blog ekonomi syariah zakat wakaf kawafi
RSS icon Email icon Home icon
  • Perbankan Syariah PS IV A

    Posted on April 7th, 2009 ahmad badrun kosasih No comments

    Perbankan Syariah

    1. Pengertian, Dasar Hukum, dan Tujuan Berdiri

      1. Pengertian

    Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syaria, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.1

      1. Dasar hukum (Dalil Rujukan)

    1. Al-baqarah ayat 275

    275. Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

    ii. Ar-Rum ayat 39

    Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

    Dan lain-lain…

      1. Tujuan berdiri

    Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan syariah ini adalah sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah2

    1. Perbedaan Antara Bank Syariah dan Konvensional

    3Perbedaan ini meliputi aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, lingkungan kerja, dan lain-lain seperti disebutkan di table, secara singkat berikut pemaparannya :

      1. Akad dan Aspek Legalitas

    Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad, seperti hal-hal berikut:

        1. Rukun : Penjual, Pembeli, Barang, Harga, Akad/ Ijab Kabul.

        2. Syarat : misalnya, barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah.

      1. Lembaga Penyelesai Sengketa

    Jika pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak dapat tidak menyelesaikannya di peradilan, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah. (Badan Arbitrase Nasional : Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia)

      1. Struktur Organisasi

    Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.

      1. Bisnis dan Usaha yang dibiayai

    Dalam perbankan syariah suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, diantaranya sebagai berikut:

        1. Apakah objek pembiayaan halal atau haram?

        2. Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat?

        3. Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila?

        4. Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?

        5. Apakah usaha itu berkaitan dengan industry senjata yang illegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh missal?

        6. Apakah proyek dapat merugikan syiar Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung?

      1. Linkungan kerja dan Corporate Culture

    Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Antara lain dalam hal etika (amanah dan shiddiq), cara berpakaian dan tingkah laku, akhlakul karimah dalam menghadapi nasabah maupun rekan kerjanya, skilfull dan professional, mampu mengerjakan tugas team-work dimana informasi merata di seluruh fungsional organisasi, selain itu pula dalam hal reward and punishment diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah.

    1. Sejarah Lahir dan Berkembangnya Bank Syariah di Berbagai Negara

    Revivalis Islam, setelah periode panjang stagnasi, telah menghasilkan beberapa tren pemikiran di dunia islam modern, diantaranya adalah pemikiran Modernisme dan neo-Revivalisme. Kaum modernis berusaha untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip moral-spiritual syariah dan menyerukan upaya-upaya untuk memahami al-qur’an dan sunnah dalam perspektif prinsip-prinsip yang luas itu. Sementara kaum neo Revivalis, di lain pihak, memfokuskan pada aplikasi syariah seperti apa adanya, tanpa sedikit pun reinterpretasi mendasar terhadap semua teks-teks zhahirnya.4

    Tersebarnya bank-bank ala barat yang berbasis bunga di Negara-negara yang dikuasai muslim, mengundang para sarjana muslim untuk berdebat mengenai apakah bunga itu riba atau bukan. Kaum neo-revivalis bersikukuh bahwa bunga adalah riba, dan mereka sudah menuntut penghapusannya sejak 1930-an, sementara kaum modernis berpendapat bahwa tidak semua bentuk bunga adalah riba, hanya bunga yang dinilai tidak adil saja yang riba. Meskipun suara kaum neo-revivalis tidak cukup mendapatkan pengakuan dari para pemimpin politik sebelum 1960-an, suaranya memiliki pengaruh terhadap undang-undang sejumlah Negara muslim, yang menilai bunga sebagai riba. Meskipun begitu, tak satu pun pemerintah muslim di zaman modern yang berusaha menghapuskan bunga sebelum 1970-an. Namun, situasinya berubah sejak 1970-an, disebabkan oleh dua factor: meningkatnya pengaruh neo-revivalisme dan kekayaan minyak Negara-negara teluk konservatif. Interpretasi kaum neo-revivalis yang menilai bunga sebagai riba diberi kekuatan oleh dukungan moral dan material para penguasa teluk dan beberapa orang kaya dari Negara-negara tersebut”. Jutaan dolar diinvestasikan dalam pendirian bank-bank islam timur tengah dan wilayah lainnya. Bersamaan dengan itu, pemerintah islam Pakistan, Iran, dan Sudan mulai mengeliminir bunga dari sistem keuangan dan perbankan mereka. Bank-bank islam tumbuh pesat pada tahun 1970-an dan 1980-aan. Pada saat sekarang, bank-bank islam dalam dalam berbagai bentuknya bermunculan di banyak Negara muslim maupun non-muslim. Deposito, dana-dana yang disalurkan, serta ekuitas para pemegang saham di bank-bank tersebut telah meningkat tajam.5

    Faktor-faktor yang mendorong munculnya bank-bank Islam:

    1. Kecaman kaum neo-Revivalis terhadap bunga sebagai riba.

    2. Kekayaan minyak Negara-negara Teluk konservatif.

    3. Pengadopsian interpretasi tradisional riba oleh sejumlah Negara-negara muslim pada tingakat pembuatan kebijakan

    Upaya awal penerapan system profit and loss sharing tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola dana jamaah haji secara nonkonvensional. Rintisan institusional lainnya adalah Islamic Rural Bank di desa Mit Ghamr pada tahun 1963 di Kairo, Mesir.

    Setelah dua rintisan awal yang cukup sederhana itu, bank Islam tumbuh dengan cukup pesat. Sesuai dengan analisa Prof. Khursid Ahmad dan laporan Internasional Association of Islamic Bank, hingga akhir 1999 tercatat lebih dari dua ratus lembaga keuangan Islam yang beroperasi di seluruh dunia, baik di negara-negara berpenduduk miskin maupun di Eropa, Australia, maupun di Amerika.6

    Pada sekitar tahun 1970-an, bank yang dioperasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam mulai marak di seluruh dunia dengan mempergunakan teknologi modern. Dengan konsep Baitul Mal wa Tamwil yang mengacu kepada ajaran agama Islam dan diterapkan secara istiqomah, bank-bank syariah ini tumbuh dengan pesat. Di Negara-negara yang bank syariahnya menerapkan ketentuan-ketentuan syariat Islam secara konsekuen, sedikit sekali mendapatkan kesulitan dalam operasinya. Sebaliknya, penerapan ketentuan-ketentuan syariat Islam pada bank yang setengah-setengah, selalu mengalami kesulitan dan menimbulkan masalah bagi nasabahnya.7

    Mit Ghamr Bank

    Rintisan perbankan syariah mulai berdiri di Mesir pada decade 1960-an dan beropersi sebagai rural-social bank (semacam lembaga keuangan unit desa di Indonesia) di sepanjang delta sungai nil. Lembaga ini hanya beroperasi di pedesaan Mesir dan berskala kecil, namun institusi tersebut mampu menjadi pemicu yang sangat berarti bagi perkembangan system financial dan ekonomi.

    Perkembangan Bank-Bank Syariah di Beberapa Negara

    1. Pakistan

    Merupakan pelopor di bidang perbankan syariah. Pada awal Juli 1979, sistem bunga di hapuskan dari tiga institusi: National Investment, House Building Finance Corporation, dan Mutual Funds of the Investment Corporation of Pakistan. Awal tahun 1985, seluruh sistem perbankan dikonversi dengan sistem perbankan syariah.

    1. Mesir

    Bank syariah yang pertama kali berdiri adalah Faisal Islamic Bank. Selain ini, terdapat bank lain yaitu Islamic International Bank for Investment and Development yang beroperasi dengan menggunakan instrument keuangan Islam dan menyediakan jaringan luas. Bank ini beroperasi baik sebagai bank investasi (investment bank), bank perdagangan (merchant bank), maupun bank komersial (commercial bank).

    1. Kuwait

    Kuwait Finance House didirikan pada tahun 1977 dan sejak awal beroperasi dengan system tanpa bunga. Institusi ini memiliki puluhan cabang di Kuwait dan telah menunjukkan perkembangan yang cepat. Selama dua tahun saja, yaitu 1980 hingga 1982, dana masyarakat yang terkumpul meningkat dari sekitar KD 149 juta menjadi KD 474. Pada akhr tahun 1985, total asset mencapai KD 803 juta dan tingkat keuntungan bersih mencapai KD 17 juta (satu Dinar Kuwait ekuivalen dengan 4-5 dolar US)

    1. Iran

    Ide pengembangan perbankan syariah di Iran sesungguhnya bermula sesaat sejak Revolusi Iran yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini pada tahun 1979, sedangkan perkembangan dalam arti baru dimulai sejak Januari tahun 1984.

    Berdasarkan undang-undang yang disetujui pemerintah pada bulan Agustus 1983. Sebelum undang-undang tersebut dikeluarkan sebenarnya telah terjadi transaksi sebesar lebih dari 100 miliar rial yang diadministrasikan sesuai dengan system syariah.

    Islamisasi system perbankan di Iran ditandai dengan nasionalisai seluruh industry perbankan yang dikelompokkan menjadi dua kelompok besar. (1) perbankan komersial, (2) lembaga pembiayaan khusus. Dengan demikian, sejak lahirnya UU Perbankan Islam (1983), seluruh system keuangan di Iran otomatis sesuai syariah di bawah control pemerintah.

    1. Malaysia

    Tahun 1983 lahir Bank Islam Malaysia Berhard (BIMB). Bank Islam lahir bukan karena adanya rich individual seperti di Timur Tengah. BIMB berkembang karena pemikiran & kreativitas banker Islam dalam menciptakan produk-produk bank berdasar syariah yang mampu berkompetisi dengan bank konvensional sehingga nasabahnya bukan hanya kelompok muslim yang mengharamkan bunga tetapi juga kelompok lain yang rasional.

    1. Perbedaan antara IDB, Bank syariah, dan BPRS

    • 8Bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

    Pembukaan Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.

    Dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

    1. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;

    2. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan; atau

    3. Pemerintah daerah.

    • Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam

    kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tidak diizinkan untuk membuka Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor lainnya di luar negeri.

    Hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

    1. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia;

    2. Pemerintah daerah; atau

    3. Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

    • 9Islamic Development Bank (IDB) diprakarsai berdirinya dalam konferensi Menteri-Menteri Keuangan pertama negara anggota OKI di Jeddah tanggal 18 Desember 1973.

    Tujuan: mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kehidupan sosial negara anggotanya serta masyarakat Muslim sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

    1. Perkembangan dan Pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia

    10Hasil analisis yang dikutip dari Outlook Perbankan Syariah 2009, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, kinerja pertumbuhan pembiayaan bank syariah tetap tinggi sampai akhir tahun 2008 dengan kinerja pembiayaan yang baik.

    • Penyaluran pembiayaan oleh perbankan syariah selama tahun 2008 secara konsisten terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 17,6 persen dari triwulan ketiga tahun 2007 atau menjadi 42,9 persen pada triwulan ketiga tahun 2008.

    • Adapun nilai pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah telah mencapai Rp37,7 triliun

    • Selama tahun 2008 jaringan pelayanan bank syariah mengalami penambahan sebanyak 130 kantor cabang. Sehingga saat ini sudah ada 1.440 kantor cabang bank konvensional yang memiliki layanan syariah.

    • Secara geografis, penyebaran jaringan kantor perbankan syariah saat ini telah menjangkau masyarakat di lebih dari 89 kabupaten/kota di 33 propinsi. Jumlah BUS (Bank Umum Syariah) bertambah, sehingga sampai Oktober 2008 menjadi berjumlah lima BUS.

    1. Peraturan Hukum Terkait dengan Bank Syariah

    1. UU No.7 Tahun 1992

    Sejak diberlakukannya UU No.7 Tahun 1992, yang memosisikan bank Syariah sebagai bank umum dan bank perkreditan rakyat, memberikan angin segar kepada sebagian umat muslim yang anti-riba, yang ditandai dengan mulai beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Mei 1992 dengan modal awal Rp.106.126.382.000,00.

    Namun bukan hanya itu, Tercatat bahwa bank-bank (pedesaan) Islam pertama di Indonesia adalah BPR ”Mardatillah” (BPRMD) dan BPR “Berkah Amal Sejahtera”. Keduanya beroperasi atas dasar hukum Islam (syariah) dan terletak di Bandung. Keduanya mulai mengoprasikan usahanya pada tanggal 19 Agustus 1991.

    Meskipun UU No.7 Tahun 1992 tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan pendirian bank syariah atau bank bagi hasil dalam pasal-pasalnya, kebebasan yang diberikan oleh pemerintah melalui deregulasi tersebut telah memberikan pilihan bebas kepada masyarakat untuk merefleksikan pemahaman mereka atas maksud dan kandungan peraturan tersebut.

    1. UU No.10 Tahun 1998

    Arah kebijakan regulasi ini dimaksudkan agar ada peningkatan peranan bank nasional sesuai fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan prioritas koperasi, pengusaha kecil, dan menengah serta seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Karena itu, UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No.7 Tahun 1992 hadir untuk memberikan kesempatan meningkatkan peranan bank syariah untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat

    Dalam pasal 6 UU No.10 Tahun 1998 ini mempertegas bahwa:

    • Pertama, Bank Umum adalah bank yang menyelesaikan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

    • Kedua, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

    Dalam UU No.10 Tahun 1998 ini pun memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada BUK untuk membuka kantor cabangnya yang khusus menyelenggarakan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.

    Selain itu, pemerintah juga menjabarkan apakah yang dimaksud dengan Prinsip Syariah dalam pasal ini, yaitu terdapat dalam pasal 1 ayat 13 UU No.10 Tahun 1998: Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

    .

    1. UU No.23 Tahun 2003

    UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah menugaskan kepada BI untuk mempersiapkan perangkat aturan dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang mendukung kelancaran operasional bank berbasis Syariah serta penerapan dual bank system.

    1. UU No.21 Tahun 2008

    Beberapa aspek penting dalam UU No.21 Tahun 2008:

    • Pertama, adanya kewajiban mencantumkan kata “syariah” bagi bank syariah, kecuali bagi bank-bank syariah yang telah beroperasi sebelum berlakunya UU No.21 Tahun 2008 (pasal 5 no.4).Bagi bank umum konvensional (BUK) yang memiliki unit usaha syariah (UUS) diwajibkan mencantumkan nama syariah setelah nama bank(pasal 5 no.5).

