disahkan di Jakarta
    pada tanggal 23 September 1999
    PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
    ttd
    BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
    Diundangkan di Jakarta
    pada tanggal 23 September 1999
    MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
    REPUBLIK INDONESIA
    ttd
    MULADI
    LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
    TAHUN 1999 NOMOR 164
    Salinan sesuai dengan aslinya
    SEKRETARIAT KABINET RI
    Kepala biro Peraturan
    Perundang-undangan II
    Plt.
    Edy Sudibyo

    2.9 AYAT-AYAT TENTANG ZAKAT
    Q.S AT-TAUBAH AYAT 60

    60. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
    Q.S AT-TAUBAH AYAT 103

    103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

    Q.S AL-HASYR AYAT 7

    7. Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

    Q.S AL-DZARIYAT AYAT 19

    19. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

    Q.S AL-MA’ARIJ AYAT 24-25

    24. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu,
    25. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).
    2.10 LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT
    Salah satu lembaga pengelola zakat di Indonesia adalah Dompet Dhuafa.
    2.10.1 Sejarah Dompet Dhuafa
    Tentang DD
    Dompet Dhuafa Republika adalah lembaga nirlaba milik masyarakat indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga). Kelahirannya berawal dari empati kolektif komunitas jurnalis yang banyak berinteraksi dengan masyarakat miskin, sekaligus kerap jumpa dengan kaum kaya. Digagaslah manajemen galang kebersamaan dengan siapapun yang peduli kepada nasif dhuafa. Empat orang wartawan yaitu Parni Hadi, Haidar bagir, S. Sinansari Ecip, dan Eri Sudewo berpadu sebagai Dewan Pendiri lembaga independen Dompet Dhuafa Republika.
    Awal Kehadiran
    Sejak kelahiran Harian Umum REPUBLIKA awal 1993, wartawannya aktif mengumpulkan zakat 2,5% dari penghasilan. Dana tersebut disalurkan langsung kepada dhuafa yang kerap dijumpai dalam tugas. Dengan manajemen dana yang dilakukan pada waktu sia-sia, tentu saja penghimpunan maupun pendayagunaan dana tidak dapat maksimal.
    Dalam sebuah kegiatan di Gunung Kidul Yogyakarta, para wartawan menyaksikan aktivitas pemberdayaan kaum miskin yang didanai mahasiswa. Dengan menyisihkan uang saku, mahasiswa membantu masyarakat miskin. Aktivitas sosial yang telah dilakukan sambilan di lingkungan REPUBLIKA pun terdorong untuk dikembangkan.
    Apalagi kala itu, masyarakat luas telah terlibat menyalurkan ZISnya melalui DD. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, DD tercatat di Departemen Sosial RI sebagai organisasi yang berbentuk Yayasan. Pembentukan yayasan dilakukan di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, SH tanggal 14 September 1994, diumumkan dalam Berita Negara RI No. 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL.
    Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, DD merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang PENGUKUHAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional.

    2.10.2 Legalitas Dompet Dhuafa
    Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, DD tercatat di Departemen Sosial RI sebagai organisasi yang berbentuk Yayasan. Pembentukan yayasan dilakukan di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, SH tanggal 14 September 1994, diumumkan dalam Berita Negara RI No. 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL.

