blog ekonomi syariah zakat wakaf kawafi
RSS icon Email icon Home icon
  • Lembaga pengelola WAKAF

    Posted on April 24th, 2009 tiara No comments

    Lembaga pengelola WAKAF
    Makalah ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah
    LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH non-bank
    Dosen: Dr. Hendra Kholid. MA

    Disusun oleh:

    Tiara Vidya Kemala
    Syifa Novitasari
    Azzah Fadilatul Maisah

    Jurusan Asuransi Syari’ah
    Prodi Muamalat
    Fakultas Syari’ah dan Hukum
    Univeritas Islam Negeri
    Syarif Hidayatullah
    Jakarta
    2009
    BAB I

    Pendahuluan

    Membicarakan persoalan islam dan ekonomi, sebenarnya tidak hanya membicarakan persoalan kemajuan atau kemunduran kehidupan yang dialami oleh salah satu pihak (golongan agama) tertentu, melainkan turut membicarakan persoalan kemanusiaan yang lebih luas. Indonesia sebagai salah satu Negara yang memiliki penduduk muslim terbesar terlepas dari berbagai variasi pemikiran dan praktik keagamaan juga memiliki sejarah yang begitu panjang menentukan arah maju mundurnya kehidupan bangsaan. Beberapa catatan sejarah bangsa ini mulai dari masa klonial sampai sekarang, menunjukan bahwa pilihan penjajahan baik secara militeristik maupun klonialisasi pemikiran dan kebudayaan berarah dan berujung pada penggalian potensi ekonomi yang dimiliki Negara ini. Fakta terbanyak yang menunjukan bahwa kekuatan militer juga mengontrol kehidupan ekonomi melalui pengendalian pasar dan perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia.
    Ditengah problematika social masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini. Keberadaan lembaga wakaf menjadi suatu solusi. Wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi. Karena itu, pendefisinian ulang terhadap wakaf adalah untuk memiliki makna yang lebih relavan dengan kondisi yang rill persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting.

    BAB II

    A. Pengertian Wakaf
    Secara etimologi, wakaf berasal dari perkataan Arab “Waqf” yang bererti “al-Habs”. Ia merupakan kata yang berbentuk masdar (infinitive noun) yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti, atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu (Ibnu Manzhur: 9/359). Sebagai satu istilah dalam syariah Islam, wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda (al-‘ain) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (al-manfa‘ah) (al-Jurjani: 328). Sedangkan dalam buku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut.
     Pertama, Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (al-‘ain) milik Wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan (Ibnu al-Humam: 6/203). Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahawa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan Wakif itu sendiri. Dengan artian, Wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk asset hartanya.
     Kedua, Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (shighat) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan Wakif (al-Dasuqi: 2/187). Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja.
     Ketiga, Syafi‘iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (al-‘ain) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh Wakif untuk diserahkan kepada Nazhir yang dibolehkan oleh syariah (al-Syarbini: 2/376). Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya (al-‘ain) dengan artian harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan (al-Syairazi: 1/575).
     Keempat, Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan (Ibnu Qudamah: 6/185). Itu menurut para ulama ahli fiqih. Bagaimana menurut undang-undang di Indonesia? Dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
    Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU no. 41 tahun 2004 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
    SEJARAH DAN PERKEMBANGAN WAKAF
    Masa Rasulullah
    Dalam sejarah Islam, Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah nabi SAW Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha’) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid.
    Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari ‘Amr bin Sa’ad bin Mu’ad, ia berkata: Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa’ad bin Muad berkata: “Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansor mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW.” (Asy-Syaukani: 129).
    Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan ketujuh kebun kurma di Madinah; diantaranya ialah kebon A’raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebon lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan Syariat Wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra, ia berkata:
    Dari Ibnu Umar ra, berkata : “Bahwa sahabat Umar ra, memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra, menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk, Umar berkata : “Hai Rasulullah SAW., saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah SAW. bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-rang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR.Muslim).
    Kemudian syariat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khatab dususul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun “Bairaha”. Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW. lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekkah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu’ads bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan “Dar Al-Anshar”. Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah Istri Rasulullah SAW.
    Masa Dinasti-Dinasti Islam
    Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayah dan dinasti Abbasiyah, semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para statnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.
    Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun setelah masyarakatIslam merasakan betapa manfaatnya lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga
    Pada masa dinasti Umayyah yang menjadi hakim Mesir adalah Taubah bin Ghar Al-Hadhramiy pada masa khalifah Hisyam bin Abd. Malik. Ia sangat perhatian dan tertarik dengan pengembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya dibawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan diseluruh negara Islam. Pada saat itu juga, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan.
    Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan “shadr al-Wuquuf” yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan administrasinya.
    Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup menggembirakan, dimana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semua dikelola oleh negara dan menjadi milik negara (baitul mal). Ketika Shalahuddin Al-Ayyuby memerintah Mesir, maka ia bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik negara diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh dinasti Fathimiyah sebelumnnya, meskipun secara fiqh Islam hukum mewakafkan harta baitulmal masih berbeda pendapat di antara para ulama.
    Pertama kali orang yang mewakafkan tanah milik nagara (baitul mal) kepada yayasan dan sosial adalah Raja Nuruddin Asy-Skyahid dengan ketegasan fatwa yang dekeluarkan oleh seorang ulama pada masa itu ialah Ibnu “Ishrun dan didukung oleh pada ulama lainnya bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh (jawaz), dengan argumentasi (dalil) memelihara dan menjaga kekayaan negara. Sebab harta yang menjadi milik negara pada dasarnya tidak boleh diwakafkan. Shalahuddin Al-Ayyubi banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa (qaryah) untuk pengembangan madrasah mazhab asy-Syafi’iyah, madrasah al-Malikiyah dan madrasah mazhab al-Hanafiyah dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian, seperti pembangunan madrasah mazhab Syafi’iy di samping kuburan Imam Syafi’I dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau al-Fil.
    Dalam rangka mensejahterakan ulama dan kepentingan misi mazhab Sunni Shalahuddin al-Ayyuby menetapkan kebijakan (1178 M/572 H) bahwa bagi orang Kristen yang datang dari Iskandar untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Hasilnya dikumpulkan dan diwakafkan kepada para ahli yurisprudensi (fuqahaa’) dan para keturunannya. Wakaf telah menjadi sarana bagi dinasti al-Ayyubiyah untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya ialah mazhab Sunni dan mempertahankan kekuasaannya. Dimana harta milik negara (baitul mal) menjadi modal untuk diwakafkan demi pengembangan mazhab Sunni dan menggusus mazhab Syi’ah yang dibawa oleh dinasti sebelumnya, ialah dinasti Fathimiyah.
    Perkembangan wakaf pada masa dinasti Mamluk sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi paling banyak yang diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada masa Mamluk terdapat wakaf hamba sahaya yang di wakafkan budak untuk memelihara masjid dan madrasah. Hal ini dilakukan pertama kali oleh pengusa dinasti Ustmani ketika menaklukan Mesir, Sulaiman Basya yang mewakafkan budaknya untuk merawat mesjid.
    Manfaat wakaf pada masa dinasti Mamluk digunakan sebagaimana tujuan wakaf, seperti wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf umum untuk kepentingan sosial, membangun tempat untuk memandikan mayat dan untuk membantu orang-orang fakir dan miskin. Yang lebih membawa syiar islam adalah wakaf untuk sarana Harmain, ialah Mekkah dan Madinah, seperti kain ka’bah (kiswatul ka’bah). Sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Shaleh bin al-Nasir yang membrli desa Bisus lalu diwakafkan untuk membiayai kiswah Ka’bah setiap tahunnya dan mengganti kain kuburan Nabi SAW dan mimbarnya setiap lima tahun sekali.
    Perkembangan berikutnya yang dirasa manfaat wakaf telah menjadi tulang punggung dalam roda ekonomi pada masa dinasti Mamluk mendapat perhatian khusus pada masa itu meski tidak diketahui secara pasti awal mula disahkannya undang-undang wakaf. Namun menurut berita dan berkas yang terhimpun bahwa perundang-undangan wakaf pada dinasti Mamluk dimulai sejak Raja al-Dzahir Bibers al-Bandaq (1260-1277 M/658-676) H) di mana dengan undang-undang tersebut Raja al-Dzahir memilih hakim dari masing-masing empat mazhab Sunni.
    Pada orde al-Dzahir Bibers perwakafan dapat dibagi menjadi tiga katagori: Pendapat negara hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yanbg dianggap berjasa, wakaf untuk membantu haramain (fasilitas Mekkah dan Madinah) dan kepentingan masyarakat umum. Sejak abad lima belas, kerajaan Turki Utsmani dapat memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar wilayah negara Arab. Kekuasaan politik yang diraih oleh dinasti Utsmani secara otomatis mempermudah untuk merapkan Syari’at Islam, diantaranya ialah peraturan tentang perwakafan.
    Di antara undang-undang yang dikeluarkan pada dinasti Utsmani ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriyah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-udangan.
    Pada tahun 1287 Hijriyah dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani dan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf. Dari implementasi undang-undang tersebut di negara-negara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan diperaktekkan sampai saat sekarang. Sejak masa Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa dinasti-dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh negeri muslim, termasuk di Indonesia.
    Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Disamping itu suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak atau benda tak bergerak. Kalau kita perhatikan di negara-negara muslim lain, wakaf mendapat perhatian yang cukup sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak.
    Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan jaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf uang, wakaf Hak Kekayaan Intelektual (Haki), dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf kian mendapat perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya.

    DASAR HUKUM

    Dalil yang menjadi dasar di syariatkannya ajaran wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat al quran yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Tidak ada dalam ayat al-Quran yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Yang ada adalah pemahaman konteks terhadap ayat al quran yang dikatagorikan sebagai amal kebaikan. Diantaranya ada dalam Al Quran surat ; al-Haj:77, al-Imron:92, al-Baqarah:261.

    Al baqarah:261
     •                          

    Artinya :
    Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.
    Kemudian dalam hadis Nabi yang menyinggung masalah sadaqoh jariyah yaitu:

    عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلى الله عليه وسلم قَالَ: اِذَا مَاتَ ابْنُ اَدَمَ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ اِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهُ (رواه مسلم)
    Artinya:
    Dari Abu Hurairah r.a sesungguhnya Rosululloh SAW bersabda: apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara, shadaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak sholeh yang mendoakan orang tuanya.
    (HR.Muslim)
    Penafsiran shadaqoh jariyah dalam hadis tersebut dikatakan masuk kedalam pembahasan masalah wakaf, seperti yang dikatakan oleh seorang Imam:

    ذَكَرَهُ فِيْ بَابِ الْوَقْفِ لاِنَّهُ فَسَّرَ الْعُلَمَاءُ الصَّدَقَةَ الْجَارِيَةَ بِالْوَقْفِ
    Artinya:
    Hadis tersebut dikemukakan didalam bab wakaf, karena para Ulama menafsirkan shadaqoh jariyah dengan wakaf.

    Implementasi Wakaf
    a. Wakif (subjek)
    Orang yang mewakafkan hartanya disebut dengan wakif.
    Kecakapan wakif bertindak disini meliputi empat kriteria yaitu:
    1) merdeka
    2) berakal sehat
    3) dewasa (baligh)
    4) tidak berada dibawah pengampuan (boros/lalai)
    b. Mauquf bih (Harta wakaf)
    Benda yang diwakafkan disebut dengan mauquf bih. Sebagai obyek wakaf, mauquf bih merupakan hal yag sangat penting dalam perwakafan. Namun demikian harta yang diwakafkan tersebut bisa dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
    1) benda harus memiliki nilai guna
    2) benda tetap atau benda bergerak
    3) benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi akad wakaf.
    4) benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik sempurna (milkutam) si wakif (orang yang mewakafkan) ketika terjadi akad wakaf.
    c. Nazhir (pengelola harta wakaf)
    kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf.
    d. Mauquf alaih (sasaran wakaf)
    yang dimaksud dengan mauquf alaih adalah pihak penerima wakaf.
    B. Prinsip – prinsip Pengelolaan Wakaf

    a. Asas Keabadian manfaat
    Praktek pelaksanaan wakaf yang dianjurkan oleh nabi yang telah dicontohkan oleh Umar bin Khattab dan diikuti oleh beberapa sahabat nabi lainnya yang sangat menekankan pentingnya menahan eksistensi benda wakaf, dan diperintahkan untuk menyedahkahkan hasil dari pengelolaan benda tersebut. Pemahaman yang paling mudah untuk dicerna dari maksud nabi adalah bahwa substansi ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada pemeliharaan bendanya(wakaf), tapi yang jauh lebih penting adalah nilai manfaat dari benda tersebut untuk kepentingan kebijakan umum.

    b. Asas Pertanggung jawaban
    Bentuk dari pertanggung jawaban tersebut adalah pengelolaan secara sungguh-sungguh dan semangat yang didasari oleh:
    • Tanggung jawab kepada Allah SWT
    Yaitu atas perilaku perbuatannya, apakah sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturanNya.
    • Tanggung jawab Kelembagaan
    Yaitu tanggung jawab kepada pihak yang memberikan wewenang (lembaga yang lebih tinggi).
    • Tanggung jawab Hukum
    Yaitu tanggung jawab yang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan hokum yang berlaku.
    • Tanggung jawab Sosial
    Yaitu tanggung jawab yang terkait dengan moral masyarakat.

    c. Asas Profesional Manajemen
    Manajemen pengelolaan menempati pada posisi paling urgen dalam dunia perwakafan. Karena yang paling menentuka benda wakaf itu lebih bermanfaat atau tidak tergantung pada pola pengelolaan, bagus atau buruk.
    Harus memiliki sifat Nabi yang 4 yaitu:
     Amanah (dapat dipercaya)
     Shiddiq(jujur)
     Fathanah (cerdas/brilian)
     Tabligh (menyampaikan informasi yang tepat dan benar)

    d. Asas Keadilan Sosial
    Penegakan keadila social dalam islam merupakan kemurnian dan legalitas agama. Orang yang menolak prinsip keadilan social ini dianggap sebagai pendusta agama(QS. 147/ Al-Ma’un). Substansi yang terkandung dalam ajaran wakaf ini sangat tampak adanya semangat menegakkan keadilan sosialmelalui pendermaan harta utuk kebajikan umum.

    C. Perkembangan Pengelolaan Harta Wakaf Di Beberapa Negara Muslim
    Dalam catatan sejarah islam, sudah dipraktikkan baik dalam bentuknya yang masih tradisional/konvensional, dalam arti bentuk wakaf berupa benda-benda tidak bergerak maupun wakaf produktif berupa wakaf uang atau wakaf tunai (cash waqh) bahkan, wakaf tunai (cash waqh) ternyata sudah diperaktikan sejak awal abad kedua hijriyah. M Syafii Antonio mengutip hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, menjelasakan bahwa Imam az Zuhri (w. 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar kondifikasi hadist (tadwnin- al hadist) mengeluarkan fatwa yang berisi anjuran melakukan wakaf dinar dan dirham untuk membangun sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.

    A. Mesir
    Di Negara ini wakaf berkembang dengan menakjubkan karena memang dikelola secara profesional. Pada awalnya, hakim mesin dizaman Hisyam bin Abd malik yang bernama Tahubah bin Narmilah yang pertama kali melakukan wakaf yang pada waktu itu berupa tanah untuk bendungan, lalu, beberepa puluh tahun kemudian, wakaf ditangani oleh salah satu deparytemen dalam pemerintahaan. Meski begitu masi juga ada masalah yang muncul dalam pengelolahannya, sehingga pemerinath mesir terus melakukan pengkajian untuk mengebangkan pengelolahan wakaf,.dengan tetap berlandaskan syariah.

    B. Arab Saudi
    Negara padang pasir pusat turunya agama islam adalah negara kerajaan yang mewarisi ajaran islam. Kerajaan saudi arabia bedasarkan syariat islam dan konstitusinya adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Islam. AL Qur’an al- karim dan hadist Nabi saw adalah dalam menegakkan hukum Allah SWT. Pemerintah kerajaan Saudi Arabia membuat praturan bagi majelis tinggi wakaf dengan ketetapan No. 574 tanggal 16 rajab 1386 sesuai dengan surat keputusan kerajaan No. M/35, Tanggal 18b rajab 1386. Majelis tinggi wakaf diketahui oleh Menteri Haji Dan wakaf, yakni menteri yang menguasai wakaf dan menguasai permasalahan-permasalahn perwakafan sebelum dibentuk majelis tinggi wakaf. Majelis tinggi wakaf mempunyai wewenang untuk membelanjakan hasil pengembangan wakaf dan menentukan langkah-langkah dalam mengembangkan wakaf bedasarkan syarat-syarat yang ditentukan wakif dan menajemen wakaf. Disamping itu majelis tinggi wakaf juga mempunyai beberapa wewenang antara lain:
    (1) melakukan pendataan wakaf serta menentukan cara-cara pengelolahannya
    (2) menenentukan langkah-langkah umum untuk menanam modal, pengembangan dan peningkatan harta wakaf
    (3) mengetahui kondisi wakaf yang ada.
    (4) Membelanjakan harta wakaf untuk kebijakan menurut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh wakif dan sesuai syariat islam
    (5) Menetapkan anggaran tahunan demi kelangsungan wakaf dan mendistribusikan hasil pengembangan harta wakaf tersebut menurut pertimbangan-pertimbangan tertentu.
    (6) Menggambarkan wakaf secara produktif dan mengumumkan hasil wakaf yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah.

    C. Yordania
    Secara administratif, pelaksanaan pengelolaan wakaf dikerajaan Yordania didasarkan pada Undang-undang wakaf Islam No. 25/ 1947. dalam UU tersebut bahwa yang termasuk dalam urusan kementrian wakaf dan kementerian agama Islam adalah wakaf masjid, madrasa lembaga-lembaga Islam, rumah-rumah yatim, tempat pendidikan, lembaga-lembaga syariah, kuburan-kuburan Islam, Urusan-urusan haji dan urusan fatwa. UU wakaf yang mengatur tentang peraturan UU wakaf No. 26/ 1966. dalam pasal 3, secara rinci disebutkan bahwa tujuan kementrian wakaf dan urusan agama Islam antara lain adalah sebagai berikut:

    (1) Memelihara masjid dan harta wakaf serta mengendalikan urusan-urusanya.
    (2) Mengembangkan masjid untuk menyampaikan risalah Nabi Muhamad SAW dengan mewujudkan pendidikan Islam
    (3) Membakar semangat zihad dan menguatkan jiwa Islam serta meningkatkan kualitas keimanan
    (4) Menumbuhkan akhlak Islam dan menguatkan dalam kehidupan kaum muslimin
    (5) Menguatkan semangat Islam dan menggalakan pendidikan agama dengan mendirikan lembaga-lembaga dan sekolah untuk menghafal Al-Quran
    (6) Menyosialisasikan budaya Islam, menjaga peninggalan Islam melahirkan kebudayaan baru Islam dan menumbuhkan kesadaran beragama.

    D. Turki
    Lain lagi yang telah berkembang diTurki. Negara yang saat ini dianggap sebagai negara islam sekular karena beberapa praktik kehidupan masyarakat yang lebih dekat dengan barat ini memiliki sejarah panjang di mulai sejak masa Utsmaniyah. ”Pada tahun 1925 saja, harta wakaf mencapai ¾ dari luas lahan produktif di Turki,” Mustafa Edwin Nasution, ketua program studi timur tengah dalam Islam, Universitas Indonesia. Pusat administrasi wakaf juga berkembang dengan baik. Kini untuk memobilisasi sumber-sumber wakaf dan membiayai bermacam-macam jenis proyek joint-venture telah didirikan Waqf Bank & Finance Coorporation.

    E. Bangladesh
    Disamping negara termiskin, bangladesh juga merupakan negara terbelakang dengan jumlah penduduk yang besar, yaitu sekitar 120 juta jiwa dengan luas daerah 55.000 mill persegi. Selain itu, kondisi alam seringkali kurang menguntungkan karena negara ini termasuk sering tertimpah bencana banjir dengan angin topan. Peningkatan populasi bangladesh juga cukup padat, yaitu 717 orang per km persegi dan juga termasuk salah satu dari negara yang mempunyai sumber daya alam yang sangat terbatas. Berbagai dimensi kemiskinan ini antara lain tercermin dari penurunan pendapatan sektor pertanian,
    ketidakmerataan distribusi pendapatan yang cenderung mesnguntukan masyarakat perkotaan, perbedaan gaji antara sektor formal dan informal, peningkatan dramatis dalam biaya hidup, mencuatnya beberapa masalah penemuan kesehatan masyarakat, pengangguran dan imigrasi internal. Di Bangladesh wakaf telah dikelolah oleh Social Investement Ltd. (SIBL) Bank ini telah mengembangkan pasar modal sosial (the voluntary capital market) .Instrument- instrument keuangan Islam yang telah dikembangkan,antara lain: surat obligasi pembangunan perangkat wakaf, sertifikat wakaf tunai, sertifikat wakaf keluarga, obligasi pembangunan perangkat masjid, saham komunitas masjid, sertifikat pembayaran zakat, sertifikat simpangan haji, dan lain-lain.

    D. Profil Lembaga Dan Sistem Pengelolaan Wakaf Di Indonesia
    Tabung Wakaf Indonesia
    Latar Belakang :
    Pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan secara terus menerus, menuntut kita untuk mencari alternatif solusi yang dapat mendorong nya lebih cepat. Dan salah satu alternatif solusi itu adalah mobilisasi dan optimalisasi peran wakaf secara efektif serta professional. Tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga amil zakat, terlebih setelah lahirnya Undang-Undang tentang Zakat, dan Undang-Undang tentang Wakaf, membuktikan bahwa peran dan potensi ummat dalam pembangunan sangatlah potensial. Demikian pula dengan keberadaan lembaga wakaf.
    Oleh karenanya, secara pasti dibutuhkan peran Nazhir Wakaf (Pengelola Wakaf) yang amanah dan profesional sehingga penghimpunan, pengelolaan dan pengalokasian dana wakaf menjadi optimal. Meski saat ini, kebutuhan akan adanya nazhir wakaf masih belum mendapat perhatian utama dari ummat. Berdasarkan kondisi di atas, maka Dompet Dhuafa tergerak untuk mengambil inisiatif membentuk institusi Tabung Wakaf Indonesia yang berfungsi selaku pengelola wakaf (Nazhir Wakaf) khususnya wakaf uang tunai, sekaligus mengalokasikannya secara tepat dengan profesionalitas dan amanah, tentu dengan tuntunan Al Qur’an dan Hadits Rasulullah SAW, serta pertimbangan kebutuhan ummat pada umumnya.