    Konsekuensinya, penamaan suatu UUS pada suatu kantor cabang BUK yang saat ini kebanyakan disingkat, misalnya Bank X Syariah Cabang Kemayoran, maka harus di ubah menjadi Bank X Unit Usaha Syariah Cabang Kemayoran.

    • Kedua, adanya sanksi bagi pemegang saham pengendali yang tidak lulus fit and proper test dari BI (pasal 27).

    • Ketiga, satu-satunya pemegang fatwa syariah adalah MUI. Karena fatwa MUI harus diterjemahkan menjadi produk perundang-undangan (dalam hal ini Peraturan Bank Indonesia/PBI), dalam rangka penyusunan PBI, BI membentuk komite perbankan syariah yang beranggotakan unsur-unsur dari BI, Departemen agama, dan unsur masyarakat dengan komposisi yang berimbang dan memiliki keahlian di bidang syariah (pasal 26).

    • Keempat, adanya definisi baru mengenai transaksi murabahah.

    Dalam definisi lama disebutkan bahwa murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Menurut UU No.21 Tahun 2008 disebutkan akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

    Diubahnya kata “jual beli” dengan kata “pembiayaan”, secara implisit UU No.21 Tahun 2008 ini ingin mengatakan bahwa transaksi murabahah tidak termasuk transaksi yang dikenakan pajak sebagaimana yang kini menjadi masalah bagi bank syariah.

    1. Beberapa Peraturan Bank Indonesia mengenai Perbankan syariah:

      1. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.

      2. PBI No.7/35/PBI/2005 tentang perubahan atas peraturan bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah

      3. PBI No.6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksnakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah

    1. Dampak Pertumbuhan Bank Syariah Bagi Perkembangan Bisnis Syariah Lainnya

    Dampak banyaknya bermunculan bank syariah di Indonesia mulai dari bank umum, unit usaha, sampai akusisi saham, merangsang pertumbuhan bisnis-bisnis syariah lainnya. Karena pandangan masyarakat akan bisnis syariah lebih menguntungkan. Walaupun return yang didapatkan lebih kecil dibanding bisnis konvensional namun bisnis syariah tetap bertahan ditengah krisis global seperti sekarang ini. Beberapa bisnis syariah yang mulai berkembang sekarang ini selain bank syariah diantaranya asuransi syariah, BPRS, dan BMT. Hal ini dikarenakan pengetahuan masyarakat tentang prinsip syariah mulai meluas, dan kepercayaan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim terhadap bisnis syariah memberikan dampak positif bagi perkembangan bisnis-bisnis syariah.

    1. Prospek, Kendala, dan Strategi Perkembangan Bank Syariah

    • Prospek Bank Syari’ah

    Tidak bisa dibantah, bahwa perbankan syari’ah mempunyai potensi dan prospek yang sangat bagus untuk dikembangkan di Indonesia . Prospek yang baik ini setidaknya ditandai oleh empat hal ;

    1. Jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam merupakan pasar potensial bagi pengembangan bank syari’ah di Indonseia. Sampai saat ini, pangsa pasar yang besar itu belum tergarap secara signifikan.

    2. Perkembangan lembaga pendidikan Tinggi yang mengajarkan ekonomi syariah semakin pesat, baik S1, S2, S3 juga D3. Dalam lima tahun ke depan akan lahir sarjana-sarjana ekonomi Islam yang memiliki paradigma, pengetahuan dan wawasan ekonomi syariah yang komprehensif, tidak seperti sekarang, banyak yang masih menolak ekonomi syariah karena belum memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ekonomi syariah.

    3. Bahwa fatwa MUI tentang keharaman bunga bank, bagaimanapun akan tetap berpengaruh terhadap pertumbuhan perbankan syari’ah. Pasca fatwa MUI tersebut, terjadi shifting dana masyarakat dari bank konvensional ke bank syari’ah secara signifikan yang meningkat dari bulan-bulan sebelumnya. Menurut data Bank Indonesia, dalam waktu satu bulan pasca fatwa MUI, dana pihak ketiga yang masuk ke perbankan syari’ah hampir Rp 1 trilyun. Fatwa ini semakin mendapat dukungan dari para sarjana ekonomi Islam.

    Harapan kita kepada sikap pemerintah cukup besar untuk berpihak pada kebenaran, keadilan dan kemakmuran rakyat. Political will pemerintah untuk mendukung pengembangan perbakan syari’ah di Indonesia tinggal menunggu waktu, lama kelamaan mereka akan sadar juga dan melihat keunggulan bank syariah. Sejumlah PEMDA di daerah telah mendukung dan bergabung membesarkan bank-bank syariah. Bank Indonesia pun diharapkan akan benar-benar mendukung bank yang menguntungkan negara dan menyelamatkan negara dari kehancuran. Bank Indonesia yang selama ini terkesan hanya mengandalkan modal dengkul dalam mengembangkan bank syariah akan berubah dengan mengandalkan modal riil yang lebih besar. Memang banyak peran Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan bank syariah, khususnya dalam regulasi. Namun kegiatan sosialisasi dan pencerdasan bangsa masih relatif kecil dilaksanakan dan didukung Bank Indonesia.

    1. Masuknya lembaga-lembaga keuangan internasional ke dalam jasa usaha perbankan syari’ah di Indonesia sesungguhnya merupakan indikator bahwa usaha perbankan syari’ah di Indonesia memang prospektif dan dipercaya oleh para investor luar negeri. Potensi dana Timur Tengah sangat besar. Dana-dana yang selama ini ditempatkan di Amerika dan Eropa, pasca 11 September WTC, mulai ditarik oleh investor Arab untuk ditempatkan di Asia.

    11Perbankan syariah nasional menapaki tahun 2009 diperkirakan tetap dalam fase pertumbuhan tinggi, yang didasarkan aspek yuridis UU Perbankan Syariah membuat kepastian hukum dan mendorong peningkatan implementasi kapasitas usaha bisnis syariah. Juga, UU SBSN menjadi penguat kinerja sistem keuangan Islami.

    • Kemudian adanya amandemen UU Perpajakan memberi kepastian hukum dalam mendorong peningkatan kapasitas bank-bank syariah melalui penarikan peran investor asing.

    • Di lapangan, bakal terealisasi konversi beberapa UUS (Unit Usaha Syariah) menjadi BUS (Bank Umum Syariah). Paling tidak pada tahun 2009 ditargetkan ada 9 bank umum syariah baru, yang diperkirakan enam dari bank domestik, yaitu Bukopin Syariah, BCA Syariah, BNI Syariah, Bank Victoria Syariah dan Bank Panin Syariah dan Bank NISP Syariah, serta tiga lainnya berasal dari investor Timur Tengah, baik didirikan dengan cara merger bank lokal atau mandiri.

    • Kendala Bank Syariah

    1. Kendala-Kendala Fiqh

    Adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama Indonesia mengenai bunga yang secara garis besar terbagi pada tiga pendapat yaitu; halal, syubhat, dan haram. Hal ini sangat menentukan respon masyarakat terhadap bank Syari’ah. Umar Syihab, salah seorang ulama NU (Nahdatul Ulama) sebagai representasi ulama berpendapat bahwa bunga bank adalah halal, didasarkan pendapatnya pada beberapa alasan. Pertama, jumlah bunga uang yang dipungut dan diberikan oleh bank kepada nasabah jauh lebih kecil dibandingkan dengan riba yang diberlakukan di jaman jahiliyah. Kedua, pemungut bunga bank tidak membuat bank itu sendiri dan nasabahnya memperoleh keuntungan besar atau sebaliknya tidak akan merasa dirugikan dengan pemberian bunga. Ketiga, tujuan pengambilan kredit dari debitor pada jaman jahiliyah adalah untuk konsumsi, sementara pada saat ini bertujuan produktif. Keempat, adanya kerelaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi sebagaimana halnya kebolehan dalam jual-beli dengan asas kerelaan (Umar Syihab, 1996, pp. 1270).

    Sementara itu Majelas Tarjih Muhammadiyah memutuskan bahwa bunga bank yang diberikan oleh bank milik negara kepada nasabahnya, atau sebaliknya selama berlaku termasuk ke dalam perkara syubhat. Akan tetapi dari faktor tersebut, hanya menyinggung bunga bank yang diberikan oleh bank negara, dengan menyatakan bahwa bunga yang diberikan oleh negara diperbolehkan, karena bunga yang diberikan masih tergolong rendah, jika dibandingkan dengan bunga pada bank swasta (Rifyal Ka’bah, 2001, pp. 63).

    Nahdatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, di samping Muhammadiyah, memutuskan masalah bunga bank tersebut dengan beberapa kali sidang, dengan terjadinya polarisasi pendapat pada tiga kelompok yaitu, haram, halal, dan Syubhat. Namun, meskipun terdapat perbedaan pandangan, Lajnah Bahsul Masa’il memutuskan bahwa yang lebih berhati-hati adalah pendapat pertama, yakni bunga bank haram (Muhamad Syafi’i Antonio, 1999, pp. 63).

    Menurut pengamatan penulis, kontroversial mengenai bunga bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi juga terjadi di beberapa negara Islam seperti Mesir, Irak, dan Iran (Omar Abdul Aziz, 1987, pp. 288-296), sehingga untuk menghadapinya perlu menggunakan pendekatan ilmiah dan normatif untuk menyakinkan para ulama yang menghalalkan bunga atas madarat-nya, dengan memberi bukti-bukti empiris mengenai kehancuran yang mengancam perekonomian Negara-negara sedang Berkembang karena praktek bunga yang ditawarkan oleh perbankan konvensional, dan alasan-alasan yang menjadi dasar untuk menghalalkan bunga tidak benar secara empiris.

    Hal lain yang perlu diperhatikan oleh perbankan Syari’ah di Indonesia bahwa tingkat profit dan loss sharing yang ditawarkan masih terlalu rendah dibandingkan dengan tingkat suku bunga, dan kalau kita amati perbankan Syari’ah yang beroperasi di beberapa negara Islam dan non Islam bisa dilihat bahwa tingkat profit dan loss sharing yang ditawarkan lebih tinggi dari tingkat suku bunga hingga perbankan Syari’ah menjadi lebih menarik bagi para nasabah non Muslim. Masalah ini bisa menghambat perkembangan perbankan Syari’ah di Indonesia dan membuat nasabah cenderung memilih perbankan konvensional.

    1. Problem Hukum

    Kendala hukum yang dialami perbankan syariah di Indonesia ialah, Pengadilan Negeri tidak menggunakan syari’ah sebagai landasan hukum bagi penyelesaian perkara, sedangkan wewenang Pengadilan Agama telah dibatasi UU No. 7 Tahun 1989. Institusi ini hanya dapat memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menyangkut perkawinan, warisan, waqaf, hibah, dan sedekah. Pengadilan Agama tidak dapat memeriksa perkara-perkara di luar kelima bidang tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, kepentingan untuk membentuk lembaga permanen yang berfungsi untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata di antara bank-bank Syari’ah dengan para nasabah sudah sangat mendesak, maka didirikan suatu lembaga yang mengatur hukum materi dan/atau berdasarkan prinsip syari’ah.

    1. Rendahnya Sosialisasi Perbankan Syari’ah

    Isu sentral yang sering kita dengar adalah bahwa pemahaman masyarakat mengenai sistem, prinsip pelayanan dan produk perbankan yang berdasarkan syari’ah Islam sebagian besar masih kurang tepat. Hal demikian bukan hanya terdapat pada masyarakat awam, tetapi juga terjadi pada diri Ulama, Kyai dan Para tokoh masyarakat lainnya. Meskipun sistem ekonomi Islam telah jelas dan mudah dipahami, yaitu melarang menggandakan uang secara tidak produktif dan konsentrasi kekayaan pada satu pihak dan secara tidak adil. Namun secara praktis bentuk produk dan pelayanan jasa, prinsip-prinsip dasar hubungan antara bank dengan nasabah, serta cara-cara berusaha yang halal dalam bank Syari’ah masih terasa awam dan belum dipahami secara benar (Bank Indonesia, Oktober 2001, pp. 6).

    Kesan umum yang ditangkap oleh masyarakat tentang bank Syari’ah: 1) bank Syari’ah identik dengan bank dengan sistem bagi hasil, 2) Bank Syari’ah adalah bank yang Islami, sebagian masyarakat ada yang menyatakan bahwa bank Syari’ah secara eksklusif hanya khusus untuk umat Islam.

    Menurut penulis bahwa kegiatan sosialisasi perbankan Syari’ah amat diperlukan dalam rangka penyebarluasan informasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perbankan Syari’ah. Hal ini dapat dilakukan secara terus-menerus dengan cara tatap muka dengan para bankir, alim ulama, pemuka masyarakat, pengusaha, akademisi dan masyarakat secara umum. Di masa mendatang bentuk kegiatan sosialisasi diharapkan dapat lebih beragam dengan menggunakan berbagai media massa dan bekerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki akses kepada masyarakat luas.

    1. Kendala-kendala Operasional

        1. Kurangnya SDM dan Keahlian: kendala di bidang sumber daya manusia dalam pengembangan perbankan Syari’ah antara lain disebabkan oleh karena sistem perbankan Syari’ah masih belum lama dikembangkan di Indonesia. Di samping itu lembaga akademi dan pelatihan di bidang ini masih terbatas, sehingga tenaga terdidik dan pengalaman di bidang perbankan Syari’ah baik dari sisi bank pelaksana maupun dari bank sentral masih terasa kurang. (Bank Indonesia, Oktober 2001, pp. 7)

    Menurut penulis, faktor ini yang menyebabkan nasabah perbankan Syari’ah seringkali pindah ke bank lain karena menganggap pelayanan dari pihak perbankan Syari’ah kurang profesional, maka pengembangan SDM bidang perbankan Syari’ah menjadi hal penting karena keberhasilan pengembangan bank Syari’ah pada level Mikro ditentukan oleh kualitas manajemen dan tingkat pengetahuan dan ketrampilan pengelola bank. Pengembangan SDM bisa dilakukan melalui kerjasama antara perbankan Syari’ah dengan lembaga-lembaga pendidikan yang berada di luar maupun di Indonesia sendiri.