    2.10.3 Visi dan Misi Dompet Dhuafa
    VISI
    Terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan yang berbasis pada sistem yang berkeadilan
    MISI
    • Menjadi gerakan masyarakat dunia yang mendorong perubahan tatanan dunia yang harmonis
    • Mendorong sinergi dan penguatan jaringan kemanusiaan & pemberdayaan masyarakat dunia
    • Membangun lembaga berkelas dunia dalam pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan
    • Meningkatkan kemandirian, independensi & akuntabilitas lembaga dalam pengelolaan sumber daya masyarakat dunia
    TUJUAN
    • Terwujudnya perubahan sosial melalui advokasi multi-stakeholder & program untuk terciptanya kesejahteraan
    • Berperan aktif dalam mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada rakyat miskin
    • Menjadi organisasi kader yang melahirkan tokoh nasional
    • Terwujudnya sinergi & aliansi strategis dalam kegiatan internasional
    • Menjadi 4 besar NGO Islam dunia
    • Terwujudnya tata kelola organisasi yang memenuhi standar internasional
    • Terwujudnya kemandirian organisasi melalui intensifikasi, ekstensifikasi & diversifikasi sumber daya organisasi
    2.10.4 Sumber Zakat
    Secara eksplisit Al Quran dan hadis me¬nyebutkan ada tujuh harta benda yang wajib dizakati yaitu emas, perak,hasil tanaman, barang dagangan, ternak, hasil tambang, dan barang temuan.
    Menurut Qardawi (2006) ada delapan harta benda yang wajib dizakati yaitu :
    Binatang Ternak
    Ada tiga syarat binatang ternak dapat dikenai zakat yaitu:
    a) Telah mencapai nishab yaitu sejumlah tertentu yang ditetapkan oleh hukum syara’. Besarnya nishab untuk masing-masing jenis hewan ternak bervariasi. Misalnya unta, nishabnya 5 ekor, bila seseorang memiliki 5 ekor unta maka ia wajib berzakat. Makin banyak unta yang dimiliki makin besar nilai zakat¬nya. Kuda, kerbau dan nishabnya 30 ekor, artinya jika seseorang memilikinya maka ia wajib berzakat sebesar 1 ekor sedangkan kambing nishabnya 30 ekor.
    b) Telah dimiliki selama 1 tahun.
    c) Digembalakan maksudnya sengajadi¬urus sepanjang tahun untuk maksud memperoleh susu, bibit baru, pembiakan dan dagingnya.
    Emas dan perak
    Kekayaan dalam bentuk emas dan perak untuk simpanan wajib dikeluarkan zakatnya, karena merupakan sumber untuk pengembangan dan hal itu sama dengankekayaan lain seperti mata uang yang dikeluarkan zakatnya. Nishab emas besarnya 20 dinar (85 gram emas murni) dan nishab perak besarnya adalah 200 dirham(atau setara 595 gram perak). Hal ini berarti seseorang yang mempunyai emas sebesar 20 dinar atau perak sebesar sebe¬sar 595 gram dan sudah setahun dimiliki maka ia wajib membayar zakat sebesar 2,5%.
    Uang sebagaiman simpanan emas dan perak dikenakan zakat jika memenuhi syarat yaitu sudah mencapai nishab (disamakan dengan nishab emas sebe¬sar 85 gram), sudah mencapai satu ta¬hun, pemiliknya tidak memiliki utang dan memiliki kelebihan dari kebutuhan pokok.
    Kekayaan dagang
    Barang dagang yang dimaksud adalah barang yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mencari keuntungan. Barang yang diperdagangkan wajib dikeluarkan zakatnya pada setiap tutup buku setelah perdagangan berjalan seta¬hun, uang yang ada dan semua barang yang ada dihitung yang ada harganya. Jika jumlah seluruh harta sudah mencapai nilai setara dengan 96 gram emas maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% (Muhamad Daud Ali seperti dikutip oleh Palmawati, 1997).
    Pertanian
    Hasil pertanian yang telah memenuhi syarat wajib dikeluarkan zakatnya. Nishab hasil pertanian adalah setara dengan 653 kg. Apabila hasil pertanian tersebut terma¬suk makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, kurma dan lain-lain nishabnya 522 kg dari hasil pertanian. Hasil perta¬nian yang bukan makanan pokok seperti buah-buahan, daun, dan sayur-sayuran, nishabnya disetarakan dengan makanan pokok yang paling umum di daerah itu. Besarnya zakat untuk hasil pertanian yang diairi dengan air hujan atau sungai/mata air adalah 10%, tapi jika proses pertanian menggunakan air irigasi yang berarti me¬merlukan biaya tambahan maka besarnya zakat adalah 5%.
    Madu dan produksi hewani
    Madu wajib dikeluarkan zakatnya karena memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Nishab madu adalah setara dengan lima wasaq atau 653 kg makanan pokok yang besarnya zakat adalah 10% dari penghasilan bersih. Produk hewani seperti sutera dan susu sama dengan zakatnya madu yaitu 10% dari penghasilan bersih.
    Barang Tambang dan Hasil Laut
    Barang tambang adalah barang-barang berada di dalam bumi dan baru berman¬faat setelah ditambang dan diolah. Barang tambang dapat dikelompokkan menjadi:
    a) Benda padat yang dapat dicairkan, diolah dan dibentuk misalnya emas, perak, bauk¬sit, tembaga, besi dll,
    b) Benda padat yang tidak dapat dicairkan seperti batu bara, kapur, intan, berlian dll.,
    c) Benda cair sep¬erti minyakbumi dan gas. Barang temuan atau rikaz adalah barang-barang kuno yang ditemukan dan diserahkan kepada negara. Penemu berhak memperoleh ganti rugi, ganti rugi ini yang harus dibayar zakat.
    Kewajiban zakat untuk pemilik barang tambang dikenakan begitu barang tam¬bang selesai diolah dan dibersihkan tidak perlu menunggu satu tahun asal sudah memenuhi nishab. Nishab untuk barang tambang adalah sama dengan nishab emas yaitu setara dengan 96 gram emas atau 672 gram perak, dengan kadar zakat 5% (Muhamad Daud Ali seperti dikutip oleh Palmawati T, 1997).
    Investasi Pabrik dan Gedung
    Investasi dkenakan zakat karena investasi mendatang keuntungan atau hasil in¬vestasi bersifat tumbuh sehingga dikena¬kan zakat. Zakat kekayaan yang mengalami pertumbuhan ada dua macam yaitu
    a) kekayaan yang dipungut dari zakat¬nya dari modal dan keuntungan investasi setelah setahun seperti zakat ternak dan perdagangan, maka zakatnya 2,5%
    b) kekayaan yang dipungut dari hasil investa¬si dan keuntungan saja, tanpa menunggu setahun maka zakatnya adalah 10% atau 5% tergantung dari modal tetap seperti tanah pertanian atau tidak tetap.
    Mata Pencarian atau Profesi
    Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa padanan hukum zakat profesi yang paling tepat adalah zakat al mal al mustafad (harta yang diperoleh melalui satu jenis proses kepemilikan yang baru dan halal). Jenis-jenis al mal al mustafad antara lain :
    a) al-‘amalah, yakni penghasilan yang di¬peroleh dalam bentuk upah atau gaji atas pekerjaan tertentu
    b) al ‘atiyah yaitu seje¬nis bonus atau insentif tetap yang diterima secara teratur oleh prajurit negara Islam dari baitul mal
    c) al mazalim yakni jenis harta yang disita secara tidak sah oleh penguasa terdahulu, dan telah dianggap hilang oleh pemilik aslinya. Zakat penghasilan adalah zakat yang dipungut/diperoleh dari upah/gaji/honorarium karyawan dan usaha profesional seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, guru, advokat, seniman, penjahit dan lain-lain yang telah mencapai nisab (Asmuni, Mth, 2007).
    Nishab zakat profesi diqiyaskan atau di¬miripkan dengan harta zakat yang telah ada yaitu :
    a) jika diqiyaskan atau dimirip¬kan dengan zakat harta pertanian maka nishabnya adalah 653 kg gabah kering atau 522 kg beras dan waktu pengeluaran zakatnya setiap panen atau setiap mem¬peroleh gaji atau honor,
    b) untuk kadar zakat jika diqiyaskan dengan harta sim¬panan maka kadarnya 2,5 %.
    Saham dan Obligasi
    Pemegang saham adalah pemilik perusahaan yang mewakilkan manajemen untuk mengelola uang yang telah disetorkan dengan harapan untuk mem¬peroleh keuntungan. Nishab zakat diqiyas¬kan dengan zakat perniagaan. Haul zakat dihitung per annual report. Saham yang dimiliki atas dasar book value ditambah nilai deviden (Hafidhudin dan Alfariady, 2009).

    2.10.5 Penghimpunan Dana Masyarakat

    2.10.6 Penghitungan Jumlah Muzakki dan Mustahik

    Penghitungan Jumlah Muzakki
    Idealnya penentuan muzakki di¬tentukan dengan pendapatan yang melebihi batas nisab. Permasalahan muncul berkaitan dengan ketersediaan Informasi pendapatan. Karena itu,informasi pendapatan diproxy (didekati) dengan menggunakan variabel upah atau gaji. Secara struk¬tur, informasi upah atau gaji dalam data Susenas 2007 hanya berkaitan dengan pekerja sektor formal, se¬mentara sektor pekerja informal ti¬dak terekam dalam data. Agar hasil yang diperoleh tidak underestimate maka perlu dilakukan penyesuaian melalui pengeluaran.
    Tahap-tahap yang digunakan dalam menentukan batas muzakki adalah:
    1. Menentukan pengeluaran per kapi¬ta rumah tangga pekerja yang me¬miliki upah diatas Rp. 2.610.000/bulan (nishab).
    2. Menentukan batas limit (percen¬tile) terendah pengeluaran sebagai batasan muzakki untuk daerah perkotaan dan pedesaan.
    3. Menentukan seluruh rumah tang¬ga yang memiliki pengeluaran per kapita diatas batas.
    4. Menghitung jumlah individu (15 tahun dan berstatus bekerja) sebagai kriteria muzakki.
    5. Mengalikan faktor koreksi atau persentase penduduk yang beragama Islam.

    Penentuan nishab bagi muzaki sebe¬sar Rp. 2.610.000/bulan berdasarkanketentuan zakat profesi. Nishab zakatprofesi diqiyaskan dengan zakat per¬tanian sebesar 653 kg gabah keringgiling atau setara dengan 522 kg beras. Dengan asumsi 1 kg beras harganya Rp 5.000,-, maka nilai nishab dalam bentuk uang adalah 522 kg x Rp 5000,- = 2.610.000/bulan. Asumsi per bulan dipakai untuk karena umumnya peker¬ja memperoleh upah setiap bulan.
    Penentuan batas bawah pengeluaran per kapita dibuat dalam dua ske¬nario, yaitu batas limit pengeluaran perkapita 20 % dan pengeluaran 25 %. Kedua skenario ini ditentukan berdasarkan expert judgement terhadap jumlah pengeluaran per kapita rumah tangga dengan memper¬timbangkan garis kemiskinan.
    Dalam pemetaan wilayah, keberadaan muzakki disetiap kabupaten/kota dikelompokkan menjadi tiga ke¬lompok, yaitu rendah, sedang dan tinggi. Komposisi pengelompokan menggunakan kriteria komposisi 30, 40 dan 30 atau menggunakan nilai persentil ke 30 dan 70.
    Penghitungan Jumlah Mustahik
    Penerima zakat (mustahik) ialah orang yang berhak menerima zakat yang terdiri dari fakir, miskin, amil zakat, mualaf, memerdekakan budak, orang yang berhutang dan musafir. Dalam penelitian ini, kami berfokus pada fakir dan miskin. Definisi ke¬miskinan yang dipakai adalah ber¬dasarkan garis kemiskinan yang dike¬luarkan oleh Badan Pusat Statistik per kabupaten/kota. Garis kemiski¬nan tersebut adalah pengeluaran per kapita per bulan minimal yang ber¬variasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya.
    Garis Kemiskinan (GK), terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Ke¬miskinan Non-Makanan (GNKM).
    Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk masing-masing provinsi daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memi¬liki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan.
    Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebu¬tuhan minimum makanan yang di¬setarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak,dll).
    Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendi¬dikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi (ke¬lompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perdesaan.
    Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin (PM).
    Jumlah penerima zakat (mustahik)didapatkan dari angka rumah tang¬ga (RT) miskin menggunakan kriteria garis kemiskinan BPS tadi dika¬likan dengan proporsi pemeluk Islam berdasarkan sensus penduduk 2000 untuk masing-masing kabupaten/kota.