    Bentuk dan Badan Hukum Tabung Wakaf Indonesia
    Sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 / 2004 ; Tabung Wakaf Indonesia (adalah Nazhir Wakaf) berbentuk badan hukum, dan karenanya, persyaratan yang insya-Allah akan dipenuhi adalah :
    • Pengurus badan hukum Tabung Wakaf Indonesia ini memenuhi persyaratan sebagai Nazhir Perseorangan sebagaimana dimaksud pada pasal 9, ayat (1) Undang-undang Wakaf Nomor 41/2004, dan
    • Badan hukum ini adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ;
    • Badan hukum ini bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan / atau keagamaan Islam.
    • Tabung Wakaf Indonesia merupakan badan unit atau badan otonom dari dan dengan landasan badan hukum Dompet Dhuafa REPUBLIKA, sebagai sebuah badan hukum yayasan yang telah kredibel dan memenuhi persyaratan sebagai Nazhir Wakaf sebagaimana dimaksud Undang-undang Wakaf tersebut.
    Visi dan Misi
    Membangkitkan peran wakaf sebagai penegak dan pembangkit ekonomi ummat. Mendorong pertumbuhan ekonomi ummat serta optimalisasi peran wakaf dalam sector sosial dan ekonomi produktif
    Tujuan
    Mewujudkan sebuah lembaga Nazhir Wakaf dengan model suatu Lembaga keuangan yang dapat melakukan kegiatan mobilisasi penghimpunan harta benda dan dana wakaf guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat sekaligus ikut mendorong pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

    Sasaran
    Seluruh lapisan masyarakat yang memiliki kemampuan ber-wakaf dan masyarakat yang menjadi sasaran program pemberdayaan Tabung Wakaf Indonesia.
    Target
    1. Tersedianya Sumberdaya manusia Calon Pengelola Tabung Wakaf Indonesia di berbagai fungsi dan tingkatan manajemen serta staf, dengan kualifikasi profesional, amanah dan kafa’ah.
    2. Tabung Wakaf Indonesia menjadi pilot proyek awal Bank Wakaf di Indonesia,
    3. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat, khususnya pengguna jasa lembaga keuangan syariah dan masyarakat calon wakif lainnya yang ingin berwakaf secara mudah, dan tepat sasaran sesuai dengan niat wakifnya.
    4. Pemberdayaan dana wakaf untuk fasilitas social masyarakat dan investasi pada sector ekonomi produktif yang berasaskan syariat.
    5. Menyalurkan benefit investasi untuk kemaslahatan ummat
    Pemetik Manfaat
    Pemetik Manfaat Langsung :
    1. Wakif (yang ber-wakaf), yaitu kemudahan untuk melaksanakan shodaqoh jariyyah wakaf
    2. Ma’uquf alaih (masyarakat penerima wakaf), yaitu pemanfaatan dana wakaf untuk meningkatkan daya dan kualitas hidup, khususnya bagi masyarakat kecil (dhuafa).
    Pemetik Manfaat Tidak Langsung :
    Adalah mitra usaha Nazhir Wakaf yang melakukan kerjasama dengan Nazhir Wakaf melalui Tabung Wakaf Indonesia
    Kegiatan Operasioal
    Kegiatan utama Tabung Wakaf Indonesia adalah menghimpun harta benda wakaf baik berupa benda tidak bergerak, maupun benda bergerak dan melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang telah dihimpunnya untuk kepentingan ummat.
    1. Penghimpunan Harta Benda Wakaf
    Kegiatan ini dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia dari para wakif yang mempercayakan harta bendanya untuk diwakafkan dengan menunjuk Tabung Wakaf Indonesia selaku Nazhirnya.
    Harta benda wakaf yang dimaksud adalah sebagai berikut :
    * Harta benda wakaf berupa barang tidak bergerak, meliputi :
    1. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yantg belum terdaftar
    2. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas sebagaimana dimaksud pada angka 1
    3. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
    4. Hak atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
    5. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    * Harta benda wakaf berupa benda bergerak, meliputi :
    1. Uang
    2. Logam mulia
    3. Surat berharga
    4. Kendaraan
    5. Hak atas kekayaan intelektual
    6. Hak sewa, dan
    7. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
    Khusus untuk wakaf uang tunai, Tabung Wakaf Indonesia akan melakukan kegiatan penghimpunan yang dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya baik langsung maupun tidak ke dalam kegiatan operasional lembaga keuangan / perbankan syariah dengan mengeluarkan produk bersama antara Tabung Wakaf Indonesia dan lembaga keuangan/ perbankan syariah tertentu dalam bentuk simpanan dana wakaf masyarakat pada lembaga/ perbankan syariah tersebut.
    Misalnya : Produk Wakaf Investasi Reksa Dana Syariah Dompet Dhuafa BTS Syariah, Baitul Mal wa Tamwil, dll.
    2. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
    Dalam melaksanakan kewajibannya selaku Nazhir, Tabung Wakaf Indonesia harus melakukan pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf yang dihimpunnya sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya dengan prinsip-prinsip syariah Islam, dimana pengelolaannya dilakukan berdasarkan dua pendekatan, yaitu :
    * Pendekatan Produktif
    Yaitu Tabung Wakaf Indonesia akan mengelola harta wakaf untuk hal-hal yang sifatnya produktif dan menghasilkan keuntungan. Lalu keuntungan ini akan dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat banyak dengan tetap mempertahankan nilai pokok dari harta wakaf yang bersangkutan.
    Contoh : Tabung Wakaf Indonesia mengalokasikan dana wakaf-nya untuk investasi pendirian rumah sakit yang komersial. Dari hasil rumah sakit tersebut, keuntungannya dapat digunakan untuk membiayai rumah sakit yang gratis.
    * Pendekatan Non Produktif
    Yaitu Tabung Wakaf Indonesia akan mengelola harta wakaf untuk hak-hal yang sifatnya tidak menghasilkan keuntungan (non produktif). Manfaat yang ditimbulkan dari harta benda wakaf yang bersangkutan adalah karena nilai manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai pemetik manfaat wakaf.
    Contoh :
    Tabung Wakaf Indonesia mengalokasikan dana wakaf-nya untuk investasi pendirian sebuah rumah sakit cuma-cuma alias gratis. Ini berarti tidak ada pemasukan sama sekali dan dengan demikian biaya operasional rumah sakit cuma-cuma tersebut harus dicarikan dari sumber lainnya.
    3. Operasional Lain
    Tabung Wakaf Indonesia dapat melakukan kerjasama sinerji dengan pihak lain atau investor dengan atau tanpa kompensasi bagi hasil atas suatu keuntungan wakaf uang yang diinvestasikan pada suatu proyek tertentu dengan tetap memperhatikan dan berpegang pada nilai-nilai dan prinsip syariahnya.
    WAKIF (Wakaf Produktif):
    Beternak Angsa Bertelor emas!
    Wakaf adalah sedekah khusus dan istimewa, karena memberi Anda pahala abadi. Secara khusus Rasulullah SAW menyatakannya sebagai satu dari tiga amal, yaitu “ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan, anak-anak yang saleh, dan sedekah jariah”, yang tak putus pahalanya karena kematian. Ini juga bermakna bahwa Rasul SAW mendorong kita agar meninggalkan harta demi keberlanjutan Islam dan menopang keberlangsungan umat yang masih hidup di dunia. Dalam hadits yang lain, secara lebih khusus, Rasul SAW memberi panduan tentang sedekah jariah ini, yakni dengan cara “menahan pokok dan mengalirkan hasilnya”. Karakteristik wakaf karenanya adalah keswadayaan, keberlanjutan, dan kemaslahatan untuk umum. Untuk memperoleh pahala yang abadi, maka manfaat yang dapat diambil dari wakaf harus lestari. Mengelola wakaf dapat dilukiskan sebagai “beternak angsa yang bertelor emas”.
    Aset wakaf haruslah berputar, berfungsi produktif, hingga menghasilkan surplus yang terus dapat dialirkan tanpa mengurangi modalnya. Atau, ketika barang modal itu aus, atau habis terpakai, dapat diperbarui kembali dari hasil surplus tersebut. Ibarat sang angsa yangbertelor emas, kita bisa selalu memanfaatkan telor-telor emasnya, tanpa menyembelih induknya. Dengan pemahaman akan amal jariah di atas TWI bermaksud mengalokasikan wakaf Anda dalam Program WAKIF (Wakaf Produktif). Wakaf tunai Anda akan kami produktifkan dalam berbagai bentuk sarana dan kegiatan usaha. Anda, tentu saja, juga dapat mewakafkan aset nontunai seperti kendaraan atau mesin-mesin, serta alat produksi lainnya. Bersama wakaf tunai Anda yang dikhususkan bagi pengadaan sarana usaha, kami menyebutnya sebagai Program WARGA (Wakaf Sarana Niaga). Selanjutnya, bersama mitra-mitra kami, TWI akan memproduktifkan wakaf Anda di atas melalui usaha pertanian, perkebunan, peternakan, manufaktur, atau proses perdagangan serta persewaan. Surplus yang dihasilkan dari proses produksi dan perdagangan inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk beragam layanan sosial (pembangunan dan pengelolaan masjid, sekolah, klinik, dapur umum, taman bermain, dan lain sebagainya). Program WAKIF (Wakaf Produktif) dan WARGA (Wakaf Sarana Niaga) akan berhasil jika mendapat dukungan dan partisipasi Anda.
    1. Wakaf Peternakan
    TWI menginvetasikan dana wakaf untuk peternakan bekerjasama dengan jejaring Dompet Dhuafa lain, yakni Kampoeng Ternak. Lembaga ini telah sukses memberdayakan peternak dan memiliki mitra di berbagai kota di Indonesia. Kampoeng Ternak juga aktif dalam program pendistribusian hewan qurban, serta melakukan serangkaian riset, Diklat dan pendampingan sektor peternakan.
    2. Wakaf Pertanian
    TWI bekerja di sektor pertanian bermitra, antara lain, dengan Lembaga Pertanian Sehat (LPS), jejaring Dompet Dhuafa lain, yang bergiat dalam pertanian sehat. LPS juga bergiat menyiapkan sarana produksi pertanian dari bahan organik.
    3. Wakaf Perkebunan
    Saat ini TWI menjalankan program usaha perkebunan di dua daerah. Pertama, di, Kabupaten Lahat, Sumatra Selatan, untuk perkebunan karet, bersama-sama masyarakat setempat. Kedua, di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, untuk perkebunan cokelat dan kelapa. Hasil dari perkebunan cokelat dan kelapa ini digunakan untuk mendanai satu-satunya SMU yang ada di sana yaitu SMU Mansamat.
    4. Wakaf Usaha Perdagangan
    Dalam usaha perdagangan TWI akan bermitra dengan para pedagang, baik kecil maupun menengah, mengelola kemitraan dagang dengan menerapkan kontrak qirad. Qirad merupakan sejenis modal ventura yang diberikan kepada mitra terpilih sebagai pinjaman tanpa bunga, tanpa agunan, dan tanpa syarat ekuitas. Ketentuan bagi hasil hanya berlaku bagi usaha kemitraan dagang yang sukses dan memberikan surplus. Bila usaha gagal dan merugi, yang bukan disebabkan oleh kecerobohan mitra, maka risiko sepenuhnya ditanggung oleh TWI sebagai penyandang dana.
    Wakaf Sarana Niaga
    Dengan wakaf tunai atau nontunai TWI akan membangun atau mengadakan berbagai sarana niaga, seperti pertokoan, permesinan, kendaraan, dsb, untuk disewakan kepada pihak ketiga. Hasil penyewaan sarana niaga ini akan dijariahkan untuk beragam kegiatan sosial sesuai dengan permintaan wakifnya.
    E. Peraturan Perundang-undangan, peraturan pemerintahan (PP), dan PMA tentang wakaf
    UNDANG-UNDANG TENTANG WAKAF
    BAB I
    KETENTUAN UMUM
    Pasal 1
    Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
    1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan
    sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka
    waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau
    kesejahteraan umum menurut syariah.
    2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
    3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau
    tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
    4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untukdikelola dan
    dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
    5. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau
    manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang
    diwakafkan oleh Wakif .
    6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat
    berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
    7. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan
    perwakafan di Indonesia.
    8. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas
    Presiden beserta para menteri.
    9. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama.
    BAB II
    DASAR-DASAR WAKAF
    Bagian Pertama
    Umum
    Pasal 2
    Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah.
    Pasal 3
    Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.
    Bagian Kedua
    Tujuan dan Fungsi Wakaf
    Pasal 4
    Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.
    Pasal 5
    Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk
    kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
    Bagian Ketiga
    Unsur Wakaf
    Pasal 6
    Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:
    a. Wakif;
    b. Nazhir;
    c. Harta Benda Wakaf;
    d. Ikrar Wakaf;
    e. peruntukan harta benda wakaf;
    f. jangka waktu wakaf.
    Bagian Keempat
    Wakif
    Pasal 7
    Wakif meliputi:
    a. perseorangan;
    b. organisasi;
    c. badan hukum.
    Pasal 8
    (1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat
    melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:
    a. dewasa;
    b. berakal sehat;
    c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
    d. pemilik sah harta benda wakaf.
    (2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat
    melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta
    benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang
    bersangkutan.
    (3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat
    melakukan. wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan
    harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum
    yang bersangkutan.
    Bagian Kelima
    Nazhir
    Pasal 9
    Nazhir meliputi:
    a. perseorangan;
    b. organisasi; atau
    c. badan hukum.
    Pasal 10
    (1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi
    Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
    a. warga negara Indonesia;
    b. beragama Islam;
    c. dewasa;
    d. amanah;
    e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
    f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
    (2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir
    apabila memenuhi persyaratan :
    a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir
    perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
    b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau
    keagamaan Islam.
    (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi
    Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
    a. penguru badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir
    perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ); dan
    b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan
    perundang.undangan yang berlaku; dan
    c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan,
    kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
    Pasal 11
    Nazhir mempunyai tugas:
    a. rnelakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
    b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan
    peruntukannya;
    c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
    d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.
    Pasal 12
    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana.dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat
    menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda
    wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).
    Pasal 13
    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh
    pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.
    Pasal 14
    (1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Nazhir harus
    terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.
    (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Pasal
    10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, diatur dengan Peraturan Pemerintah.
    Bagian Keenam
    Harta Benda Wakaf
    Pasal 15
    Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif
    secara sah.
    Pasal 16
    (1) Harta benda wakaf terdiri dari:
    a. benda tidak bergerak; dan
    b. benda bergerak.
    (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
    berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
    b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud
    pada huruf a;
    c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
    d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan
    perundang.undangan yang berlaku;
    e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan
    perundang.undangan yang berlaku.
    (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang
    tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
    a. uang;
    b. logam mulia;
    c. surat berharga;
    d. kendaraan;
    e. hak atas kekayaan intelektual;
    f. hak sewa; dan
    g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan
    perundang.undangan yang berlaku.
    Bagian Ketujuh
    Ikrar Wakaf
    Pasal 17
    (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan
    disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
    (2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau
    tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.
    Pasal 18
    Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir
    dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat
    menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.
    Pasail 19
    Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau
    bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.
    Pasal 20
    Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:
    a. dewasa;
    b. beragama Islam;
    c. berakal sehat;
    d. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
    Pasal 21
    (1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf .
    (2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. nama dan identitas Wakif;
    b. nama dan identitas Nazhir;
    c. data dan keterangan harta benda wakaf;
    d. peruntukan harta benda wakaf;
    e. jangka waktu wakaf .
    (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat
    (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
    Bagian Kedelapan
    Peruntukan Harta Benda Wakaf
    Pasal 22
    Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf 1 harta benda wakaf hanya dapat
    diperuntukan bagi:
    a. sarana dan kegiatan ibadah;
    b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
    c. bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
    d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
    e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan
    peraturan perundang-undangan.
    Pasal 23
    (1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
    dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf .
    (2) Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf Nazhir dapat
    menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan
    fungsi wakaf .
    Bagian Kesembilan
    Wakaf dengan Wasiat
    Pasal 24
    Wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis hanya dapat dilakukan
    apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
    Pasal 25
    Harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari
    jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan
    persetujuan seluruh ahli waris.
    Pasal 26
    (1) Wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewasiat yang
    bersangkutan meninggal dunia.
    (2) Penerima wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai kuasa wakif .
    (3) Wakaf dengan wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan
    sesuai dengan tata cara perwakafan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
    Pasal 27
    Dalam hal wakaf dengan wasiat tidak dilaksanakan oleh penerima wasiat, atas
    permintaan pjhak yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan penerima
    wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat.
    Bagian Kesepuluh
    Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang
    Pasal 28
    Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah
    yang ditunjuk oleh Menteri.
    Pasal 29
    (1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
    dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara
    tertulis.
    (2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
    dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
    (3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan
    disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti
    penyerahan harta benda wakaf .
    Pasal 30
    Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa
    uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya
    Sertifikat Wakaf Uang.
    Pasal 31
    Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
    BAB III
    PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF
    Pasal 32
    PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang
    berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.
    Pasal 33
    Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, PPAIW
    menyerahkan:
    a. salinan akta ikrar wakaf;
    b. surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.
    Pasal 34
    Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.
    Pasal 35
    Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan
    oleh PPAIW kepada Nazhir.
    Pasal 36
    Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya Nazhir melalui PPAIW
    mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas
    harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan
    yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.
    Pasal 37
    Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda
    wakaf.
    Pasal 38
    Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta benda
    wakaf yang telah terdaftar.
    Pasal 39
    Ketentuan lebih lanjut mengenai PPAIW, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta
    benda wakaf diatur dengan Peraturan Pemerintah.
    BAB IV
    PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF
    Pasal 40
    Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:
    a. dijadikan jaminan;
    b. disita;
    c. dihibahkan;
    d. dijual;
    e. diwariskan;
    f. ditukar; atau
    g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.
    Pasal 41
    (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta
    benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai
    dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan
    perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
    (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan
    setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf
    Indonesia.
    (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat
    dan nilai tukar sekurang. kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
    (4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada
    ayat (1 ), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
    BAB V
    PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
    HARTA BENDA WAKAF
    Pasal 42
    Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan,
    fungsi, dan peruntukannya.
    Pasal 43
    (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
    (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat
    (1) dilakukan secara produktif.
    (3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada
    ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.
    Pasal 44
    (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang
    melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis
    dari Badan Wakaf Indonesia.
    (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda
    wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan
    dalam ikrar wakaf.
    Pasal 45
    (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan
    diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan:
    a. meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan;
    b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.undangan
    yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum;
    c. atas permintaan sendiri;
    d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan
    larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan
    ketentuan peraturan perundang.undanganyang berlaku;
    e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
    tetap.
    (2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
    (3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain
    karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap
    memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi
    wakaf.
    Pasal 46
    Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan
    Peraturan Pemerintah.
    BAB VI
    BADAN WAKAF INDONESIA
    Bagian Pertama
    Kedudukan dan Tugas
    Pasal 47
    (1) Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk
    Badan Wakaf Indonesia.
    (2) Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan
    tugasnya.
    Pasal 48
    Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
    dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan
    kebutuhan.
    Pasal 49
    (1) Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang:
    a. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan
    harta benda wakaf;
    b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional
    dan internasional;
    c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta
    benda wakaf;
    d. memberhentikan dan mengganti Nazhir;
    e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
    f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan
    kebijakan di bidang perwakafan.
    (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Wakaf
    Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah,
    organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang
    perlu.
    Pasal 50
    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Badan Wakaf
    Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia.
    Bagian Kedua
    Organisasi
    Pasal 51
    (1) Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan.
    (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana
    tugas Badan Wakaf Indonesia.
    (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur
    pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia.
    Pasal 52
    (1) Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 51, masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2
    (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota.
    (2) Susunan keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan
    Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh para
    anggota.
    Bagian Ketiga
    Anggota
    Pasal 53
    Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang
    dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat.
    Pasal 54
    (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, setiap calon anggota
    harus memenuhi persyaratan:
    a. warga negara Indonesia;
    b. beragama Islam;
    c. dewasa;
    d. amanah;
    e. mampu secara jasmani dan rohani;
    f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
    g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan
    dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah; dan
    h. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.
    (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan mengenai
    persyaratan lain untuk menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia ditetapkan oleh
    Badan Wakaf Indonesia.
    Bagian Keempat
    Pengangkatan dan Pemberhentian
    Pasal 55
    (1) Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
    (2) Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan
    diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia.
    (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Badan
    Wakaf Indonesia.
    Pasal 56
    Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun
    dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
    Pasal 57
    (1) Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan
    kepada Presiden oleh Menteri.
    (2) Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden
    untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
    (3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan Wakaf Indonesia
    sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Badan Wakaf Indonesia, yang
    pelaksanaannya terbuka untuk umum.
    Pasal 58
    Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan
    diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.
    Bagian Kelima
    Pembiayaan
    Pasal 59
    Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, Pemerintah wajib membantu
    biaya operasional.
    Bagian Keenam
    Ketentuan Pelaksanaan
    Pasal 60
    Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, persyaratan, dan tata
    cara pemilihan anggota serta susunan keanggotaan dan tata kerja Badan Wakaf Indonesia
    diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.
    Bagian Ketujuh
    Pertanggungjawaban
    Pasal 61
    (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui
    laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada
    Menteri.
    (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada
    masyarakat.
    BAB VII
    PENYELESAIAN SENGKETA
    Pasal 62
    (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai
    mufakat.
    (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil,
    sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.
    BAB VIII
    PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
    Pasal 63
    (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf
    untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf.
    (2) Khusus mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri
    mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia.
    (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
    dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.
    Pasal 64
    Dalam rangka pembinaan, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dapat melakukan kerja
    sama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang
    dipandang perlu.
    Pasal 65
    Dalam pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat menggunakan akuntan publik.
    Pasal 66
    Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pembinaan dan pengawasan oleh Menteri dan
    Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65
    diatur dengan Peraturan Pemerintah.
    BAB IX
    KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF
    Bagian Pertama
    Ketentuan Pidana
    Pasal 67
    (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual,
    mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf
    yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin
    menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam
    Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana
    denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
    (2) Setiap orang yang dengan sengaja menghibah peruntukan harta benda wakaf tanpa
    izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling
    lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00
    (empat ratus juta rupiah).
    (3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil
    pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3
    (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta
    rupiah).
    Bagian Kedua
    Sanksi Administratif
    Pasal 68
    (1) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkannya
    harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan PPAIW sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32.
    (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi
    lembaga keuangan syariah;
    c. penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.
    (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
    BAB X
    KETENTUAN PERALIHAN
    Pasal 69
    (1) Dengan berlakunya Undang-Undang ini, wakaf yang dilakukan berdasarkan
    ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum dtundangkannya
    Undang-Undang ini, dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Undang-Undang ini.
    (2) Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan dan diumumkan paling
    lama 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
    Pasal 70
    Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap
    berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru
    berdasarkan Undang-Undang ini.
    BAB XI
    KETENTUAN PENUTUP
    Pasal 71
    Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini
    dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
    Disahkan di Jakarta
    pada tanggal 27 Oktober 2004

    PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
    BAB I
    KETENTUAN UMUM
    Pasal 1
    Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
    1. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.
    2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
    3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
    4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
    5. Mauquf alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.
    6. Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.
    7. Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada Wakif dan Nazhir tentang penyerahan wakaf uang.
    8. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf.
    9. Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan Syariah.
    10. Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dari Bank Umum konvensional serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
    11. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI, adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
    12. Kepala Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat dengan Kepala KUA adalah pejabat Departemen Agama yang membidangi urusan agama Islam di tingkat kecamatan.
    13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
    BAB II
    NAZHIR
    Bagian Kesatu
    Umum
    Pasal 2
    Nazhir meliputi:
    a. perseorangan;
    b. organisasi; atau
    c. badan hukum.
    Pasal 3
    (1) Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama Nazhir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam AIW sesuai dengan peruntukannya.
    (2) Terdaftarnya harta benda wakaf atas nama Nazhir tidak membuktikan kepemilikan Nazhir atas harta benda wakaf.
    (3) Penggantian Nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.
    Bagian Kedua
    Nazhir Perseorangan
    Pasal 4
    (1) Nazhir perseorangan ditunjuk oleh Wakif dengan memenuhi persyaratan menurut undang-undang.
    (2) Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
    (3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di provinsi/kabupaten/ kota.
    (4) BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir.
    (5) Nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua.
    (6) Salah seorang Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.
    Pasal 5
    (1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berhenti dari kedudukannya apabila:
    a. meninggal dunia;
    b. berhalangan tetap;
    c. mengundurkan diri; atau
    d. diberhentikan oleh BWI.
    (2) Berhentinya salah seorang Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan berhentinya Nazhir perseorangan lainnya.
    Pasal 6
    (1) Apabila diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Nazhir yang ada harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berhentinya Nazhir perseorangan, yang kemudian pengganti Nazhir tersebut akan ditetapkan oleh BWI.
    (2) Dalam hal diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal S untuk wakaf dalam jangka waktu terbatas dan wakaf dalam jangka waktu tidak terbatas, maka Nazhir yang ada memberitahukan kepada Wakif atau ahli waris Wakif apabila Wakif sudah meninggal dunia.
    (3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Nazhir melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi / kabupaten / kota.
    (4) Apabila Nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.
    Bagian Ketiga
    Nazhir Organisasi
    Pasal 7
    (1) Nazhir organisasi wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
    (2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.
    (3) Nazhir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
    b. salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada;
    c. memiliki:
    1. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar;
    2. daftar susunan pengurus;
    3. anggaran rumah tangga;
    4. program kerja dalam pengembangan wakaf;
    5. daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi; dan
    6. surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
    (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
    (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penandatanganan AIW.
    Pasal 8
    (1) Nazhir organisasi bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan.
    (2) Apabila salah seorang Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/atau dibatalkan kedudukannya sebagai Nazhir, maka Nazhir yang bersangkutan harus diganti.
    Pasal 9
    (1) Nazhir perwakilan daerah dari suatu organisasi yang tidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW, maka pengurus pusat organisasi bersangkutan wajib menyelesaikannya baik diminta atau tidak oleh BWI.
    (2) Dalam hal pengurus pusat organisasi tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Nazhir organisasi dapat diberhentikan dan diganti hak kenazhirannya oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat.
    (3) Apabila Nazhir organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.
    Pasal 10
    Apabila salah seorang Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/atau dibatalkan kedudukannya sebagai Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), maka organisasi yang bersangkutan harus melaporkan kepada KUA untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kejadian tersebut.
    Bagian Keempat
    Nazhir Badan Hukum
    Pasal 11
    (1) Nazhir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
    (2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/ kabupaten / kota.
    (3) Nazhir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
    a. badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam;
    b. pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
    c. salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada;
    d. memiliki:
    1. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
    2. daftar susunan pengurus;
    3. anggaran rumah tangga;
    4. program kerja dalam pengembangan wakaf;
    5. daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum; dan
    6. surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
    (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
    Pasal 12
    (1) Nazhir perwakilan daerah dari suatu badan hukum yang tidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW, maka pengurus pusat badan hukum bersangkutan wajib menyelesaikannya, baik diminta atau tidak oleh BWI.
    (2) Dalam hal pengurus pusat badan hukum tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Nazhir badan hukum dapat diberhentikan dan diganti hak kenazhirannya oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat.
    (3) Apabila Nazhir badan hukum dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.
    Bagian Kelima
    Tugas dan Masa Bakti Nazhir
    Pasal 13
    (1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
    (2) Nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
    (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.
    Pasal 14
    (1) Masa bakti Nazhir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
    (2) Pengangkatan kembali Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BWI, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan.
    BAB III
    JENIS HARTA BENDA WAKAF, AKTA IKRAR WAKAF
    DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF
    Bagian Kesatu
    Jenis Harta Benda Wakaf
    Pasal 15
    Jenis harta benda wakaf meliputi:
    a. benda tidak bergerak;
    b. benda bergerak selain uang; dan
    c. benda bergerak berupa uang.
    Paragraf 1
    Benda Tidak Bergerak
    Pasal 16
    Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi :
    a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
    b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
    c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
    d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
    e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan.
    Pasal 17
    (1) Hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari:
    a. hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar;
    b. hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara;
    c. hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik wajib mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik;
    d. hak milik atas satuan rumah susun.
    (2) Apabila wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan sebagai wakaf untuk selamanya, maka diperlukan pelepasan hak dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.
    (3) Hak atas tanah yang diwakafkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki atau dikuasai oleh Wakif secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkara, sengketa, dan tidak dijaminkan.
    Pasal 18
    (1) Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya kecuali wakaf hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c.
    (2) Benda wakaf tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwakafkan beserta bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.
    (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, dan pemerintah desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-¬undangan.
    Paragraf 2
    Benda Bergerak Selain Uang
    Pasal 19
    (1) Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang.
    (2) Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.
    (3) Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakalkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.
    (4) Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah.
    Pasal 20
    Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi:
    a. kapal;
    b. pesawat terbang;
    c. kendaraan bermotor;
    d. mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan;
    e. logam dan batu mulia; dan/atau
    f. benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.
    Pasal 21
    Benda bergerak selain uang karena Peraturan Perundang¬-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai berikut:
    a. surat berharga yang berupa:
    1. saham;
    2. Surat Utang Negara;
    3. obligasi pada umumnya; dan/atau
    4. surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
    b. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa:
    1. hak cipta;
    2. hak merk;
    3. hak paten;
    4. hak desain industri;
    5. hak rahasia dagang;
    6. hak sirkuit terpadu;
    7. hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau
    8. hak Iainnya.
    c. hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:
    1. hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau
    2. perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.
    Paragraf 3
    Benda Bergerak Berupa Uang
    Pasal 22
    (1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
    (2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
    (3) Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
    a. hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
    b. menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;
    c. menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS¬PWU;
    d. mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW.
    (4) Dalam hal Wakif tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
    (5) Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU.
    Pasal 23
    Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).
    Pasal 24
    (1) LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI.
    (2) BWI memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan saran instansi terkait.
    (3) Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada LKS-PWU yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri;
    b. melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum;
    c. memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia;
    d. bergerak di bidang keuangan syariah; dan
    e. memiliki fungsi menerima titipan (wadi’ah).
    (4) BWI wajib memberikan pertimbangan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah LKS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
    (5) Setelah menerima saran dan pertimbangan BWI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja menunjuk LKS atau menolak permohonan dimaksud.
    Pasal 25
    LKS-PWU bertugas:
    a. mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang;
    b. menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang;
    c. menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir;
    d. menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadi’ah) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif;
    e. menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif;
    f. menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif; dan
    g. mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.
    Pasal 26
    Sertifikat Wakaf Uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:
    a. nama LKS Penerima Wakaf Uang;
    b. nama Wakif;
    c. alamat Wakif;
    d. jumlah wakaf uang;
    e. peruntukan wakaf;
    f. jangka waktu wakaf;
    g. nama Nazhir yang dipilih;
    h. alamat Nazhir yang dipilih; dan
    i. tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.
    Pasal 27
    Dalam hal Wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, Nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada Wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS-PWU.
    Bagian Kedua
    Akta Ikrar Wakaf (AIW)
    dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW)
    Paragraf 1
    Pembuatan Akta Ikrar Wakaf
    Pasal 28
    Pembuatan AIW benda tidak bergerak wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.
    Pasal 29
    Pembuatan AIW benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan bukti pemilikan benda bergerak selain uang.
    Pasal 30
    (1) Pernyataan kehendak Wakif dituangkan dalam bentuk AIW sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan, diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh Nazhir, Mauquf alaih, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
    (2) Kehadiran Nazhir dan Mauquf alaih dalam Majelis Ikrar Wakaf untuk wakaf benda bergerak berupa uang dapat dinyatakan dengan surat pernyataan Nazhir dan/atau Mauquf alaih.
    (3) Dalam hal Mauquf alaih adalah masyarakat luas (publik), maka kehadiran Mauquf alaih dalam Majelis lkrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan.
    (4) Pernyataan kehendak Wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk wakaf-khairi atau wakaf-ahli.
    (5) Wakaf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan Wakif.
    (6) Dalam hal sesama kerabat dari wakaf ahli telah punah, maka wakaf ahli karena hukum beralih statusnya menjadi wakaf khairi yang peruntukannya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.
    Pasal 31
    Dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (qarinah) dan 2 (dua) orang saksi serta AIW tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat APAIW.
    Pasal 32
    (1) Wakif menyatakan ikrar wakaf kepada Nazhir di hadapan PPAIW dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
    (2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Mauquf alaih dan harta benda wakaf diterima oleh Nazhir untuk kepentingan Mauquf alaih.
    (3) Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh Wakif dan diterima oleh Nazhir dituangkan dalam AIW oleh PPAIW.
    (4) AIW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
    a. nama dan identitas Wakif;
    b. nama dan identitas Nazhir;
    c. nama dan identitas saksi;
    d. data dan keterangan harta benda wakaf;
    e. peruntukan harta benda wakaf; dan
    f. jangka waktu wakaf.
    (5) Dalam hal Wakif adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas Wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yang dicantumkan dalam akta adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.
    (6) Dalam hat Nazhir adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang dicantumkan dalam akta adalah nama yang ditctapkan oleh pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.
    Pasal 33
    Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, bentuk, isi dan tata cara pengisian AIW atau APAIW untuk benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang diatur dengan Peraturan Menteri
    Paragraf 2
    Tata Cara Pembuatan Akta Ikrar Wakaf
    Pasal 34
    Tata cara pembuatan AIW benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dan benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 dilaksanakan sebagai berikut:
    a. sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
    b. PPAIW meneliti kelengkapan persyaratan administrasi penvakafan dan keadaan fisik benda wakaf;
    c. dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b terpenuhi, maka pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan AIW dianggap sah apabila dilakukan dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
    d. AIW yang telah ditandatangani oleh Wakif, Nazhir, 2 (dua) orang saksi, dan/atau Mauquf alaih disahkan oleh PPAIW.
    e. Salinan AIW disampaikan kepada:
    1. Wakif;
    2. Nazhir;
    3. Mauquf alaih;
    4. Kantor Pertanahan kabupaten/kota dalam hal benda wakaf berupa tanah; dan
    5. Instansi berwenang lainnya dalam hal benda wakaf berupa benda tidak bergerak selain tanah atau benda bergerak selain uang.
    Pasal 35
    (1) Tata cara pembuatan APAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf.
    (2) Permohonan masyarakat atau 2 (dua) orang saksi yang mengetahui dan mendengar perbuatan wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikuatkan dengan adanya petunjuk (qarinah) tentang keberadaan benda wakaf.
    (3) Apabila tidak ada orang yang memohon pembuatan APAIW, maka kepala desa tempat benda wakaf tersebut berada wajib meminta pembuatan APAIW tersebut kepada PPAIW setempat.
    (4) PPAIW atas nama Nazhir wajib menyampaikan APAIW beserta dokumen pelengkap lainnya kepada kepala kantor pertanahan kabupaten/kota setempat dalam rangka pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan APAIW.
    Pasal 36
    (1) Harta benda wakaf wajib diserahkan oleh Wakif kepada Nazhir dengan membuat berita acara serah terima paling lambat pada saat penandatanganan AIW yang diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)
    (2) Didalam berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan tentang keadaan serta rincian harta benda wakaf yang ditandatangani oleh Wakif dan Nazhir.
    (3) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal serah terima benda wakaf telah dinyatakan dalam AIW.
    Bagian Ketiga
    Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)
    Pasal 37
    (1) PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.
    (2) PPAIW harta benda wakaf bergerak sclain uang adalah Kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.
    (3) PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri.
    (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kesempatan bagi Wakif untuk membuat AIW di hadapan Notaris.
    (5) Persyaratan Notaris sebagai PPAIW diitetapkan oleh Menteri.
    BAB IV
    TATA CARA PENDAFTARAN
    DAN PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF
    Bagian Kesatu
    Tata Cara Pendaftaran Harta Benda Wakaf
    Paragraf 1
    Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak
    Pasal 38
    (1) Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilaksanakan berdasarkan AIW atau APAIW.
    (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan persyaratan sebagai berikut:
    a. sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya;
    b. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat;
    c. izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan pemerintahan desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu;
    d. izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dalam sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan/peralihan.
    e. izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hal hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan di atas hak pengelolaan atau hak milik.
    Pasal 39
    (1) Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan AIW atau APAIW dengan tata cara sebagai berikut:
    a. terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
    b. terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
    c. terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
    d. terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
    e. terhadap tanah negara yang diatasnya berdiri bangunan masjid, musala, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
    f. Pejabat yang benwenang di bidang pertanahan kabupaten/kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.
    (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran wakaf tanah diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat saran dan pertimbangan dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan.
    Paragraf 2
    Wakaf Benda Bergerak Selain Uang
    Pasal 40
    PPAIW mendaftarkan AIW dari:
    a. benda bergerak selain uang yang terdaftar pada instansi yang berwenang;
    b. benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar dan yang memiliki atau tidak memiliki tanda bukti pembelian atau bukti pembayaran didaftar pada BWI, dan selama di daerah tertentu belum dibentuk BWI, maka pcndaftaran tersebut dilakukan di Kantor Departemen Agama setempat.
    Pasal 41
    (1) Untuk benda bergerak yang sudah terdaftar, Wakif menyerahkan tanda bukti kepemilikan benda bergerak kepada PPAIW dengan disertai surat keterangan pendaftaran dari instansi yang berwenang yang tugas pokoknya terkait dengan pendaftaran benda bergerak tersebut.
    (2) Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar, Wakif menyerahkan tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran berupa faktur, kwitansi atau bukti lainnya.
    (3) Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar dan tidak memiliki tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran, Wakif membuat surat pernyataan kepemilikan atas benda bergerak tersebut yang diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh instansi pemerintah setempat.
    Pasal 42
    Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perwakafan benda bergerak.selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Menteri berdasarkan usul BWI.
    Paragraf 3
    Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang
    Pasal 43
    (1) LKS-PWU atas nama Nazhir mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.
    (2) Pendaftaran wakaf uang dari LKS-PWU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada BWI untuk diadministrasikan.
    (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi pendaftaran wakaf uang diatur dengan Peraturan Menteri.
    Bagian Kedua
    Pengumuman Harta Benda Wakaf
    Pasal 44
    (1) PPAIW menyampaikan AIW kepada kantor Departemen Agama dan BW1 untuk dimuat dalam register umum wakaf yang tersedia pada kantor Departemen Agama dan BWI.
    (2) Masyarakat dapat mengetahui atau mengakses informasi tentang wakaf benda bergerak selain uang yang termuat dalam register umum yang tersedia pada kantor Departemen Agama dan BWI.
    BAB V
    PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
    Pasal 45
    (1) Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW.
    (2) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, Nazhir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.
    Pasal 46
    Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi asing dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, serta harta benda wakaf terlantar, dapat dilakukan oleh BWI.
    Pasal 47
    Dalam hal harta benda wakaf berasal dari luar negeri, Wakif harus melengkapi dengan bukti kepemilikan sah harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang¬undangan, dan Nazhir harus melaporkan kepada lembaga terkait perihal adanya perbuatan wakaf.
    Pasal 48
    (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI.
    (2) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah.
    (3) Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka Nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud.
    (4) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
    (5) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.
    BAB VI
    PENUKARAN HARTA BENDA WAKAF
    Pasal 49
    (1) Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.
    (2) Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
    a. perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
    b. harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau
    c. pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.
    (3) Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:
    a. harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan Peraturan Perundang¬-undangan; dan
    b. nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-¬kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
    (4) Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:
    a. pemerintah daerah kabupaten/kota;
    b. kantor pertanahan kabupaten/kota;
    c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota;
    d. kantor Departemen Agama kabupaten/kota; dan
    e. Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan.
    Pasal 50
    Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b dihitung sebagai berikut:
    a. harta benda penukar memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf; dan
    b. harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan.
    Pasal 51
    Penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan diubah statusnya dilakukan sebagai berikut:
    a. Nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan status/tukar menukar tersebut;
    b. Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Departemen Agama kabupaten/kota;
    c. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti dalam Pasal 49 ayat (4), dan selanjutnya bupati/walikota setempat membuat Surat Keputusan;
    d. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri; dan
    e. setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh Nazhir ke kantor pertanahan dan/atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.
    BAB VII
    BANTUAN PEMBIAYAAN
    BADAN WAKAF INDONESIA
    Pasal 52
    (1) Bantuan pembiayaan BWI dibebankan kepada APBN selama 10 (sepuluh) tahun pertama melalui anggaran Departemen Agama dan dapat diperpanjang;
    (2) BWI mempertanggungjawabkan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada Menteri.
    BAB VIII
    PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
    Pasal 53
    (1) Nazhir wakaf berhak memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI.
    (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional Nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum;
    b. penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf;
    c. penyediaan fasilitas proses sertifikasi Wakaf;
    d. penyiapan dan pengadaan blanko-blanko AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak;
    e. penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada Nazhir sesuai dengan lingkupnya; dan
    f. pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.
    Pasal 54
    Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan MUI sesuai dengan tingkatannya.
    Pasal 55
    (1) Pembinaan terhadap Nazhir, wajib dilakukan sekurang¬-kurangnya sekali dalam setahun.
    (2) Kerjasama dengan pihak ketiga, dalam rangka pembinaan terhadap kegiatan perwakafan di Indonesia dapat dilakukan dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar maupun kegiatan lainnya.
    (3) Tujuan pembinaan adalah untuk peningkatan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf.
    Pasal 56
    (1) Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif.
    (2) Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap Nazhir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
    (3) Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan Nazhir berkaitan dengan pengelolaan wakaf.
    (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen.
    (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
    BAB IX
    SANKSI ADMINISTRATIF
    Pasal 57
    (1) Menteri dapat memberikan peringatan tertulis kepada LKS-PWU yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
    (2) Peringatan tertulis paling banyak diberikan 3 (tiga) kali untuk 3 (tiga) kali kejadian yang berbeda.
    (3) Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKS¬PWU dapat dilakukan setelah LKS-PWU dimaksud telah menerima 3 kali surat peringatan tertulis.
    (4) Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKS¬PWU dapat dilakukan setelah mendengar pembelaan dari LKS-PWU dimaksud dan/atau rekomendasi dari instansi terkait.
    BAB X
    KETENTUAN PERALIHAN
    Pasal 58
    (1) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, harta benda tidak bergerak berupa tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang terkait dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang telah diwakafkan secara sah menurut syariah tetapi belum terdaftar sebagai benda wakaf menurut Peraturan Perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dapat didaftarkan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah ini, dengan ketentuan:
    a. dalam hal harta benda wakaf dikuasai secara fisik, dan sudah ada AIW;
    b. dalam hal harta benda wakaf yang tidak dikuasai secara fisik sebagian atau seluruhnya, sepanjang Wakif dan/atau Nazhir bersedia dan sanggup menyelesaikan penguasaan fisik dan dapat membuktikan penguasaan harta benda wakaf tersebut adalah tanpa alas hak yang sah; atau
    c. dalam hal harta benda wakaf yang dikuasai oleh ahli waris Wakif atau Nazhir, dapat didaftarkan menjadi wakaf sepanjang terdapat kesaksian dari pihak yang mengetahui wakaf tersebut dan dikukuhkan dengan penetapan pengadilan.
    (2) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini:
    a. lembaga non keuangan atau perseorangan yang menerima wakaf uang wajib untuk mengalihkan penerimaan wakaf uang melalui rekening wadi’ah pada LKS-PWU yang ditunjuk oleh Menteri;
    b. lembaga keuangan yang menerima wakaf uang wajib mengajukan permohonan kepada Menteri sebagai LKS¬PWU.
    (3) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, perseorangan, organisasi, atau badan hukum yang mengelola wakaf uang wajib mendaftarkan pada Menteri dan BWI melaui KUA setempat untuk menjadi Nazhir.
    Pasal 59
    Sebelum BWI terbentuk, tanda bukti pendaftaran Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diterbitkan oleh Menteri
    BAB XI
    KETENTUAN PENUTUP
    Pasal 60
    Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, pelaksanaan wakaf yang didasarkan ketentuan Peraturan Perundang¬undangan yang berlaku sebelum Peraturan Pemerintah ini sepanjang tidak bertentangan dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Peraturan Pemerintah ini.
    Pasal 61
    Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

    Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 15 Desember 2006

    F. Struktur Organisasi Pengelolaan Wakaf

    STRUKTUR ORGANISASI
    BADAN WAKAF INDONESIA
    Periode 2007-2010

    Dewan Pertimbangan
    Ketua : Dr. H.M. Anwar Ibrahim (Ketua)
    Wakit Ketua : Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA
    : Drs. H. Ahmad Djunaidi
    Anggota : Dr. Mulya E. Siregar
    : H. Muhammad Abbas Aula, Lc. MHI
    Badan Pelaksana
    Ketua : Prof. Dr. KH. Muhammad Tholhah Hasan
    Wakit Ketua I : H. Mustafa Edwin Nasution, Ph.D
    Wakil Ketua II : Drs. KH. A. Hafizh Utsman
    Sekretaris : Dr.Sumuran Harahap, M.Ag.MM.MH
    Wakil Sekretaris : H.M. Cholil Nafis, Lc. MA
    Bendahara : Drs. H. Siradjul Munir
    Wakil Bendahara : Prof. Dr. Suparman, MSc

    Divisi-divisi
    • Pembinaan Nazhir:
    Dr. KH. Maghfur Usman
    Dr. H. Jafril Khalil, MCL. Drs. FIIS
    • Pengelolaan Wakaf:
    Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA
    Ir. Suhaji Lestiadi
    • Hubungan Masyarakat:
    Prof. Dr. Masykuri Abdillah, MA
    Ir. Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS
    • Kelembagaan:
    Dr. Wahiduddin Adams, SH. MA
    Bey Sapta Utama, MSc
    • Penelitian dan Pengembangan:
    Dr. Uswatun Hasanah, MA
    Dian Masyita, SE. MT

    G. Kontribusi Wakaf Bagi Perekonomian Umat

    Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang penting dan besar sekali manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat (khususnya Islam). Antara lain untuk pembinaan kehidupan beragama dan peningkatan kesejahteraan umat Islam, terutama bagi orang-orang yang tidak mampu, cacat mental atau fisik, orang-orang yang sudah lanjut usia dan sebagainya yang sangat memerlukan bantuan dari sumber dana seperti wakaf. Bentuk perwakafan di Indonesia untuk kepentingan kesejahteraan umum selain yang bersifat perseorangan, terdapat juga wakaf gotong royong berupa masjid, madrasah, musholla, rumah sakit, jembatan dan sebagainya.

    Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 pada tanggal 27 Oktober 2004, maka berbagai permasalahan pokok tentang perwakafan telah memiliki pedoman, arah, tujuan yang lebih memilki kepastian hukum dan kekuatan hukum sehingga fungsi dan tujuan wakaf dapat diwujudkan. Di Indonesia, wakaf pada umumnya berupa benda-benda konsumtif, bukan benda-benda produktif. Seperti masjid, sekolah-sekolah, panti-panti asuhan, rumah sakit dan sebagainya yang langsung digunakan oleh penerima baik orang-orang tertentu maupun masyarakat umum. Pemanfaatan wakaf tanah selain untuk pelayanan tetapi juga untuk tujuan produktif. Pemanfaatan wakaf ini dikelola terlebih dahulu baru kemudian hasilnya diberikan kepada penerima yang telah ditentukan sebelumnya. Wakaf produktif ini lebih berorientasi pada profit.

    Untuk mengelola wakaf produktif di Indonesia, yang harus dilakukan adalah perlunya pembentukan suatu badan atau lembaga yang khusus mengelola wakaf yang ada dan bersifat nasiaonal yakni Badan Wakaf Indonesia (BWI). Badan ini diberikan tugas untuk mengembangkan wakaf secara produktif, sehingga wakaf dapaat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tugas utama badan ini adalah memberdayakan wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang ada di Indonesia sehingga dapat memberdayakan ekonomi umat. Selain itu juga badan ini bertugas membuat kebijakan dan stategi pengelolaan wakaf produktif, mensosialisasikan bolehnya wakaf benda-benda bergerak dan sertifikat tunai kepada masyarakat.

    Adapun program-program yang sudah berjalan di Tabung Wakaf Indonesia yang telah berkontribusi bagi perekonomian umat antara lain :
    Program Sosial :
    1. Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Rumah sakit mini khusus dhuafa dengan
    pelayanan 24 jam
    2. SMART Ekselensia, sekolah unggulan (SMP-SMA) bebas biaya untuk keluarga yang tidak mampu yang telah lulus seleksi di setiap provinsi.
    3. Rumah Baca
    4. Institut Kemandirian, lembaga yang mencetak wirausahawaan dari kaum dhuafa
    5. Masjid untuk daerah bencana

    Program Produktif :
    1. Program Jangka Pendek, kegiatan produktif pemberdayaan ekonomi mikro dengan target memberikan modal usaha kepada pengusaha kecil
    • BMT, bermitra dengan BMT dalam memberikan modal usaha kepada pengusaha Skecil. Mitra pertama TWI adalah BMT Beringhardjo di Jogja dan BMT Kopontren Nusya di Tuban
    • Kampoeng Ternak (KT), untuk memberdayakan para peternak kambing di pelosok daerah Indonesia
    • Wakaf produktif untuk daerah terpencil

    H. Prospek, Kendala, dan Strategi Pengelolaan Wakaf

    Prospektif Mikro
    a. Potensi Pasar
    Wakaf, khususnya wakaf uang tunai, merupakan sesuatu yang belum memasyarakat, sehingga diperlukan upaya dan langkah-langkah sosialisasi, promosi, dan mengkomunikasikan setiap program wakaf, baik penghimpunan maupun alokasi program wakafnya secara terus-menerus.
    Dengan mendasarkan pada aspek moral dan emosional dalam menganalisis kekuatan dan potensi pasarnya, maka ditetapkan beberapa unsur atau komponen sebagai dasar pertimbangan sebagai berikut :
    1. Moral dan Emosional Masyarakat
    Memprediksi potensi pasar dengan pendekatan moral atau emosional bukanlah pekerjaan yang mudah, karena akan mengesampingkan hal-hal yang sifatnya rasional. Meskipun demikian, melalui pendekatan yang berbeda dengan lembaga keuangan syariah, dimana Tabung Wakaf Indonesia yang lebih berbasis pada akad mu’amalat, masih memiliki potential market tersendiri yang dapat diharapkan, walaupun social empowerment approachnya lebih dominan sebagaimana zakat, dan infaq.
    Didukung lokasi kantor yang strategis di Jakarta, sekaligus sebagai salah satu kota sasaran utama dengan segudang potensi yang dimilikinya, maka sesungguhnya Tabung Wakaf Indonesia memiliki prospek dan potensi yang besar.
    2. Kredibilitas Dompet Dhuafa
    Dompet Dhuafa sebagai lembaga sosial keagamaan pertama di Indonesia dengan berbagai program pemberdayaan yang telah, sedang dan akan dilakukannya, telah memiliki data base donatur (muzakki dan, atau wakif) yang siap untuk melakukan jalinan kerja sinergis memberdayakan potensi ummat.
    3. Kekuatan Program Wakaf
    Berdasarkan pengalaman Dompet Dhuafa dalam kegiatan-kegiatan program pemberdayaan. Maka Tabung Wakaf Indonesia dalam merealisasikan programnya akan menggunakan pendekatan yang bersifat ??by propject? yang dilakukan di daerah-daerah secara insidentil yang dapat dirasakan oleh masyarakat di mana proyek yang bersangkutan dilaksanakan.
    b. Aspek Organisasi dan Manajemen
    Aspek Organisasi didisain dengan memperhatikan dan sesuai dengan visi, dan misi Tabung Wakaf Indonesia yang berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan masyarakat umum (lihat susunan organisasi Tabung Wakaf Indonesia) Kekuatan Tabung Wakaf Indonesia dari segi organisasi dan manajemen, diharapkan muncul dari kualitas personil dan sistem serta manajemen yang amanah dan profesional dengan kriteria dan dimensi yang dibutuhkann sesuai dengan kompetensinya.
    c. Aspek Operasional Tabung Wakaf Indonesia
    Kegiatan operasional Tabung Wakaf Indonesia senantiasa memperhatikan dan menggunakan kaidah-kaidah fiqh sesuai syariah Islam, dan haruslah sudah memperoleh rekomendasi fatwa dari Dewan Syariah. Prinsip dasar operasional dimaksud adalah :
    1. Seluruh harta benda wakaf , termasuk wakaf uang tunainya harus diterima sebagai sumbangan dari wakif dengan status wakaf sesuai dengan syariah, dengan Tabung Wakaf Indonesia pengelolanyat atas nama Wakif.
    2. Wakaf dilakukan dengan tanpa batas waktu, dan rekeningnya harus terbuka dengan nama yang ditentukan oleh Wakif.
    3. Wakif mempunyai kebebasan memilih tujuan-tujuan sebagaimana tercantum dalam program yang ditawarkan Tabung Wakaf Indonesia yang diperkenankan oleh Syariah.
    4. Wakaf tunai selalu menerima pendapatan dengan tingkat keuntungan tertinggi yang ditawarkan.
    5. Jumlah harta wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh Wakif. Bagian keuntungan yang tidak dibelanjakan akan secara otomatis ditambahkan pada wakaf dan profit yang diperoleh akan bertambah terus.
    6. Wakif dapat meminta Tabung Wakaf Indonesia mempergunakan keseluruhan keuntungannya untuk tujuan-tujuan yang telah ia tentukan.
    7. Wakif dapat memberikan Wakaf Uang untuk sekali saja, atau ia dapat juga menyatakan akan memberikan sejumlah wakaf dengan cara melakukan deposit atau setoran baik untuk pertama kalinya, dan / atau selanjutnya dalam jumlah yang disepakati oleh Wakif.
    8. Wakif dapat juga meminta kepada Tabung Wakaf Indonesia untuk merealisasikan wakaf tunai pada jumlah tertentu untuk dipindahkan dari rekening Wakif di bank lain pada Tabung Wakaf Indonesia.
    9. Atas setiap setoran Wakaf Tunai harus diberikan tanda terima dan setelah jumlah wakaf tersebut mencapai jumlah yang ditentukan, barulah diterbitkan sertifikat.
    d. Aspek Sosial Keagamaan dan Pemberdayaan
    Berdasarkan uraian di atas, khususnya dari aspek kegiatan operasionalnya, maka kehadiran Tabung Wakaf Indonesia dapat lebih mendorong program-program sosial keagamaan dan pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang. Secara kuantitatif, sesuai dengan adanya proyek-proyek dilaksanakan menunjukkan peran Tabung Wakaf Indonesia, sehingga memberikan dampak sosial dan pemberdayaan yang cukup strategis sebagai salah satu pilar pembangunan sosial dan ekonomi bangsa.
    Kondisi ini akan dapat terus meningkat dan berkembang seiring dengan peningkatan dan pengembangan serta peran Tabung Wakaf Indonesia sebagai Nazhir Wakaf Nasional yang mampu memikul beban dan amanah serta tanggung jawab sebagaimana diamanatkan oleh para wakifnya. Bagi Wakif, dengan mempercayakan Tabung Wakaf Indonesia sebagai Nazhirnya, sekaligus ia mendapatkan 4 (empat) investasi berupa :
    • Kemanfaatan bagi kesejahteraan pribadi
    • Kemanfaatan bagi kesejahteraan keluarga (dunia dan akhirat)
    • Pembangunan sosial
    • Membangun masyarakat sejahtera ; jaminan sosial bagi si miskin dan jaminan keamanan sosial bagi si kaya.
    Problematika pengelolahan wakaf di indonesia :

     Kebekuan umat islam terhadap faham wakaf.
    Sebelum adanya UU No. 5 tahu 1960 tentang :peraturan dasar pokok agraria dan peraturan pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang: perwakafan tanah milik, masyarakat islam indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya pada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal sholeh yang mempunyai nilai mulia dihadhirat tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah.