        1. Keterbatasan Jaringan Kantor Bank Syari’ah: pengembangan jaringan kantor bank Syari’ah diperlukan dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu, kurangnya jumlah bank Syari’ah yang ada juga dapat menghambat perkembangan kerjasama diantara bank Syari’ah. Dalam upaya pengembangan dan perluasan jaringan kantor bank Syari’ah, ada beberapa faktor penting yang diperlukan sebagai dasar pengembangan jaringan. Faktor-faktor tersebut meliputi skala pasar, SDM, sistem dan teknologi, ketimpangan dalam distribusi dana, serta kegiatan ekonomi.

        2. Terjadinya Asimetri Informasi: Asimetri informasi terjadi karena bank Syari’ah kurang transparan dengan nasabahnya karena nasabah perbankan Syari’ah seringkali tidak mengetahui tentang kegiatan investasi yang dijalankan oleh bank serta beberapa resiko yang terdapat dalam kegiatan tersebut, hal ini juga bertentangan dengan kaidah-kaidah fiqh yang mewajibkan untuk memberi informasi lengkap mengenai kegiatan usaha kepada mitra kerja/nasabah (Jamal Atia, 1988, pp. 85).

    • Strategi

    Untuk menghadapi segala tantangan diatas, perbankan syariah menyusun beberapa strategi, diantaranya:

    1. Menetapkan target bisnis syariah tidak hanya terbatas pada masyarakat muslim,tetapi juga masyarakat non-muslim. Hal ini dilakukan supaya potensi pasar yang digarap semakin luas, berkembang lebih cepat, dan memberi manfaat pada lebih banyak orang.

    2. Tidak hanya terpaku hanya pada pola pikir yang mengedepankan masalah halal haram dan bunga-riba dalam mengenalkan bank syariah kepada masyarakat, tetapi berusaha untuk menonjolkan hal-hal yang lebih universal dan populer di masyarakat. Hal ini disebabkan karena sebagian besar dari masyarakat Indonesia bukanlah syariah loyalis, tapi masyarakat rasional yang juga memikirkan untung-rugi jika menabung atau meminjam uang di bank syariah. Bagi masyarakat rasional, yang terpenting adalah imbal hasil yang menarik dan keuntungan-keuntungan lainnya, seperti pelayanan yang memuaskan, teknologi yang canggih, keamanan, jaringan yang luas, dan kemudahan akses.

    3. Pembuatan iklan dibuat sepopuler mungkin, sehingga bisa dinikmati kalangan luas atau bukan hanya untuk umat Islam yang loyalis. Kalau perlu, istilah-istilah yang berbau bahasa arab, seperti murabahah, mudharabah, dan ijarah diganti dengan bahasa Indonesia seperti jual-beli untuk mengganti murabahah, bagi hasil untuk mudharabah, atau sewa untuk ijarah. Hal ini dikarenakan mayoritas umat muslim Indonesia masih awam dengan istilah-istilah berbahasa arab tersebut sehingga menyulitkan mereka untuk memahaminya.

    4. Melakukan inovasi dalam mengembangan produk perbankan syariah. Jangan hanya “mensyahadatkan” produk bank konvensional.

    5. Untuk mematuhi UU Nomor 21 Tahun 2008, dimana ada kewajiban Bank untuk memisah alias spin off Unit Usaha Shariah (USS) menjadi bank umum syariah 15 tahun sejak diberlakukannya UU ini atau bila aset USS sudah mencapai minimal 50% dari total nilai aset bank induk, akan memicu bank-bank memburu bank-bank yang lebih kecil untuk dikonversi menjadi bank syariah

    6. Perbankan Syariah harus mampu memenuhi tuntutan nasabah kelas atas dalam hal poduk dan layanan yang prima. Produk semacam ini biasanya disebut dengan istilah seperti wealth management, private banking, atau privillage banking. Nasabah ini harus diperlakukan secara personal dan istimewa. Maksudnya, layanan yang diberikan tidak hanya pada masalah transaksi perbankan saja, tetapi juga dalam masalah nonbank seperti reservasi hotel, pesawat, pengurusan ONH Plus bagi yang ingin naik haji, dan lain-lain. Layanan seperti ini sangat layak untuk dikembangkan karena banyak kalangan atas yang pemahaman agamanya baik, tetapi masih berhubungan dengan bank konvensional lantaran pelayanannya dinilai lebih baik. Mereka bertransaksi dengan perbankan konvensional tanpa mengambil bunga. Yang terpenting bagi mereka adalah mendapat pelayanan prima dan bersifat pribadi.

    7. Mengusulkan kepada legislatif untuk membuat kompilasi hukum acara bisnis syariah. Hukum bisnis yang ada sekarang b

  • Makalah LKS “Asuransi Syariah”

    Posted on April 7th, 2009 Dr. Hendra Kholid, MA No comments

    ASURANSI SYARI’AH

    Dosen : Bpk. HENDRA KHOLID

    DI SUSUN OLEH:

    KELOMPOK 2

    NANI WIDYANTI

    DIAN TITIS SARI

    AHMAD SYAZALI

    KONSENTRASI SYARI’AH

    PRODI MUAMALAT

    FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

    UIN SYARIF HIDAYATULLAH

    JAKARTA 2009

    BAB I

    PENDAHULUAN

    Asuransi sebagai lembaga keuangan non bank, terorganisir secara rapi dalam bentuk sebuah perusahaan yang berorientasi pada aspek bisnis kelihatan secara nyata pada era modern. Bersamaan dengan booming-nya semangat revolusi industri dikalangan masyarakat Barat, banyak tuntutan untuk mengadakan sebuah langkah proteksi terhadap kegiatan atau aktivitas ekonomi. Buruh pabrik misalnya, yang menjadi instrument dalam pertumbuhan industri merasa bahwa aktivitas di pabrik tidak hanya sekedar untuk kepentingan ekonomi tanpa risiko. Tetapi, sebaliknya mereka merasakan bahwa selama melakukan aktivitas di pabrik, keselamatan jiwanya benar-benar membutuhkan sebuah lembaga yang bisa memberikan proteksi terhadap jiwanya. Sehingga secara psikologi, ketenangan dan ketentraman dapat dinikmati selama melakukan aktivitas ekonominya, disamping risiko yang selama ini dikhawatirkan dapat dihindari atau paling tidak diminimalisir menjadi sesuatu yang tidak memberatkan jika suatu hari nantinya mendapatkan kerugian dalam aktivitas ekonomi. Maka pilihan yang tepat terdapat pada institusi yang bernama asuransi.[1]

    Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertaggungan merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia Barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat pencerahan (reinaissance). Institusi ini bersama dengan lembaga keuangan bank menjadi motor penggerak ekonomi pada era modern dan berlanjut pada masa sekarang (kini). Dasar yang menjadi semangat operasional asuransi modern adalah berorientasikan pada sistem kapitalis yang intinya hanya bermain dalam pengumpulan modal untuk keperluan pribadi atau golongan tertentu, dan kurang atau tidak mempunyai akar untuk pengembangan ekonomi pada tataran yang lebih komprehensif.

    Lain halnya dengan asuransi syari’ah. Asuransi dalam litelatur keislaman lebih banyak bernuansa sosial daripada bernuansa ekonomi atau profit oriented (keuntungan bisnis). Hal ini dikarenakan oleh aspek tolong-menolong yang menjadi dasar utama dalam menegakkan praktik asuransi dalam Islam. Maka, tatkala konsep asuransi tersebut dikemas dalam sebuah organisasi perusahaan yang berorientasi kepada profit akan berakibat pada penggabungan dua visi yang berbeda, yaitu visi social (social vision) yang menjadi landasan utama (eminent), dan visi ekonomi (economic vision) yang merupakan landasan periferal.[2]

    Fungsi asuransi dewasa ini tidak dibatasi sebagai instrument untuk melindungi harta (sektor usaha) dan keluarga (jiwa), melainkan juga mengandung investasi (asuransi dwiguna). Selama ini asuransi konvensional meninvestasikan dana yang didapatnya tanpa mempertimbangkan etika halal-haram, sehingga uang hasil investasi yang diterima nasabah juga tidak terjaga kehalalannya. Ketidakhalalan tersebut mencakup unsur-unsur maysir (perjudian, untung-untungan), gharar (ketidakjelasan, ketidakpastian) dan riba (bunga) baik pada akad maupun operasionalnya. Kehadiran asuransi syari’ah yang di desain untuk menghapuskan unsur maysir, gharar dan riba tersebut diharapkan menjadi salah satu alternative yang cukup menarik bagi umat muslim khususnya dan umat manusia seluruhnya dalam menginvestasikan dananya dan melindungi harta dan keluarganya secara aman dan halal.

    BAB II

    PEMBAHASAN

    A. Pengertian, Dasar Hukum, Sejarah dan Tujuan Berdirinya Asuransi Syariah

    · Pengertian

    Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, insurance, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi popular dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata “pertanggungan”. Echols dan Shadilly memaknai kata insurance dengan (a) asuransi, (b) jaminan. Dalam bahasa belanda biasa disebut dengan istilah assurantie (asuransi) dan verzekering (pertanggungan).[3]

    Dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246 dijelaskan bahwa yang dimaksud asuransi atau pertanggungan adalah “suatu perjanjian (timbal balik), dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa tak tentu (onzeker vooral)”.[4]

    Definisi asuransi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian Bab 1 Pasal 1: “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.[5]

    Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah at-ta’min, penanggung disebut mu’ammin, tertanggung disebut mu’amman lahu atau musta’min[6]. At-ta’min diambil dari amana yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut.

    Ahli fikih kontemporer Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan asuransi berdasarkan pembagiannya. Ia membagi sauransi dalm dua bentuk, yaitu at-ta;min at-ta’awuni dan at-ta’min bi qist sabit. At-ta’min at-ta;awuni atau asuransi tolong-menolong adalah “kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang diantara mereka mendapat kemudaratan. At-ta’min bi qist sabit atau asuransi dengan pembagian tetap adalah “akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan, ia diberi ganti rugi[7].

    Muhammad Syakir Sula mengartikan takaful dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko di anatara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya[8]. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam digunakan istilah at-takaful al-ijtima’I atau solidaritas yang diartikan sebagai sikap anggota masyarakat Islam yang saling memikirkan, memerhatikan dan membantu mengatasi kesulitan, anggota masyarakat Islam yang satu merasakan penderitaan yang lain sebagai penderitaannya sendiri dan keberuntungannya adalah juga keberuntungan yang lain. Hal ini sejalan dengan HR. Bukhari Muslim: “Orang-orang yang beriman bagaikan sebuah bangunan, antara satu bagian dan bagian yang lainnya saling menguatkan sehingga melahirkan suatu kekuatan yang besar” dan HR. Bukhari Muslim lainnya, “Perumpamaan orang-orang mukmin dalam konteks solidaritas ialah bagaikan satu tubuh manusia, jika salah satu anggota tubuhnya merasakan kesakitan maka seluruh anggota tubuhnya yang lain turut merasa kesakitan dan berjaga-jaga (agar tak berjangkit pada anggota yang lain).”

    • Dasar Hukum

    Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hokum praktik asuransi ayariah. Karena sejak awal asauransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasul, maka landasan yang dipakai dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan metodologi yang dipakai oleh sebagian ahli hokum Islam.[9]

    1. Al-Qur’an

    Diantaranya ayat-ayat Al-Qur’an yang mempunyai muatan nilai yang ada dalam praktik asuransi adalah:

    a. Surah Al-Maidah ayat 2

    وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا

    اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

    “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya

    Ayat ini memuat perintah (amr) tolong-menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana social (tabarru’). Dana sosial ini berbentuk rekening tabarru’ pada perusahaan asuransi dan difungsikan untuk menolong salah satu anggota (nasabah) yang sedang mengalami musibah (peril).

    b. Surah Al-Baqarah ayat 185

    يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر

    Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”

    Dalam konteks bisnis asuransi, ayat tersebut dapat dipahami bahwa dengan adanya lembaga asuransi, seseorang dapat memudahkan untuk menyiapkan dan merencanakan kehidupannya dimasa mendatang dan dapat melindungi kepentingan ekonominya dari sebuah kerugian yang tidak disengaja.[10]

    c. Surah Ali Imran ayat 145 dan 185

    Artinya: “Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang Telah ditentukan waktunya…” (QS. Ali Imran:145)

    Artinya: “Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati…” (QS. Ali-Imran:185)

    Kedua ayat diatas menjelaskan bahwa kematian (ajal) adalah sesuatu yang bersifat pasti adanya dan akan menimpa bagi sesuatu yang memiliki nyawa (nafs), termasuk di dalamnya manusia. Seorang manusia tidak dapat melepaskan dirinya dan berlari dari kematian. Dalam hal ini kewajiban yang harusnya dilakukan oleh manusia adalah meminimalisasikan kerugian yang diakibatkan oleh kematian dengan cara melakukan perlindungan jiwanya untuk kepentingan ahli waris. Karena seseorang melakukan perlindungan jiwanya dengan berasuransi akan meringankan beban ekonomi ahli waris yang ditinggalkannya. Sebaliknya orang yang tidak melakukan proteksi pada dirinya secara tidak langsung akan memberikan beban bagi keluarga. Yang ditinggalkannya karena tidak ada dana yang tersimpan dalam bentuk tabungan untuk keperluan hidup dimasa mendatang.[11]

    2. Al-Hadist

    a. Hadist Tentang Aqilah

    عن ا بي هر ير ة ] رض [قا ل : ا قتتلت ا مر أ تا ن من هز يل فر مت ا ح دا هما أ لا خر ى بحجر فقتلتها و ما في بطنها فا ختصموا لى ا لنبي ( ص ) فقضى أن دية جينها غرة أو و ليدة وقضي دية ا لمر أ ة على عا قلتها . ( رواه ا لبخا ر ى )

    Artinya: “Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, dia berkata: Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW., maka Rasaulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap wanita tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki)”. HR. Bukhari.

    b. Hadist tentang menghindari risiko

    عن أ نس بن ما لك ( رص ) قا ل : قا ل رجل يا ر سو ل ا لله ( ص ) أ عقلها أ و أ تو كل ؟ قا ل : أ عقلها و تو كل . ( رواه التر مذ ى )

    Artinya: “Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra, bertanya seseorang kepada Rasulullah SAW, tentang untanya: “Apa (unta) ini saya ikat saja atau langsung saya bertawakal pada (Allah SWT)?” Bersabda Rasulullah SAW: “Pertama ikatlah unta itu kemudian bertawakalah kepada Allah SWT.” HR. at-Turmudzi.