    2.10.7 Program Dompet Dhuafa
     Lembaga Pertanian Sehat
     DD Travel
     BMT Center
     DD Livestock
     Institut Kemandirian
     Masyarakat Mandiri
     Kampoeng Ternak
     Tebar Hewan Kurban
     Tabung Wakaf Indonesia
     Lembaga Pelayan Masyarakat
     Lembaga Pengembangan Insani
     Layanan Kesehatan Cuma-Cuma
     Indonesia Magnificence Of Zakat
     Rumah Sehat Terpadu
     Disaster Management Centre

    2.10.8 Laporan Arus Kas Dompet Dhuafa

    BAB III
    PENUTUP
    3.1 KESIMPULAN
    Dompet Dhuafa sudah melakukan tugasnya dangan baik dalam pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran dana zakat. Kinerjanya pun sudah tidak diragukan lagi. Sehingga Dompet Dhuafa dapat menjadi lembaga amil zakat yang dapat dipercaya untuk mengelola dana zakat dan menyalurkannya.
    Programnya pun sangat membantu kemandirian masyarakat, sehingga diharapka dengan adanya program-program tersebut dapat meningkatakan kesejahteraan masyarakat secara nyata.
    3.2 SARAN
    Zakat memiliki efek multiplier bagi perkembangan ekonomi . Sebenarnya Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pengembangan zakat karena mayoritas penduduknya adalah muslim. Karena itu potensi itu lah yang sebaiknya dimaksimalkan guna meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Pemaksimalan potensi tersebut dapat dilakukan dengan mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam pengumpulan zakat.
    Kendala-kendala tersebut diantaranya adalah kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya membayar zakat, selain itu pemerintah pun tidak membuat undang-undang mengenai kewajiban membayar zakat karena pemerintah pun kurang menyadari peran zakat guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    DAFTAR PUSTAKA
    www.dompetdhuafa.org

  • Isthisna’

    Posted on November 5th, 2011 mizan No comments

    PRODUK PERBANKAN SYARI’AH
    “ ISTISHNA “

    Pen

    Penyusun:
    1. Ardie Wira Hari (109046100100)
    2. Sri lestari (109046100182)
    3. Dina Asy’fina (109046100100)

    JURUAN PERBANKAN SYARI’AH
    FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
    UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
    JAKARTA

    I. KATA PENGANTAR

    Bismillahirrahmannirrahmanirrahim,

    Segala puji bagi Allah SWT yang menguasai alam semesta dan yang telah begitu banyak memeberikan rahmat dan kasih sayang-nya. Rangkaian kata syukur tak kan pernah cukup untuk menggambarkan rasa terima kasih penulis pada Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas makalah ini dengan judul ” ISTISHNA ”.

    Sholawat serta salam semoga sealalu tercurah kepada Rasulullah SAW sebagai tauladan, keluarga, sahabat serta para pengikutnya, yang telah merubah dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang, semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir nanti.

    Penulis mengucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang telah terlibat dan membantu terselesaikannya makalah ini. Semoga selalu melimpahkan keberkahan dalam hidupnya Amiin.

    Ciputat, Oktober 2011
    Penulis,

    II. PEMBAHASAN

    1. Pengertian Istishna’
    Transaksi ba’i istishna’ merupakan kontrak penjualan antara pemembeli dan pembuat barang. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnyakepada pembeli akhir.
    Menurut jumhur fuqaha, ba’i istishna’ merupakan suatu jenis khusus dari akdad ba’i asalam.

    Dalam fatwa DSN-MUI, jual-beli istishna adalah akad jual beli dlam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan pesyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni’) dan penjual (pembuat, shani’).
    Padadasarnya pembiayaan istishna’ merupakan transaksi jual beli cicilan seperti transaksi murabahah. Hanya saja berbeda dengan murabahah dimana barang diserahkan di muka sedangkan uangnya dibayar cicilan, dalam jual beli istishna’ barang disaerahkan di belakang, walaupun uangnya sama-sama dibayar secara cicil juga.

    2. Tujuan Istishna’
    Pembiayaan dengan akad Istishna’ ini bertujuan untuk mempermudah nasabah dalam melakukan jual beli terutama dalam hal manufaktur yang mana membutuhkan biaya besar, sedangkan nasabah/ pembeli tidak cukup memiliki biaya. Sehingga pihak pemberi biaya memberikan kemudahan dalam pembiayaan nasabah kepada penjual.

    3. Manfaat Penggunaan Akad Istishna’
    Manfaat ba’i istishna’ sama dengan ba’i salam, karena pada hakekatnya sama. Dan manfaat yang diperoleh dari ba’i istishna’ yaitu memperoleh selisih haraga yang didapat dari nasabah dengan harga jual kepada pembeli.

    4. Landasan hukum Istishna’
    • Al-Qur’an
    “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secra tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (Al-Baqarah: 283)
    • Al-hadits
    “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencapur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majjah)
    • Fatwa DSN-MUI
    1) Fatwa No. 06/DSN-MUI/ IV/2000 tentang jual beli Istishna’. Yang menjelaskan tentang ketentuan pembayaran, ketentuan barang, dan ketentuan yang terkait dengan jual beli istishna’.
    2) Fatwa No. 22/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli Istishna’ paralel

    5. Implementasi akad pada bank syariah

    • Skema transaksi Istishna’, produse ditunjuk oleh bank

    4. kirim pesanan

    3. kirim dokumen
    5. Bayar
    2. pemesanan barang
    nasabah & bayar tuanai
    1. negosiasi

    Dalam praktik istishna’ di perbankan syariah, bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi istishna’. Jika bank bertindaj sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain (sub-kontrak) untuk menyediakan barang pesanan dengan cara istishna maka hal ini disebut dengan istishna’ paralel.

    6. Prospek, kendala, strategi
    (analisa swot-> kekuatan yg dimiliki, kendala yang dihadapi, peluang yang dapat diraih)

    DAFTAR PUSTAKA

    Karim, Adiwarman. 2004. Bank Islam: analisis fiqih dan keuangan, edisi dua. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
    Rifqi, Muhammad. 2008. Akuntansi Keuangan Syari’ah: konsep dan Implementasi PSAK Syari’ah. Yogyakarta: P3EI Press.
    Syafi’i Antonio, Muhammad. 2001. Bank Syari’ah: dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.