     Nazir wakaf tradisional –konsumtif
    Salah satu hal selama ini yang menjadi hambayan rill dalam pengembangan wakaf di indonesia adalah keberadaan nazhir atau (pengelola) wakaf yang masi tradisional keteradisionalan nzhir dipengaruhi oleh :
     Karena masih kuatnya faham mayoritas umat islam yang mashi stagnan atau beku terhadap persoalan wakaf
     Rendahnya kualitas SDM (nazhir wakaf )
     Lemahnya kemauan para nazhir wakaf, juga menambah ruwetnya kondisi wakaf ditanah air.

     Lemahnya political will pemegang otoritas
    Peraturan lembaga dan pengelolahan wakaf selama ini pada level dibawah UU, yaitu peraturan pemerintah, peraturan mentri agama, peraturan Dirjen Bimas Islam Depag RI, dan beberapa aturan lainnya serta sedikit disinggung dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria. Hingga sampai saat akhir th. 2004 (27th ) dengan lahir UU No. 41 th 2004 tentang wakaf sehingga kemauan yang kuat dari umat islam untuk memaksimalkan peran wakaf mengalami kendala-kendala yang formil.
    Strategi Pengelolaan Wakaf
     Regulasi peraturan perundangan perwakafan.
    Wakaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam mengajukan pekembangan agama. Sebelum lahir, UU No. 41 th 2004 tentang wakaf, perwakafan di Indonesia diatur dalam PP No. 28 th 1977 tentang perwakafan tanah milik dan sedikit tercover dalam UU No. 5 th 1950 tentang peraturan dasar wakaf agrarian. Namun, peraturan perundangan tersebut hanya mengatur benda-benda wakaf tidak bergerak dan peruntukkannya lebih banyak untuk kepentingan ibadah mahdah, seperti masjid, mushala, pesantren, kuburan dan lain-lain.
    Regulasi peraturan perundangan prwakafan tersebut berupa UU No. 41 th 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah No. 42 th 2006 tentang pelaksanaannya. Kedua peraturan perundangan tersebut memiliki urgensi, yaitu selain untuk kepentingan ibadah mahdah, jga menekankan perlunya pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kepentingan social (kepentingan umat). Reglasi peraturan perundangan perwakafan tersebut sesungguahnya telah lama didambakan dan dinantikan oleh masysrakat kita, khususnya umat islam. Karena masalah tersebut telah mnejadi problem yang cukup lama Karen belum ada UU yang secara khusus tentang wakaf, sehingga perwakafan di Negara kita kurang berkembang optimal .
    Setidaknya peraturan perundangan perwakafan (UU dan PP wakaf tersebut memiliki subtansi antara lain)
    a) Benda yang diwakafan (mauquf biih).
    b) Persyaratan nazhir (pengelola harta wakaf ) ada beberapa hal yang diatur dalam UU dan PP wakaf mengenai nazhir wakaf antara lain dalam bentuk badan hukum atau organisasi diharapkan dapat meningkatkan peran-peran kenazhiran untk mengelolah wakaf secara lebih baik. Persyaratan nazhir antara lain amanah, memiliki pengetahuan tentang wakaf , berpengalaman dibidang manajemen keuangan, kemampuan dan kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugas nazhir. Nazhir dapat menerima hak pengelolahan sebesar maksimal 10% dari hasil bersh pengelolaan dan pengembangan benda wakaf, agar nazhir wakaf tidak merasa hany sekedar dijadikan pekerjaan sambilan yang hany dijalani seadanya saja, tetapi benar-benar mau untuk menjalankan tugas-tugasnya sehingga meeka patut untuk diberi hak-hak yang pantas sebagaimana mereka kerja dalam dunia profesioanal.
    c) Menekankan pentingnya pembentukkan sebuah lembaga wakaf nasional.
    d) Menekankan pentingnya pemberdayaan harta wakaf yang menjadi ciri utama UU dan PP wakaf ini.
    e) Catatan penting dalam UU dan PP ini adalah adanya ketentuan pidana dan sanksi administrasi. Ketentuan pidana yang dimaksud ditujukan kepada para pihak yang dengan sengaja menyalah gunakan benda wakaf dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp . 500.000.000,-. Sedangkan bagi pihak yang dengan sengaja mengubah peruntukan benda wakaf akan dipidana penjara palin lama 4 tahun atau pidan denda paling banyak Rp 400.000.000,-. Sedangkan sanksi administrasi akan dikenakan kepada lembaga keuangan syari’ah dan pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) yang melanggar dalam masalah pendaftaran benda wakaf.
    Adapun kiat khusus untuk membangun citra atau image pengelola wakaf yang baik terkait dengan :
     Penampilan, tidak membohongi pelanggan (wakif), masyarakat penerima wakaf baik yang terkait dengan kuantitas ataupun kualitas.
     Pelayanan, kualitas pelayanan yang baik dengan tidak membuka peluang untuk menyakiti para konsumen ataupun para penerima wakaf.
     Persuasi, yaitu meyakinkan dengan tindakan yang santun dan ramah tanpa berbuat kasar atau mengucap kata sumpah yang terlalu berlebihan.
     Pemuasan, dengan bekerja secara rapih, profesional dan bertanggung jawab atas para konsumen atau para penerima wakaf akan menjadikan pengelola wakaf semakin bertambah sempurna.

    BAB III
    Kesimpulan
    Kalau ditinjau dari aspek ajarannya saja, wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Apalagi wakaf ini bagian dari ajaran muamalat yang memiliki jangkauan yang sangat luas, khususnya dalam pengembangan perekonomian lemah.
    Memang kalau ditinjau dari kekuatan hukum yang dimiliki ajaran wakaf merupakan ajaran yang bersifat anjuran (sunnah), namun kekuatan yang dimiliki sesungguhnya begitu besar untuk tonggak menjalankan roda kesejahteraan masyarakat banyak, sehingga dengan demikian ajaran wakaf yang termasuk dalam wilayah ijtihadi, dengan sendirinya menjadi pendukung non- manajeral yang bisa dikembangkan pengelolaanya secara optimal

    Daftar Pustaka

    Ahmad djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif, Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007
    Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama Islam, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, Jakarta: 2007

    http://www.bw-indonesia.net

    http://www.tabungwakaf.net

    http://www.ndrw.wordpress.com

  • Posted on April 24th, 2009 Lisna Nety Herawati No comments


    v\:* {behavior:url(#default#VML);}
    o\:* {behavior:url(#default#VML);}
    w\:* {behavior:url(#default#VML);}
    .shape {behavior:url(#default#VML);}


    st2\:*{behavior:url(#ieooui) }st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
    <!– /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face {font-family:HQPB1; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face {font-family:HQPB2; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face {font-family:HQPB5; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face {font-family:”\(normal text\)”; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-alt:”Times New Roman”; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:auto; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:”Wingdings 2″; panose-1:5 2 1 2 1 5 7 7 7 7; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face {font-family:HQPB4; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face {font-family:HQPB3; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:”"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;} p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; tab-stops:center 216.0pt right 432.0pt; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-page-numbers:0; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:196547464; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-2087053700 67698713 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l0:level1 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l1 {mso-list-id:339620411; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-724268212 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l1:level1 {mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l2 {mso-list-id:412047402; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:619053750 1449289944 -1924870134 -1887553386 1222416550 -1433102070 2031534016 -1065080276 1413125092 -51900620;} @list l2:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:”Wingdings 2″;} @list l3 {mso-list-id:461046573; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1224278678 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l3:level1 {mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l4 {mso-list-id:630138453; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1851624308 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693;} @list l4:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:72.0pt; text-indent:-18.0pt; font-family:Symbol;} @list l5 {mso-list-id:640959398; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:383313026 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693;} @list l5:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:72.0pt; text-indent:-18.0pt; font-family:Symbol;} @list l6 {mso-list-id:841429969; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1884597372 67698713 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l6:level1 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l7 {mso-list-id:1034966159; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1685482432 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693;} @list l7:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Symbol;} @list l8 {mso-list-id:1093474352; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1924775116 67698703 67698689 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l8:level1 {mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l8:level2 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Symbol;} @list l9 {mso-list-id:1099569455; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1547120804 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693;} @list l9:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Symbol;} @list l10 {mso-list-id:1176382012; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-101317024 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693;} @list l10:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Symbol;} @list l11 {mso-list-id:1359235802; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1841053960 67698713 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l11:level1 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l12 {mso-list-id:1642076833; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:24775212 67698713 67698689 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l12:level1 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l12:level2 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Symbol;} @list l13 {mso-list-id:1776948987; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1643255136 67698713 67698689 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l13:level1 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l13:level2 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Symbol;} @list l14 {mso-list-id:2050109363; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1344079248 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l14:level1 {mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l15 {mso-list-id:2066103208; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1194112212 67698713 -1634167004 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l15:level1 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l15:level2 {mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l16 {mso-list-id:2117558006; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1781390568 67698713 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l16:level1 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l17 {mso-list-id:2124298974; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1195910582 67698713 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l17:level1 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} –>


    /* Style Definitions */
    table.MsoNormalTable
    {mso-style-name:”Table Normal”;
    mso-tstyle-rowband-size:0;
    mso-tstyle-colband-size:0;
    mso-style-noshow:yes;
    mso-style-parent:”";
    mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
    mso-para-margin:0cm;
    mso-para-margin-bottom:.0001pt;
    mso-pagination:widow-orphan;
    font-size:10.0pt;
    font-family:”Times New Roman”;
    mso-ansi-language:#0400;
    mso-fareast-language:#0400;
    mso-bidi-language:#0400;}

    LEMBAGA PENGELOLAAN WAKAF

    (Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Lembaga Perekonomian Umat)

    Disusun oleh :

    Rafika Rahmawati

    Lisna Nety Herawati

    Sisilia Anggi

    PS/IVA

    PROGRAM STUDI MUAMALAT

    JURUSAN PERBANKAN SYARI’AH

    FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

    UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

    SYARIF HIDAYATULLAH

    JAKARTA

    2009

    PENGERTIAN

    Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang bedimensi spiritual, wakaf juga meupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Karena itu, pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi rill persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting.

    Dalam istilah syara’ secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (tahbisul ashli), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud tahbisul ashli ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah digunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.

    Namun, para ahli fiqh saling berbeda pendapat terhadap definisi wakaf. Sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri, baik ditinjau dari aspek kontinuitas waktu (ikrar), zat yang diwakafkan, pola pemberdayaan dan pemanfaatan harta wakaf.

    1. Menurut Imam Abu Hanifah

    Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”.

    1. Menurut Imam Malik

    Wakaf tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.

    1. Menurut Imam Syafi’I dan Ahmad bin Hambal

    Wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya.

    SEJARAH WAKAF

    1. Masa Rasulullah SAW

    Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena disyariatkan setelah Nabi hijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriyah. Kemudian syariat wakaf dilakukan oleh Umar bin Khathab disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun “Bairaha”. Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi lainnya.

    2. Masa Dinasti-Dinasti Islam

    Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan, membayar gaji para guru dan lain-lain. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik pehatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.

    Pada masa dinasti Umayyah yang menjadi hakim Mesir adalah Taubah bin Ghar al-Hadhramity pada masa khalifah Hisyam bin Abdul Malik. Ia sangat tertarik dengan pengembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya di bawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir , bahkan di seluruh negara Islam. Pada saat itu, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah, yang pengelolaannya di bawah Departemen Kehakiman.

    Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan “Shadr

    al-Wuquuf” yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup mengembirakan, di mana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semuanya dikelola oleh negara dan menjadi milik negara (baitul mal).

    DASAR HUKUM WAKAF

    Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya wakaf bersumber dari:

    1. Al-Qur’an, antara lain :

    `s9 (#qä9$oYs? §ŽÉ9ø9$# 4Ó®Lym (#qà)ÏÿZè? $£JÏB šcq™6ÏtéB 4 $tBur (#qà)ÏÿZè? `ÏB &äóÓx« ¨bÎ*sù ©!$# ¾ÏmÎ/ ÒOŠÎ=tæ ÇÒËÈ

    Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Q.S Ali Imran : 92)

    ã@sW¨B tûïÏ%©!$# tbqà)ÏÿZムóOßgs9ºuqøBr& ’Îû È@‹Î6y™ «!$# È@sVyJx. >p¬6ym ôMtFu;/Rr& yìö7y™ Ÿ@Î/$uZy™ ’Îû Èe@ä. 7s#ç7/Yߙ èps($ÏiB 7p¬6ym 3 ª!$#ur ß#Ï軟Òム`yJÏ9 âä!$t±o„ 3 ª!$#ur ììřºur íOŠÎ=tæ ÇËÏÊÈ

    Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S Al-Baqaah : 261)

    1. Sunnah Rasulullah SAW

    “Dari Ibnu Umar ra. berkata, bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan hasilnya. Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (H.R Muslim).

    PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN WAKAF

    1. Asas Keabadian Manfaat.

    Suatu benda wakaf bisa dikategorikan memiliki nilai keabadian manfaat paling tidak ada empat hal dimana benda wakaf akan mendapat nilai pahala yang terus mengalir karena kemanfaatannya, yaitu:

    1. Benda tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang banyak.
    2. Benda wakaf memberikan nilai yang lebih nyata kepada para wakif itu sendiri.
    3. Manfaat immaterial benda wakaf melebihi manfaat materialnya. Atau bisa dibahasakan dengan bahwa nilai ekstrinsik benda wakaf melebihi nilai intrinsiknya. Karena titik tekan wakaf itu sejatinya lebih mementingkan fungsi untuk orang lain daripada benda itu sendiri.
    4. Benda wakaf tidak mengarahkan bahaya bagi orang lain dan juga wakif sendiri.

    1. Asas Pertanggungjawaban

    Bentuk dari pertanggungjawaban tersebut adalah didasarkan pada:

    1. Tanggung jawab kepada Allah SWT atas perilaku dan perbuaannya.
    2. Tanggung jawab kelembagaan, yaitu tanggung jawab kepada pihak yang memberikan wewenang, yaitu lembaga yang lebih tinggi sesuai dengan jenjang organisasi keNazhiran.
    3. Tanggung jawab hukum, yaitu tanggung jawab yang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yangberlaku.
    4. Tanggung jawab sosial, yaitu tanggung jawab yang terkait dengan moral masyarakat.

    1. Asas Profesionalitas Manajemen

    Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita terkait dengan manajemen jika dilakukan dengan mengikuti sifat yang dimiliki oleh Nabi, yaitu:

    1. Amanah (dapat dipercaya)
    2. Shiddiq (jujur).
    3. Fathanah (cerdas/brilian).
    4. Tabligh (transparan).

    1. Asas Keadilan Sosial

    Substansi yang terkandung dalam ajaran wakaf sangat tampak adanya semangat menegakan keadilan sosial melalui pendermaan harta untuk kebajikan umum. Yang terpenting dari ajaran wakaf adalah ia bukan suatu perbuatan sosial yang hanya nampak kepada sifat kedermawanan seseorang tanpa adanya sebuah bangunan prinsip untuk kesejahteraan masyarakat banyak.

    Keadilan sosial ekonomi menekankan adanya keseimbangan yang bersifat timbal balik dan terbebasnyadari berbagai bentuk ketimpangan sosial yang terpangkal dari kepincangan kesejahteraan ekonomi. Pemilik harta kekayaan meskipun diperoleh dari hasil sendiri, tetapi tidak boleh dipergunakan secara bebas tanpa batas, harus mempertimbangkan aspek-aspek keadilan sosial dan tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.

    PERKEMBANGAN WAKAF DI BEBERAPA NEGARA MUSLIM

    1. Mesir

    Pada awalnya, Hakim Mesir di zaman Hisyam bin Abd Malik yang bernama Taubah bin Namir yang pertama kali melakukan wakaf berupa tanah untuk bendungan. Pada masa kekuasaan Muhammad Ali Pasha tahun 1891 M, aset-aset wakaf tidak teratur. Lalu pemerintah berinisiatif membentuk “Diwan al Awqaf” yang berwenang untuk mengatur dan mengurus harta wakaf secara produktif. Perkembangan berikutnya pada 20 November 1913 “Diwan al Awqaf” menjadi departemen yang diurus langsung oleh kementrian (wazarah al awqaf).

    Pada mulanya di Mesir masih terdapat bentuk wakaf yang dilakukan oleh dan untuk keluarga atau bahkan pribadi. Tetapi pada tahun 1946 pemerintah Mesir mengeluarkan UU yang mengatur bahwa semua wakaf keluarga diubah bersifat sementara. Baru pada tahun 1952, sebuah peraturan baru diluncurkan yang mengatur tentang tidak diperbolehkannya wakaf pribadi kecuali untuk tujuan derma. Sampai pada tahun 1971 pemerintah Mesir membentuk Badan Wakaf yang bertugas melakukan kerjasama dalam memeriksa tujuan peraturan dan program pengembangan wakaf.

    1. Arab Saudi

    Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia membuat peraturan bagi Majelis Tinggi Wakaf dengan ketetapan No. 574 tanggal 16 Rajab 1386 sesuai dengan Surat Keputusan Kerajaan No. M/35 tanggal 18 Rajab 1386. Majelis Tinggi Wakaf diketuai oleh Menteri Haji dan Wakaf. Majelis Tinggi Wakaf mempunyai wewenang untuk membelanjakan hasil pengembangan wakaf dan menentukan langkah-langkah dalam mengembangkan wakaf berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan wakif dan manajemen wakaf.

    Wakaf di Saudi Arabia bentuknya bermacam-macam seperti hotel, tanah, rumah, dan lain-lain. Dari macam-macam harta wakaf tersebut ada yang diwakafkan untuk dua kota suci (Mekkah dan Madinah). Dengan pengertian segala manfaat yang diperoleh diperuntukan bagi pembangunan kedua kota suci itu seperti membangun perumahan penduduk, membangun sejumlah hotel di seputar Masjidil Haram yang diniatkan untuk melayani kebutuhan jamaah haji.

    1. Yordania

    Secara administratif, pelaksanaan pengelolaan wakaf di Kerajaan Yordania didasarkan pada UU Wakaf Islam No. 25/1947. UU wakaf ini yang mengatur tentang pengaturan wakaf kemudian diperkuat oleh UU wakaf No. 26/1966. Secara teknis, Kementrian Wakaf membentuk Majelis Tinggi Wakaf yang diketuai oleh Menteri. Kementrian Wakaf diberi wewenang untuk membelanjakan hasil pengembangan wakaf sesuai dengan rencana-rencana yang telah digariskan oleh Direktorat Keuangan. Pada tahun 1984, pendapatan yang dihasilkan dari pengembangan wakaf kurang lebih sebagai berikut:

      1. Hasil sewa diperkirakan mencapai 680 ribu dinar Yordania.
      2. Pendapatan dari tempat-tempat suci mencapai 120 ribu dinar Yordania.
      3. Pendapatan pabrik, rumah-rumah yatim dan industri di Yarussalem mencapai kurang lebih 80 ribu dinar Yordania.
      4. Pendapatan lainnya mencapai 160 ribu dinar Yordania.

    Dari sekian pendapatan yang diperoleh, terkumpulah 1.030 juta dinar Yordania. Untuk memudahkan alokasi pendapatan yang ada, pemerintah mendirikan Direktorat Pembangunan dan Pemeliharaan Wakaf Islam yang bertugas untuk memelihara, memperbaiki, dan membantu tugas-tugas kementrian wakaf.

    1. Turki

    Negara yang saat ini dianggap sebagai negara Islam sekuler memiliki sejarah panjang dalam pengelolaan wakaf, yaitu dimulai sejak masa Utsmaniyah. Pada tahun 1925 saja, harta wakafnya mencapai ¾ dari luas lahan produktif di Turki. Kini untuk memobilisasi sumber-sumer wakaf dan membiayai bermacam-macam jenis proyek joint-venture telah didirikan Waqf Bank & Finance Coorporation.

    Selain itu, pengelolaan wakaf di Turki juga dikelola oleh Direktorat Jenderal Wakaf. Saat ini ada dua pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Wakaf, yaitu pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan dan sosial.

    PROFIL LEMBAGA DAN SISTEM PENGELOLAAN WAKAF DI INDONESIA

    Salah satu bagian penting dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah diamanatkannya pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang mempunyai tugas dan wewenang untuk:

    1. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
    2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
    3. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
    4. Memberhentikan dan mengganti nazhir.
    5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
    6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

    BWI dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 75/M Tahun 2007 Tanggal 13 Juli 2007.

    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, jelas bahwa BWI mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia menuju era wakaf produktif, yaitu wakaf yang dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan umum.

    Badan Wakaf Indonesia mempunyai visi: “Terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional.”

    Sedangkan misi dari Badan Wakaf Indonesia yaitu: “Menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum.”

    Adapun strategi untuk merealisasikan visi dan misi Badan Wakaf Indonesia adalah sebagai berikut:

    1. Meningkatkan kompetensi dan jaringan Badan Wakaf Indonesia, baik nasional maupun internasional.
    2. Membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan.
    3. Meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf.
    4. Meningkatkan profesionalitas dan keamanahan nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.
    5. Mengkoordinasi dan membina seluruh nazhir wakaf.
    6. Menertibkan pengadministrasian harta benda wakaf.
    7. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
    8. Menghimpun, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional.

    Untuk merealisasikan visi, misi dan strategi tersebut, BWI mempunyai 5 divisi, yaitu Divisi Pembinaan Nazhir, Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, Divisi Kelembagaan, Divisi Hubungan Masyarakat, serta Divisi Penelitian dan Pengembangan Wakaf.

    Adapun program kerja masing-masing divisi adalah sebagai berikut:

    1. Divisi Pembinaan Nazhir: menyusun standar etika dan profesionalitas nazhir, mendata dan memetakan nazhir, serta menyelenggarakan pelatihan nazhir.
    2. Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf: pemetaan tanah wakaf untuk tujuan produktif, pengaturan dan pengembangan wakaf uang, pembangunan Gedung Wakaf Center, dan pengembangan program investasi harta benda wakaf.
    3. Divisi Kelembagaan: menyiapkan berbagai peraturan perwakafan, manyiapkan dan menyusun pedoman perubahan status dan penukaran harta benda wakaf, serta mengembangkan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain.
    4. Divisi Hubungan Masyarakat: sosialisasi dan edukasi publik tentang wakaf dan peraturan-peraturan perundangannya melalui seminar, penerbitan buku, website, dan lain-lain.
    5. Divisi Penelitian dan Pengembangan: inventarisasi dan pemetaan aset-aset wakaf di seluruh Indonesia, pemetaan dan analisis potensi ekonomi dari aset-aset wakaf, publikasi ilmiah dan populer mengenai perwakafan.

    Kriteria wakif yang dapat mewakafkan harta benda wakaf kepada Nazhir BWI adalah sebagai berikut:

    ž Perseorangan baik pejabat tinggi negara/pemerintah sampai dengan masyarakat.

    ž Perusahaan Nasional, Badan Hukum Nasional, Organisasi Nasional dan Lembaga Nasional lainnya.

    ž Orang asing, perusahaan multi nasional dan lembaga internasional lainnya.

    ž Jumlah wakaf uang minimal untuk wakaf perorangan adalah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan untuk wakaf badan hukum adalah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

    ž Jumlah wakaf harta tidak bergerak adalah minimal setara Rp. 400 juta.

    ž Khusus untuk dana wakaf uang yang diterima dari internasional (orang asing, badan hukum asing dan negara sahabat) yang ditujukan kepada nazhir harus dicatat melalui BWI.

    PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PERATURAN PEMERINTAH (PP) DAN PMA TENTANG WAKAF

    Perwakafan di Indonesia kini teleh menemukan titik cerahnya, terutama dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Undang-Undang ini merupakan perwujudan dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan (2), serta Pasal 33 ayat (1),(2),(3), dan (4).

    Pola pelaksanaan wakaf sebelum adanya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, masyarakat Islam Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan dalam berwakaf. Dari kenyataan itulah, sejak diundangkannya UU No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 dan lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, perwakafan mulai dilakukan pembaharuan-pembaharuan di bidang pengelolaan secara umum.

    Pertama. sertifikasi tanah wakaf. Fenomena yang terjadi sebelum lahirnya regulasi tentang wakaf tersebut adalah wakaf yang dilakukan hanya dengan faktor kepercayaan kepada Nazhir. Namun, dari praktek tersebut mengundang persoalan-persoalan baru. Untuk itu, pola sertifikasi tanah atau benda wakaf merupakan upaya memperbaharui paradigma baru dalam pelaksanaan perwakafan di Indonesia.

    Kedua, pertukaran benda wakaf. Menurut PP No. 28 Tahun 1977 Bab IV Bagian Pertama, Pasal 11 ayat (2) dan ditegaskan lagi dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Bab IV pasal 41 sebenarnya memberikan legalitas terhadap tukar-menukar benda wakaf dengan dua alasan, yaitu karena tidak sesuai dengan tujuan wakaf dan demi kepentingan umum. Keberadaan aturan tersebut merupakan upaya pembaharuan paham mayoritas ulama dan masyarakat Indonesia bahwa benda-benda wakaf tidak dapat diutak-atik, walaupun demi kepentingan manfaat sekalipun seperti membangun masjid dari harta wakaf yang sudah roboh.

    Ketiga, persyaratan nazhir. Ada beberepa hal yang diatur dalam UU Wakaf mengenai nazhir wakaf, yaitu: (a) selain perseorangan, terdapat penekanan berupa badan hukum dan organisasi, sehingga dapat meningkatkan peran kenazhiran untuk mengelola wakaf lebih baik. (b) Persyaratan nazhir disempurnakan dengan pembenahan manajemen kenazhiran secara profesional. (c) Pembatasan masa jabatan nazhir. (d) Nazhir dapat menerima hak pengelolaan sebesar maksimal 10% dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan benda wakaf.