    Rasulullah SAW memberi tuntunan pada manusia agar selalu bersikap waspada terhadap kerugian atau musibah yang akan terjadi, bukannya langsung menyerahkan segalanya kepada Allah swt. Hadist diatas mengandung nilai implicit agar kita selalu menghindar dari risiko yang membawa kerugian pada diri kita, baik itu berbentuk kerugian materi ataupun kerugian yang berkaitan dengan jiwa. Risiko kerugian tersebut akan terasa ringan jika dan ditanggung bersama-sama oleh semua anggota asuransi. Sebaliknya jika risiko kerugian hanya ditanggung oleh pemiliknya, maka akan berakibat terasa berat bagi pemilik risiko tersebut.[13]

    3. Piagam Madinah

    Rasulullah SAW mengundangkan sebuah peraturan yang terdapat dalam Piagam Madinah yaitu sebuah konstitusi pertama yang memerhatikan keselamatan hidup para tawanan yang tinggal di Negara tersebut. Seseorang yang menjadi tawanan perang musuh, maka aqilah dari tawanan tersebut akan menyumbangkan tebusan dalam bentuk pembayaran (diyat) kepada musuh, sebagai pesanan yang memungkinkan terbebaskan tawanan tersebut. Sebagaimana kontribusi tersebut akan dipertimbangkan sebagai bentuk lain dari pertanggungan social (social insurance).[14]

    4. Praktik Sahabat

    Praktik sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh Khalifah kedua, Umar bin Khattab. Pada suatu ketika Khalifah Umar memrintahkan agar daftar (diwan) saudara-saudara muslim disusun perdistrik. “Orang-orang yang namanya tercantum dalam diwan tersebut berhak menerima bantuan satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan (tidak disengaja) yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat mereka. Umarlah orang yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkandaftar secara professional perwilayah, dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan saling menggung beban.[15]

    • Sejarah

    1. Asal-usul Asuransi Konvensional.

    Hasil research Mohd. Ma’sum Billah yang dituangkan dalam bukunya Principles & Practice of Takaful and Insurance Compared, menjelaskan tentang asal usul dan perkembangan asuransi konvensional dari buku British Insurance , sebagai berikut: Dalam kehidupan di zaman primitive, kebiasaan hidup saling berdampingan atau bersama-sama dalam suatu komunitas merupakan ciri utama, sehingga kebutuhan dan keperluan hidup mereka secara umum dapat teratasi melalui mekanisme saling menjaga dan saling menolong diantara mereka, oleh karena itu mereka tidak memerlukan asuransi, sejalan dengan perkembangan waktu terjadi urbanisasi (perpindahan ke kota), dimana dalam masyarakat kota seseorang menghadapi berbagai bahaya dan risiko dan susah mendapat bantuan dari keluarga maupun kelompoknya, sehingga dengan perubahan kehidupan diatas membuat mereka mencari beberapa solusi yang dapat membuat kehidupan menjadi aman, atau property mereka terlindungi dari risiko yang tidak diharapkan[16].

    Clayton, menyatakan bahwa ide tentang asuransi tumbuh dan berkembang pada jaman masyarakat babilionia sekitar tahun 3000 SM (sebelum masehi), dimana pada tahun 2500 SM, raja babilonia telah mengumpulkan sekitar 282 klausa yang dikenal dengan kode babilonia (Babylonian code) atau disebut juga kode hammurabi (Hammurabi code)[17]. Dari kode tersebut menunjukkan bahwa orang babilionia telah mempraktikkan perjanjian bisnis komersil yang menggunakan uang sebagai transaksi, dimana orang meminjamkan uang kepada pedagang dan mengambil beberapa persen untuk pembayaran bunga/interest. Transaksi diatas yang sekarang dikenal dengan kontrak bottomry (contract of bottomry)

    Bottomry diintrodusir oleh pedagang babilon sekitar 4000-3000 SM, dimana uang atau barang dipinjamkan kepada pedagang untuk tujuan perdagangan, atau dapat juga sebagai pinjaman murni dengan membebankan rate tertentu sebagai bunga, atau keduanya, membebankan bunga atas pinjaman uang dan sebagai modal akan mendapatkan bagian keuntungan dari hasil perdagangan[18].

    Pembayaran bunga diatas dalam bottomry dapat disamakan dengan premi, dimana peminjam merupakan tertanggung sedangkan yang meminjamkan bertindak sebagai penanggung (asuransi).

    Sekitar tahun 1600-1000 SM, praktik dari bottomry contract diadopsi oleh orang Phonesia dan setelah juga dipraktikkan di Yunani pada awal abad ke-4 SM . Dapat disimpulkan bahwa praktik asuransi konvensional sekarang merupakan lanjutan dari praktek bottomry contract di jaman dahulu.

    2. Sejarah Asuransi Islam

    Dalam Islam, praktek asuransi pernah dilakukan dilakukan pada masa Nabi Yusuf as, yaitu pada saat ia menafsirkan mimpi dari Raja Firaun[19]. Tafsiran yang ia sampaikan adalah bahwa Mesir akan mengalami masa 7 panen yang melimpah dan diikuti dengan masa 7 tahun paceklik. Untuk menghadapi masa kesulitan (paceklik) itu, Nabi Yusuf as, menyarankan agar menyisihkan sebagian dari hasil panen pada masa tujuh tahun pertama. Saran dari Nabi Yusuf as, ini diikuti oleh Raja Firaun, sehingga masa paceklik bisa ditangani dengan baik.

    Pada masyarakat Arab sendiri terdapat system ‘aqilah yang sudah menjadi kebiasaan mereka sejak masa pra-Islam[20]. ‘Aqilah merupakan cara penutupan )istilah yang digunakan oleh AM.Hasan Ali) dari keluarga pembunuh terhadap keluarga korban (yang terbunuh). Ketika terdapat seseorang terbunuh oleh anggota suku lain, maka keluarga pembunuh harus membayar diyat (uang darah). Kebiasaan ini kemudian dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW yang dapat terlihat pada hadist berikut ini:

    Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a dia berkata: Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanit yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW., maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki). HR. Bukhari

    Praktik ‘aqilah yang dilakukan oleh masyarakat Arab ini sama dengan praktik asuransi pada saat ini, di mana sekelompok orang membantu untuk menanggung orang lain yang tertimpa musibah[21]. Dalam hal kaitannya dengan praktik pertanggungan ini, Nabi Muhammad SAW juga memuat ketentuan dalam pasal khusus pada Konstitusi Madinah, yaitu Pasal 3 yang isinya: “Orang Quraisy yang melakukan perpindahan (ke Madinah) melakukan pertanggungan bersama dan akan saling bekerja sama membayar uang darah di antara mereka.”

    Perkembangan praktik ‘aqilah yang sama dengan praktik asuransi ternyata tidak hanya diterapkan pada masalah pidana, tetapi juga mulai diterapkan dalam bidang perniagaan. Sering kali disebutkan dalam beberapa buku yang membahas mengenai sejarah asuransi bahwa asuransi pertama kali dilakukan di Italia berupa asuransi perjalanan laut pada abad ke-14. naum, sebenarnya sebelum abad ke-14 asuransi telah dilakukan oleh orang-orang Arab sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Arab yang mahir di bidang perdagangan telah melakukan perdagangan ke Negara-negara lain melalui jalur laut. Untuk melindungi barang-barang dagangannya ini mereka mengasuransikannya dengan tidak menggunakan system bunga dan riba. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiripun telah melakukan asuransi ketika melakukan perdagangan ke Mekah. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW turut dalam perdagangan di Mekah dan seluruh armada dagangannya terpecah belah oleh suatu bencana, hilang di padang pasir. Kemudian para pengelola usaha yang merupakan anggota dana konstribusi membayar seluruh barang dagangan termasuk harga unta dan kuda yang hilang, kepada para korban yang selamat dan keluarga korban yang hilang. Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu berdagang dengan modal dari Khodijah juga telah menyumbang dana pada kontribusi tersebut dari keuntungan yang telah diperolehnya.

    Di bidang bisnis inilah asuransi semakin berkembang, terutama dalam hal perlindungan terhadap barang-barang perdagangannya. Namun, perkembangan ini tidak sejalan dengan kesesuaian praktik asuransi terhadap syariah. Meskipun demikian, dengan banyaknya kajian terahadp praktik perekonomian dlam perspektif hokum Islam, asuransi mulai mencoba diselaraskan dengan ketentuan-ketentuan syariah. Pada paruh abad ke-20 di beberapa Negara Timur Tengan dan Afrika telah mulai mencoba mempraktikan asuransi dalam bentuk takaful yang kemudian berkembang dengan pesat hingga ke Negara-negara yang berpenduduk non muslim sekalipun di Eropa dan Amerika[22].

    Pada tahap selanjutnya, perkembangan asuransi syariah selain mengembangkan praktik tolong menolong melalui dana tabarru? juga memasukan unsur investasi (khususnya pada asuransi jiwa) baik denga akad bagi hasil (mudharabah) maupun fee (wakalah)[23].

    · Tujuan Berdiri

    Pada dasarnya dalam ajaran Islam (hokum Islam) telah terdapat referensi yang jelas tentang adanya semangat untuk melakukan tolong-menolong (ta’wun) antara sesame manusia (QS. Al-Maidah [5] : 2). Semangat inilah yang menjadi dasar adanya asuransi pada tahap awal. Asuransi sebagai satu wujud usaha dalam pertanggungan yang melibatkan antara sekelompok orang di satu pihak dan perusahaan asuransi, sebagai lembaga pengelola dana di pihak lain, telah mengangkat “isu” utama saling menanggung dalam menghadapi musibah atau bencana. Dilihat dari nilai bawaan yang tertera dalam teks-teks absolute (al-Qur’an dan sunnah), maka nilai dasar dari asuransi syari’ah mempunyai sifat social oriented, yaitu sebuah nilai yang didasarkan pada semangat saling membantu dan saling menolong antara sesame peserta asuransi dalam menghadapi musibah. Tetapi setelah bersentuhan dengan praktik yang ada dalam asuransi konvensional terjadi pergeseran pada asuransi syari’ah, yaitu dengan mengkombinasikan semangat ekonomi yang nota benenya cenderung mengejar keuntungan bisnis (profit oriented) dengan semangat social oriented, sebagai nilai dasar yang digali dalam ajaran Islam. Pada posisi tawar seperti ini, para ulama kontemporer, termasuk; Muslehuddin, Nejatullah Siddiq, Abu Zahrah, Zarqa, Mohd. Ma’sum Billah dan ulama lain, termsuk Majelis Ulama Indonesia masih memberikan lampi hijau terhadap operasional asuransi syari’ah dengan catatan harus terhindar dari unsur riba, maisir, gharar, riswah, dhulm dan maksiat.[24]

    B. Perbedaan Asuransi Syari’ah dan Asuransi Konvensional

    Prinsip

    Asuransi Konvensional

    Asuransi Syari’ah

    Konsep

    Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikat diri kepada pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung.

    Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin dan bekerja sama dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru’.

    Asal Usul

    Dari masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi. Dan tahun 1668 M di Coffe House London berdirilah Liyod of London sebagai cikal bakal asuransi konvensional.

    Dari al-Aqilah (kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang). Kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi hukum Islam, bahkan telah tertuang dalam konstitusi pertama di dunia (Konstitusi Madinah) yang dibuat langsung oleh Rasulullah.

    Sumber Hukum

    Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif, hukum alami dan contoh peristiwa.

    Bersumber dari wahyu Ilahi. Sumber hukum dalam syari’ah Islam adalah al-Qur’an, Sunnah atau kebiasaan Rasul, Ijma’, ‘Urf atu tradisi dan Maslahah Mursalah.

    “Maghrib” (Maysir, Gharar dan Riba)

    Tidak selaras dengan Syari’ah Islam karena adanya unsur Maisir, Gharar dan Riba. Dan itu semua merupakan hal yang diharamkan dalam muamalah.

    Bersih dari adanya praktik Maisir, Gharar dan Riba.

    Pengawasan

    Hanya diawasi oleh Departemen Keuangan. Tidak ada DPS (Dewan Pengawas Syari’ah), sehingga dalam praktiknya bertentangan dengan kaidah-kaidah Syara’.

    Selain diawasi oleh Departemen Keuangan, juga ada DPS yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktik-praktik muamalah yang bertentangan dengan prisnsip-prinsip Syari’ah.

    Akad/ Perjanjian

    Akad jual beli atau tadabbuli (akad mu’awadhah, akad idz’aan akad gharar dan akad mulzim).

    Akad tabarru’ dan akad tijarah (mudharabah, wakalah, wadiah, syirkah dan sebagainya).

    Jaminan/Risk (Risiko)

    Transfer of Risk, dimana terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung.

    Sharing of Risk, dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta yang lainnya (ta’wun).

    Pengelola-an Dana

    Tidak ada pemisahan dana yang berakibat pada terjadinya dana hangus (untuk produk saving-life).

    Pada produk-produk saving life terjadi pemisahan dana yaitu dana tabarru’ atau derma’ dan dana peserta sehingga tidak mengenal istilah dana hangus. Sedangkan untuk term insurance semuanya bersifat tabarru’.