  • Musyarakah

    Posted on Oktober 17th, 2011 mizan sukroni No comments

    PRODUK PERBANKAN SYARIAH

    Penyaluran Dana: Musyarakah

    Makalah

    Penyusun:

    Alfado Agustio

    Mizan Sukroni

    Saidah

    PS 5 E

    JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

    FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

    UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

    JAKARTA

    2011

    A. Pengertian

    Syirkah yang berasal dari kata syaraka-yusyriku-syarkan-syarikan-syirkatan (syirkah), Secara bahasa syirkah atau musyarakah berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam istilah fikih syirkah adalah suatu akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dan bersekutu dalam keuntungan.

    Istilah Musyarakah menurut Bank Indonesia yang tertulis pada Kodifikasi Produk Perbankan Syariah tahun 2008, adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing. Sedangkan dalam kitab Bidayatul Mujtahid, musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

    B. Landasan Syariah

    1. al-Qur’an

    Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berkongsi itu benar-benar berbuat zalim kepada sebagian lainnya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh dan amat sedikitlah mereka ini….”. (Q.S. Shaad: 24).

    Ayat ini mencela perilaku orang-orang yang berserikat dalam berdagang dengan menzalimi sebagian dari mitra mereka. Ayat al-Qur’an ini jelas menunjukkan bahwa syirkah pada hakekatnya diperbolehkan oleh risalah-risalah yang terdahulu dan telah dipraktekkan.

    2.Hadits
    Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda : Sesungguhnya Allah SWT telah berfirman : Aku adalah mitra ketiga dari dua orang yang bermitra selama salah satu dari kedunya tidak mengkhianati yang lainnya. Jika salah satu dari keduanya telah mengkhianatinya, maka Aku keluar dari perkongsian itu”. (H.R. Abu Dawud dan al-Hakim.) Arti hadis ini adalah bahwa Allah SWT akan selalu bersama kedua orang yang berkongsi dalam kepengawasanNya, penjagaanNya dan bantuanNya. Allah akan memberikan bantuan dalam kemitraan ini dan menurunkan berkah dalam perniagaan mereka. Jika keduanya atau salah satu dari keduanya telah berkhianat, maka Allah meninggalkan mereka dengan tidak memberikan berkah dan pertolongan sehingga perniagaan itu merugi. Di samping itu masih banyak hadis yang lain yang menceritakan bahwa para sahabat telah mempraktekkan syirkah ini sementara Rasulullah SAW tidak pernah melarang mereka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Rasulullah telah meberikan ketetapan kepada mereka.

    3. Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah

    Fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah

    1. C. Jenis-jenis Musyarakah

    Musyarakah terbagi atas dua macam yaitu : musyarakah kepemilikan (amlak) dan musyarakah akad (uqud). Musyarakah kepemilikan adalah dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya akad. Hal ini terjadi karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya. Sedangkan musyarakah dengan akad terbagi menjadi :[1]

    1. al-inan : syirkah al-inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisispasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun bagi hasil, tidak harus identik sama. Mayoritas ulama menyepakati bolehnya musyarakah ini.
    2. mufawwadhah : adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagikan keuntungan secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis al-musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.
    3. a’mal : kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Contohnya kerja sama dua orang penjahit untuk menerima orderan pembuatan seragam sebuah kantor.
    4. Wujuh : kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. mereka membeli barang tidak secara tunai tetapi  menjual barang tersebut secara tunai. Jenis musyarakah ini tidak memerlukan modal, kemudian keuntungan yang diperoleh dibagi di antara mereka dengan syarat tertentu atau dengan syarat yang sudah disepakati kedua belah pihak.
    1. D. Aplikasi dalam perbankan

    Dalam produk pembiayaan musyarakah, bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/ atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Nasabah kemudian bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan akad, seperti melakukan review, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

    Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. Nisbah tersebut tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas kesepakatan kedua pihak.

    Perkembangan saat ini muncul akad Musyarakah mutanaqisah yang merupakan turunan dari akad musyarakah. mutanaqishah berasal dari kata yatanaqishu-tanaqish-tanaqishan-mutanaqishun yang berarti mengurangi secara bertahap. Musyarakah Mutanaqisah adalah Musyarakah atau Syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Menurut Dr. Ir. M. Nadratuzzaman Hosen, Ms., M.Sc, Ph.D[2] dalam makalahnya, musyarakah mutanaqisah (diminishing partnership) adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau asset. Dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain. Contohnya nasabah melakukan pembiayaan rumah dengan akad Musyarakah Mutanaqisah, tahapannya adalah sebagai berikut:

    1. Konsumen melakukan identifikasi serta memilih rumah yang diinginkan
    2. Konsumen bersama-sama dengan bank melakukan kerjasama kemitraan kepemilikan rumah, sehingga bank dan konsumen sama-sama memiliki rumah sesuai dengan proporsi investasi yang dikeluarkan.
    3. Konsumen membayar biaya sewa per bulan dan dibayarkan ke bank sesuai dengan proporsi kepemilikan.
    4. Konsumen pun melakukan pembayaran kepada bank atas kepemilikan atas rumah yang masih dimiliki oleh bank

    Hasil survey:

    1. Bank Muamalat Indonesia

    • Pembiayaan Modal Kerja adalah produk pembiayaan yang akan membantu kebutuhan modal kerja usaha sehingga kelancaran operasional dan rencana pengembangan usaha  akan terjamin.
    • Pembiayaan Modal Kerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah adalah produk pembiayaan yang ditujukan untuk LKM Syariah (BPRS/BMT/Koperasi) yang hendak meningkatkan pendapatan dengan memperbesar portofolio pembiayaannya kepada Nasabah atau anggotanya (end-user).
    • Pembiayaan Rekening Koran Syariah adalah produk pembiayaan khusus modal kerja yang akan meringankan Anda dalam mencairkan dan melunasi pembiayaan sesuai kebutuhan dan kemampuan.
    • Pembiayaan Hunian Syariah adalah produk pembiayaan yang akan membantu Anda untuk memiliki rumah (ready stock/bekas), apartemen, ruko, rukan, kios maupun pengalihan take-over KPR dari bank lain. Aqadnya Musyarakah Mutanaqisah.

    2. Bukopin Syariah

    Pembiayaan iB Bagi hasil (Musyarakah) adalah Kerjasama 2 pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan atau karya/keahlian dengan kesepakatan keuntungan dan resiko menjadi tanggungan bersama sesuai kesepakatan

    3. BNI Syariah

    • BNI iB Wirausaha ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha Anda, dengan besarnya pembiayaan dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta yang diproses lebih cepat dan fleksibel sesuai dengan prinsip syariah.
    • BNI iB Usaha Kecil adalah pembiayaan modal kerja atau investasi kepada pengusaha kecil sampai dengan Rp 10 miliar.
    • BNI iB Usaha Besar adalah Pembiayaan Modal Kerja atau Investasi kepada pengusaha menengah dan korporasi diatas Rp. 10 Milyar
    1. Bank Mandiri Syariah
    • Mikro Kecil adalah pembiayaan musyarakah yang plafondnya mulai dari 2 juta-10 juta dengan bagi hasil pertahun ekuivalen 36 %/tahun.
    • Mikro Menengah adalah pembiayaan musyarakah yang plafondnya mulai dari 10 juta-50 juta dengan bagi hasil pertahun ekuivalen 32 %/tahun.
    • Usaha Besar adalah pembiayaan musyarakah yang plafondnya mulai dari 50 juta-100 juta.
    1. E. Manfaat
      1. Bagi Bank [3]:
    • Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
    • Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan  atau hasil usaha bank.
    • Bank lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang halal

    2. Bagi nasabah: Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan oleh cash flow atau arus kas nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah

    F. Risiko

    1. Risiko pembiayaan yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi.
    2. Risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar akad musyarakah diberikan dalam valuta asing
    3. Risiko operasional yang disebabkan oleh internal fraud (kesalahan pencatatan, penyuapan, manipulasi dan mark up)

    G. Kesimpulan

    Musyarakah merupakan salah satu pembiayaan yang diperbolehkan dalam sistem ekonomi islam. Dalam hal ini perbankan syariah bisa memanfaatkan model ini untuk meningkatkan keuntungan bank serta membantu perkembangan sektor riil. Oleh karena itu tantangan perbankan syariah di masa mendatang bagaimana mengembangkan komitmen beyond banking dengan terus meningkatkan pembiayaan tersebut karena pembiayaan musyarakah merupakan jenis pembiayaan yang dinilai adil dari dua sisi baik pihak perbankan maupun nasabah. Selain itu dengan mengembangkan model pembiayaan ini pula bisa menda’wakah bahwa sistem ekonomi islam juga dapat membantu sistem perekonomian serta bersifat adil.