    Keempat, menekankan pentingnya pembentukan sebuah lembaga wakaf nasional yang disebut dengan Badan Wakaf indonesia (BWI). Badan Wakaf ini bersifat independen yang bertujuan untuk membina terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf baik secara nasional maupun internasional.

    Kelima, perluasan benda yang diwakafkan (mauquf bih). Sebelum UU No. 41 Tahun 2004 , pengaturan wakaf hanya menyangkut perwakafan benda tak bergerak yang lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan konsumtif. Namun, saat ini sedang berkembang dan sudah dipraktekan oleh sebagian lembaga Islam terhadap wacana wakaf benda bergerak, seperti uang (cash waqf), saham atau surat-surat berharga lainnya seperti yang diatur dalam UU Wakaf.

    Keenam, catatan penting dalam UU Wakaf ini adalah adanya ketentuan pidana dan sanksi administrasi sebagaimana diseutkan pada Bab IX. Ketentuan pidana yang dimaksud ditujukan kepada para pihak yang sengaja menyalahgunakan benda wakaf dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Sedangkan bagi pihak yang sengaja mengubah peruntukan benda wakaf akan dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Sedangkan sanksi administrasi akan dikenakan pada lembaga keuangan syariah dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang melanggar dalam masalah pendaftaran benda wakaf.

    Dengan adanya UU Wakaf tersebut diharapkan dapat terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Namun, regulasi peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perekonomian yang berbasis syariah juga harus segera dilakukan untuk mendukung semangat UU Wakaf dalam rangka memberdayakan wakaf secara produktif.

    STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLAAN WAKAF

    Sistem pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf di Indonesia. Kalau dalam paradigma lama wakaf selama ini lebih menekankan pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf, maka dalam pengembangan paradigma baru wakaf lebih menitikberatkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan ekstitensi benda wakaf itu sendiri.

    Harus diakui bahwa pola manajamen pengelolaan wakaf yang selama ini berjalan adalah pola manajemen yang terhitung masih tradisional-konsumif. Hal tersebut dapat diketahui melalui beberapa aspek :

    • Kepemimpinan. Corak kepemimpinan dalam lembaga keNazhiran masih sentralistik-otoriter dan tidak ada sistem yang memadai.
    • Rekruitmen SDM keNazhiran. Banyak Nazhir wakaf yang hanya didasarkan pada aspek ketokohan seperti ulama, kyai, ustadz dan lain-lain, bukan aspek profesionalisme atau kemampuan mengelola.
    • Operasionalisasi pemberdayaan. Pola yang digunakan lebih kepada sistem yang tidak jelas (tidak memiliki standar operasional) karena lemahnya SDM, visi dan misi, dukungan political will pemerintah yang belum maksimal.
    • Pola pemanfaatan hasil. Pemanfaatan hasil wakaf maih banyak yang bersifat konsumtif sehingga kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak.
    • Sistem kontrol dan pertanggungjawaban yang lemah.

    Untuk itu, sebagai salah satu elemen penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf, sistem manajemen pengelolaan wakaf harus tampil lebih profesional dan modern. Disebut profesional dan modern itu bisa dilihat pada aspek-aspek pengelolaan :

    1. Kelembagaan

    Untuk mengelola benda-benda wakaf secara produktif, yang pertama-tama harus dilakukan adalah perlunya pembetukan suatu badan atau lembaga yang khusus mengelola wakaf. Maka, dibentuklah Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bertugas mengembangkan wakaf secara produktif, sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. BWI ini secara organisator harus bersifat independen, di mana pemerintah dalam hal ini sebagai fasilitator, regulator, motivator dan pengawasan.

    1. Pengelolaan operesional

    Dalam istilah manajemen dikatakan bahwa yang disebut dengan pengelolaan operasional adalah proses-proses pengambilan keputusan berkenaan dengan fungsi operasi. Pengelolaan operasional ini terasa sangat penting dan menentukan berhasil tidaknya manajemen pengelolaan secara umum. Adapun standar operasional itu meliputi seluruh rangkaian program kerja yang dapat menghasilkan sebuah produk.

    Standar keputusan operasional merupakan tema pokok dalam operasi kelembagaan Nazhir yang ingin mengelola secara produktif. Keputusan yang dimaksud disini berkenaan dengan lima fungsi uama manajemen operasional, yaitu :

    • Proses, keputusan mengenai proses, termasuk proses fisik, berkenaan dengan fasilitas yang akan dipakai. Sangat penting untuk menyerasikan antara proses fisik dan strategi pemberdayaan produktif terhadap benda-benda wakaf dalam jangka panjang.
    • Kapasitas, keputusan mengenai kapasitas diperlukan untuk menghasilkan jumlah produk yang tepat, di tempat yang tepat dan dalam waktu yang tepat pula.
    • Sediaan, keputusan berkaitan dengan sediaan ini mencakup apa yang akan dipesan, berapa banyak dan kapan dipesan.
    • Tenaga kerja, pengelolaan SDM merupakan hal yang sangat penting dalam operasional lembaga keNazhiran, mengingat tidak ada sesuatu yang dapat diselesaikan tanpa SDM yang mencukupi.
    • Mutu, salah satu fungsi terpenting dari bagian operasi adalah bertanggung jawab atas mutu barang atau jasa yang dihasilkan.
    1. Kehumasan

    Dalam mengelola benda-benda wakaf, maka peran kehumasan (pemasaran) dianggap menempati posisi penting. Fungsi dari kehumasan itu sendiri dimaksudkan untuk :

    • Memperkuat image bahwa benda-benda wakaf yang dikelola Nazhir betul-betul dapat dikembangkan dan dihasilkan untuk kesejahteraan masyarakat banyak.
    • Meyakinkan kepada calon wakif bahwa harta wakaf dapat dikelola secara baik dan profesional.
    • Mengenalkan aspek wakaf yang tidak hanya berorientasi pada pahala pahala oriented, tapi juga memberikan bukti bahwa ajaran Islam sangat menonjolkan aspek kesejahteraan bagi umat manusia lain, khususnya bagi kalangan yang kurang mampu.
    1. Sistem keuangan

    Penerapan sistem keuangan yang baik dalam proses pengelolaan manajemen lembaga keNazhiran sangat terkait dengan akuntansi dan auditing.

    KONTRIBUSI WAKAF BAGI PEREKONOMIAN UMAT

    Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi. Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan itu tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nazhir tetapi karena juga sikap masyarakat yang masih kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yan seharusnya dilindungi unuk kepentingan umum.

    Sampai saat ini, di Indonesia memang masih sedikit harta wakaf yang dikelola secara produktif. Wakaf umumnya masih berupa benda-benda konsumtif yang malah menimbulkan masalah biaya pemeliharaan harta wakaf tersebut. Menurut data Departemen Agama, kekayaan tanah wakaf di Indonesia sangat besar jumlahnya dan menjadi peluang yang sangat besar bagi perkembangan ekonomi umat di masa mendatang. Sebagai contoh, cukup banyak tanah wakaf yang bisa dibangun gedung pertemuan untuk disewakan kepada masyarakat umum. Hasil penyewaan gedung dapat digunakan untuk menunjang kegiatan atau pemberdayaan ekonomi lemah yang ada disekitarnya.

    Contoh di atas hanyalah berupa kekayaan benda wakaf tidak bergerak. Jika benda wakaf tunai sudah dijalankan, maka kekuatan ekonominya akan sangat dahsyat. Mustafa Edwin Nasution pernah membuat asumsi bahwa jumlah penduduk muslim kelas menengah di Indonesia sebanyak 10 juta jiwa dengan penghasilan rata-rata 0,5 juta-10 juta per bulan. Bayangkan jika warga yang berpenghasilan 0,5 juta sebanyak 4 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp. 60 ribu. Maka tiap tahun akan terkumpul Rp 240 miliar. Sungguh potensi yang sangat luar biasa. Terutama jika dana itu diserahkan kepada pengelola profesional dan diinvestasikan di sektor yang produktif. Dijamin jumlahnya tidak akan berkurang, tapi bertambah. Tentunya akan sangat banyak yang bisa dilakukan dengan dana sebanyak itu. Wakaf tunai sangat tepat memberikan jawaban dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi di Indonesia. Ia sangat potensial menjadi sumber pendanaan abadi guna melepaskan bangsa dari jerat utang dan ketergantungan luar negeri.

    Wakaf tunai juga sangat strategis menciptakan lahan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Ia sangat potensial untuk memberdayakan sektor riil dan memperkuat fundamental ekonomi. Karena itu, dalam rangka mengembangkannya, wakaf tunai harus mendapat perhatian lebih untuk membiayai berbagai proyek sosial melalui pemberdayaan wakaf benda tak bergerak yang selama ini menjadi beban.

    HAMBATAN PENGELOLAAN WAKAF DI INDONESIA

    1. Kurangnya Pemahaman dan Kepedulian Umat Islam TerhadapWakaf

    Masyarakat Islam Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal saleh yang mempunyai nilai mulia di hadirat Tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah.

    Praktik pelaksanaan wakaf semacam ini pada paruh perjalanannya memunculkan persoalan mengenai validitas legal tentang harta wakaf yang berujung pada timbulnya persengketaan-persengketaan karena tiadanya bukti-bukti yang mampu menunjukan bahwa benda-benda bersangkutan telah diwakafkan.

    1. Nazhir Wakaf yang Belum Profesional

    Salah satu hal yang selama ini menjadi hambatan dalam pengembangan wakaf di Indonesia adalah keberadaan nazhir wakaf yang masih tradisional. Ketradisionalan nazhir dipengaruhi oleh:

    · Masih kuatnya paham mayoritas umat Islam yang masih stagnan terhadap persoalan wakaf.

    · Rendahnya SDM nazhir wakaf.

    · Lemahnya kemauan para nazhir wakaf dalam mengembangkan wakaf.

    Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurusi wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan nazhir, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung dari nazhir itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrumen penting, nazhir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf bisa diberdayakan sebagaimana mestinya.

    1. Lemahnya Political Will Pemegang Otoritas

    Kelembagaan wakaf dan pengelolaan benda-benda wakaf masih jauh dari memuaskan karena masih diatur oleh beberapa peraturan yang belum integral dan lengkap. Beberapa hal yang menjadi hambatan pemberdayaan wakaf secara maksimal, yaitu:

    · Masih belum terintegrasikannya peraturan teknis pengelolaan wakaf.

    · Karena masih ada kelemahan dalam pengaturan hukumnya, persoalan hukum wakaf belum memberikan kepastian jaminan dan perlindungan rasa aman bagi wakif, nazhir dan mauquf ‘alaihi (penerima wakaf), baik perseorangan kelompok maupun organisasi/badan hukum.

    · Belum optimalnya pengaturan perwakafan yang menyangkut dana cash (cash waqf), hak kepemilikan intelektual dan surat-surat berharga lainnya.

    Di samping kelemahan formil sebagaimana di atas, political will dari pihak pemerintah, khususnya pemerintah daerah bersama DPRD kurang memiliki “greget” terhadap pemberdayaan wakaf secara produktif melalui Perda yang mendukung dalam pemberdayaan wakaf.

    1. Pengaruh Ekonomi Global

    Peta perekonomian dunia yang timpang dan sistem yang diterapkan menjadi kendala nyata bagi pemberdayaan ekonomi lemah melalui lembaga-lembaga keagamaan seperti wakaf, misalnya. Apalagi sistem kapitalistik yang menganut pola-pola ribawi sudah mencengkeram sedemikian rupa dalam kehidupan umat Islam Indonesia. Katakanlah sistem syariah yang akan diterapkan dalam pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kaum dhuafa sudah mulai berjalan, namun pada tataran makro akan mengalami hambatan ketika berhadapan dengan sistem ribawi yang sudah mendarah daging dalam benak masyarakat luas.

    DAFTAR PUSTAKA

    Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. 2004. Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf. Jakarta: Ilman Press.

    Djunaidi, Achmad dan Thobieb Al-Asyhar. 2006. Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat. Jakarta: Mitra Abadi Press.

    Tim Depag. 2006. Paradigma Baru Wakaf di Indonesia. Jakarta: Depag RI.

    ________. 2006. Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia. Jakarta: Depag RI.

    ________. 2006. Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Jakarta: Depag RI.

    Tim BWI. 2008. Profil Badan Wakaf Indonesia Periode 2007-2010. Jakarta: BWI

    Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

    Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004.

    <!– /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Calibri; mso-font-alt:”Century Gothic”; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:”"; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Arial;} p.NoSpacing, li.NoSpacing, div.NoSpacing {mso-style-name:”No Spacing”; mso-style-parent:”"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @page Section1 {size:21.0cm 841.95pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} –>


    /* Style Definitions */
    table.MsoNormalTable
    {mso-style-name:”Table Normal”;
    mso-tstyle-rowband-size:0;
    mso-tstyle-colband-size:0;
    mso-style-noshow:yes;
    mso-style-parent:”";
    mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
    mso-para-margin:0cm;
    mso-para-margin-bottom:.0001pt;
    mso-pagination:widow-orphan;
    font-size:10.0pt;
    font-family:”Times New Roman”;
    mso-ansi-language:#0400;
    mso-fareast-language:#0400;
    mso-bidi-language:#0400;}

    Hasil Wawancara

    Identitas Responden:

    Nama : Sarmidi

    Jabatan : Staf Sekretariat BWI

    Waktu dan Tempat Wawancara:

    Hari : Kamis

    Tanggal: 9 April 2009

    Durasi : 35 Menit

    Pewawancara:

    Lisna Nety Herawati

    Rafika Rahmawati

    Sisilia Anggi

    Abdul Azis Zulkarnaen

    Tanya : “Harta wakaf apa saja yang dikelola oleh BWI?”

    Jawab : “Terbagi dua yaitu harta benda tidak bergerak dan harta benda bergerak. Namun, harta benda wakaf yang dikelola oleh BWI hanya harta wakaf yang pemanfaatannya berskala nasional atau internasional.”

    Tanya : ” wakaf yang berskala nasional apa saja yang telah dikelola oleh BWI?”

    Jawab : ” Salah satu harta wakaf yang berskala nasional yang dikelola BWI sekarang adalah wakaf tanah di Serang yang sedang dibangun rumah sakit IBU DAN ANAK, dan pemanfaatan rumah sakit tersebut tidak hanya dikhususkan untuk penduduk Serang saja, tetapi masyarakat Indonesia pada umumnya”

    Tanya : “Karena BWI hanya mengelola harta wakaf yang berskal nasional dan internasional, bagaimana dengan harta wakaf yang berskala lokal”

    Jawab : “harta wakaf yang pemanfaatnya berskala lokal dikelola oleh lembaga-lembaga wakaf swasta.

    Tanya : “Berapa persentase yang didapatkan oleh pengelola harta wakaf (nazhir) dari hasil pengelolaan harta tersebut?”

    Jawab : “Nazhir mendapatkan 10% dari hasil pengelolaan aset wakaf”

    Tanya : “Bagaimana jika harta wakaf yang diproduktifkan mengalami kerugian?”

    Jawab : “kerugian akan ditanggung oleh nazhir dan penyewa, sedangkan harta wakaf tidak mengalami penyusutan. Misalnya nazhir melakukan kerja sama dengan pengusaha untuk mendirikan SPBU di atas tanah wakaf, namun ternyata SPBU tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh keduanya, tetapi tidak boleh menjual harta (tanah) wakaf tersebut untuk menutupi kerugiannya.”

    Tanya : ”Sekarang wakaf uang menjadi perbincangan hangat dalam masyarakat, bagaimana awal mula munculnya wakaf uang di Indonesia?”

    Jawab : “Ketika ada Konverensi Islam ke 4 di Indonesia MA.Manan mempresentasikan tentang wakaf uang. Salah satu pengurus BWI menerjemahkannya ke bahasa Indonesia yang kemudian diseminarkan. Dari seminar tersebut MUI menyetujuinya dan dibuatlah fatwa MUI tantang wakaf uang pada tahun 2002.”

    Tanya : “Bagaimana pengelolaan wakaf uang di BWI?”

    Jawab : “BWI sendiri belum berani mengimplementasikan wakaf uang karena belum ada peraturan pemerintah mengenai wakaf uang, yang ada hanya baru fatwa MUI.”

  • LKS NR “zakat”

    Posted on April 20th, 2009 syarifah ummi hani 1 comment

    MAKALAH INI DIPERSENTASIKAN PADA MATA  KULIAH LKS NON BANK

    PS IV B NR

    OLEH :

    SYARIFAH UMI HANI (207046100589)

    NADIA (207046100484)

    KATA PENGANTAR

    Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga makalah ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat.

    Penulisan makalah ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Lembaga Perekonomian Umat.

    . Penulis sendiri sesungguhnya masih ingin mengadakan penyempurnaan-penyempurnaan terhadap beberapa uraian yang terdapat dalam makalah ini karena penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan.

    Atas perhatiannya, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian makalah ini. Semoga makalah ini bermanfaat bagi para pembaca.

    PENDAHULUAN

    Lembaga pengelola zakat merupakan sebuah institusi yang bergerak dibidang pengelolaan dana zakat,infaq, dan shadaqah. Definisi menurut UU Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.[1]

    Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan oleh agama, dan disalurkan kepada orang–orang yang telah ditentukan pula, yaitu delapan golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60 :

    ﺇﻧﻤﺍﻟﺼﺪﻘﺖﻠﻟﻔﻗﺭﺁﺀﻭﺃﻠﻤﺴﮑﯿﻦﻭﺍﻠﻌﻤﻟﻴﻦﻋﻟﻴﻬﺎﻮﺍﻠﻤﺆﻟﻔﺔﻗﻟﻮﺒﻬﻢﻭﻔﻲ

    ﺍﻟﺮﻇﺎﺐﻮﺍﻟﻐﺮﻤﯾﻦﻮﻔﻲﺴﺑﻴﻞﺍﻠﻠﮫﻭﺍﺒﻦﺃﻟﻒﺴﺑﻴﻞﻔﺭﻴﻀﺔﻤﻦﺍﻠﻠﻪﻮﺃﻠﻠﻪﻋﻟﻴﻢﺤﮑﻴﻡﻦ

    “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk  budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana .”

    PEMBAHASAN

    Pengertian Zakat

    Zakat adalah merupakan salah satu ajaran pokok dalam agama Islam yang adalah merupakan pemberian wajib yang dikenakan pada kekayaan seseorang yang beragama islam yang telah terakumulasi nisab dan haul dari hasil perdagangan, pertanian, hewan ternak, emas dan perak, berbagai bentuk hasil pekerjaan/profesi/investasi/saham dan lain sebagainya.

    Selain Zakat, dikenal juga istilah infaq dan shadaqah, hanya saja sifatnya bukan merupakan pemberian wajib, tetapi pemberian yang bersifat sangat dianjurkan (sunnat) bagi mereka yang bercukupan. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat, untuk kemaslahatan ummat. Sedangkan Shadaqah ialah harta yang dikeluarkan seorang muslim di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

    Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) adalah merupakan asset berharga ummat Islam sebab berfungsi sebagai sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahateraan seluruh masyarakat. Para pakar dibidang hukum Islam menyatakan bahwa, ZIS dapat komplementer dengan pembangunan nasional, karena dana ZIS dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang pengentasan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan serta mengurangi jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin sekaligus meningkatkan perekonomian pedagang kecil yang selalu tertindas oleh pengusaha besar dan mengentaskan berbagai persoalan yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan dan sosial keagamaan.

    Dasar Hukum Zakat

    Zakat dari istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Legtimasi zakat sebagai kewajiban terdapat didalam Al-Quran. Diantaranya ayat tentang zakat adalah :

    1. Kewajiban membayar zakat, tercantum dalam Al-qur’an surat Al-Baqarah ayat

    110, yang berbunyi :

    وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

    2. kewajiban memungut zakat, tercantum dalam Al-qur’an surat At-Taubah ayat

    103, yang berbunyi :

    خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

    Artinya :

    “ ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.

    3. ketentuan kepada siapa zakat itu diwajibkan dan apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya, tercantum dalam Al-qur’an surat Al-Baqarah ayat 267, yang berbunyi :

    يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

    4. tentang siapa saja yang berhak menerima zakat, tercantum dalam Al-quran surat At-Taubah ayat 60, yang berbunyi :

    إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

    Artinya :

    “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk  budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana .”

    Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwasanya pengelolaan zakat bukanlah sematamata dilalcukan secara individual, dari muzakki diserahkan langsung kepada mustahik, akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang lchusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan amil zakat. Amil zakat inilah yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan dan pengambilan , serta menistribusikannya secara tepat dan benar.[2]

    Prinsip-prinsip Zakat dalam Islam

    Zakat merupakan salah satu ciri dari sistern ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi azas keadilan dalam sistern ekonomi Islam. Tidak ada lagi orang yang tidak sekolah dan tidak ada perbedaan yang mencolok antara si kaya dan si miskin. Menurut M.A. Mannan, zakat mempunyai enam. prinsip yaitu :

    1. Prinsip keyakinan keagamaan

    2. Prinsip pemerataan dan keadilan.

    3. Prinsip produktifitas

    4. Prinsip nalar

    5. Prinsip kebebasan; zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas.

    6. Prinsip etika clan kewajaran

    Prinsip-prinsip Pengelolaan Zakat

    Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus diikuti dan ditaati

    agar pengelolaan dapat berhasil sesuai yang diharapkan, diantaranya :

    1. Prinsip Keterbukaan, artinya dalam pengelolaan zakat hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum.

    2. Prinsip Sukarela, artinya bahwa dalam pemungutan atau pengumpulan zakat hendaknya senantiasa berdasarkan pada prisip sukarela dari umat islam yang menyerahkan hatta zakatnya tanpa ada unsur pemaksaan atau cara-cara yang dianggap sebagai suatu pemaksaan.

    3. Prinsip Keterpaduan, artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus dilakukan secara terpadu diantara komponen-komponen yang lainnya.

    4. Prefesionalisme, artinya dalam pengelolaan zakat harus dilakukan oleb mereka yang ahli dibidangnya., baik dalam administrasi, keuangan dan sebaginya.

    5. Prinsip Kemandirian, prinsip ini sebenamya merupakan kelanjutan dari prinsip prefesionalisme, maka diharapkan lembaga-lembaga pengelola zakat dapat mandiri dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa perlu mengunggu bantuan dari pihak lain.

    Agar pengelolaan zakat berjalan dengan baik, maka BAZ/LAZ harus menerapkan prinsip-prinsip good organization governance (tata kelola organisasi yang baik). pertama amanah. Kedua, transparan. Transparan disini diartikan sebagai suatu kewajiban LAZ/BAZ selaku amil untuk mempertanggungjawabkan tugasnya kepada publik baik kepada para muzakki, mustahik maupun stakeholder lainnya. Bentuk transparansi ini dapat dilakukan melalui publikasi laporan di media cetak, Auditable oleh Akuntan Publik, d1l. Ketig!, profesional. Amil zakat merupakan profesi. Oleh karenanya, amil mesti profesional yang dicirikan dengan bekerja fuul time, memiliki kompetensi, amanah, jujur, leadership, jiwa entrepreneurship, d1l. Ketiga hal diatas dapat diimplementasikan apabila didukung oleh penerapan prinsip-prinsip operasionalisasi organisasi pengelola zakat (OPZ) antara lain :

    Pertama Aspek Kelernbagaan. Dari aspek kelembagaan, sebuah OPZ seharusnya memperhatikan berbagai faktor, yaitu : visi dan misi, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan strtiktur organisasi, aliansi strategis. Kedua, Aspek Sumber Daya Manusia (SDM). SDM merupakan aset yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan bati-hati. Untuk itu perlu diperbatikan faktor perubaban paradigma bahwa Amil Zakat adalah sebuah profesi dan kualifikasi SDM-nya. ketiga, Sistem Pengelolaan. OPZ harus memiliki sistem pengelolaan yang baik, unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah : memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas; manajernen terbuka; mempunyai activity plan; mernpunyai lending commite; memiliki sistern akuntansi dan manajemen keuangan; publikasi; perbaikan terus menerus.

    Perkembangan Pengelolaan Zakat di Beberapa Negara Muslim

    Pengelolaan zakat oleh negara bukanlah hal yang baru. Banyak negara-negara islam’lainnya telah mempraktekkan hal tersebut dan temyata hasilnya cukup efektif Diantaranya yaitu:

    Profil lembaga dan Sistem Pengelolaan Zakat di Indonesia

    I. BAZIS

    Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS) adalah sebuah lembaga yang bertujuan untuk mengumpulkan zakat, infak dan sedekah, dari masyarakat (umat Islam) serta kerr udian menyalurkannya kepada yang berhak.

    2. Dompet Dhuafa

    Dompet Dhuafa Republika adalah lembaga. nirlaba milik masyarakat indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga).

    Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 38 Tabun 1999 tentang Pengelolaan zakat, DD merupakan institusi pengclola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agarna Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang PENGUKUHAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA sebagai Lernbaga Arnil Zakat tingkat nasional.

    3.Rumah Zakat Indonesia

    Rurnah Zakat Indonesia adalah sebuah lembaga. swadaya masyarakat yang memfokuskan pada pengelolaan zakat, infaq, shodaqob dan wakaf secara lebih profesional dengan menitikberatkan program pendidikan, kesehatan, pembinaan komunitas dan pemberdayaan ekonomi sebagai penyaluran program unggulan.

    4.DPU-DT

    Dompet Peduli Ummiat adalah Lembaga Amil Zakat yang merupakan Lembaga Nirlaba yang bergerak di bidang; Penghimpunan (fundraising) dan Pendayagunaan dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (ZISWa). Didirikan 16 Juni 1999 oleh KH. Abdullab Gymnastiar sebagai bagian dari Yayasan Daarut Tauhiid dengan tekad menjadi LAZ yang Amanah, Profesional dan Jujur berlandaskan pada Ukhuwah Islamiyah.

    Profil Lembaga Panitia Ramadhan dan Idhul Fitri 1429 H, Masjid Fathullah UIN Syarif Hidayatullah.

    Laporan Penerimaan dan Penyaluran ZIS 1429H Masjid Fathullah UIN Jakarta .