    Investasi Dana Premi

    Bebas melakukan investasi dalam batas-batas tertentu yang sesuai dengan perundang-undangan dan tidak terbatasi pada halal dan haramnya objek atau sistem investasi yang digunakan. Dengan demikian, dana premi bisa diinvestasikan diluar skim syari’ah.

    Dapat melakukan investasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sepanjang tidak bertentanggan dengan prinsip-prinsip Syari’ah Islam. Bebas dari riba dan tempat-tempat investasi terlarang. Dengan demikian dana premi harus dinvestasikan dalam skim Syari’ah dengan mendapatkan fee pengelola.

    Kepemilik-an Dana

    Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan kemana saja.

    Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi, merupakan milik peserta (shohibul mal), asuransi syari’ah hanya sebagai pemegang amanah (mudharib) dalam mengelola dana tersebut.

    Unsur Premi

    Unsur premi terdiri dari tabel mortalia (mortality tables), bunga (interest), biaya-biaya asuransi (cost of insurance).

    Iuran atau kontribusi terdiri dari unsur tabarru’ dan tabungan (yang tidak mengandung unsur riba). Tabarru’ juga dihitung dari tabel mortalia, tetapi tanpa perhitungan bunga teknik.

    Loading (komisi agen)

    Loading pada asuransi konvensional cukup besar terutama diperuntukan untuk komisi agen, bisa menyerap premi tahun pertama dan kedua. Karena itu, nilai tunai pada tahun pertama dan kedua biasanya belum ada (masih hangus).

    Pada sebagian asuransi syari’ah, loading tidak dibebankan pada peserta tetapi dari dana pemegang saham, tapi sebagian yang lainnya mengambil dari sekitar 20-30% saja dari premi.

    Sumber Pembayaran Klaim

    Sumber biaya klaim adalah dari rekening atau kas perusahaan, sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung. Murni bisnis dan tidak ada nuansa spiritual.

    Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening tabarru’ atau dana tabungan bersama dimana peserta saling menanggung. Jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung bersama risiko tersebut.

    Sistem Akuntansi

    Menganut konsep akuntansi accrual basis, yaitu proses akuntansi yang mengakui terjadinya peristiwa, atau keadaan non-kas. Dan juga mengakui pendapataan, peningkatan asset, expenses, liabilities dalam jumlah tertentu yang baru akan diterima dalam waktu yang akan datang.

    Menganut konsep akuntansi cash basis, mengakui apa yang benar-benar telah ada, sedang accrual basis dianggap bertentangan dengan syari’ah karena mengakui adanya pendapatan harta, beban atau utang yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sementara apakah itu benar-benar dapat terjadi hanya Allah yang tahu .

    Keuntungan (Profit)

    Keuntungan yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan.

    Profit yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi dan hasil investasi bukan seluruhnya milik perusahaan tetapi dilakukan bagi hasil (mudharabah) dengan peserta.

    Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah

    Tak ada zakat, infaq dan shadaqah.

    Perusahaan wajib mengeluarkan zakat dari keuntungannya. Juga dianjurkan untuk mengeluarkan infaq dan shadaqah.

    Misi dan Visi

    Secara garis besar misi utama dari asuransi konvensinal adalah misi ekonomi dan misi sosial.

    Misi yang diemban dalam asuransi syari’ah adalah misi akidah, misi ibadah (ta’wun), misi ekonomi (iqtishod) dan misi pemberdayaan umat (sosial).

    C. Berbagai Produk dan Mekanisme Operasional

    · Produk[25]

    PT. Syarikat Takaful dibagi menjadi dua (2):

    1. PT. Asuransi Takaful Keluarga

    1) Takaful Unsur Tabungan

    a. Takaful Dana Investasi (Takaful Pembiayaan / Fulldana)

    b. Takaful Dana haji (Fullhaji)

    c. Takaful Dana Siswa (Takaful Beasiswa)

    2) Takaful Tanpa Unsur Tabungan

    a. Takaful Kesehatan Individu

    b. Takaful Kecelakaan Diri Individu

    c. Takaful al-akhirat Individu

    d. Takaful Wisata dan Perjalanan

    e. Takaful Majelis Taklim

    2. PT. Asuransi Takaful Umum

    1) Takaful Kebakaran

    2) Takaful Kendaraan Bermotor

    3) Takaful Rekayasa

    a. Takaful Risiko Pembangunan

    b. Takaful Risiko Pemasangan

    c. Takaful Mesin-mesin

    d. Takaful Peralatan Elektronik

    4) Takaful Pengangkutan

    a. Takaful Pengankutan Laut

    b. Takaful Pengangkutan Udara

    c. Takaful Pengangkutan Darat

    d. Takaful Pengangkutan Uang

    5) Takaful Rangka Kapal

    6) Takaful Aneka

    a. Takaful Penyimpanan Uang

    b. Takaful Kecelakaan diri

    c. Takaful Tanggungan Gugat

    d. Takaful Ketidakjujuran

    e. Takaful Kebongkaran

    f. Takaful Lampu Reklame

    7) Property All Risk Insurance

    8) Oil and Gas Insurance

    · Mekanisme Operasional[26]

    v Premi

    1) Takaful Keluarga

    Premi Takaful bisa diangsur secara bulanan, 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun. Jumlah angsuran minimal ditetapkan oleh perusahaan dihitung sesuai jangka waktu kontrak, jadwal angsuran dan jumlah pertanggungan.

    Premi takaful yang dibayarkan dimasukkan ke dalam dua rekening, yaitu:

    a. Rekening Peserta

    Fungsinya sebagai investasi dan simpanan (saving).

    b Rekening Peserta Khusus (tabarru’)

    Fungsinya untuk menutup klaim jika terjadi musibah pada peserta klaim.

    2) Takaful Umum

    Premi takaful dibayar sekaligus pada awal untuk jangka waktu satu tahun dan akad harus diperbarui apabila kontrak diperpanjang. Adapun jumlah nominal premi ditetapkan oleh perusahaan dihitung sesuai dengan risiko jenis takaful yang dipilih.

    Premi takaful yang dibayarkan peserta, dimasukkan ke dalam kumpulan uang peserta (insurance fund) yang berfungsi sebagai investasi dan sumbangan (tabarru’) untuk menutup klaim bila terjadi musibah pada peserta takaful.

    v Manfaat (Klaim) Takaful

    1) Takaful Keluarga

    Ada tiga risiko manfaat yang diterima oleh peserta, yaitu klaim akan dibayarkan kepada peserta takaful apabila terjadi hal-hal berikut ini:

    a. Peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan (sebelum jatuh tempo), maka ahli warisnya akan menerima:

    1) Pembiayaan klaim sebesar jumlah angsuran premi yang telah disetorkan dalam rekening peserta ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi,

    2) Sisa saldo angsuran premi yang seharusnya dilunasi dihitung dari tanggal meninggalnya sampai dengan saat selesai masa pertanggungannya. Dana untuk maksud ini diambil dari rekening khusus para peserta yang memang disediakan untuk itu.

    b. Peserta masih hidup sampai pada selesainya masa pertangungan. Maka peserta yang bersangkutan akan menerima:

    1) Seluruh angsuran premi yang telah disetorkan ke dalam rekening peserta, ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi

    2) Kelebihan dari rekening khusus peserta apabila setelah dikurangi biaya operasional perusahaan dan pembayaran klaim masih ada kelebihan.

    c. Peserta mengundurkan diri sebelum masa pertanggungan selesai.

    Dalam hal ini peserta yang bersangkutan tetap akan menerima seluruh angsuran premi yang telah disetorkan ke dalam rekening peserta, ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi.

    2) Takaful Umum

    Klaim takaful akan dibayarkan kepada peserta yang mengalami musibah yang menimbulkan kerugian harta bendanya sesuai dengan perhitungan kerugian yang wajar. Dana pembayaran klaim takaful diambil dari kumpulan uang pembayaran premi peserta.

    v Pembagian Keuntungan

    Baik pada Takaful keluarga maupun Takaful Umum, keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi dana rekening peserta pada Takaful Keluarga dan dana kumpulan premi setelah dikurangi biaya operasional perusahaan pada Takaful Umum dibagikan kepada perusahaan dan peserta takaful sesuai dengan prinip al-mudhrabah dengan porsi pembagian yang telah disepakati sebelumnya.

    Biaya

    operasional

    Hasil investasi

    Premi

    takaful

    Total

    dana

    Total

    dana

    Beban

    asuransi

    Surplus

    operasi

    Bagian

    perusahaan

    Bagian

    peserta

    Investsi

    D. Peraturan Hukum Terkait dengan Asuransi[27].

    Secara struktual, landasan operasional asuransi syari’ah di Indonesia masih menginduk pada peraturan yang mengatur usaha perasuransian secara umum (konvensional). Dan baru ada peraturan yang secara tegas dijelaskan asuransi syari’ah pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No.Kep.4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syari’ah.

    Adapun secara stratifikasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang usaha perasuransian dan perusahaan reasuransi, serta tentang perizinan dan penyelenggaraan usaha perusahaan penunjang usaha asuransi dapat dituliskan sebagai berikut:

    a. Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

    b. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyeleggaraan Usaha Perasuransian

    c. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas PP No.73 Tahun 1992

    d. Keputusan Menteri Keuangan No. 223/KMK.017/1993 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

    e. Keputusan Menteri Keuangan No. 225/KMK.017/1993 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

    f. Keputusan Menteri Keuangan No. 481/KMK.017/1999 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

    g. Keputusan Menteri Keuangan No. 226/KMK.017/1993 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi

    h. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No.Kep.4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syari’ah.

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Dewan Syariah Nasional (DSN)-nya telah mengeluarkan fatwanya yang bernomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari’ah.

    E. Perkembangan dan Pertumbuhan Asuransi Syari’ah di Indonesia[28]

    Pada tanggal 27 Juli 1993 dibentuk tim TEPATI (Tim Pembentukan Takaful Indonesia) yang disponsori oleh Yayasan Abdi Bangsa (ICMI), Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Tugu Mandiri dan Departemen Keuangan (Depkeu). Selanjutnya beberapa orang anggota tim TEPATI berangkat ke Malaysia untuk mempelajari operasional asuransi Islam sejak tahun 1984 sudah beroperasi dan didukung penuh oleh pemerintah ketika itu. Kemudian disusul dengan lima orang tim teknis TEPATI pada tanggal 7-10 September 1993.

    Tim TEPATI memulai kejanya di bidang perekonomian syari’ah dengan modal 30 juta. Modal inilah yang kemudian digunakan untuk membiayai tim ke Malaysia untuk mengadakan seminar, dan persiapan-persiapan lain yang bersifat asuransi ke Depkeu.

    Setelah melakukan berbagai persiapan, termasuk melakukan seminar nasional bulan Oktober 1993 di Hotel Indonesia dengan pembicara Purwanto Abdulkadir (ketua umum DAI), K.H Ahmad Azhar Basyir, MA. (ulama) dan Mohd Fadli Yusof (CEO Syarikat Takaful Malaysia), akhirnya pada tanggal 24 Februari 1994 berdirilah PT Syarikat Takaful Indonesia sebagai holding company dengan Direktur Utama Rahmat Husen, yang selanjutnya mendirikan dua anak perusahaan, yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Takaful Umum yang diresmikan oleh Menristek/Ketua BPPT BJ Habibie di Hotel Shangri La.

    Memasuki tahun ke-8 (2001), barulah muncul Asuransi Islam lainnya, yaitu Mubarakah Syari’ah, Tripakarta Cabang Syari’ah, Great Estern Cabang Syari’ah, MAA Cabang Syari’ah, Bumi Putra Cabang Syari’ah, Jasindo Cabang Syari’ah, BSAM Cabang Syari’ah, Bringin Life Cabang Syari’ah dan masih banyak lagi.

    Beriringan dengan perkembangan tersebut, perusahaan syari’ah yang telah ada saat ini pada tanggal 14 Agustus 2003 yang lalu, kemudian membentuk suatu wadah perkumpulan atau asosiasi, yaitu Asosiasi Asuransi Islam Indonesia (AASI). AASI dibentuk selain sebagai media komunikasi sesame anggota, juga secara eksternal sebagai wadah resmi untuk mewakili Asuransi Islam, baik kepada pemerintah, legislatif maupun ke luar negeri. Terutama dalam rangka membangun kerja sama dengan lembaga-lembaga serupa di luar negeri yang menggunakan prinsip-prinsip syari’ah.

    AASI sebagai wadah tunggal Asuransi Islam, telah menyiapkan sertifikasi ahli Asuransi Islam sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK), bekerja sama dengan BPPK Depkeu LPKG Yayasan Artha Bhakti Depkeu, menyiapkan Education Program, yaitu Certified Islamic Insurance Spesialist (CIIS).

    Sejak April 2004, AASI telah memberikan sertifiksi ahli asuransi Islam kepada tujuh orang dengan gelar Profesional FIIS (Fellow Islamic Insurance Society) dan sekitar 20 ajun ahli asuransi Islam dengan gelar professional AIIS (Ajunt Islamic Insurance Society).

    Kepemilikan mayoritas saham Syarikat Takaful Indonesia saat ini dikuasai oleh Syarikat Takaful Malaysia Berhad (56 %) dan Islamic Development Bank (IDB 26,39%), sedangkan selebihnya oleh Permodalan Nasional Madani (PNM) dan Bank Muamalat Indonesia serta Karya Abdi Bangsa dan lain-lain.

    Di tahun 2004, perusahaan melakukan restrukturisasi yang berhasil menyatukan fungsi pemasaran Asuransi Takaful Keluarga dan Asuransi Takaful Umum sehingga lebih efisien seerta lebih efektif dalam penetrasi pasar, juga diikuti dengan peresmian kantor pusat, Graha Takaful Indonesia di Mampang Prapatan Jakarta pada Desember 2004. Selain itu, dilakukan pula revitalisasi identitas korporasi termasuk penataan ruang kantor cabang seluruh Indonesia, untuk memperkuat citra perusahaan.

    Untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan Perusahaan dan menjaga konsistensinya, Perusahaan memperoleh Sertifikasi ISO 9001:2000 dari SGS JAS-ANZ, Selandia Baru bagi Asuransi Takaful Umum, serta Asuransi Takaful Keluarga memperoleh Sertifikasi ISO 9001:2000 dai Det Norske Veritas (DNV), Belanda pada April 2004. Selain itu, atas uapaya keras seluruh jajaran perusahaan, Asuransi Takaful Keluarga meraih MUI Award 2004 sebagai Asuransi Syari’ah terbaik di Indonesia dan Asuransi Takaful Umum memperoleh penghargaan sebagai Asuransi dengan predikat Sangat Bagus dari Mjalah Info Bank secara berturut-turut pada tahun 2004-2005.[29]

    F. Dampak Perkembangan dan Pertumbuhan Asuransi Syari’ah terhadap Perekonomian Umat

    Perkembangan masyarakat mempunyai laju kecepatan yang kadang kala tidak terkejar oleh hukum itu sendiri. Keberadaan hukum tidak jarang tertinggal di belakang dan berlari terengah-engah mengejar ketertinggalan tersebut. Akibatnya posisi hukum bisa diprediksikan selangkah lebih di belakang dibanding dengan perkembangan dan pertumbuhan masyarakat. Bahkan, jarang sekali posisi hukum itu sebagai pemimpin di depan, sebagai penentu, dan pengatur kebijakan dalam sebuah masyarakat. Apalagi perkembangan masyarakat suatu ketika mengalami ”loncatan” kedepan yang tidak bisa diprediksikan oleh hukum.

    Dengan adanya asuransi syari’ah perekonomian umat jelas lebih baik dan membawa perkembangan yang posiitif dalam aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Karena dengan adanya asuransi syari’ah manusia dapat meminimalisir risiko dari aktivitas ekonominya, sehingga lebih tenang dan tentram dalam kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut.

    Unsur semangat dan saling tolong-menolong antara sesama manusia, terasa lebih kuat dalam lembaga asuransi syari’ah karena dari premi yang dibayarkan terdapat dana tabarru’ yang digunakan untuk membayar klaim peserta lain yang mengalami musibah (peristiwa asuransi).

    Selain itu, dana yang diinvestasikan kepada para pengusaha atau masyarakat umum, akan membuat roda perekonomian terus berputar dengan baik dan dapat membantu pemerataan perekonomian umat.

    G. Prospek, Kendala dan Strategi Pengembangannya[30]

    Agus Haryadi menyebutkan ada beberapa aspek yang dapat menjadi peluang, ancaman (tantangan), kekuatan dan kelemahan dalam memperluas jaringan bisnis asuransi syari’ah di Indonesia.

    a. Peluang (prospek)

    Beberapa faktor yang merupakan peluang dan mendukung prospek asuransi syari’ah adalah:

    1. Keunggulan konsep asuransi syari’ah dapat memenuhi peningkatan tuntutan ”fairness” atau rasa keadilan dai masyarakat.

    2. Jumlah penduduk yang beragama Islam di Indonesia lebih dari 180 juta orang.

    3. Meningkatnya kesadaran untuk bermuamalah sesuai syari’ah, tumbuh subur khususnya pada masyarakat golongan menengah.

    4. Meningkatnya kebutuhan jasa asuransi karena perkembangan ekonomi umat.

    5. Tumbuhnya lembaga keuangan syari’ah lainnya seperti bank dan reksadana.

    6. Kompetitor dalam bisnis asuransi syari’ah ini masih sedikit.

    7. Berlakunya undang-undang otnomi daerah yang akan memacu perkembangan ekonomi daerah.

    8. Kebutuhan meningkatkan pendidikan (anak).

    9. Meningkatnya risiko kehidupan.

    10. Meningkatnya bea-bea kesehatan (harga obat dan lain-lain).

    11. Menurunya rasa tolong-menolong di masyarakat.

    12. Globalisasi (teknologi Internet sebagai penunjang bisnis).

    13. Adanya undang-undang dana pensiun

    14.”Employee benefits” sebagai bagian dari paket perusahaan dalam rekutmen karyawan.

    b. Acaman (tantangan)

    Faktor yang masih merupakan ancaman merupakan ancaman atau tantangan bagi perkembangan asuransi syari’ah di Indonesia adalah

    1. Globalisasi, masuk asuransi lua negeri yang memiliki: kapital besar dan teknologi yang tinggi sehingga membuat preni asuransi yang lebih murah.

    2. Asuransi konvensional dan lembaga keuangan lainnya yang lebih efisien.

    3. Langkanya ketersediaan SDM yang ”qualified” dan memiliki semangat syari’ah.

    4. Citra lembaga keuangan syariah belum mapan di mata masyarakat, padahal ekspektasi masyarakat terhadap LKS sangat tinggi.

    5. Sarana investasi syari’ah yang ada sekarang belum mendukung secara optimal untuk peerkembangan asuransi syaria’ah.

    6. Belum ada UU dan PP yang secara khusus mengatur asuransi syari’ah.

    7. Budaya suap dan kolusi dalam asuransi kumpulan masih kental.

    8. Alokasi pengeluaran masyarakat untuk asuransi masih sangat terbatas, hal ini tampaknya berkaitan dengan masalah sosialisasi asuransi dan pengalaman berasuransi.

    c. Kekuatan

    Dalam upaya pengembangan operator asuransi syariah baru di Indonesia, yang dapat menjadi kekuatan positif adalah sebagai berikut:

    1. Tenaga kerja profesional/sumber daya manusia inti yang kompeten dan memiliki integritas moral dan ghirah Islam, yang berada dalam sebuah teamwork yang solid.

    2. Pemegang sahasm yang memiliki visi dan misi syari’ah yang jelas.

    3. Kelompok pemegang saham yang mampu mengusahakan ”captive market” awal.

    4. Kelompok pemegang saham diharapkan memiliki potensi ‘network’ yang bias diintegrasikan dengan system yang dimiliki ‘professional teamwork’.

    5. Kelompok pemegang saham diharapkan memiliki infrastruktur teknologi dan potensi tenaga ahli (misalnya: fund manager).

    6. Dalam aspek legal, sifat perjanjian yang memenuhi syarat syari’ah mampu memberi rasa aman kepada peserta asuransi, selain unsur duniawi semata.

    7. Adanya unsur dakwah.

    8. Produk asuransi bersifat trasparan (berkeadilan).

    d. Kelemahan (kendala)

    Namun demikian, sistem asuransi syari’ah dan ’core team’ asuransi syari’ah baru ini memiliki beberapa kelemahan yang masih dalam tahap peningkatan yaitu:

    1. SDM pendukung belum banyak memahami bisnis syari’ah.

    2. Dalam hal pemasaran, alternatif distribusi relatif masih terbatas dibanding pola konvensional.

    3. Kompleksitas dalam administrasi syari’ah (misalnya: perhitungan bagi hasil dan tingkat hasil investasi) memerlukan dukungan sistem yang andal.

    4. Permodalan yang terbatas akan mempengaruhi:

    a. Sistem/teknologi pendukung manajemen

    b. Strategi bisnis

    c. Ketersediaan infrastruktur (internal, eksternal, customer support, etc).

    5. Apabila pemegang saham kurang menghargai pentingnya investasi di bidang IT sebagai ”modeling tools” dan ”administration tools”.

    6. Pengalaman langsung atau penerapan model terhadap bisnis riil belum cukup (baru pada tahap teoritis).

    7. Lemahnya ”public relation” untuk mwngombinasikan keunggulan LKS.

    e. Strategi

    Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia yang andal dan betul-betul memahami secara mendalam tentang praktik asuransi syari’ah, baik itu berkenaan dengan operasional sebuah perusahaan asuransi ataupun pemahaman terhadap landasan hukum syariahnya bagi produk-produk yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan asuransi syaria’ah.

    Hal semacam ini akan tercapai jika dan hanya jika dipegang oleh seseorang yang ahli dalam hukum Islam (syari’ah) sekaligus ahli dalm bidang asuransi syariah. Ini dapat dilakukan leh Dewan Pengawas Syariah yang ada dalam lingkungan perusahaan asuransi syariah untuk lebih meningkatkan kualitas pemahaman terhadap operasional bisnis asuransi di samping ’modal’ yang telah ada, yaitu dalam bentuk pemahaman terhadap hukum Islam (syari’ah).

    Perlu adany transparasi antara peserta asuransi (nasabah) dan perusahaan asuransi sebagai lembaga pengelola dana. Transparansi tersebu dapat berwujud dengan penjelasan dari perusahaan kepada peserta asuransi tentang akad, produk, dan pola pengelolaan dana. Terkesan dalam masalah ini belum dilaksanakan secara maksimal oleh perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Sepatutnya, customer service dari perusahaan asuransi syariah memberikan penjelasan kepada calon nasabah yang ingin ikut serta dalam sebuah produk yang dikeluarkan oleh perusahaan. Sebaliknya, peserta (nasabah) dari perusahaan asuransi juga harus memberikan informasi yang benar tentang sesuatu yang dipertanggungkan.

    BAB III

    PENUTUP

    Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah at-ta’min, penanggung disebut mu’ammin, tertanggung disebut mu’amman lahu atau musta’min. At-ta’min diambil dari amana yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut[31].

    Ahli fikih kontemporer Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan asuransi berdasarkan pembagiannya. Ia membagi asuransi dalam dua bentuk, yaitu at-ta’min at-ta’awuni dan at-ta’min bi qist sabit. At-ta’min at-ta’awuni atau asuransi tolong-menolong adalah “kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang diantara mereka mendapat kemudaratan. At-ta’min bi qist sabit atau asuransi dengan pembagian tetap adalah “akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan, ia diberi ganti rugi[32].

    Sebagai pembeda antara praktik yang terjadi pada asuransi syariah dan asuransi konvensional dapat dilihat dari akad yang membentuk antara keduanya. Akad yang membentuk asuransi syariah secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: akad tabarru’ dan akad mudharabah. Akad tabarru’ adalah akad yang didasarkan atas ta’awun (tolong menolong) yang terwujud dalam pembayaran premi seorang peserta asuransi dengan motivasi awal untuk dimasukkan dalam rekening derma (tabarru’) dengan tujuan untuk saling membantu peserta asuransi yang lain jika terjadi musibah atau bencana. Sedang akad mudharabah adalah satu bentuk akad yang mempunyai nuanasa bisnis dan berorientasi untuk usaha mencari keuntungan (profit), dimana peserta asuransi berperan sebagai shahib al-mal (pemilik modal) yang menyetorkan uang (premi) kepada perusahaan asuransi sebagai mudharib (lembaga pengelola dana). Adapun akad yang dipakai dalam asuransi konvensional bercorakkan pertukaran (tabaddul) antara peserta asuransi dan perusahaan, dimana peserta asuransi melakukan polis yang dikeluarkan (dijual) oleh sebuah perusahaan asuransi. Implikasi yang terjadi dari akad yang dipakai oleh asurans konvensional adalah adanya perpindahan kepemilikan harta (uang) dari nasabah ke perusahaan asuransi[33].

    DAFTAR PUSTAKA

    Hasan Ali, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisa Historis, Teoritis dan Praktis, (Jakarta, Kencana, 2004)

    Wirdyaningsih, Karnaen Purwataatmadja, Gemala Dewi, Yeni Salma Barlinti. Bank Dan asuransi Islam DI Indonesia. (Jakarta. Kencana Prenada Setia. 2005)

    www.Takmin.org

    http://asuransisyariah.info/?page id=74

    M. Madjid, dkk. Investasi Syariah: Implementasi Konsep Pada Kenyataan Empiris.



    [1] Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisa Historis, Teoritis dan Praktis, (Jakarta, Kencana, 2004), h. 6-7.

    [2] Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisa Historis, Teoritis dan Praktis, (Jakarta, Kencana, 2004), h. 55.

    [3] Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisa Historis, Teoritis dan Praktis, (Jakarta, Kencana, 2004), h. 57.

    [4] Ibid, h. 59.

    [5]Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisa Historis, Teoritis dan Praktis, (Jakarta, Kencana, 2004), h. 61.

    [6] Wirdyaningsih, Karnaen Purwataatmadja, Gemala Dewi, Yeni Salma Barlinti. Bank Dan asuransi Islam DI Indonesia. (Jakarta. Kencana Prenada Setia. 2005). h. 177.

    [7] Ibid. Halm: 177

    [8] Ibid, h. 178.

    [9]Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisa Historis, Teoritis dan Praktis, (Jakarta, Kencana, 2004), h. 104.

    [10]Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisa Historis, Teoritis dan Praktis, (Jakarta, Kencana, 2004), h. 105-106.

    [11]Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisa Historis, Teoritis dan Praktis, (Jakarta, Kencana, 2004), h. 110-111.

    [12] Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisa Historis, Teoritis dan Praktis, (Jakarta, Kencana, 2004), h. 114-115.

    [13] Ibid,halm: 118-119

    [14] Ibid, halm: 120

    [15] Ibid, halm: 122

    [16] www.Takmin.org

    [17] Ibid.

    [18] Ibid.

    [19] Wirdyaningsih, Karnaen Purwataatmadja, Gemala Dewi, Yeni Salma Barlinti. Bank Dan asuransi Islam DI Indonesia. (Jakarta. Kencana Prenada Setia. 2005). h. 179.

    [20] Wirdyaningsih, Karnaen Purwataatmadja, Gemala Dewi, Yeni Salma Barlinti. Bank Dan asuransi Islam DI Indonesia. (Jakarta. Kencana Prenada Setia. 2005). h. 179.

    [21] Ibid, h. 180.

    [22] Ibid, h. 181.

    [23] www.Takmin.org

    [24]Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisa Historis, Teoritis dan Praktis, (Jakarta, Kencana, 2004), h. 186.

    [25]Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisa Historis, Teoritis dan Praktis, (Jakarta, Kencana, 2004), h. 170-171.

    [26] Wirdyaningsih, Karnaen Purwataatmadja, Gemala Dewi, Yeni Salma Barlinti. Bank Dan asuransi Islam DI Indonesia. (Jakarta. Kencana Prenada Setia. 2005). h. 211-212.

    [27]Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisa Historis, Teoritis dan Praktis, (Jakarta, Kencana, 2004), h. 154-156 dan 159.