    .

    DAFTAR PUSTAKA

    Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001. Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik. Jakarta : Gema Insani.

    Hosen, M. Nadratuzzaman dkk.2008.MATERI DAKWAH: Ekonomi Syariah. Jakarta: PKES

    Muhammad, Rifqi. 2008. Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah. Jogjakarta : P3EI Press.

    Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah

    Fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah

    UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

    http://bi.go.id//

    http://d.yimg.com//


    [1] Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, hal. 91-93

    [2] d.yimg.com/…/Makalah+Musyarakah+Mutanaqishah_Nadratuzzaman, di akses pada tanggal 16 Oktober 2011

    [3] Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, hal. 93-94

  • Mudharabah

    Posted on Oktober 17th, 2011 mizan sukroni No comments

    TUGAS MAKALAH

    Produk-produk perbankan syariah

    (pembiayaan Mudharabah)

    Disusun oleh :

    Asma Nurhayati

    Allifiana Rhamadhani

    Farhan Azhar

    Kelas : PS  5 – E

    PRODI MUAMALAT JURUSAN PERBANKAN SYARI’AH

    FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

    UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

    TAHUN AJARAN 2011/2012

    1. 1. Pengertian Mudharabah

    Mudharabah berasal berasal dari kata dharb, berarti menukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

    Secara teknis al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama (sahobul maal) menyediakan seluruh(100%) modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan kedalam kontrak, sedangkan pihak rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[1]

    1. 2. Landasan Hukum Mudharabah

    Ulama fiqih sepakat bahwa mudharabah disyariatkan dalam islam berdasarkan dalam islam berdasarkan Al-quran, sunah, ijma’, dan qiyas.

    1. Al-quran

    “… dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia allah SWT….” (Qs al-mujammil:20)

    Yang menjadi wajhud-dilalah atau argument dari surah al muzzammil:20 adalah adanya kata yadhribun yang sama dengan akar kata mudharabah yang berarti melakukan sesuatu perjalanan usaha.

    10.  Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.(QS. Al-jumu’ah:10)

    198.  Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. (QS.Al baqarah:198)

    Surah al jumu’ah :10 dan al- Baqarah:198 sama –sama mendorong kaum muslimin utuk melakukan upaya perjalanan usaha.

    .

    1. As-sunah

    “tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan , melakukan qiradh, dan yang mencampurkan gandunm dengan jelas untuk keluarga ,bukan untuk diperjual belikan.”(HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

    1. Ijma’

    Di antara ijma dalam mudharabah adanya riwayat yang mengatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah , perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.

    1. Qiyas

    Mudharabah diqiyaskan kepada al musyaqah(menyuruh seseorang untuk mengelolah kebun). Selain di antara manusia ada yang miskin dan ada yang kaya . di satu sisi banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain banyak orang miskin yang mau bekerja tapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya mudharabah di tunjukkan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.[2]

    1. 3. Rukun Mudharabah
    • Dua orang yang melakukan aqad
    • Modal
    • Shighat
    • Pekerjaan
    • Laba
    1. 4. Jenis-Jenis Mudharabah

    Secara umum ,mudharabah terbagi menjadi dua jenis:

    1. a. Mudharabah muthlaqah, adalah bentuk kerjasama antara sahaibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus shaleh seringkali di contohkan dengan ungkapan if’al ma syi’ta(lakukanlah sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang member kekuasaan sangat besar.
    2. b. Mudharabah muqayadah atau disebut juga dengan istilah restricted mudharabah (specified mudharabah),adalah  kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Si mudharib dibatasi dengan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.
    3. 5. Aplikasi Dalam Perbankan

    Al-mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan.

    • Pada sisi  penghimpunan dana ,al mudharabah diterpkan pada :
    1. a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang diamaksutkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya; depositi biasa;
    2. b. Deposito special(special investment), di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya mudharabah saja atau ijarah saja.
    • Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah ditetapkan untuk:
    1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa;
    2. Investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayadah, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal.
    3. 6. Manfaat Mudharabah
    4. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
    5. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/ hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread
    6. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan denagan cash flow/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah
    7. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang dibagikan.
    8. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah / musyarakah ini bebeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan(nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.
    1. 7. Risiko Mudharabah

    Risiko yang terdapat dalam mudharabah, terutama dalam penerapannya dalam pembiayaan, relative tinggi diantaranya:

    1. Side streaming; nasabaah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak;
    2. Lalai dan kesalahan yang disengaja;
    3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur[3]

    Secara umum aplikasi perbankan mudharabah dapat digambarkan dalam skema berikut ini

    Sekema mudharabah

    1. 8. Beberapa jenis usaha yang bisa dibiayai dengan pembiayaan mudharabah

    Dari pengamatan dilapangan ternyata banyak sekali jenis usaha yang cocok dan aman dibiayai dengan pembiayaan mudharabah. Dengan demikian, persoalan yang sebenarnya terletak pada keengganan pihak bank syariah untuk menghadapi resiko sekecil apapun. Menghindari resiko yang terlalu berlebihan tentu saja buakan sifat professional bankers. Untuk itu diperlukan latihan praktik yang dimulai dari jenis usaha yang tidak memerlulkan pembiayaan dalam jumlah besar terlebih dahulu. Berikut ini disajikan beberapa jenis usaha yang dapay dibiayai dengan pembiayaan mudharabah atas dasar prinsip profit and loss sharing.

    1. Pembiayaan mudharabah untuk usaha dagang

    Pada pembiayaan mudharabah untuk usaha dagang ini, jumlah modal yang disalurkan dapat dipergunakan untuk membeli alat peraga dan barang dagangannya serta biaya oprasional. Mudharib yang mendapat kesempatan dalam pembiayaan mudharabah ini sangat fleksibeldari pedagang asongan sampai pemilik kios distributor atau agen.

    1. Pembiayaan mudharabah untuk usaha foto kopi

    Pada pembiayaan mudharabah untuk usaha foto kopi, wartel dan warnet ini, jumlah modal yang disalurkan di pergunakan untuk membeli atau menyewa mesin-mesin dengan semua peralatan dan fasilitas yang diperlukan serta biaya oprasional. Jangka waktu pemyelesaian pembiayaan dan bagi hasil berfariasi tergantung kepada umur teknis dari mesin yang pengadaannya dibiayai oleh bank sebagai modal usaha. Mudharib yang mendapatkan kesempatan , dapat sangat fleksibel mulai dari penyewa kios dikampus atau di pasar sampai perusahaan yang berbadan hokum perseroan atau koprassi.