    Penerimaaan : Zakat Fitrah dalam bentuk uang : Rp. 35.778.500,-

    Zakat Maal : Rp. 54.707.000,-

    Infaq dan Shadaqah : Rp. 6.173.000,-

    Fidyah dan Kafarat : Rp. 10.146.500,-

    Total Jumlah : Rp. 106. 805. 000,-

    Zakat Fitrah dalam bentuk beras : 70,5 kg

    Penyaluran : Faqir Miskin : Rp. 44.955.000,-

    Operasional/Amilin : Rp. 11.350.000,-

    Dana belum didistribusiksan : Rp. 50.500.000,-

    Total Jumlah : Rp. 106.805.000,

    Peraturan perundang-undangan pengelolan zakat

    Keberadaan lembaga pengelola zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan

    perundang-undangan, yaitu: 3

    1. UU No.38Tahunl999tentangpengelolaanzakat.

    2. Keputusan Menteri Agarna No.581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No.38 Tahun 1999.

    3. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

    Dalam peraturan perundang-undangan diatas, diakui adanya dua jenis lembaga pengelola zakat, yaitu:

    1. Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk olch pernerintah.

    2. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, dan dikukuhkan oleh pernerintah.

    Untuk dapat dikukuhkan oleh pemerintah, sebuah LAZ harus memenuhi dan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

    1. Akte pendirian (berbadan hukum)

    2. Data Muzakki dan Mustahik

    3. Daftar susunan pengurus

    4. Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

    5. Neraca atau laporan posisi keuangan.

    6. Surat pemyataan bersedia untuk diaudit.

    Struktur Organisasi Badan Amil Zakat

    a. Badan Amil Zakat terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.

    b. Dewan Pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekertaris dan anggota.

    c. Komisi Pengawas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekertaris dan anggota.

    d. Badan pelaksana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekertaris, bagian keuangan, bagian pengumpulan, bagian pendistribusian, dan pendayagunaan.

    e. Anggota pengurus badan Amil Zakat, terdiri atas unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, kaum cendikia, tokoh masyarakat, tenaga profesional, dan lembaga pendidikan terkait.

    Kontribusi Zakat bagi Perekonomian Umat

    Banyak hikmah dan manfaat dari ibadah zakat ini, baik yang akan dirasakan oleh pemberi zakat (muzakki), penerima(mustahik), maupun masyarakat secara keseluruhan. Muzakki akan meningkatkan kualitas keimannya, rasa syukurnya, kebersihan dan kejernihan jiwa dan hartanya, sekaligus akan mengembangkan harta yang dimilikinya. Mustahik akan meningkatkan kesejahteraaan hidupnya, akan terjaga agama dan akhlaknya, sekaligus akan termotivasi untuk meningkatkan etos kerja dan ibadahnya. Bagi masyarakat luas, hikmah zakat akan dirasakan dalam bentuk tumbuh dan berkembang rasa solidaritas sosialnya, keamanan dan ketentramannya, berputarnya roda ekonomi, karena dengan zakat, harta akan terdistribusikan dengan baik, sekaligus akan menjaga dan menumbuhkembangkan etika dan akhlak dalam bekerja dan berusaha. Sejalan dengan salah satu tujuan dan hikmah zakat, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan kaum fakir miskin maupun asnaf lainnya, maka sumber-sumber zakat yang bervariasi ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah penerimaan zakat

    Prospek, Kendala, dan Strategi pengelolaan Zakat

    Indonesia sebagai penduduk muslim terbesar di dunia mempunyai potensi yang besar dalam. pengumpulan dana zakat. Badan Pusat Statistik (BPS) mengasumsikan potensi zakat di Indonesia mencapai 7,5 trilyun per tahun, tetapi potensi yang begitu besar tersebut baru tertangani 390,7 milyar per tahun atau. sekitar 5,22% nya.

    Saat ini peran lembaga pengelola zakat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun masih banyak kendala-kendala.diantaranya:

    1. Masih banyak masyarakat yang memaharni bahwa zakat bukan merupakan suatu kewajiban.

    2. Zakat kadang kala masih disamakan dengan pajak sehingga dijadikan legitimasi masyarakat untuk tidak mengeluarkan zakatnya.

    3. Keberadaan UU zakat belum sepenuhnya diimplernentasikan. Hal ini disebabkan struktur birokrasi pemerintahan yang kurang akomodatif terhadap keberadaan sistern islam dalarn membangun sistern ekonomi negara.

    Adapun untuk menutupi kekurangan tersebut, maka kita perlu strategi yang tepat supaya zakat dapat terkumpul dan tersalurkan dengan mudah dan tepat, diantaranya :

    a. Zakat perlu disosialisasikan bukan hanya diwilayah keagamaan saja, tetapi zakat perlu disampaikan ditempat-tempat umum.

    b. Perlunya peningkatan koordinasi antar lembaga-lembaga zakat, sebab kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat dapat diawali dari keadaan seperti ini.

    c. Keberadaan UU tentang zakat memberikan banyak peluang untuk mendirikan atau membuka lembaga zakat. Setidaknya UU ini menjadi legitimasi bagi umat Islam dalam. mengembangkan lembaga zakat.

    d. Perlunya pencanangan good corporate governance sebagai solusi dalarn pengelolaan zakat yang lebih profesional dan transparan dengan penggunakan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, moralitas, kehandalan dan komitmen. Sehingga mampu mendongkrak kepercayaan masyarakat kepada negara dalam pengelolaan zakat serta mengubah pandangan masyarakat terhadap paradigma zaka

    PENUTUP

    Atas dasar pemabahasan-pembahasan tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

    1. Zakat adalah merupakan salah satu ajaran pokok agama Islam yang sekaligus berfungsi sebagai asset ummat Islam yang sangat potensial dalam rangka menunjang pembangunan nasional khususnya dibidang pengentasan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.

    2. Konsepsi Islam tentang Zakat adalah bersifat dinamis dan bukan bersifat statis, oleh karena itu maka diperlukan paradigma baru dalam memandang konsepsi zakat sehingga dapat mengakomodir sistem perekonomian modern.

    3. Produk-produk hukum tentang zakat yang dipelajari saat ini adalah produk hukum ratusan tahun yang lalu, untuk itu diperlukan adanya kodifikasi atau penafsiran ulang terhadapnya, sehingga dengan demikian hukum zakat menjadi aktual dan sesuai dengan perkembangan zaman modern.

    4. Pola penyaluran dana zakat hendaknya bersifat produktif sehingga dapat mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Dan bukan bersifat konsumtif sebab hal ini cenderung mempertahankan kemiskinan


    [1] Rifqi Muhammad, 2008 : 76

    [2] Didin Hafidhuddin, 2002 : 53

  • Lembaga Pengelolaan Zakat

    Posted on April 20th, 2009 tri risko iswata No comments

    Oleh:

    AL-Imam saputra

    Salamuddin

    Arif santoso

    LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT

    DIFINISI

    Pengertian Zakat Dan Perbedaannya Dengan Infaq dan Shadaqah

    Zakat
    Secara Bahasa (lughat), berarti : tumbuh; berkembang dan berkah (HR. At-Tirmidzi) atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan (QS. At-Taubah : 10). Seorang yang membayar zakat karena keimanannya nicaya akan memperoleh kebaikan yang banyak. Allah SWT berfirman : “Pungutlah zakat dari sebagian kekayaan mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.”.
    (QS : At-Taubah : 103).[1]

    Sedangkan menurut terminologi syari’ah (istilah syara’), zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu.

    Selain itu, ada istilah shadaqah dan infaq, sebagian ulama fiqh, mengatakan bahwa sadaqah wajib dinamakan zakat, sedang sadaqah sunnah dinamakan infaq. Sebagian yang lain mengatakan infaq wajib dinamakan zakat, sedangkan infaq sunnah dinamakan shadaqah.

    DASAR HUKUM ZAKAT
    Kewajiban Zakat tertera didalam (QS. Al Baqarah : 43).

    Hukum Zakat dari Hadits

    Zakat adalah kewajiban dan satu dari rukun Islam yang lima rukun seperti dalam hadits Rasulullah saw., “Islam didirikan di atas lima hal, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan haji ke Baitullah jika mampu.” (muttafaq alaih)[2]

    Sejarah

    Zakat menjadi kewajiban secara utuh di Madinah dengan ditentukan nishab, ukuran, jenis kekayaan, dan distribusinya. Negara Madinah juga telah mengatur dan menata sistem zakat dengan mengirim para petugas untuk memungut dan mendistribusiannya. Sebenarnya, prinsip zakat sudah diwajibkan sejak fase Makkah dengan banyaknya ayat-ayat yang menerangkan sifat-sifat orang beriman dan menyertakan “membayar zakat” sebagai salah satunya. Misalnya seperti ayat yang menjadi dalil kewajiban zakat tanaman, “Makanlah dari buahnya ketika berbuah, dan berikan haknya pada hari panennya; Dan jangan berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan.” (Al-An’am: 141). Ayat ini adalah ayat Makkiyah

    Penyebutan Zakat dan Infaq dalam Al Qur-an dan As Sunnah

    a. Zakat (QS. Al Baqarah : 43)

    b. Shadaqah (QS. At Taubah : 104)

    c. Nafaqah (QS. At Taubah : 35)

    d. Haq (QS. Al An’am : 141)

    e. Al ‘Afuw (QS. Al A’raf : 199)

    Macam-macam Zakat

    1. Zakat Nafs (Jiwa) atau Zakat fitrah: Zakat fitrah adalah kewajiban setiap individu untuk membersihkan dan mensucikan jiwa yang dibayarkan setelah ummat islam melaksanakan ibadah puasa ramadhan dan dikuluarkan paling lambat sebelum shalat idul fitri dimulai. Besarnya zakat yang dikeluarkan adalah2,5 kg atau 3,5 liter beras yang dikonsumsi.

    2. Zakat Maal (Harta)

    SYARAT-SYARAT WAJIB ZAKAT

    · Muslim

    · Aqil

    · Baligh

    · Milik Sempurna

    · Cukup Nisab

    · Cukup Haul

    Syarat-syarat Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya

    Persyaratan harta yang menjadi sumber atau obyek zakat:

    Pertama,  harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan yang halal. sebagaimana yang tersebut dalam QS Al Baqarah 267 menyatakan :

    “ Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah  bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

    Kedua, harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha atau perdagangan atau diinvestasikan, baik oleh diri sendiri atau orang lain.

    Ketiga, milik penuh, yaitu harta tersebut berada di bawah kontrol dan dalam kekuasaan pemiliknya..

    Keempat, harta tersebut menurut jumnhur ulama, harus mencapai nisab.  Hal ini berdasarkan berbagai hadist yang berkaitan dengan standard minimal kewajiban zakat, misalnya hadist riwayat Bukhari dan Abi Said bahwa Rasulullah saw bersabda :

    “Tidaklah wajib sedekah (zakat) pada tanaman kurma yangkurang dari lima ausaq. Tidak wajib sedekah (zakat) pada perak yang kurang dari lima awaq. Tidak wajib sedekah (zakat) pada unta yang kurang dari lima ekor.” [3]

    Kelima, berlalu satu tahun (haul) Ini berdasarkan hadist riwayat Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah bersabda :

    Jika Anda memiliki dua ratus dirham dan telah berlalu waktu satu tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak lima dirham. Anda tidak mempunyai kewajiban apa-apa sehingga Anda memiliki dua puluh dinar dan telah berlalu waktu satu tahun, dan Anda harus berzakat sebesar setengah dinar. Jika lebih, maka dihitung berdasarkan kelebihannya. Dan tidak ada zakat pada harta sehingga berlalu waktu satu tahun.

    Keenam, sebagian ulama mahzab Hanafi mensyaratkan kewajiban zakat setelah terpenuhi kebutuhan pokok, atau dengan kata lain zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan hidup sehari-hari.

    MACAM-MACAM HARTA YANG WAJIB DIKELUARKAN
    Pada masa  Rasulullah kelompok harta yang ditetapkan menjadi obyek zakat terbatas pada:

    1. hewan ternak

    2. emas dan perak

    3. tumbuh-tumbuhan

    4. harta perdagangan (tijarah)

    5. harta kekayaan yang ditemukan dalam perut bumi (rikaz)[4]

    Seiring perkembangan zaman, jenis obyek zakat terus berkembang. Para ahli fiqih terus mengadakan pengkajian, melakukan ijtihad untuk menentukan harta-harta obyek zakat yang belum dikenal di zaman Rasulullah. Imam Syafi’i, Imam Maliki, Imam Hambali & Imam Hanafi banyak memberikan tambahan harta obyek zakat.  Pada zaman Umar bin Abdul Azis, sudah dikenal  zakat penghasilan yaitu zakat dari upah karyawannya. Didin Hafidhuddin  menjelaskan bahwa sektor-sektor ekonomi modern juga merupakan obyek zakat  yang potensial.  Misalnya  penghasilan yang diperoleh dari keahlian, peternakan ayam, lebah, perkebunan, usaha-usaha properti, dan surat-surat berharga  seperti  saham, dan  lainnya.

    Dasar hukum harta yang wajib dikeluarkan

    1. Emas,  perak dan uang

    Dalil atas diwajibkannya zakat terhadap emas dan perak adalah sebagai berikut :

    ”Dan orang-orang yang membendaharakan emas dan perak dan mereka tidak membelanjakannya di jalan Allah, maka kabarkanlah kepada mereka bahwa mereka akan menderita azab yang pedih. (QS At Taubah : 34)

    Hal lain yang berdekatan dengan zakat emas dan perak adalah zakat uang. Zakat uang nisab dan kadar  zakatnya nya sama atau setara dengan nisab emas yaitu 85 gram emas dan kadarnya 2,5%.

    2. Zakat  Hasil  Pertanian

    Para ulama sepakat tentang kewajiban  zakat  hasil  pertanian,  sesuai dengan perintah Allah pada QS Al Baqarah ayat 267  dan QS Al An’am  ayat 141 :

    “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu………”

    Syarat  zakat  pertanian

    Pertama,  berupa tanaman atau buah-buahan yang dapat berkembang.

    Kedua, nisabnya 5  ausaq berdasarkan hadist Nabi :  ”Harta yang kurang dari 5 ausaq tidak wajib zakat.” Sedangkan kadar zakat, menurut ketentuannya tanaman yang bergantung kepada tadah hujan, maka  kadar zakatnya  sebanyak  8%, sedangkan tanaman yang mempergunakan alat-alat  yang memerlukan biaya termasuk pemeliharaannya, kadar zakatnya 5%.

    3. Zakat Peternakan

    Dalam berbagai hadis dikemukakan bahwa hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi persyaratan tertentu ada tiga jenis hewan ternak yaitu  unta, sapi dan domba. Sedangkan di luar ketiga jenis tersebut, para ulama berbeda pendapat. Abu Hanifah berpendapat bahwa pada binatang kuda dikenakan kewajiban zakat, sedangkan Imam Maliki dan Imam Syafi’i tidak mewajikannya, kecuali bila kuda itu diperjualbelikan.

    4. Zakat Perdagangan

    Hampir seluruh ulama sepakat bahwa perdagangan itu setelah memenuhi syarat tertentu harus dikeluarkan zakatnya.  Yang dimaksud harta perdagangan adalah semua harta yang bisa dipindah untuk diperjualbelikan dan bisa mendatangkan keuntungan Kewajiban zakat harta perdagangan ini  berdasarkan nash Al Qur’an, hadist dan ijma’. Firman Allah :

    ”…Dan keluarkan zakat dari hasil usahamu yang baik-baik…..” QS 2 : 267

    5. Zakat  Barang Temuan dan Hasil Tambang

    Meskipun para ulama telah sepakat tentang wajibnya zakat pada barang tambang dan barang temuan, tetapi mereka berbeda pendapat tentang makna barang tambang (ma’din), barang temuan (rikaz), atau harta simpanan (kanz), jenis-jenis barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya dan kadar zakat untuk setiap barang tambang dan temuan.

    Kewajiban zakat atas rikaz, ma’din dan kekayaan laut ini dasar hukumnya  adalah keumuman nash dalam  QS Al Baqarah, 2 : 83, 267.  Rikaz menurut jumhur ulama adalah harta peninggalan  yang terpendam dalam bumi atau disebut harta karun.  Rikaz tidak disyaratkan mencapai haul, tetapi  wajib dikeluarkan zakatnya pada saat didapatkan. Kadar zakat  rikaz yaitu  seperlima  (20%).  Hal ini dijelaskan di dalam Hadist Nabi  s.a.w :Artinya :

    Dari Abu Hurairah, telah berkata Rasullullah s.a.w : ”zakat rikaz seperlima”  (HR Bukhari dan Muslim).

    Ma’din adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah dalam perut bumi, baik padat mauun cair seperti emas, perak, tembaga, minyak, gas, besi sulfur dan lainnya. Besar zakat yang harus dikeluarkannya sama dengan rikaz yaitu seperlima.  Namun mengenai nisabnya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

    Pendapat yang lebih kuat dan didukung oleh Yusuf Qardhawi adalah bahwa rikaz tetap harus memenuhi persyaratan nisab, baik yang dimiliki oleh individu maupun negara. Demikian juga hasil yang dikeluarkan dari laut seperti mutiara, marjan, dan barang berharga lainnya, nisabnya dianalogkan dengan zakat  pertanian.

    Kategori yang kedua adalah zakat berdasarkan modal dan hasil yang didapat dari modal tersebut. Untuk zakat ini mengikuti persyaratan haul, yaitu berlaku satu tahun.

    Sumber-sumber zakat dalam perekonomian modern

    Zakat Profesi

    Dasar hukum:

    1) (QS.Adz-Dzariyat:19)

    2) (QS. Al-Baqarah:267)

    3) Hadits Nabi SAW:”Bila zakat bercampur dengan harta lainnya maka ina akan merusak harta itu.”(HR.Baihaqi)

    Zakat profesi merupakan sumber pendapatan yang tidak banyak dikenal di masa dahulu, meskipun demikian , bukan berarti harta yang didapatkan dari hasil profesi tersebut bebas dari zakat, sebab zakat pada hakekatnya adalah pungutan harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin diantara mereka. Dengan demikian seseorang dengan hasil profesinya dapat menjadi kaya dan mempunyai kelebihan dalam memenuhi kebutahan sehari-harinya, maka atas kekayaannya itu wajib dizakatkan.

    Contoh:

    Ali adalah seorang karyawan swata, memiliki sorang istri dan 2 orang anak. Pengahasilan bersih perbulan Rp.1.500.000,- Bila kebutuhan pokok keluarga tersebut kurang lebih Rp.625.000,-perbulan, maka kelebihan dari penghasilannya = (1.500.000-625.000) = Rp.975.000,- perbulan. Apabila saldo rata-rata perbulan Rp.975.000,- maka jumlah kekayaan yang akan dikumpulkan dalam kurun waktu satu tahun adalah Rp.11.700.000 (lebih dari nishab) dengan demikian Ali berkewajiban membayar zakat 2.5% dan saldo.

    Zakat  Surat-surat  Berharga

    1. Zakat Saham atau Obligasi

    Zakat saham atau obligasi (sertifikat bank) merupakan bentuk penyimpanan harta yang pontesial berkembang. Oleh karenanya masuk kedalam katagori harta yang wajib dizakati, apabila telah mencapai nisabnya. Zakatnya sebesar 2,5% dari nilai komulatif riil bukan nilai nominal yang tertulis pada saham atau obligasi tersebut, dan zakat itu dibayarkan setiap tahun. Contoh:

    Ny.Fatimah memiliki 500.000 lembar saham PT.SEJAHTERA, harga nominal Rp.5.000/lembar. Dividen pada akhir tahun buku=Rp.300,-per lembar. Jadi total harta(saham) = Rp.500.000 x Rp.5.300 = Rp.2,6 milyar. Zakat 2,5% x Rp.2,6 milyar = Rp.66.750.000,-.

    HIKMAH ZAKAT

    1) Menghindari kesenjangan sosial antara aghniya dan dhu’afa.

    2) Pilar amal jama’i antara aghniya dengan para mujahid dan da’i yang berjuang dan berda’wah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.

    3) Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk

    4) Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.

    5) Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan

    6) Untuk pengembangan potensi ummat

    7) Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam

    8) Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi ummat.

    Selain itu juga, zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai dimensi ganda, trasendental dan horizontal. Oleh sebab itu zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan ummat manusia, terutama Islam, Zakat memiliki banyak hikmah.

    Antara lain kontribusi Zakat bagi perekonomian umat

    1. Menolong, membantu, membina dan membangun kaum dhuafa yang lemah papa dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dengan kondisi tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajibannya terhadap Allah SWT.

    2. Memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari diri orang-orang di sekitarnya berkehidupan cukup, apalagi mewah. Sedang ia sendiri tak memiliki apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.

    3. Menjadi unsur penting dalam mewujudakan keseimbanagn dalam distribusi harta (sosial distribution), dan keseimbangan tanggungjawab individu dalam masyarakat

    4. Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip: Ummatn Wahidan (umat yang satu), Musawah (persamaan derajat, dan dan kewajiban), Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islam) dan Takaful Ijti’ma (tanggung jawab bersama).

    5. Dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, emurnikan jiwa (menumbuhkan akhlaq mulia menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan) dan mengikis sifat bakhil (kikir) serta serakah. Dengan begitu akhirnya suasana ketenangan bathin karena terbebas dari tuntutan Allah SWT dan kewajiban kemasyarakatan, akan selalu melingkupi hati.

    6. Zakat adalah ibadah maaliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah SWT dan juga merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusian dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan ummat dan bangsa, sebagai pengikat bathin antara golongan kaya dengan yang miskin dan sebagai penimbun jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.

    7. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir bathin.

    Tujuan dan Pengaruh Zakat

    tujuan zakat adalah :

    (1) mengangkat derajat fakir miskin.

    (2) membantu memecahkan masalah para gharimin, ibnu sabil dan mustahik lainnya.

    (3) membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.

    (4) menghilangkan sifat kikir dan loba para pemilik harta.

    (5) menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.

    (6) menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat.

    (7) mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama yang memiliki harta.

    (8) mendidik manusia untuk berdisiplin menunaika kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya.

    (9) sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai  keadilan sosial.

    Berkaitan dengan Muzakki (Pemberi)

    · Zakat membersihkan muzakki dari penyakit pelit, dan membebaskannya dari penyembahan harta. Keduanya adalah penyakit jiwa yang sangat berbahaya, yang membuat manusia jatuh dan celaka. “Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Al Hasyr: 9

    · Zakat adalah latihan berinfaq fii sabilillah. Dan Allah swt.

    · Zakat adalah aktualisasi syukuri nikmat yang Allah berikan, terapi hati dan membersihkannya dari cinta dunia. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.” (At-Taubah: 103). Dan sesungguhnya zakat adalah mekanisme membersihkan dan memperbanyak harta itu sendiri. “Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.” (Saba’: 39)

    Berkaitan dengan Penerima

    · Zakat akan membebaskan penerimanya dari tekanan kebutuhan,

    · Zakat membersihkan jiwa penerimanya dari penyakit hasad (iri) dan benci. Rasulullah saw. memperingatkan, “Telah menjalar di tengah-tengah kalian penyakit umat sebelum kalian, yaitu iri dan benci. Kebencian adalah pisau penyukur. Aku tidak mengatakan penyukur rambut, tetapi pencukur agama.” (Al-Bazzar dan Baihaqi).

    Pengaruh Zakat Bagi Masyarakat

    Di antara kelebihan zakat dalam Islam adalah ibadah fardiyah (individual) sekaligus sosial. Zakat sebagai sebuah tatanan sosial dalam Islam yang memiliki manfaat banyak sekali, di antaranya:

    · Zakat adalah hukum pertama yang menjamin hak sosial secara utuh dan menyeluruh.

    · Zakat berperan penting dalam menggerakkan ekonomi

    · Zakat memperkecil kesenjangan. Islam mengakui adanya perbedaan rezeki sebagai akibat dari perbedaan kemampuan, keahlian, dan potensi

    · Zakat berperan besar dalam menghapus peminta-minta, dan mendoroang perbaikan antara sesama.

    · Zakat dapat menjadi alternatif asuransi.

    · Zakat memberanikan para pemuda untuk menikah.

    PRINSIP-PRISIP

    Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi azas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. M.A Mannan (1993) zakat mempunyai enam prinsip yaitu :

    1. prinsip keyakinan keagamaan;  yaitu  bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.

    2. prinsip pemerataan dan keadilan; merupakan tujuan sosial zakat yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada  manusia.

    3. prinsip produktifitas; menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah  lewat jangka waktu tertentu.

    4. prinsip nalar; sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.

    5. prinsip kebebasan; zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas

    6. prinsip etika dan kewajaran; yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena

    SEJARAH LEMBAGA ZAKAT

    Pada masa Islam pertama, yakni masa Rasulullah saw dan para sahabat, prinsip Islam telah dilaksanakan secara demonstrative, terutama dalam hal zakat yang merupakan rukun ketiga dalam rukun Islam. Secara nyata, zakat telah menghasilkan perubahan ekonomi menyeluruh dalam masyarakat muslim.

    Hal ini sebagai akibat pembangunan kembali masyarakat yang didasarkan pada perintah Allah, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Jadi, masyarakat dibimbing menuju kehidupan yang penuh cinta kasih, persaudaraan dan altruisme. Pada saat itu, telah lahir generasi tanpa tandingan, tidak hanya dalam sejarah Islam, namun juga dalam sejarah ummat manusia. Nabi Muhammad saw mendidik generasi tiada tarany melalui tangannya disatu sisi, dan disisi lain menanamkan hati dan pikiran mereka ketaatan kepada Allah swt . nabi juga mendidik mereka agar terbebas dari dominasi dan perbudakan oleh milik pribadi, agar mereka mempunyai keinginan yang kuat dan mulia untuk gemar bekerja dan memperoleh keuntungan.