    [28] Wirdyaningsih, Karnaen Purwataatmadja, Gemala Dewi, Yeni Salma Barlinti. Bank Dan asuransi Islam DI Indonesia. (Jakarta. Kencana Prenada Setia. 2005). h. 217-220.

    [30] Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisa Historis, Teoritis dan Praktis, (Jakarta, Kencana, 2004), h. 179-184.

    [31] Wirdyaningsih, Karnaen Purwataatmadja, Gemala Dewi, Yeni Salma Barlinti. Bank Dan asuransi Islam DI Indonesia. (Jakarta. Kencana Prenada Setia. 2005). h. 177.

    [32] Ibid.

    [33] Hasann Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisa Historis, Teoritis dan Praktis, (Jakarta, Kencana, 2004), h. 187.

  • Makalah LKS “Asuransi Syariah” FSH PS IVB

    Posted on April 7th, 2009 Dr. Hendra Kholid, MA No comments

    ASURANSI SYARIAH

    Makalah Ini Diajukan Untuk Mata Kuliah Lembaga Keuangan Syariah Non Bank

    Dosen pembimbing: DR.Hendra Kholid,M.Ag

    Oleh:

    Soraya

    Irwan Sofyan

    Azzah Nurlaila

    PS IV B

    PROGRAM STUDI MUAMALAT

    KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH

    FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

    UNIVERSITAS ISLAM SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

    2009 M/1430 H

    DAFTAR ISI

    HALAMAN JUDUL……………………………………………………………………………………….1

    DAFTAR ISI………………………………………………………………………………………………….2

    BAB I Pendahuluan………………………………………………………………………………3

    BAB II PEMBAHASAN

    Pengertian, Dasar Hukum, Sejarah Dan Tujuan Berdiri…………………….4

    Perbedaan Asuransi Syariah Dan Konvensional……………………………….6

    Berbagai Produk Dan Mekanisme Operasional…………………………………8

    Peraturan Hukum Terkait Dengan Asuransi…………………………………….16

    Perkembangan Dan Pertumbuhan Asuransi Syariah Di Indonesia………18

    Dampak Perkembangan Asuransi Terhadap Perekonomian umat……….20

    Prospek, Kendala Dan Strategi Pengembangannya……………………………21

    BAB III PENUTUP……………………………………………………………………………………23

    DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………………………………………24

    BAB I

    PENDAHULUAN

    Konsep agama Islam terdapat suatu terminologi yang membedakan hubungan manusia dengan Tuhan (hablum minallah) dan hubungan manusia dengan sesamanya (hablum minannas). Bentuk perwujudan hubungan antara manusia dengan Tuhan tertuang dalam bentuk ibadah. Sedangkan bentuk hubungan manusia dengan sesamanya terwujud dalam bentuk muamalah, termasuk didalamnya usaha perasuransian dapat digolongkan dalam bentuk hukum-hukum muamalah.

    Pengertian asuransi dalam konteks perusahaan asuransi menurut syariah atau asuransi Islam secara umum sebenarnya tidak jauh berbeda dengan asuransi konvensional. Diantara keduanya, baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah mempunyai persamaan yaitu perusahaan asuransi berfungsi sebagai fasilitator hubungan struktural antara penyetor premi (tertanggung) dengan peserta penerima pembayaran klaim (tertanggung). Secara umum asuransi Islam atau sering diistilahkan dengan takaful dapat digambarkan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dengan mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunah.1 Istilah takaful dalam bahasa Arab adalah Takaful. Kata takaful tidak dijumpai dalam Al-Quran, namun demikian ada sejumlah kata yang seakar dengan kata takaful, seperti misalnya dalam QS. Thaha (20): ”… hal adullukum ’ala man yakfuluhu…”. Yang artinya ”… bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya?…”2. Takaful dalam pengertian muamalah berarti mengandung risiko diantara sesama manusia sehingga diantara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas risiko masing-masing. Dengan demikian, gagasan mengenai asuransi takaful berkaitan dengan unsur saling menanggung risiko diantara para peserta asuransi, dimana peserta yang satu menjadi penanggung peserta yang lainnya.3

    BAB II

    PEMBAHASAN

    1. PENGERTIAN, DASAR HUKUM, SEJARAH DAN TUJUAN BERDIRI

    Secara umum, pengertian asuransi dapat dilihat pada pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah “suatu perjanjian yang dengan perjanjian tersebut penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu”.4

    Dalam pengertian tersebut bisa dipahami bahwa dalam asuransi terdapat empat unsur yang harus ada. Pertama, perjanjian yang mendasari terbentuknya perikatan antara dua pihak yang sekaligus terjadinya hubungan muamalah. Kedua, premi berupa sejumlah uang yang sanggup dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung. Ketiga, adanya ganti rugi dari penanggung kepada tertanggung jika terjadi klaim atau masa perjanjian selesai. Keempat, adanya suatu peristiwa yang tidak tertentu,yaitu suatu resiko yang mungkin akan datang atau tidak ada resiko.

    Menurut Fuad Mohd Fachruddin, asuransi itu pada hakikatnya adalah perjanjian peruntungan.5 Peruntungan yang dimaksud disini bahwa peristiwa yang akan terjadi itu belum menentu dan belum diketahui secara pasti, baik oleh perusahaan asuransi maupun oleh peserta asuransi itu sendiri. Jika peristiwa itu telah diketahui sebelumnya atau setidaknya direncanakan, khususnya oleh peserta, maka bagi perusahaan asuransi sebagai asurator tidak berkewajiban untuk menunaikan kewajibannya.

    Asuransi yaitu suatu usaha yang berdasarkan prinsip tolong menolong dan saling melindungi diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset/ tabarru’ melalui akad sesuai dengan prinsip syariah. Asuransi disebut pula takaful, ta’min, atau tadhamun.

    Adapun dalil yang menjadi landasan hukum asuransi syariah adalah:

    1. QS al-Hasyr [59]: 18:

    Artinya:

    Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

    1. QS al Maidah [5]: 2:

    Artinya:

    “… Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. “

    1. Hadis Riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah:

    Artinya:

    Orang yang melepaskan seorang Muslim dari kesulitan-nya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-hamba-Nya selama dia (suka) menolong saudaranya.”

    Asuransi syariah terlahir karena adanya keraguan umat Islam terhadap kehalalan asuransi konvensional yang selama ini bergulir atas unsur ketidakjelasan (gharar), jahalah (ketidaktahuan), judi (maysir), dan bunga (riba). Unsur gharar terletak pada ketidakpastian tentang hak pemegang polis dan sumber dana yang dipakai untuk menutup klaim. Unsur maysir terlihat ketika satu pihak membayar sedikit harta untuk berharap mendapat harta lebih banyak, dengan cara untung-untungan/ tanpa pekerjaan. Unsur riba terlihat pada perolehan pendapatan dari membungakan uang, contohnya ketika seseorang yang memberi polis asuransi membayar sejumlah kecil premi dengan harapan dapat uang lebih banyak dimasa datang. Pada hakikatnya transaksi semacam ini adalah tukar menukar uang dengan adanya tambahan dari uang yang dibayarkan, ini jelas mengandung riba. Dengan adanya keraguan tersebut, maka sebagian umat Islam memandang bahwa transaksi dalam Asuransi Konvensional tidak sesuai dengan syara’ dan termasuk transaksi yang diharamkan.

    Pernyataan serupa yang dikumandangkan di Malaysia. Jawatan Kuasa Fatwa Malaysia tanggal 15 Juni 1972 mengeluarkan keputusan yang menetapkan bahwa praktek asuransi jiwa di Malaysia hukumnya menurut Islam adalah haram. Selain itu, Jawatan Kuasa Kecil Malaysia dalam kertas kerjanya yang berjudul “Ke Arah Insurans secara Islami di Malaysia” menyatakan bahwa asuransi masa kini mengikuti cara pengelolaan Barat dan sebagian operasinya tidak sesuai dengan syariat.6

    Atas landasan itulah, maka telah dirumuskan untuk pembentukan asuransi yang terhindar dari unsur yang diharamkan itu. Berdasarkan hasil analisa ternyata telah ditemukan bahwa dalam islam terdapat substansi perasuransian. Asuransi yang temuat dalam hukum Islam itu ternyata menghindarkan prinsip operasional asuransi dari unsur gharar, riba dan maysir. Pada decade 70-an di beberapa Negara Islam atau Negara-negara yang mayoritas penduduknya agama Islam telah bermunculan asuransi berdasarkan nilai-nilai Islam. Pada tahun 1979 berdiri Islamic Insurance Co. Ltd. Di Sudan dan Islamic Insurance Co. Ltd. di Arab Saudi. Pada tahun 1983 berdiri pula Dar al-maal al-Islami di Genewa dan Takaful Islam di Luxemburg, Takaful Islam Bahamas di Bahamas, dan al-Takaful al-Islami di Bahrain.7Munculnya asuransi syariah pertama kali di Indonesia tidak lepas dari nama asuransi takaful yang dibentuk oleh holding company PT Syarikat Takaful Indonesia (STI) pada tahun 1994. Pembentukan awal takaful disponsori oleh yayasan Abdi Bangsa, Bank Mamalat Indonesia dan Asuransi Jiwa Tugu Mandiri. Saat itu para wakil dari 3 lembaga ini membentuk tim pembentukan asuransi takaful Indonesia/TEPATI, yang dipimpin oleh Direktur utama PT STI, Rahmat Saleh. Sebagian langkah awal 5 orang anggota TEPATI melakukan studi banding ke Malaysia pada September 1993. Malaysia memang merupakan Negara ASEAN pertama yang menerapkan asuransi berdasarkan prinsip syariah sejak tahun 1985. Di Negara ini asuransi dikelola oleh Syarikat Takaful Malaysia. Pada berikutnya STI mendirikan PT asuransi Takaful umum dan PT asuransi Takaful Keluarga. Secara resmi, PT Asuransi Takaful Keluarga didirikan pada 2 Juni 1985. Setelah asuransi takaful umum dibuka, selanjutnya sejumlah lembaga ikut mendirikan asuransi syariah Mubarakah, asuransi syariah Asih Great Eastern, MAA Life Insurance, Asuransi Bringin Jiwa Sejahtera.

    Tujuan berdirinya Lembaga asuransi syariah ini adalah saling tolong menolong untuk menghadapi mara bahaya dan musibah yang terkadang menimpa sebagian orang dengan cara menggantinya dari uang yang telah dikumpulkan dari hasil premi, bukan untuk mencari keuntungan atau menjadikan lahan untuk mencari penghasilan. Itu karena prinsip- prinsip dasar syariat yang toleran mengajak kepada setiap sesuatu yang berakibat keeratan jalinan sesama manusia dan kepada sesuatu yang meringankan bencana mereka. Islam juga mengarah kepada berdirinya sebuah masyarakat yang tegak diatas azas saling membantu dan saling menopang, karena setiap muslim kepada muslim lainnya bagai bangunan yang saling menguatkan sebagian kepada sebagian yang lain.

    1. PERBEDAAN ASURANSI SYARIAH DAN KONVENSIONAL

    Sebagai sebuah asuransi yang digali dari prinsip- prinsip islam, maka asuransi takaful memiliki karakteristik tertentu. Diantaranya:

    1. Akad yang dilakukan adalah akad al-takafuli. Jadi tujuan utama asuransi syariah bukanlah untuk mencari keuntungan yang sebanyak – banyaknya melainkan untuk memupuk rasa saling tolong menolong. Prinsip ini terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 2, yang artinya:”Dan tolong menolonglah dalam kebajikan dan ketakwaan dan jangan tolong menolonglah dalam dosa dan permusuhan.” Kejelasan kontrak/akad menentukan sah tidaknya secara syariah. Pada karakteristik yang pertama ini mengandung arti bahwa akad yang digunakan didalam pelaksanaan asuransi bukan akad tabaduli’ (saling mengganti atau saling menukar), sebagaimana yang dibuat dalam asuransi konvensional. Dalam akad tabaduli yang digunakan asuransi konvensional terjadi penukaran antara pembayaran premi yang disetorkan peserta asuransi dengan pembayaran klaim yang diserahkan perusahaan asuransi. Salah satu syarat sah akad tabaduli adalah adanya kejelasan tentang berapa yang akan dibayarkan dan berapa yang akan diterima. Ketidakjelasan persoalan besarnya premi yang harus dibayarkan karena tergantung terhadap usia peserta yang mana hanya Allah yang tahu kapan kita meninggal. Inilah yang mengakibatkan asuransi konvensional mengandung apa yang disebut gharar.

    2. Adanya tabungan tabarru’ (derma). Dalam asuransi takaful, khususnya dalam asuransi takaful keluarga, sejak awal peserta diberitahu bahwa tabungan (premi) yang disetornya akan disisihkan sebagian untuk tabungan tabarru’. Tabungan yang akan disetor peserta akan dipilah menjadi dua, yaitu tabungan peserta dan tabungan derma. Tabungan peserta adalah tabungan yang diberikan kembali kepada nasabah disaat masa kontrak habis/ tertimpa musibah atau mengundurkan diri. Sedangkan tabungan tabarru’ tidak akan kembali lagi kepada nasabah apabila yang bersangkutan mengundurkan diri/masa kontak berakhir. Secara syar’I, adanya tabungan tabarru’ sesungguhnya merupakan realisasi prinsip ta’awun dalam asuransi takaful.8 Hal ini tentunya berbeda dengan asuransi konvensional. Dalam asuransi konvensional tidak dikenal tabungan tabarru’ melainkan semua premi yang disetor peserta disatukan menjadi satu dalam modal milik perusahaan. Pembayaran klaim yang diberikan dalam asuransi konvensional bukan diambil dari tabungan tabarru’ melainkan diambil dari uang yang telah dimiliki perusahaan asuransi.

    3. Dalam asuransi syariah tanggung jawab perusahaan bukanlah sebagai penanggung resiko, jadi perusahaan hanyalah sebagai pihak yang diberi amanah untuk mengelola dana itu karena pijakannya adalah risk sharing. Apabila ada klaim maka penanggungnya adalah seluruh nasabah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, tanggung jawab perusahaan adalah sebagai penanggung resiko karena pijakannya adalah risk transfer. Apabila ada klaim maka penanggungnya adalah perusahaan.