    1. Pada pembiayaan mudharabah untuk usaha jasa angkutan.

    Mudharib yang mendapat kesempatan , juga sangan fleksibel mulai dari perorangan(penarik ojek) sampai perusahaan angkutan umum yang berbentuk hokum perseroan atau koprasi.

    1. Pada pembiayaan mudharabah untuk usaha jasa konstruksi

    Pada pembiayaan mudharabah untuk usaha jasa konstruksi ini, jumlah modal yang disalurkan biasanya dalam bentuk plafon dana yang besarnya berfariasi tergantung pada besar kecilnya usaha yang akan dibiayai. Jangka waktu penyelesaian pembiayaan dan berbagai hasil dalam hal ini berfariasi tergantung kepada jangka waktu penyelesaian bagunan yang didirikan atau jangka waktu penyelesaian renovasi atau kontrak pemeliharaan. Mudharib yang mendapat kesempatan, dapat sangat fleksibel mulai dari pengusaha jasa, pemeliharaan gedung, sampai kontraktor yang membangun rumah tinggal dan gedung bertingkat.

    1. Pada pembiayaan mudharabah untuk usaha agro (agro bussines)

    Pada pembiayaan mudharabah untuk usaha agro ini, jumlah modal yang disalurkan dapat dipergunakan untuk membeli bibit dan pupuk serta biaya oprasional. Besarnya modal berfariasi tergantung kepada luasnya usaha agro yang akan dibiayai. Jangka waktu penyelesaian dan berbagi hassilnya pun berfariasi tergantung kepada jenis tanaman dan luas area yang digarap. Demikian pula mudharib yang mendapt kesempatan dapat sangat fleksibel, mulai dari petani kecil sampai perkebunan besar.[4]

    1. 9. Hasil Survey

    Bank Muamalat

    Pembiayaan Modal Kerja

    Pembiayaan Modal Kerja adalah produk pembiayaan yang akan membantu kebutuhan modal kerja usaha Anda sehingga kelancaran operasional dan rencana pengembangan usaha Anda akan terjamin.

    Peruntukkan :

    Perorangan (WNI) pemilik usaha dan badan usaha yang memiliki legalitas di Indonesia

    Fitur :

    1. Berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad musyarakah, mudharabah, atau murabahah sesuai dengan spesifikasi kebutuhan modal kerja
    2. Dapat digunakan untuk meningkatkan atau memenuhi tambahan omset penjualan dan membiayai kebutuhan bahan baku atau biaya-biaya overhead
    3. Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan spesifikasi modal kerja
    4. Plafond mulai Rp 100 juta
    5. Untuk Nasabah perorangan akan dilindungi oleh asuransi jiwa sehingga pembiayaan akan dilunasi oleh perusahaan asuransi apabila Anda meninggal dunia
    6. Pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan denda
    7. Dapat menggunakan skema revolving maupun non-revolving (bergantung karakteristik Nasabah)
    8. Dapat memanfaatkan pembiayaan rekening koran syariah sehingga lebih memudahkan Anda dalam mencairkan pembiayaan

    Persyaratan Administratif untuk Pengajuan :

    Individu

    1. Formulir permohonan pembiayaan untuk individu
    2. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga
    3. Fotocopy Surat Nikah (bila sudah menikah)
    4. Fotocopy NPWP
    5. Asli slip gaji & surat keterangan kerja (untuk pegawai/karyawan)
    6. Laporan keuangan/ laporan usaha 2 tahun terakhir
    7. Fotocopy mutasi rekening buku tabungan/statement giro 6 bulan terakhir
    8. Fotocopy rekening telepon dan listrik 3 bulan terakhir
    9. Bukti legalitas jaminan (SHM/SHGB/BPKB/bilyet deposito/dll)
    10. Bukti-bukti purchase order atau Surat Perintah Kerja (SPK) jika ada

    Institusi/Perusahaan

    1. Surat permohonan pembiayaan dari manajemen/pengurus
    2. NPWP institusi yang masih berlaku
    3. Legalitas pendirian dan perubahannya (jika ada) dan pengesahannya
    4. Izin-izin usaha : SIUP, TDP, SKD, SITU, dan lainnya (jika dibutuhkan) yang masih berlaku
    5. Data-data pengurus perusahaan
    6. Laporan keuangan 2 tahun terakhir
    7. Fotocopy mutasi rekening buku tabungan/statement giro 6 bulan terakhir
    8. Bukti legalitas jaminan (SHM/SHGB/BPKB/ bilyet deposito/dll)
    9. Bukti-bukti purchase order atau Surat Perintah Kerja (SPK) jika ada

    Pembiayaan Modal Kerja LKM Syariah (BPRS/BMT/Koperasi)

    Pembiayaan Modal Kerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah adalah produk pembiayaan yang ditujukan untuk LKM Syariah (BPRS/BMT/Koperasi) yang hendak meningkatkan pendapatan dengan memperbesar portfolio pembiayaannya kepada Nasabah atau anggotanya (end-user).

    Peruntukkan :

    Badan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan Koperasi yang dapat menjalankan skema syariah atas pembiayaan kepada anggotanya

    Fitur :

    1. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah atau musyarakah
    2. Digunakan untuk memperbesar modal dalam menyalurkan pembiayaan kepada Nasabah atau Anggota dengan pola executing (bank terlepas dari perikatan kepada end-user)
    3. Jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun
    4. Plafond mulai Rp 100 juta
    5. Pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan denda
    6. Dapat menggunakan skema revolving maupun non-revolving (bergantung karakteristik BPRS/BMT/Koperasi)

    Bukopin syariah

    Kerjasama antara pemilik modal dan pengelola untuk suatu usaha tertentu dengan kesepakatan bagi hasil

    a. Manfaat
    • Usaha 100% dibiayai oleh bank
    • Dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja usaha
    • Sistem bagi hasil sesuai hasil proyek/usaha
    • Pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan cash-flow
    b. Ketentuan
    • Perorangan dan badan usaha
    • Jangka waktu sesuai penyelesaian proyek
    • Nilai guna agunan 125% dari plafond pembiayaan
    c. Akad
    • Akad yang digunakan adalah Mudharabah
    • Mudharabah adalah kerjasama antara Bank dengan nasabah, dimana pihak bank menyediakan seluruh modal dan nasabah sebagai pengelola dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati

    BNI Syariah

    BNI iB WIRAUSAHA
    BNI iB Wirausaha (iB diabaca aibi, = islamic Banking) ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha Anda, dengan besarnya pembiayaan dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta yang diproses lebih cepat dan fleksibel sesuai dengan prinsip syariah.

    Jenis akad yang digunakan :
    Murabahah adalah prinsip jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati antara bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.

    Mudharabah adalah kerjasama antara pihak bank sebagai penyedia dana 100 % sedangkan nasabah menjadi pengelola dana dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan nisbah bagi hasil.

    Musyarakah adalah kerjasama dalam penyertaan modal antara pihak bank dan nasabah dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan nisbah bagi hasil.

    Keunggulan :

    1. Proses lebih cepat dengan persyaratan mudah sesuai dengan prinsip syariah.
    2. Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 7 tahun.
    3. Mendapatkan perlindungan asuransi jiwa gratis.
    4. Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis dan dapat dilakukan di seluruhkantor cabang BNI.

    Persyaratan Umum :

    1. Usaha telah berjalan minimal 1 tahun, dan usaha sesuai syariah
    2. Mengisi formulir aplikasi dengan melampirkan fotocopy.
      1. KTP suami/isteri dan kartu keluarga.
      2. Surat Nikah.
      3. NPWP.
      4. Pembiayaan sampai dengan Rp 150 juta dilengkapi dengan surat keterangan kelurahan/kecamatan.
      5. Untuk pembiayaan diatas Rp 150 juta dielngkapi dengan legalitas usaha.
      6. Bukti kepemilikan jaminan.