    Allah swt memerintahkan kewajiban zakat dalam kitab suci al-Qur’an pada tahun kedua hijrah Rasulullah. Gambaran lengkap antara lain :

    Nabi saw biasanya mengumpulkan zakat perorangan dan membentuk panitia pengumpulan zakat dari orang muslim yang kaya, dan dibagikan kepada orang-orang miskin Rasulullah juga memerintahkan kepada mereka (para pejabat)bagaimana berperilaku dan mempermudah urusan masyarakat

    Ketika Rasulullah saw wafat, zakat menjadi masalah penting, setelah beliau wafat, khalifah pertama Abubakar diberkahi dengan wawasan mendalam tentang dasar-dasar dan hukum-hukum Islam. Penerapan hukuman mati bagi orang-orang yang menolak membayar zakat dinegara Islam merupakan hasil pemikirannya.

    LEMBAGA ZAKAT DI INDONESIA

    Jika menilik sejarah perkembangan zakat di Indonesia, kita dapat melihat masyarakat muslim Indonesia menunaikan zakatnya secara individu dan tradisional. Mereka menyalurkan secara langsung kepada mustahik, kyai, ajengan, masjid dan pesantren. Kemudian keluar SKB Menteri Agama dan Mendagri yang mengatur mengenai pengelolaan zakat di Indonesia. Maka berdasarkan SK Gubernur DKI pada 1968, untuk pertama kalinya berdiri BAZIS DKI. Setelah itu, menyusul pendirian BAZIS di berbagai provinsi lainnya. Mulailah, masyarakat melalui berbagai organisasi keagamaan ikut terlibat mengelola zakat secara terorganisasi.

    Jika menilik sejarah perkembangan zakat di Indonesia, kita dapat melihat masyarakat muslim Indonesia menunaikan zakatnya secara individu dan tradisional. Mereka menyalurkan secara langsung kepada mustahik, kyai, ajengan, masjid dan pesantren. Kemudian keluar SKB Menteri Agama dan Mendagri yang mengatur mengenai pengelolaan zakat di Indonesia. Maka berdasarkan SK Gubernur DKI pada 1968, untuk pertama kalinya berdiri BAZIS DKI. Setelah itu, menyusul pendirian BAZIS di berbagai provinsi lainnya. Mulailah, masyarakat melalui berbagai organisasi keagamaan ikut terlibat mengelola zakat secara terorganisasi.

    Pada 1993, Harian Umum Republika membentuk yayasan Dompet Dhuafa Republika (DD). Kemudian terus mengalami perkembangan dan dukungan masyarakat secara luas. DD, lantas menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk pertama kalinya di Indonesia. Langkah ini pun mendorong tumbuhnya LAZ baru di Indonesia yang berusaha mengelola zakat secara amanah dan professional.

    Pada 1999, lahir UU No. 38 tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat yang didalamnya menyebutkan, bahwa pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk masyarakat.

    Setelah hampir sepuluh tahun, undang-undang itu berlaku, ada keinginan kuat dari sebagian kalangan untuk melakukan revisi atas UU tersebut. Beberapa landasan yang mendasari keinginan merevisi UU itu diantaranya adalah: (1) Penerapan sanksi atas muzakki yang ingkar membayar zakat, (2) Pelaksanaan zakat sebagai pengurang pajak dan (3) Melakukan sentralisasi pengelolaan zakat oleh BAZ yang memiliki cabang dari pusat sampai tingkat kelurahan/desa.

    Dari tiga hal yang mendasari revisi UU No. 38/1999 itu, masalah sentralisasi zakat adalah yang paling banyak menimbulkan pro dan kontra, terutama di kalangan LAZ. Hal ini dapat dimafhumi, karena dalam gagasan sentralisasi zakat ini terkandung muatan untuk mengintegrasikan LAZ ke dalam BAZ dan mengubah LAZ menjadi UPZ (unit Pengumpul Zakat).

    BEBERAPA LEMBAGA ZAKAT DI INDONESIA

    PROFIL RUMAH ZAKAT INDONESIA

    Rumah Zakat Indonesia adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang memfokuskan pada pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf secara lebih profesional dengan menitikberatkan program pendidikan, kesehatan, pembinaan komunitas dan pemberdayaan ekonomi sebagai penyaluran program unggulan.

    Memulai kiprahnya sejak Mei 1998 di Bandung, lembaga yang awalnya bernama Dompet Sosial Ummul Quro (DSUQ) dan dipelopori oleh Ustadz Abu Syauqi ini, semakin menguatkan eksistensinya sebagai lembaga amil zakat.

    Legalitas untuk melakukan ekspansi semakin kuat ketika lembaga ini telah mendapat sertifikasi pengukuhan sebagai lembaga amil zakat nasional berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 157 pada tanggal 18 Maret 2003.
    Semangat membumikan nilai spritualitas menjadi kesalehan sosial membingkai gerak lembaga ini sebagai mediator antara nilai kepentingan muzakki dan mustahiq. Antara yang memberi dan menerima, antara para aghniya (orang kaya) dan mereka yang dhuafa sehingga kesenjangan sosial bisa semakin dikurangi jaraknya. Harmoni ini semakin hangat dengan dukungan para muzakki dan mitra lembaga. Merekalah yang menjadi tiang penyangga lembaga, selain tentu dukungan doa anak yatim dan para mustahiq yang menyuburkan gerakan sosial ini dilakukan.

    Sepuluh tahun sudah Rumah Zakat Indonesia berdiri menjadi jembatan harmoni antara para muzakki dan mustahik, menyambungkan empati dalam simpul pelayanan gratis hingga pemberdayaan. Atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa, didukung simpati sobat zakat sekalian, Rumah Zakat Indonesia telah hadir di 27 jaringan kantor di 22 kota besar di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Insya Allah mulai November 2008 Rumah Zakat akan hadir di Pontianak dan Jayapura, Papua. Dengan dukungan teknologi informasi, Alhamdulillah semua kantor (pusat-regional-cabang-kantor kas) telah terkoneksi secara online. Membuat pengelolaan lembaga lebih terintegrasi, transparan dan cepat.
    Sebagai bentuk profesionalitas dan keamanahan, Rumah Zakat Indonesia mengembangkan empat rumpun program, yaitu HealthCare, EduCare, EcoCare, dan YouthCare. Implementasi setiap core program pun diupayakan agar terarah, terpadu, dan terintegrasi di wilayah Integrated Community Development (ICD) yang tersebar di seluruh kantor dan jaringan Rumah Zakat Indonesia. Untuk setiap ICD dikelola oleh satu orang atau lebih Mustahik Relation Officer (MRO) yang tinggal di tengah-tengah masyarakat yang dibinanya sehingga pemantauan dan keberlangsungan program lebih terjaga. Untuk memaksimalkan pemberdayaan masyarakat, telah berdiri unit-unit layanan sebagai sentra optimalisasi 4Care : 4 Sekolah Juara, 5 Rumah Bersalin Gratiis, 13 Layanan Bersalin Gratiis, 17 Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Mozaik, dan 2 Youth Development Centre (YDC).

    Hingga Juni 2008, tercatat 64.222 donatur bergabung, didukung 656 amil dengan fungsi mulai dari back office, tenaga funding, hingga personil program. EcoCare melalui LKMS Mozaik telah mampu membukukan 5.550 orang anggota, dengan 912 orang peserta KUKMI (Kelompok Usaha Kecil Mandiri) dan dana bergulir senilai Rp 6,4 M. Begitu juga YouthCare telah mencatat 1.153 relawan bergabung dengan 914 relawan aktif. Aktivitas Kampus Relawan yang berjalan di 10 Kota, menggulirkan kurikulum Community Development, Emergency Resque Team, dan Pendampingan Masyarakat yang memberi nilai manfaat bagi 2112 warga.

    Tidak ketinggalan HealthCare dengan 32 armada ambulans & mobil jenazah, 6 armada mobil klinik keliling, telah merekam 94.397 peserta aksi Siaga Sehat.

    Sedangkan Rumah Bersalin Gratis telah memberikan 36.730 layanan dari pemeriksaan umum hingga persalinan dan ragam tindakan medis lainnya. Terakhir namun tetap salah satu yang utama, EduCare telah merangkul 16.311 anak asuh melalui dana beasiswa KSAB (Kembalikan Senyum Anak Bangsa). Potensi anak Indonesia juga semakin diasah melalui Pusat Pengembangan Potensi Anak (P3A) di 13 Kota dengan 408 anak asuh terlibat, serta Kids Learning Centre menjadi ajang pembinaan bagi 9.431 anak lainnya didampingi oleh 698 pementor. Belum lagi pendidikan formal gratis berbasis multiple intellegence kini memiliki 270 siswa dan 40 guru sesuai disiplin ilmunya.

    DOMPET PEDULI UMAT

    DAARUT TAUHID

    Dompet Peduli Ummat adalah Lembaga Amil Zakat yang merupakan Lembaga Nirlaba yang bergerak di bidang Penghimpunan (fundraising) dan Pendayagunaan dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (ZISWa). Didirikan 16 Juni 1999 oleh KH. Abdullah Gymnastiar sebagai bagian dari Yayasan Daarut Tauhiid dengan tekad menjadi LAZ yang Amanah, Profesional dan Jujur berlandaskan pada Ukhuwah Islamiyah. DPU-DT secara efektif menjalankan aktifitasnya pada bulan Juni 2000. DPU-DT dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat Daerah Jawa Barat oleh Gubernur Jawa Barat tanggal 19 Agustus 2002. Di tahun 2004  DPU-DT berhasil menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) pada tanggal 13 Oktober 2004 sesuai dengan SK Menteri Agama No. 410 tahun 2004.

    Berdirinya DPU-DT, dengan dilatari karena melihat kondisi Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang amat besar. Sayangnya, sebagian besar masyarakat masih belum memiliki kesadaran untuk berzakat sesuai dengan ketentuannya serta pengelolaan dan pendistribusian pun belum optimal. Umumnnya, penyaluran dana zakat hanya sebatas pada pemberian bantuan saja tanpa memikirkan kelanjutan dari kehidupan si penerima dana.

    VISI: Menjadi model Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang amanah, terpecaya dan terkemuka dengan daerah operasi yang merata.

    MISI: Menumbuhkan kesadaran dan kepekaan ummat dalam mempersatukan potensi melalui dan ZISWa (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf).

    Pendirian DPU-DT berusaha untuk mengatasi hal-hal tersebut.

    PROGRAM KEGIATAN

    DPU-DT memiliki beberapa program kegiatan yang diharapkan dapat membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap zakat dan menyalurkan dana tersebut secara optimal kepada mereka yang benar-benar berhak, dengan tujuan akhir kita mengubah mereka yang sebelumnya menerima zakat (mustahik) menjadi pemberi zakat (muzaki). Adapun programnya terbagi atas 3 bidang kerja yaitu:

    1. Pemberdayaan Ummat

    Bertujuan membentuk pemberdayaan ekonomi yang produktif yang dikelola secara sistematis, intensif dan berkesinambungan bagi para pedagang, peternak, atau petani. Contoh programnya Microfinance Berbasis Masyarakat (MiSykat) dan Desa Ternak Mandiri

    2. Pendidikan dan Pelatihan Ummat

    Bertujuan membina dan mengembangkan pendidikan bagi masyarakat dhuafa. Terwujud dalam Adzkia Islamic School (pendidikan sekolah gratis), Pendidikan Luar Sekolah Islam Terpadu (PLS – IT), Beasiswa Prestatif dan Mahakarya dari tingkat SD sampai perguruan tinggi, PEKA-Pelatihan Kemandirian untuk dhuafa, Pelatihan Baby Sitter Mitra Ibu, Santri Dai Mandiri.

    3. Lingkungan Barokah

    Program yang menitikberatkan pada pemberian bantuan sosial. Realisasi program berupa Layanan Sosial bersifat cepat tanggap darurat, Rescue dan Recovery (Penanggulangan Bencana), Layanan Mobil Peduli Kemanusiaan fasilitas transportasi untuk membantu kaum dhuafa.

    PROGRAM REGULER

    Adalah kegiatan rutin yang dijalankan oleh DPU-DT setiap tahunnya di waktu-waktu tertentu. Kegiatan yang sangat bermanfaat bagi kaum Mustahik ini meliputi: Ramadhan Peduli Negeri (RPN) Tebar Paket Lebaran untuk kaum dhuafa, Bersahabat (Berbuka bersama sahabat-sahabat cilik) dan Pujaramah yaitu program bergulir untuk para pedagang kecil di Bulan Ramadhan sehingga usahanya di bulan suci Ramadhan terus meningkat. Kurban Peduli Negeri (KPN) pendistribusian daging qurban yang menjangkau hingga pelosok negeri.

    PELAYANAN ZISWA

    Untuk memudahkan masyarakat dalam menyalurkan dananya, DPU DT melayani dengan cara Jemput Zakat (Tim Silaturahmi) dilakukan dengan cara diambil oleh tim DPU yang disebut Tim Silaturahim (TimSil), Pembayaran via Transfer Bank, SMS Donasi Nasional bekerjasama dengan beberapa operator selular di Indonesia.

    Ramadhan Peduli Negeri – Raih Cinta-Nya dengan Zakat

    Potensi Zakat

    Secara nasional potensi zakat Indonesia per tahun mencapai Rp20 triliun berdasarkan penelitian PIRAC (organosasi sumber daya nirlaba dan independen).

    Potensi tersebut, belum seluruhnya terserap oleh semua stakeholder zakat di Indonesia, baik lembaga yang memiliki orientasi untuk mengumpulkan, serta mendistribusikannya, maupun para mustahik (penerima zakat) yang memerlukan bantuan dana tersebut. Namun yang baru di dapat oleh BAZNAS kurang lebih sekitar 1,1 trilun saja.

    PERUNDANG-UNDANGAN ZAKAT

    UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

    NOMOR 38 TAHUN 1999

    TENTANG

    PENGELOLAAN ZAKAT

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

    Menimbang :

    a. bahwa negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya masing-masing;

    b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat;

    c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu;

    d. bahwa upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan;

    e. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada butir a,b,c, dan d, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat;

    Mengingat :

    1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 29, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945;

    2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;

    3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);

    4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

    Dengan Persetujuan

    DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

    MEMUTUSKAN :

    Menetapkan :

    UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

    BAB 1
    KETENTUAN UMUM

    Pasal 1

    Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

    1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

    2. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

    3. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.

    4. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.

    5. Agama adalah agama Islam.

    6. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang agama.

    Pasal 2

    Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.

    Pasal 3

    Pemerintahan berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzzaki, mustahiq, dan amil zakat.

    BAB II
    ASAS DAN TUJUAN

    Pasal 4

    Pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan, dan kepastian hokum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

    Pasal 5

    Pengelolaan zakat bertujuan:

    1. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama;

    2. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;

    3. meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

    BAB III
    ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT

    Pasal 6

    1. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.

    2. Pembentukan badan amil zakat:

    a. nasional oleh Presiden atas usul Menteri;

    b. daerah propinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama propinsi;

    c. daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau wali kota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota;

    d. kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecematan.

    3. Badan amil zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.

    4. Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu

    5. Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksana.

    Pasal 7

    1. Lembaga amil zakat dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah.

    2. Lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri.

    Pasal 8

    Badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

    Pasal 9

    Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat dan lembaga amil zakat bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.

    Pasal 10

    Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja badan amil zakat ditetapkan dengan keputusan menteri.

    BAB IV
    PENGUMPULAN ZAKAT

    BAB IV
    Pasal 11

    1. Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.

    2. Harta yang dikenai zakat adalah:

    a. emas,perak, dan uang;

    b. perdagangan dan perusahaan;

    c. hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan;

    d. hasil pertambangan;

    e. hasil peternakan;

    f. hasil pendapatan dan jasa;

    g. rikaz

    3. Penghitungan zakat mal menurut nishab, kadar, dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.

    Pasal 12

    1. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzzaki atas dasar pemberitahuan muzzaki.

    2. Badan amil zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzzaki yang berada di bank atas permintaan muzzaki.

    Pasal 13

    Badan amil zakat dapat menerima harta selain zakat, seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat.

    Pasal 14

    1. Muzzaki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama

    2. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) muzzaki dapat meminta bantuan kepada badan amil zakat atau badan amil zakat memberikan bantuan kepada muzzaki untuk menghitungnya.

    3. Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat ata lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Pasal 15

    Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh badan amil zakat ditetapkan dengan keputusan menteri.

    BAB V
    PENDAYAGUNAAN ZAKAT

    Pasal 16

    1. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.

    2. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.

    3. Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.

    Pasal 17

    Hasil penerimaan infaq, shadaqa, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif

    BAB VI
    PENGAWASAN

    Pasal 18

    1. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan amil zakat dilakukan oleh unsur pengawas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (5).

    2. Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota

    3. Unsur pengawas berkedudukan di semua tingkatan badan amil zakat.

    4. Dalam melakukan pemeriksaan keuangan badan amil zakat, unsur pengawas dapat emminta bantuan akuntan publik.

    Pasal 19

    badan amil zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tingkatannya.

    Pasal 20

    Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan badan amil zakat dan lembaga amil zakat.

    BAB VII
    SANKSI

    Pasal 21

    1. Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sabagimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 13 dalam undang-undang ini diancam dengan hukuman kurunngan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyanya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

    2. Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

    3. Setiap petugas badan amil zakat dan petugas lembaga amil zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    BAB VIII
    KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

    Pasal 22

    Dalam hal muzzaki berada atau menetap di luar negeri, pengumpulan zakatnya dilakukan oleh unit pengumpul zakat pada perwakilan Repulik Indonesia, yang selanjutnya diteruskan kepada badan amil zakat Nasional.

    Pasal 23

    Dalam menunjang pelaksanaan tugas badan amil zakat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, pemerintah wajib membantu biaya operasional badan amil zakat.

    BAB IX
    KETENTUAN PERALIHAN

    Pasal 24

    1. Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan zakat masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

    2. Selambat-lambatnya dua tahn sejak diundangkannya undang-undang ini, setiap organisasi pengelola zakat yang telah ada wajib menyesuaikan menurut ketentuan Undang-undang ini.

    BAB X
    PENUTUP

    Pasal 25

    Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

    Disahkan di Jakarta
    pada tanggal 23 September 1999

    PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

    ttd

    BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

    Diundangkan di Jakarta
    pada tanggal 23 September 1999

    MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
    REPUBLIK INDONESIA

    ttd

    MULADI

    LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
    TAHUN 1999 NOMOR 164

    Salinan sesuai dengan aslinya
    SEKRETARIAT KABINET RI
    Kepala biro Peraturan
    Perundang-undangan II

    Plt.

    Edy Sudiby[5]

    Ancaman Bagi Yang Menolak Zakat

    Allah swt. memperingatkan orang yang menolak membayar zakat dengan berfirman, “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung, dan punggung mereka, (lalu dikatakan) kepada mereka: ‘Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu’.” (At-Taubah: 34-35)

    Rasulullah saw. bersabda, “Tidak seorangpun yang memiliki simpanan, kemudian ia tidak mengeluarkan zakatnya, pasti akan dipanaskan simpanannya itu di atas jahanam, dijadikan cairan panas yang diguyurkan di lambung dan dahinya, sehingga Allah berikan keputusan di antara para hamba-Nya di hari yang lama seharinya sekitar lima puluh ribu tahun, sampai diketahui ke mana perjalanannya, ke surga atau neraka.” (Asy-Syaikhani).

    Hukuman Orang yang Menolak zakat

    Orang yang menolak membayar zakat diganjar dengan tiga jenis hukuman, yaitu:

    a. Hukuman akhirat, seperti hadits yang telah disebutkan di atas.

    b. Hukuman duniawi yang telah Allah tetapkan, seperti dalam hadits Nabi, “Tidak ada suatu kaum yang menolak zakat, pasti Allah akan uji mereka dengan paceklik (kelaparan dan kekeringan). (Al-Hakim, Baihaqi, dan Thabrani). Dalam hadits yang lain, “… dan mereka menolak zakat hartanya kecuali para malaikat akan mencegah hujan dari langit, dan jika tidak karena hewan ternak mereka tidak akan diberi hujan.” (Al-Hakim, Ibnu Majah, Al-Bazzar, dan Baihaqi)

    c. Hukuman duniawi yang diberikan oleh pemerintahan muslim. Rasulullah saw. bersabda tentang zakat, “Barangsiapa yang memberikannya untuk memperoleh pahala dari Allah, maka ia akan memperoleh pahala. Dan barangsiapa yang menolaknya, maka kami akan mengambil separuh hartanya, dengan kesungguhan sebagaimana kesungguhan Rabb kami. Tidak halal bagi keluarga Muhammad sedikitpun darinya.” (Ahmad, An-Nasa’i, Abu Daud, dan Baihaqi)

    Sedangkan jika penolakan dilakukan oleh sekelompok kaum muslimin, maka negara wajib memeranginya dan mengambil zakat mereka dengan paksa. Inilah yang dilakukan Abu Bakar r.a. ketika ada kabilah-kabilah yang menolak membayar zakat. Kata Abu Bakar, “Demi Allah, aku akan memerangi orang yang membedakan antara shalat adan zakat. Karena sesungguhnya zakat itu adalah hak harta kekayaan. Demi Allah jika mereka menolak memberikan seekor hewan kepadaku, yang pernah mereka berikan kepada Rasulullah saw., pasti akan aku perangi karena penolakannya itu.” (Al-jama’ah, kecuali Ibnu Majah).

    Beberapa problematika atau kendala masyarakat yang disorot oleh Yusuf Al-Qaradhawy dimana zakat seharusnya dapat banyak berperan adalah sbb:
    1. Problematika Perbedaan Kaya-Miskin.
    Zakat bertujuan untuk meluaskan kaidah pemilikan dan memperbanyak jumlah pemilik harta (…”Supaya harta itu jangan hanya berputar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”, QS 59:7).
    Islam mengakui adanya perbedaan pemilikan berdasarkan perbedaan kemampuan dan kekuatan yang dimiliki manusia. Namun Islam tidak menghendaki adanya jurang perbedaan yang semakin lebar, sebaliknya Islam mengatur agar perbedaan yang ada mengantarkan masyarakat dalam kehidupan yang harmonis, yang kaya membantu yang miskin dari segi harta, yang miskin membantu yang kaya dari segi lainnya.
    2. Problematika Meminta-minta.
    Islam mendidik ummatnya untuk tidak meminta-minta, dimana hal ini akan menjadi suatu yang haram bila dijumpai si peminta tsb dalam kondisi berkecukupan (ukuran cukup menurut hadits adalah mencukupi untuk makan pagi dan sore). Disisi lain Islam berusaha mengobati orang yang meminta karena kebutuhan yang mendesak, yaitu dengan dua cara;
    (1) menyediakan lapangan pekerjaan, alat dan ketrampilan bagi orang yang mampu bekerja, dan
    (2) jaminan kehidupan bagi orang yang tidak sanggup bekerja.

    3. Problematika Dengki dan Rusaknya Hubungan dengan Sesama.
    Persaudaraan adalah tujuan Islam yang asasi, dan setiap ada sengketa hendaknya ada yang berusaha mendamaikan (49:9-10). Rintangan dana dalam proses pendamaian tsb seharusnya dapat dibayarkan melalui zakat, sehingga orang yang tidak kaya pun dapat berinisiatif sebagai juru damai.
    4. Problematika Bencana
    Orang kaya pun suatu saat bisa menjadi fakir karena adanya bencana. Islam melalui mekanisme zakat seharusnya memeberikan pengamanan bagi ummat yang terkena bencana (sistem asuransi Islam), sehingga mereka dapat kembali pada suatu tingkat kehidupan yang layak.
    5. Problematika Membujang
    Banyak orang membujang dikarenakan ketidakmampuan dalam hal harta untuk menikah. Islam menganjurkan ummatnya berkawin yang juga merupakan benteng kesucian. Mekanisme zakat dapat berperan untuk memenuhi kebutuhan tsb.
    6. Problematikan Pengungsi
    Rumah tempat berteduh juga merupakan kebutuhan primer disamping makanan dan pakaian. Zakat seharusnya menjadi unsur penolong pertama dalam menangani masalah pengungsi ini.

    Masalah dan Solusi
    Jika kita hendak mengurai, masalah utama apa saja sesungguhnya yang menggayuti perzakatan di Indonesia, maka kita dapat menyebutkan antara lain:

    (1) masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang jenis harta yang dikenai zakat (objek zakat)

    (2)masih sangat banyak masyarakat yang belum membayarkan zakat melalui lembaga

    (3) masih banyak masyarakat yang belum percaya kepada pengelola zakat

    (4) masih banyak potensi zakat yang belum termobilisasi atau teroptimalkan

    (5) masih banyak pengelola zakat yang belum menampilkan kinerja yang amanah dan profesional

    (6) belum efektifnya fungsi regulasi, koordinasi, sinergi dan pengawasan OPZ

    (7) belum ada standar manajemen OPZ, sebagai panduan pengelolaan sekaligus sebagai acuan pengawasan

    (8) zakat belum menjadi pengurang pajak, dan

    (9) zakat belum signifikan dalam membantu masyarakat miskin, sehingga memberi dampak dalam pengentasan kemiskinan.

    SOLUSI PEMBERDAYAAN ZAKAT:

    1. Mensosialisasikan zakat kepada masyarakat secara lebih merata, baik itu tingkat kecamatan, kelurahan, rukun warga, atau rukun tetangga.

    2. Mengarahkan dan menjelaskan kepada masyarakat untuk membayarkan zakatnya ke lembaga zakat atau badan zakat.

    3. Dan adanya dukungan dari pemerintah mengenai pendayagunaan zakat dan penyalurannya.

    DAFTAR PUSTAKA

    Qardawi Yusuf. Dr, Hukum Zakat, 2007. Jakarta

    Yunus Mahmud, Fiqh Wadih. 1936 Jakarta

    http://www.dompetdhuafa.or.id/zakat/z008.htm

    http://kasei-unri.org/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=34

    http://www.pkpu.or.id/z.php?t=p&id=2

  • lembaga pengelola zakat

    Posted on April 19th, 2009 siti mariam No comments

    LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT

    Makalah ini diajukan untuk mata kuliah:

    Lembaga Perekonomian Umat

    Dosen: Dr. Hendra Kholid, MA.