    BNI iB USAHA KECIL
    BNI iB Usaha Kecil (iB dibaca aibi = islamic Banking) adalah pembiayaan modal kerja atau investasi kepada pengusaha kecil sampai dengan Rp 10 miliar berdasarkan prinsip murabaha, musyarakah, mudharabah dan ijarah.

    Keunggulan :

    1. Rasa tenteram dan tenang karena dengan pembiayaan syariah terhindar dari transaksi ribawi.
    2. Akad murabahah akanmemudahkan anda mengelola keuangan karena besar angsuran tetap selama masa pembiayaan.
    3. Dengan akad mudharabah dan musyarakah akan memberikan rasa keadilan.
    4. Setoran angsuran dapat dilakukan di seluruh kantor cabang BNI.
    5. Variasi produk keuangan syariah yang lengkap untuk mendukung kegiatan usaha Anda.
    6. Pembiayaan dapat diberikan dalam mata uang Rupiah dan USD.

    Persyaratan Umum :

    1. Melampirkan aktivitas usaha.
    2. Identitas diri (KTP/SIM/Paspor).
    3. NPWP.
    4. Laporan aktivitas Keuangan Usaha.
    5. Menyerahkan jaminan.
    6. Kegiatan usaha telah berjalan minimal 2 tahun.

    Jenis akad BNI iB Usaha Kecil
    Jenis akad yang digunakan :
    Murabahah adalah prinsip jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati antara bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.

    Mudharabah adalah kerjasama antara pihak bank sebagai penyedia dana 100 % sedangkan nasabah menjadi pengelola dana dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan nisbah bagi hasil.

    Musyarakah adalah kerjasama dalam penyertaan modal antara pihak bank dan nasabah dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan nisbah bagi hasil.

    Ijarah adalah perjanjian sewa suatu barang antara bank dengan nasabah

    BNI iB USAHA BESAR
    Sesuai dengan falsafah dasar ekonomi syariah yaitu bertransaksi dengan penuh keberkahan dan saling menguntungkan, maka produk-produk perbankan syariah didisain untuk melayani dunia usaha sehingga antara pemodal dan pengusaha dapat bertumbuh bersama-sama dalam prinsip keadilan.

    Pembiayaan Produktif dari BNI Syariah mendukung kemajuan usaha dengan cara mudah dan fleksibel berdasarkan prinsip – prinsip syariah. Cara kerja pembiayaan syariah hampir sama dengan cara kerja perbankan pada umumnya, sehingga masyarakat akan mendapati prosedur yang umum berlaku dan tidak rumit. Demikian pula dengan maksimum pembiayaan, BNI Syariah dapat membiayai korporasi yang memerlukan dana diatas Rp 10 milyar melalui BNI Pembiayaan Besar Syariah.

    BNI Pembiayaan Besar Syariah adalah Pembiayaan Modal Kerja atau Investasi kepada pengusaha menengah dan korporasi diatas Rp. 10 Milyar berdasarkan prinsip Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah.

    Bank Mega Syariah

    Pembiayaan Bisnis Modal Kerja iB
    Pembiayaan Usaha Produktif Sesuai Syariah

    Pembiayaan Bisnis Modal Kerja iB dari Bank Mega Syariah adalah fasilitas pembiayaan dengan menggunakan konsep syariah mudharabah dan musyarakah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

    Keunggulan :

    • Proses cepat dan persyaratan mudah.
    • Perlindungan asuransi syariah.
    • On line pembayaran angsuran diseluruh cabang Bank Mega Syariah, jaringan ATM Bersama dan ATM Prima.
    • Jangka waktu fleksibel.

      Tujuan :

    • Modal kerja usaha produktif ( pengadaan bahan baku, barang dagangan/persediaan, kebutuhan menutupi hutang / piutang usaha dan kebutuhan operasional dan ekspansi usaha lainnya).

      Plafond Pembiayaan :

    • Rp. 100.000.000 – Rp 10.000.000.000,-

      Jangka Waktu Pembiayaan :

    • 1 – 3 tahun.

      Uang Muka :

    • Minimal 20% dari total kebutuhan modal kerja.

      Persyaratan Umum :

    • Warga Negara Indonesia.
    • Perorangan, usia minimal 21 tahun dan pada saat pembiayaan lunas berusia maksimum 55 tahun.
    • Badan Hukum (PT, Yayasan, Koperasi) dengan masa usaha minimal 2 (dua) tahun memiliki kinerja baik.
    • Tidak terdaftar dalam pembiayaan bermasalah Bank Indonesia dan Bank Mega Syariah.

    Persyaratan Administratif untuk Pengajuan :

    1. Surat permohonan pembiayaan dari manajemen/pengurus
    2. NPWP institusi yang masih berlaku
    3. Legalitas pendirian dan perubahannya (jika ada) dan pengesahannya
    4. Izin-izin usaha : SIUP, TDP, SKD, SITU, dan lainnya (jika dibutuhkan) yang masih berlaku
    5. Data-data pengurus perusahaan
    6. AD/ART (untuk BMT/Koperasi)
    7. Surat kuasa pengajuan pembiayaan dari RAT kepada pengurus (untuk BMT/Koperasi)
    8. Laporan keuangan 2 tahun terakhir
    9. Fotocopy mutasi rekening buku tabungan/statement giro 6 bulan terakhir

    Daftar Pustaka

    Antonio,syafi’I. . Bank Syariah dari Teori Ke Prakter. Jakarta :Gema Insani.2001.

    Syafi’I, Rahmat.Fiqih uamalah.Bandung:Pustaka Setia.2001.

    Karnaen A.Perwataatmadja dan Hendri Tanjung.Bank Syariah teori, praktik, dan peranannya.jakarta: Celestial Publishing.jakarta:2007.


    [1]Syafi’I Antonio. Bank Syariah dari Teori Ke Prakter.Gema Insani.Jakarta:2001.hal:95

    [2] Prof.DR.H.Rachmat Syafei,Fiqih Muamalah,Bandung:Pustaka Setia,2001,hlm.224-226

    [3] Syafi’I Antonio. Bank Syariah dari Teori Ke Prakter.Gema Insani.Jakarta:2001.hal:97-98

    [4] Karnaen A.Perwataatmadja dan Hendri Tanjung.Bank Syariah teori, praktik, dan peranannya.Celestial Publishing.jakarta:2007.hal.131-133

  • SALAM

    Posted on Oktober 9th, 2011 farhan No comments

    PRODUK PERBANKAN SYARIAH

    “SALAM”

    DISUSUN OLEH :

    ANNEKE PUTRI MEILASARI (109046100184)

    FARHAN RABBANI (109046100162)

    KURNIA RATRI CAHYANI (109046100174)

    PERBANKAN SYARIAH 5E

    FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

    UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

    KATA PENGANTAR

    Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmatnya makalah ini dapat terselesaikan dengan baik. Salam dan shalawat tak lupa kami haturkan kepada junjungan nabi Besar Muhammad SAW.

    Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Bapak Riawan Amin dan Bapak Hendra Khalid selaku Dosen dari Mata Produk Perbankan Syariah.

    Terima kasih kami haturkan sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu terselenggarakannya makalah ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

    Tangerang Selatan, Oktober 2011

    Penulis

    1. PENGERTIAN SALAM

    Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan akad salam adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

    Salam Paralel berarti melaksanakan dua transaksi bai’ as-salam antara bank dan nasabah, dan antara bank dan pemasok (suplier) atau pihak ketiga lainnya secara simultan.

    Banyak orang yang menyamakan ba’i as-salam dengan ijon, padahal terdapat perbedaan besar diantara keduanya. Dalam ijon barang yang dibeli tidak diukur atau ditimbang secara jelas dan spesifik. Demikian juga penetapan harga beli, sangat bergantung kepada keputusan sepihak si tengkulak yang sering kali sangat dominan dan menekan petani yang posisinya lebih lemah.

    Adapun transaksi ba’i as-salam mengharuskan adanya dua hal berikut.

    1. Pengukuran dan spesifikasi barang yang jelas.
    2. Adanya keridhaan yang utuh antara kedua belah pihak.[1]
    3. TUJUAN SALAM

    Transaksi salam dilakukan karena pembeli berniat memberikan modal kerja terlebih dahulu untuk memungkinkan penjual (produsen) memproduksi barangnya.[2]

    1. MANFAAT SALAM

    Manfaat bai’as-salam adalah selisih harga yang didapat dari nasabah dengan harga jual kepada pembeli.[3]

    Adapun manfaat lain bagi bank sebagai berikut.

    • sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dalam rangka memperoleh barang tertentu sesuai kebutuhan nasabah akhir.
    • memperoleh peluang untuk mendapatkan keuntungan apabila harga pasar barang tersebut pada saat diserahkan ke bank lebih tinggi daripada jumlah pembiayaan yang diberikan.
    • memperoleh pendapatan dalam bentuk margin atas transaksi pembayaran barang ketika diserahkan kepada nasabah akhir.[4]
    1. LANDASAN HUKUM SALAM
      1. Al-Qur’an

    “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya…”(QS.Al-Baqarah : 282)

    Dalam kaitan ayat tersebut, Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi bai’ as-salam. Hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau, “Saya bersaksi bahwa salaf (salam) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya.” Ia lalu membaca ayat diatas.

    1. Al-Hadits

    Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. datang ke Madinah dimana penduduknya melakukan salaf (salam) dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua, tiga tahun. Beliau berkata,

    “Barangsiapa yang melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui.”

    Dari Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

    “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah)

    1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007
    2. Fatwa DSN MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam[5]
    3. IMPLEMENTASI AKAD SALAM PADA BANK SYARIAH

    Bai’ as-salam biasanya dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan. Karena yang dibeli oleh bank adalah barang seperti padi, jagung, dan cabai, dan bank tidak berniat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan atau inventory, dilakukanlah akad bai’ salam kepada pembeli kedua, misalnya kepada Bulog, pedagang pasar induk, atau grosir. Inilah yang dalam perbankan Islam dikenal dengan salam paralel.

    Bai’as-salam juga dapat diaplikasikan pada pembiayaan barang industri, mislnya produk garmen (pakaian jadi) yang ukuran barang tersebut sudah dikenal umum. Caranya, saat nasabah mengajukan pembiayaan untuk pembuatan garmen, bank mereferensikan penggunaan produk tersebut. Hal ini berarti bahwa bank memesan dari pembuat garmen tersebut dan membayarnya pada waktu pengikatan kontrak. Bank kemudian mencari pembeli kedua. Pembeli tersebut bisa saja rekanan yang direkomendasikan oleh produsen garmen tersebut.bila garmen itu telah selesai diproduksi, produk tersebut diantarkan pada rekanan tersebut. Rekanan kemudian membayar kepada bank, baik secara mengangsur maupun tunai.[6]

    1. HASIL SURVEY

    Berdasarkan hasil survey yang dilakukan di beberapa Bank Syariah yaitu BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, Bank Muamalat, Bank Mega Syariah, di beberapa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yaitu BPRS Hidayah, BPRS Cempaka Al-Amin, BPRS Assalam dan juga di BMT Cipta Sejahtera ternyata belum terdapat produk pembiayaan berbasis akad salam. Hampir semua produk pembiayaan menggunakan akad murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Hal ini disebabkan karena kurangnya minat dari masyarakat akan salam. Dan juga kurangnya edukasi dan sosialisasi tentang salam. Kesulitan yang dihadapi bank untuk terjun langsung atau menyediakan inventaris untuk  mengelola barang pesanan secara profesional juga menjadi salah satu penghambat adanya produk salam.

    1. ANALISA SWOT
    • KEKUATAN YANG DIMILIKI
    1. Skema yang mensyaratkan kejelasan barang pesanan sehingga tidak akan terjadi jual beli ijon
    2. Dengan adanya inovasi produk salam, menawarkan berbagai kemudahan bagi nasabah sebagai pembeli untuk mendapatkan barang pesanan yang diinginkan
    3. Memudahkan para porodusen (supplier) untuk memproduksi barang pesanan dengan sistem pembayaran dimuka
    4. Dapat memberdayakan para produsen kecil yang kekurangan modal agar dapat tetap berproduksi
    5. Mendapatkan keuntungan besar bila suatu saat harga pasar dari barang pesanan lebih tinggi dibandingkan harga pesanan atau sebagai antisipasi fluktuasi harga barang pesanan
    • KENDALA YANG DIHADAPI
    1. Kurangnya sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat
    2. Kurangnya minat masyarakat akan produk salam
    3. Kesulitan Bank untuk terjun langsung atau menyediakan inventaris untuk mengelola barang pesanan secara profesional
    4. Terdapat resiko pembiayaan (credit risk) yang disebabkan oleh nasabah/supplier  wanprestasi atau default (kelalaian)
    5. Resiko kerugian akibat fluktuasi harga barang pesanan
    • PELUANG YANG DIMILIKI
    1. Telah disahkannya UU Perbankan Syariah yang memudahkan pengembangan produk-produk syariah, termasuk salam
    2. Mayoritas penduduk Indonesia muslim
    1. KESIMPULAN

    Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam realitanya aplikasi akad salam ke dalam bentuk produk pembiayaan belum dilakukan. Sebagian besar bank-bank syariah saat ini lebih memilih untuk menggunakan akad murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah di dalam produk pembiayaan mereka. Selain memang minat masyarakat yang kurang atas produk salam kurangnya edukasi dan sosialisasi juga bisa menjadi salah satu penyebab minimnya produk salam. Kesulitan yang dihadapi bank untuk terjun langsung atau menyediakan inventaris untuk mengelola barang pesanan secara profesional, serta resiko kerugian akibat fluktuasi harga juga menjadi salah satu penghambat adanya produk salam.

    DAFTAR PUSTAKA

    Muhammad, Rifqi. 2008. Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah. Jogjakarta : P3EI Press.

    UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

    Aplikasi Pembiayaan Salam Di Perbankan Syariah oleh Drs. H. Abd. Salam,  SH. MH. Hum (Hakim Pengadilan Agama Jember).

    Syafi’i Antonio, Muhammad. 2001. Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik. Jakarta : Gema Insani.


    [1]Muhammad Syafi’I Antonio. 2001. Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik. Jakarta : Gema Insani. hlm110-111.

    [2]Muhammad, Rifqi. 2008. Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah. Jogjakarta : P3EI Press. hlm 206

    [3] Muhammad Syafi’I Antonio. 2001. Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik. Jakarta : Gema Insani. hlm 112

    [4] http://www.scribd.com/doc/17233129/Produk-Bank-Syariah-

    [5] Muhammad Syafi’I Antonio. 2001. Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik. Jakarta : Gema Insani. hlm 108.

    [6] ibid, hlm 111.