    Disusun Oleh:

    FEBRIANTI

    SITI MARIAM

    FITRI MEILANI

    KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH

    PROGRAM STUDI MUAMALAT

    FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

    UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

    JAKARTA

    1430 H/ 2009 M

    PENDAHULUAN

    Ummat Islam adalah ummat yang mulia, ummat yang dipilih Allah untuk mengemban risalah, agar mereka menjadi saksi atas segala ummat. Tugas ummat Islam adlah mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, tentram dan sejahtera dimanapun mereka berada. Karena itu ummat Islam seharusnya menjadi rahmat bagi sekalian alam.

    Bahwa kenyataan ummat Islam kini jauh dari kondisi ideal, adalah akibat belum mampu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri (QS. Ar-Ra’du : 11). Potensi-potensi dasar yang dianugerahkan Allah kepada ummat Islam belum dikembangkan secara optimal. Padahal ummat Islam memiliki banyak intelektual dan ulama, disamping potensi sumber daya manusia dan ekonomi yang melimpah. Jika seluruh potensi itu dikembangkan secara seksama, dirangkai dengan potensi aqidah Islamiyah (tauhid), tentu akan diperoleh hasil yang optimal. Pada saat yang sama, jika kemandirian, kesadaran beragama dan ukhuwah Islamiyah kaum muslimin juga makin meningkat maka pintu-pintu kemungkaran akibat kesulitan ekonomi akan makin dapat dipersempit.

    Salah satu sisi ajaran Islam yang belum ditangani secara serius adalah penanggulanagn kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah dalam arti seluas-luasnya. Sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW serta penerusnya di zaman keemasan Islam. Padahal ummat Islam (Indonesia) sebenarnya memiliki potensi dana yang sangat besar.

    PEMBAHASAN

    a. Pengertian, Dasar hukum, Prinsip-prinsip zakat dalam Islam

    Pengertian

    Zakat berasal dari kata zaka, artinya tmbuh dengan subur. Dalam kitab-kitab hukum Islam, perkataan zakat itu diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian itu dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya). Maka, zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula. [1]

    Pengertian BAZIS (Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah) ditemukan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1991/47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah. Dalam Pasal 1 SKB tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan BAZIS adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengelola penerimaan, pengumpulan, penyaluran dan pemanfaatan zakat, infaq, dan shadaqah secara berdaya guna dan berhasil guna.[2]

    Secara substansial, pengertian tersebut dapat ditemukan pula dalam UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pengertian itu kemudian dipertegas lagi dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat[3]. Dalam Pasal 1 Ayat 1Keputusan Menteri itu disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.[4]

    Dasar Hukum

    Dalam sebuah hadits tentang penempatan Muaz di Yaman. Nabi berkata : “ terangkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sedekah yang dikenakan pada kekayaan orang-orang kaya.” Dalam beberapa ayat zakat diungkapkan dengan istilah sedekah. Sebenarnya sedekah berasal dari kata shidq yang berarti Benar. Qadhi Abu Bakar bin Arabi mempunyai pendapat yang sangat berharga tentang mengapa zakat dinamakan sedekah . ia menyebutkan kata sedekah berasal dari kata shidq, benar dalam hubungan denagn sejalannya perbuatan dan ucapan serta keyakinan.[5]

    Oleh karena itu , rasulullah bersabda , “ sedekah itu bukti “. Hadits ini bias dikategorikan sebagai sindiran kepada umat islam. Kebanyakan umat Islam membenarkan Al qur’an dan Al Hadits sebagai dasar hukum yang mengatur perilaku hidup muslim. Maka sedekah atau zakat merupakan bukti akan adanya pembenaran – dengan keyakinan – dari umat Islam akan kebenaran Al qur’an dan Al Hadits.

    Gerakan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat perlu didukung. Dukungan riil dari pemerintah sangat diperlukan sebagai justifikasi penerapan Undang – Undang ( UU ) No. 38 tahun 1998 tentang ketentuan pengelolaan zakat. Dalam bab I pasal 3 disebutkan bahwa : “ Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada Muzakki, Mustahiq, dan amil zakat. Begitu juga dalam bab III pasal 6 disebutkan : “Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah .”

    Pengelolaan zakat diatur dalam UU No. 38 tahun 1999 dengan Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1998 tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.[6]

    Zakat diwajibkan pada tahun ke-9 Hijrah, sementara shadaqah fitrah pada tahun ke-2 Hijrah. Akan tetapi ahli hadits memandang zakat telah diwajibkan sebelum tahun ke-9 Hijrah ketika Maulana abdul Hasan berkata zakat diwajibkan setelah hijrah dan dalam kurun waktu lima tahun setelahnya. Sebelum diwajibkan, zakat bersifat sukarela dan belum ada peraturan khusus atau ketentuan hukum. Peraturan mengenai pengeluaran zakat di atas muncul pada tahun ke-9 hijrah ketika dasar islam telah kokoh, wilayah negara berekspansi dengan cepat dan orang berbondong-bondong masuk Islam. Peraturan yang disusun meliputi system pengumpulan zakat, barang-barang yang kenai zakat, batas-batas zakat dan tingkat persentase zakat untuk barang yang berbeda-beda. Para pengumpul zakat bukanlah pekerjaan yang memerlukan waktu dan para pegawainya tidak diberikan gaji resmi, tetapi mereka mendapatkan bayaran dari dana zakat.[7]

    Pada masa Rasulullah, zakat dikenakan pada hal-hal berikut:

    1) Benda logam yang terbuat dan emas seperti koin, perkakas, ornament atau dalam bentuk lainnya.

    2) Benda logam yang terbuat dari perak, seperti koin, perkakas, ornament atau dalam bentuk lainnya.

    3) Binatang ternak unta, sapi, domba, kambing.

    4) Berbagai jenis barang dagangan termasuk budak dan hewan.

    5) Hasil pertanian termasuk budak dan hewan.

    6) Luqta, harta benda yang ditinggalkan musuh.

    7) Barang temuan.

    Zakat dijadikan ukuran fiscal utama dalam rangka memecahkan masalah ekonomi secara umum. Pengenaan zakat atas harta berarti menjamin penanaman kembali dalam perdagangan dan perniagaan yang tidak perlu dilakukan dalam pajak pendapatan. Hal ini juga akan memberi keseimbangan antara perdagangan dan pengeluaran. Dengan demikian dapat dihindari terjadinya suatu siklus perdagangan yang membahayakan.

    Pemungutan zakat dimasa Rasulullah dan khulafaurrasidin menjadi bukti arti penting bagi pembangunan Negara. Sehingga tidak ada bagi para ulama yang meragukan keefektifan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Dengan demikian, zakat merupakan usaha yang sangat efektif, efisien dan mempunyai daya guna untuk meningkat kesejahteraan dan mengurangi tingkat kemiskinan umat islam pada masa itu.

    Dalam Bab II pasal 5 UU No. 38 tahun 1999 tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk :

    1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.

    2. Meningkatkan fungsi dan peranan pratana keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

    3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

    Prinsip-prinsip Zakat dalam Islam

    Menurut M.A. Manan dalam bukunya Islamic Economics: Theory and Practice (Lahore, 1970: 285) zakat mempunyai enam prinsip, yaitu[8]:

    · Prinsip keyakinan keagamaan (faith), menyatakan bahwa orang yang membayar zakat yakin bahwa pembayarannya tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga kalau orang yang bersangkutan belum membayarkan zakatnya, belum merasa sempurna ibadahnya.

    · Prinsip pemerataan dan keadilan, cukup jelas menggambarkan tujuan zakat yaitu mebagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan tuhan kepada umat manusia.

    · Prinsip produktifitas dan kematangan, menekankan bahwa zakat memang wajar harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu. Dan hasil (produksi) tersebut hanya dapat dipungut setelah lewat jangka waktu satu tahun yang merupakan ukuran normal memperoleh hasil tertentu.

    · Prinsip nalar, yaitu orang yang diharuskan bayar zakat adalah seseorang yang berakal sehat dan bertanggung jawab. Dari sinilah ada anggapan bahwa orang yang belum dewasa dan tidak waras bebas dari zakat yang dalam hal ini merupakan suatu ibadat.

    · Prinsip kebebasan, menjelaskan bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya, yang merasa mempunyia tanggung jawab untuk membayar zakat untuk kepentingan bersama. Zakat tidak dipungut untuk orang yang sedang dihukum atau orang yang sedang sakit jiwa.

    · Prinsip etik dan kewajaran menyatakan bahwa zakat tidak akan diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya. Zakat tidak mungkin dipungut, kalau karena pemungutan itu orang yang membayanya akan menderita. (Mubyarto, 1986: 33).

    b. Prinsip-prinsip pengelolaan zakat

    Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan dapat berhasil sesuai yang diharapkan, diantaranya :

    · Prinsip Keterbukaan, artinya dalam pengelolaan zakat hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum.

    · Prinsip Sukarela, artinya bahwa dalam pemungutan atau pengumpulan zakat hendaknya senantiasa berdasarkan pada prisip sukarela dari umat islam yang menyerahkan harta zakatnya tanpa ada unsure pemaksaan atau cara-cara yang dianggap sebagai suatu pemaksaan.

    · Prinsip Keterpaduan, artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus dilakukan secara terpadu diantara komponen-komponen yang lainnya.

    · Prinsip Prefesionalisme, artinya dalam pengelolaan zakat harus dilakukan oleh mereka yang ahli dibidangnya., baik dalam administrasi, keuangan dan sebaginya.

    · Prinsip Kemandirian, prinsip ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari prinsip prefesionalisme, maka diharapkan lembaga-lembaga pengelola zakat dapat mandiri dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa perlu mengunggu bantuan dari pihak lain.[9]

    c. Perkembangan pengelolaan zakat di beberapa Negara muslim

    Pengelolaan zakat dibeberapa negara muslim sudah mengalami perkembangan yang baik. Contohnya adalah Negara Malaysia. Pengelolaan zakat di Negara Malaysia berada dibawah pengawasan langsung Majelis Agama Islam di setiap negeri bagian yang berjumlah sebanyak 14 buah. Adapun Pusat Pungutan Zakat (PPZ) berada dibawah Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (MAIWP). Setiap Majelis Agama Islam mempunyai karyawan dari jawatan Agama Islam.

    Selain di Malaysia, ada beberapa negara muslim yang turut aktif dalam institusi zakat seperti Quwait yang mempunyai lembaga zakat yang disebut dengan zakat house (darul zakah), yaitu lembaga yang mengelola semua urusan berkenaan dengan zakat dan merupakan salah satu lembaga kerajaan. Begitu juga di Pakistan, yang telah menerapkan institusi zakat kedalam pengelolaan negara.

    Di beberapa Negara Muslim telah banyak mengembangkan tentang pengelolaan zakat, supaya dana zakat lebih bermanfaat dan berguna untuk semua masyarakat. Untuk itu, yang berlangsung di Jeddah membahas tentang zakat saham. Saham yang dianggap sebagai bagian prosentetif dari modal usaha, dirasa perlu untuk dikeluarkan zakatnya oleh para pemegang saham.

    Pada Muktamar yang pertama, telah menetapkan bahwa zakat saham itu diikat berdasarkan posisi saham sebagai milik satu orang tertentu dengan prinsip penyatuan modal yang disebutkan dalam As Sunnah. Sebagian ulama mengqiyaskan tentang penyatuan zakat saham dengan zakat binatang ternak yang dikelola secara kolektif dan hal ini berlaku untuk semua jenis harta.

    Sedangkan pada muktamar yang kedua, telah menelorkan pendapat yang sama pada mayoritas ulama. Mereka tidak mengacu pada prinsip penyatuan modal, tapi melihat masing-masing modal investasi secara terpisah. Dalam perusahaan-perusahaan dimana beberapa orang ikut andil untuk menanamkan investasi tidaklah dilihat secara kolektif dari seluruh modal dan keuntungan usaha. Maka harus dilihat modal masing-masing investor dengan keuntungan yang terpisah.

    Setelah meneliti berbagai kajian yang sampai ke lembaga yang berkaitan dengan zakat perusahaan, pada akhirnya memutuskan :

    · pertama : zakat wajib dikeluarkan dari saham-saham para pemegangnya. Zakat itu dapat dikeluarkan oleh perusahaan untuk kepentingan mereka, kalau sudah ditetapkan pada peraturan dasar perusahaan atau ada SK dari pihak perusahaan sendiri atau sudah menjadi undang-undang Negara. Maka pada saat itu perusahaan harus mengurus pengeluaran zakatnya.

    · Kedua : pihak perusahaan mengeluarkan zakat dari saham –saham yang ada seperti seorang mengeluarkan zakat dari harta pribadinya. Dalam artian perusahaan menganggap semua modal saham para investor seprti modal sendiri. Maka zakat itu dikeluarkan berdasarkan keberadaan itu sebagi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, berdasarkan nishabnya dan jumlah yang harus dikeluarkan serta berbagai hal lain yang dijadikan syarat dalam zakat pribadi pada umumnya.[10]

    d. Profil lembaga dan system pengelolaan zakat di Indonesia

    Lembaga yang secara formal diakui oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 sebagai lembaga yang berhak mengelola zakat adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Oleh karena itu kedua lembaga ini memiliki peran dan fungsi yang strategis, baik dilihat dari perspektif pemberdayaan sosial-ekonomi umat maupun dari hubungan zakat dengan perpajakan.

    Pembentukan BAZ merupakan hak otoritatif pemerintah, sehingga hanya pemerintah yang berhak membentuk BAZ, baik untuk tingkat nasional sampai tingkat kecamatan. Semua tingkatan tersebut memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. Badan Amil Zakat dibentuk sesuai dengan tingkatan wilayahnya masing-masing yaitu:

    - Nasional dibentuk oleh Presiden atas usul Menteri,

    - Daerah Propinsi dibentuk oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama propinsi,

    - Daerah Kabupaten atau daerah kota dibentuk oleh Bupati atau Wali Kota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota,

    - Kecamatan dibentuk oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan. [11]

    Masa tugas kepengurusan badan amil zakat adalah selama 3 (tiga) tahun (pasal 13 Keputusan Menteri Agama).

    Zakat yang sudah dikumpulkan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat (BAZ) haruslah dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kepentingan mustahiq, sebagaimana digambarkan daam Al-quran surat At-taubah ayat 60, karena itu LAZ harus dikelola dengan amanah dan jujur, transparan dan professional.

    Harta yang terkumpul dari pengumpulan zakat disalurkan langsung untuk kepentingan mustahiq, baik yan bersifat konsumtif maupun yang bersifat produktif. Dalam kaitan penyaluran zakat secara produktif, maka LAZ dan BAZ yang amanah, terpercaya dan professional diperbolehkan membangun perusahaan, pabrik dan lainnya dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya diberikan kepada para mustahiq dalam jumlah yang relatif besar, sehingga terpenuhi kebutuhan mereka dengan lebih leluasa.

    BAZ dan LAZ merupakan badan lembaga yang terpercaya, penyaluran zakat melalui amil zakat adalah salah satu cara yang efisiensi dan efektifitas, karena baik LAZ maupun BAZ lebih mengetahui dimana saja daerah-daerah kemiskinan yang lebih membutuhkan, siapa-siapa saja yang harus diprioritaskan dalam memperoleh bantuan dana zakat, termasuk berapa besar bantuan yang pantas mereka peroleh untuk mengurangi kesulitan dan penderitaan mereka.

    Dengan sistem inilah, penyaluran dan pendistribusian zakat oleh amil zakat dapat lebih merata Pada zaman Khulafaur Rasyidin, pelaksanaan zakat bukan sekedar amal karikatif (kedermawanan) tetapi juga merupakan kewajiban yang bersifat otoritatif (ibari), karena zakat tidaklah seperti puasa, shalat dan ibadah haji yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada individu masing-masing, tetapi juga disertai keterlibatan aktif pemerintah melalui para petugasnya (amil zakat) yang amanah, jujur, terbuka dan profesional. Maka sebaliknya, jika pelaksanaan zakat langsung diserahkan kepada setiap muzakki, maka nasib dan hak orang-orang miskin terhadap orang-orang kaya tidak akan memperoleh jaminan yang pasti, baik jaminan ekonomi maupun hukum.

    e. Peraturan Undang-undang dan PMA

    Di Indonesia pengelolaan zakat diatur dalam UU No. 38 tahun 1998 dengan Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

    Dalam Bab II pasal 5 UU No. 38 tahun 1999 tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk :

    1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.

    2. Meningkatkan fungsi dan peranan pratana keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

    3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

    f. Struktur Organisasi pengelola zakat

    1.Badan Amil Zakat Nasional

    · Badan amil zakat nasional terdiri atas dewan pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.

    · Badan Pelaksana terdiri atas seorang ketua umum, seorang sekretaris umum, dua orang sekretaris, seorang bendahara, divisi pengumpulan, divisi pendistribusian, divisi pendayagunaan dan divisi pengmbangan yang bekerja secara profesional dan full time.

    · Dewan pertimabangan terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota.

    · Komisi Pengawas terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota.

    2.Badan Amil Zakat Propinsi

    · Badan amil zakat Propinsi terdiri atas dewan pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.

    · Badan Pelaksana terdiri atas seorang ketua umum, seorang sekretaris umum, dua orang sekretaris, seorang bendahara, divisi pengumpulan, divisi pendistribusian, divisi pendayagunaan dan divisi pengmbangan yang bekerja secara profesional dan full time.

    · Dewan pertimabangan terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.

    · Komisi Pengawas terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.

    3.Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota

    · Badan amil zakat Kabupaten/Kota terdiri atas dewan pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.

    · Badan Pelaksana terdiri atas seorang ketua umum, seorang sekretaris umum, dua orang sekretaris, seorang bendahara, divisi pengumpulan, divisi pendistribusian, divisi pendayagunaan dan divisi pengmbangan yang bekerja secara profesional dan full time.

    · Dewan pertimabangan terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota.

    · Komisi Pengawas terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota.

    4.Badan Amil Zakat Kecamatan

    · Badan amil zakat Kecamatan terdiri atas dewan pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.

    · Badan Pelaksana terdiri atas seorang ketua umum, seorang sekretaris umum, dua orang sekretaris, seorang bendahara, divisi pengumpulan, divisi pendistribusian, divisi pendayagunaan dan divisi pengmbangan yang bekerja secara profesional dan full time.

    · Dewan pertimabangan terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota.

    · Komisi Pengawas terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota.

    g. Kontribusi zakat bagi perekonomian umat

    Mengapa zakat dapat memberi nilai tambah? Hal ini dapat dikomparasikan dengan ilmu dan hukum ekonomi yang disebut dengan nilai tambah (Added value). Teori tersebut menyatakan meningkatnya daya beli konsumen terutama golongan ekonomi lemah, pasti meningkatkan pula kegiatan ekonomi dan perdagangan yang juga dapat meningkatkan bagi pihak produsen. Maka dengan pemerataan distribusi harta yang berupa zakat yang diterima golongan ekonomi lemah, yang selanjutnya digunakan dalam proses produksi dan aktivitas ekonomi lainnya.

    Demikian pula keadaan orang yang mengeluarkan zakat, yang secara ekonomi harta zakat itu akan berputar secara simbiosis antara orang kaya dengan orang miskin, dengan hal itu dapat meningkatkan income dan laju pertumbuhan ekonomi khususnya (gol. Ekonomi lemah) dan perekonomian suatu negara umumnya. Zakat dapat memberi efek positif dari berbagai pihak (multiplier effect) yang akan menumbuh suburkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara adil dan merata. Tujuan dari zakat bagi kepentingan masyarakat :

    - Menggalang jiwa dan semangat saling menunjang solidaritas sosial di kalangan masyarakat

    - Menangulangi biaya yang timbul akibat berbagai bencana

    - Menutup biaya-biaya yang timbul akibat konflik.

    - Menyediakan sesuatu dana taktis dan khusus.

    Jika kita tinjau dari aspek Perekonomian, bahwa tidak ada unsur-unsur zakat yang menjadikan masyarakat melarat. Bahkan kalau kita telusuri lebih dalam lagi, bahwa zakat mempunyai peran penting dalam menciptakan masyarakat yang makmur dan mengurangi tingkat kemiskinan.

    Sebenarnya zakat dari sector non-produktif menghasilkan dana zakat yang lebih besar dari pada sector produktif. Dengan besarnya zakat di sector non-produktif diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk mengalihkan dananya ke sector produktif. Dengan mengalihkan dana ke sektor produktif, maka input produksi akan meningkat ditandai dengan meningkatnya permintaan atas sejumlah factor produksi, seperti meningkatnya jumlah tenaga kerja.

    Disamping dapat mempengaruhi aspek ekonomi, zakat juga dapat mempengaruhi sector pemberdayaan sumber daya manusia. Zakat memberikan kontribusi yang tak kalah besarnya dengan pajak. Dengan adanya zakat mental para mustahik diharapkan dapat biasa menjadi seorang yang lebih maju dan tidak bergantung pada belas kasih orang lain. Berikut efek dari dana zakat :

    Bersifat Pemberdayaan Ekonomi

    Kondisi akomodatif untuk maju dan berkembang

    Mustahik punya potensi, skill, wirausaha

    Bersifat Pemberdayaan SDM

    Kondisi akomodatif untuk maju dan berkembang

    Mustahik punya potensi: cerdas dan atau bakat ketrampilan

    h. Prospek, kendala dan Strategi pengelolaan Zakat

    Saat ini peran lembaga pengelola zakat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun masih banyak kendala-kendala. Diantaranya :

    · Masih banyak masyarakat yang memahami bahwa zakat bukan merupakan suatu kewajiban dan pelaksanaanya dapat dipaksakan.

    · Zakat kadang kala masih disamakan dengan pajak sehingga dijadikan legitimasi masyarakat untuk tidak mengeluarkan zakatnya.

    · Di Indonesia sudah banyak lembaga zakat, namun terasa lembaga ini kurang efektif untuk mengakomodasi sumber-sumber zakat.

    · Keberadaan UU zakat belum sepenuhnya diimplementasikan. Hal ini disebabkan struktur birokrasi pemerintahan yang kurabf akomodatif terhadap keberadaan system islam dalam membangun system ekonomi Negara.

    Adapun untuk menutupi kekurangan tersebut, maka kita perlu strategi yang tepat supaya zakat dapat terkumpul dan tersalurkan dengan mudah dan tepat, diantaranya :

    · Zakat perlu disosialisasikan bukan hanya di wilayah keagamaan saja, tetapi zakat perlu disampaikan ditempat-tempat umum.

    · Adanya peningkatan tentang pemahaman tentang zakat yang sebenarnya.sebab kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat, maka tidak hanya melalui pendekatan agama saja, tapi juga dengan pendekatan ekonomi, sosial, budaya dan politik.

    · Perlunya peningkatan koordinasi antar lembaga-lembaga zakat, sebab kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat dapat diawali dari keadaan seperti ini.

    · Keberadaan UU tentang zakat memberikan banyak peluang untuk mendirikan atau membuka lembaga zakat sebanyak-banyaknya. Setidaknya UU ini menjadi legitimasi bagi umat Islam dalam mengembangkan lembaga zakat.

    PENUTUP

    Kesimpulan

    Lembaga zakat mengandung potensi luar biasa untuk memperbaiki masyarakat. Lembaga ini harus kita manfaatkan dalam suatu cara yang sistematis melalui badan pemerintah, guna membiayai program kesejahteraan sosial dan jaminan sosial negara. Seluruh komponen pengelola zakat di Indonesia melalui organisasi asosiasinya, yaitu Forum Zakat (FOZ) telah dengan susah payah menyusun cetak biru zakat Indonesia. Di dalamnya disebutkan tahapan penataan zakat di Indonesia. Bahwa pada masa sekarang ini (periode sampai 2015) adalah tahapan menyiapkan kerangka landasan menuju integrasi zakat nasional. Dimana fokus kita semua saat ini adalah memperbaiki kualitas amil zakat (baik individu perorangan maupun organisasinya) dan membuat berbagai standar manajemen untuk panduan pengelolaan dan pengawasan kinerja OPZ. Sekaligus melakukan kerjasama, sinergi dan aliansi dalam rangka mencapai integrasi zakat nasional yang sebaik-baiknya. Semoga kita semua tetap berkomitmen dan bekerja sepenuh hati dalam memperbaiki perzakatan di Indonesia.

    DAFTAR PUSTAKA

    • Prof. H. A. Djahuli dan Drs. Yadi Janwari M.Ag. Lembaga – Lembaga Perekonomian Umat. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta : September, 2002. Cetakan I.
    • TIM manajemen Prides. 2008. Kompilasi perundang-undangan tentang Ekonomi Syariah. Jakarta: Gaung Persada Press.
    • Mohammad Daud Ali, 1988. Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf. Jakarta: UI-Press.
    • K.H. Didin Hafidhuddin. 2002. Zakat dalam perekonomian modern. Jakarta: Gema Insani.
    • M. Abdul Mannan. 1997. Teori dan Praktek ekonomi Islam. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
    • _________. 2007. Pedoman Pengelolaan Zakat. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI.
    • http://akhirulsholeh.wordpress.com/2008/06/19/tentang-pengelolaan-zakat.html
    • http://gerakanzakatindonesia.blogspot.com/2009/03/menimbang-sentralisasi-zakat.html


    [1] Mohammad Daud Ali, 1988. sistem ekonomi islam zakat dan wakaf. Jakarta: UI-Press. Hal 38-39

    [2] H.A. Djazuli dan Yadi Janwari. Lembaga-lembaga perekonomian umat (sebuah pengenalan), hal. 39

    [3] Prides, Tim Manajemen. Kompilasi Perundang-undangan tentang Ekonomi Syariah. Hal 178

    [4] Opcit hal 39-40

    [6] K.H. Didin Hafidhuddina. 2002. Zakat dalam perekonomian modern. Jakarta: Gema Insani. Hal 126

    [7] ibid

    [8] Mohammad Daud Ali, 1988. sistem ekonomi islam zakat dan wakaf. Jakarta: UI-Press. Hal 39-40

    [9] H.A. Djazuli dan Yadi Janwari. Lembaga-lembaga perekonomian umat (sebuah pengenalan), hal 45-47

    [10] http://akhirulsholeh.wordpress.com/2008/06/19/tentang-pengelolaan-zakat

    [11] Undang-undang Republik Indonesia NO 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.