    4. Asuransi takaful diterapkan prinsip bagi hasil (mudharabah). Prinsip ini dilakukan pada saat penyerahan premi oleh nasabah kepada perusahaan asuransi. Premi yang disetor peserta oleh pihak perusahaan asuransi disatukan dalam kumpulan dana peserta yang kemudian diinvestasikan kepada investor dengan prinsip bagi hasil. Keuntungan yang diperoleh perusahaan dari investasinya kemudian dibagi lagi dengan peserta pada saat tertimpa musibah, mengundurkan diri atau masa kontrak habis. Ciri ini menandai bahwa asuransi syariah merupakan solusi dari prinsip bunga yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional dalam menginvestasikan dana yang diterimanya yaitu bila untung perusahaan akan dapat bagian yang besar tetapi jika rugi perusahaan hancur karena wajib membayar bunga kepada nasabah.

    5. Pada asuransi syariah adanya DPS yang mengawasi seluruh operasional baik manajemen perusahaan, produk, maupun kebijakan investasi. Dan perusahaan hanya sebagai pengelola / pemegang amanah dari nasabah. Sedangkan dalam konvensional tidak ada pengawasan penggunaan dana nasabah karena dana premi milik perusahaan.

    Tabel perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional

    No

    Asuransi Syariah

    Asuransi Konvensional

    1.

    Akad takaful (tolong-menolong)

    Akad tabadul (jual beli) tetapi salah satu syarat tidak terpenuhi

    2.

    Ada DPS yang mengawasi mekanisme operasionalnya

    Tidak terdapat DPS

    3.

    Investasi berdasarkan bagi hasil (mudharabah)

    Memakai bunga sebagai landasan perhitungan investasinya

    4.

    Kepemilikan dana merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya.

    Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan. Sehingga, perusahaan bebas menentukan alokasi investasinya.

    5.

    Dalam mekanismenya, tidak mengenal dana hangus seperti yang terdapat pada asuransi konvensional. Jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa reversing period, maka dana yang dimasukan dapat diambil kembali, kecuali sebagian dana kecil yang telah diniatkan untuk tabarru

    Dana hangus jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri.

    6.

    Pembayaran klaim diambil dari rekening Tabarru (dana kebajikan) seluruh peserta antara peserta .

    pembayaran klaim diambilkan dari rekening dana perusahaan.

    Dari uraian diatas tampak jelas bahwa asuransi takaful memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan asuransi konvensional. Karakter – karakter tersebut harus tetap melekat pada asuransi syariah sebab jika salah satu ciri tersebut hilang maka akan menghilangkan identitas dari asuransi syariah itu sendiri.

    1. Produk Asuransi Syariah dan mekanisme operasionalnya

    Dalam asuransi syariah, terdapat dua jenis produk diantaranya:

    Takaful Umum

    Bentuk asuransi takaful yang memberikan layanan dan bantuan menyangkut asuransi di bidang kerugian seperti perlindungan dari kebakaran, pengangkutan, niaga, dan kendaraan bermotor, dengan harapan bisa tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan perlindungan asuransi yang sesuai Muamalah Syariah Islam. Yang termasuk dalam produk takaful umum antara lain:

    1. Takaful Baituna

    Bentuk asuransi yang memberikan perlindungan rumah dari risiko kebakaran.

    Obyek Asuransi

    • Rumah Tinggal/Apartemen

    • Rumah Tinggal Kantor (Rukan)

    • Rumah Tinggal Toko (Ruko)

    Total Manfaat Takaful

    Total harga obyek asuransi yang meliputi harga bangungan, perabot, stok dan lain-lain.

    Manfaat Utama

    Takaful Baituna memberikan ganti rugi terhadap risiko-risiko yang dijamin dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI) meliputi:

    • Kebakaran

    • Petir

    • Ledakan

    • Kejatuhan Pesawat Terbang

    • Asap

    Manfaat Tambahan Pilihan

    • Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, Tsunami

    • Banjir, Angin Topan, Badai, dan Kerusakan akibat air

    • Terorisme, Sabotase

    1. Takaful Surgaina

    Produk Takaful yang memberikan perlindungan terhadap kerugian finansial dan santunan akibat kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia, menderita cacat badan/biaya pemakaman peserta.

    Lingkup Jaminan

    • Meninggal dunia karena kecelakaan (sesuai paket pilihan).

    • Santunan cacat tetap maksimum sebesar 100% jaminan meninggal dunia karena kecelakaan.

    • Bantuan uang duka untuk meninggal dunia bukan karena kecelakaan.

    • Cash plan untuk rawat inap karena kecelakaan sesuai tabel maksimum 90 hari rawat inap

    1. Takaful Abror

    Produk Takaful yang menggantikan kerugian atas kendaraan bermotor yang disebabkan musibah kecelakaan, pencurian serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.

    Kendaraan Bermotor yang diperkenankan:

    • Penggunaan KBM : Pribadi/Dinas

    • Jenis KBM : Sedan, Jip, Station Wagon dan Minibus

    • Usia kendaraan : 0 – 7 tahun

    Prosedur Umum Klaim Kendaraan Bermotor

    • Melaporkan klaim paling lambat 3 x 24 jam (hari kerja) sejak kejadian.

    • Pelaporan dapat secara lisan, via telepon atau via surat, ditujukan pada bagian klaim PT Asuransi Takaful Umum terdekat.

    • Membawa dokumen klaim berupa copy bukti pelunasan premi, copy SIM pengemudi, copy STNK, serta copy Polis Asuransi Kendaraan Bermotor.

    • Untuk kasus yang melibatkan pihak ketiga (TPL) dan kasus pencurian sebagian atau partial loss, harus dilengkapi Ash Laporan Polisi setempat.

    • Dalam kondisi darurat dan kejadian di luar jam kerja, dapat menghubungi Bengkel Rekanan terdekat.

    1. Takaful Rekayasa

    Program Takaful yang mengganti kerugian atas kehilangan atau kerusakan dalam sebuah proyek rekayasa (konstruksi dan/ atau pemasangan), peralatan dan mesin akibat kejadian yang tiba-tiba dan tidak terduga sehingga menyebabkan kerugian kepada Peserta (prinsipal, kontraktor atau pemilik peralatan).

    • Takaful Contractor All Risks

    Program Takaful yang mengganti kerugian atas kehilangan atau kerusakan pekerjaan, konstruksi, peralatan dan atau konstruksi mesin serta tuntutan dari pihak ketiga yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan proyek sipil tersebut.

    • Takaful Erection All Risks

    Program Takaful yang mengganti kerugian atas kehilangan atau kerusakan pekerjaan, konstruksi, peralatan dan atau konstruksi mesin serta tuntutan dari pihak ketiga yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan proyek pemasangan tersebut.

    • Takaful Mesin

    Program Takaful yang mengganti kerugian atas kerusakan bangunan pabrik, mesin, peralatan mesin dan perlengkapannya dalam suatu wilayah operasi akibat risiko yang timbul secara kebetulan, tidak terduga, tiba-tiba seperti ketidaksempurnaan dalam pencetakan dan material, kesalahan desain, kesalahan di workshop atau dalam pemasangan, cacat dalam pengerjaan, ceroboh, kurang/ tidak trampil, kekurangan air dalam boiler, ledakan secara fisik, robek secara terpisah karena gaya sentrifugal, arus pendek, badai atau sebab lain yang tidak dikecualikan dalam polis.

    • Takaful Electronic Equipment

    Program Takaful yang mengganti kerugian atas kerusakan, kehilangan, atau kehancuran materi dari sistem listrik atau peralatan elektronik akibat risiko yang timbul secara kebetulan, tidak terduga dan tiba-tiba seperti kebakaran, kebongkaran, asap, petir, arus pendek, kerusakan air dan oleh sebab lain yang tidak dikecualikan dalam polis serta media data dan penambahan biaya yang timbul akibat kerusakan materi untuk menghindari terhentinya bisnis.

    1. Takaful Aneka

    Program Takaful yang menggantikan kerugian atas berbagai macam resiko

    Takaful Kecelakaan Diri (Takaful Personal Accident):

    Asuransi yang memberikan uang santunan dan biaya perawatan terhadap peserta yang mengalami kecelakaan.

    Takaful Penyimpanan/ Pengangkutan Uang:

    Asuransi yang memberikan perlindungan terhadap resiko-risiko yang dapat menyebabkan kehilangan/kerugian uang dalam brankas (safe box) atau selama pengangkutan.

    Takaful All Risk:

    Asuransi yang memberikan perlindungan terhadap resiko-resiko yang dapat menyebabkan kehilangan/kerugian peralatan perkantoran seperti furniture, komputer, lap top dll.

    Takaful Kebongkaran:

    Asuransi yang memberikan perlindungan terhadap resiko kebongkaran yang menyebabkan kehilangan/ kerugian harta benda dalam lokasi tertentu.

    Takaful Alat Berat (Takaful Heavy Equipment):

    Asuransi yang memberikan perlindungan terhadap resiko-resiko yang dapat menyebabkan kehilangan/ kerugian alat berat yang sedang dipergunakan seperti Traktor, Buldozer, Crane dll

    Takaful Tanggung Gugat Pihak ke III (Takaful Liability ):

    Asuransi yang memberikan perlindungan kepada peserta terhadap tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga yang timbul sebagai kesalahan/kelalaian aktivitas peserta yang menyebabkan pihak ketiga mengalami kerugian harta benda ( Property Damage ) maupun kecelakaan diri ( Bodily Injury ).

    1. Takaful Kebakaran

    Program Takaful yang mengganti kerugian atas kerusakan atau kehilangan bangunan.

    Risiko Tambahan

    • Kerusakan akibat kerusuhan, pemogokan dan perbuatan jahat

    • Huru-hara

    • Tertabrak kendaraan

    • Angin topan, badai, banjir dan kerusakan karena air

    • Biaya pembersihan

    • Tanah longsor

    • Risiko tambahan lainnya (seperti gempa bumi, teroris dan sabotase disediakan dengan ketentuan polis sendiri.

    1. Takaful Pengangkutan dan Rangka Kapal

    Program Takaful yang mengganti kerugian pada barang atau alat pengangkutan selama dalam pengangkutan.

    Takaful Pengangkutan

    Program Takaful yang mengganti kerugian, kerusakan atau kehilangan obyek asuransi selama dalam pengangkutan dari tempat asal sampai ke tempat tujuan. Risiko-risiko yang dapat dijamin dalam Takaful Pengangkutan seperti: kebakaran, peledakan, kapal atau alat angkut kandas, terdampar, tergelincir, atau terbalik dan lain-lain sebagaimana yang diatur dalam polis Takaful Pengangkutan. Takaful Pengangkutan memberikan bermacam-macam program sesuai dengan jenis pengangkutan:

    • Takaful Pengangkutan Laut

    • Takaful Pengangkutan Darat

    • Takaful Pengangkutan Udara

    • Takaful Pengangkutan Antar Pulau

    Takaful Rangka Kapal

    Program Takaful yang mengganti kerugian atas risiko kehilangan atau kerusakan: rangka kapal dan atau mesinnya, freight (uang tambahan), disbursement selama dalam pengoperasian kapal tersebut.

    1. Takaful Kendaraan Bermotor

    Program Takaful yang mengganti kerugian baik kehilangan atau kerusakan secara menyeluruh dan tuntutan pihak ketiga atas setiap kendaraan bermotor yang terdaftar akibat risiko-risiko seperti tabrakan, tubrukan, terbalik, tergelincir dari jalan, kecelakaan baik yang dibebakan oleh kesalahan material atau konstruksi perbuatan orang jahat, pencurian, kebakaran dan sebab lainnya yang diatur sebagaimana dalam Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia. Jenis kendaraan bermotor yang dapat diasuransikan:

    • Kendaraan Bermotor Pengangkutan Penumpang (Sedan, Jeep, Landrover, Station Wagon, dan sejenisnya)

    • Kendaraan Pengangkut Barang

    • Bus Umum

    • Sepeda Motor

    1. Takaful Surety Bond

    Program Takaful yang mengganti kerugian pelaksanaan proyek kontraktor

    TAKAFUL KELUARGA

    Layanan Individual

    Sarana berinvestasi sekaligus berasuransi sesuai Syariah.

    Pilihan Investasi:

    Takaful Dana Istiqomah

    Pada pilihan ini seluruh dana akan ditempatkan pada instrumen investasi berpendapatan tetap.

    Takaful Dana Mizan

    Menawarkan cara berinvestasi dengan hasil yang optimal dan risiko yang moderat. Pada pilihan ini sebagian dana akan ditempatkan pada instrumen investasi berpendapatan tetap dan sebagian lainnya pada saham.

    • Takaful kecelakaan diri

    Program Takaful yang memberikan santunan kepada peserta atau ahli warisnya bila peserta meninggal dunia, cacat, atau mengeluarkan biaya perawatan akibat kecelakaan

    Tabel Santunan Cacat Tetap

    1

    Lengan kanan mulai dari sendi bahu

    75%

    Lengan kiri mulai dari sendi bahu

    65%

    2

    Lengan kanan mulai dari atas sendi siku ke bawah

    65%

    Lengan kiri mulai dari atas sendi siku ke bawah

    55%

    3

    Tangan kanan mulai dari pergelangan tangan ke bawah

    60%

    Tangan kiri mulai dari atasnya pergelangan tangan ke bawah

    50%

    4

    Satu kaki mulai dari pangkal paha atau dari pergelangan kaki

    50%

    5

    Ibu jari tangan kanan

    25%

    Ibu jari tangan kiri

    20%

    6

    Jari telunjuk tangan kanan

    15%

    Jari telunjuk tangan kiri

    12%

    7

    Jari kelingking tangan kanan

    9%

    Jari kelingking tangan kiri

    7%

    8

    Jari tengah atau jari manis tangan kanan

    11%

    Jari tengah atau jari manis tangan kiri

    9%

    9

    Satu jari kaki

    5%

    10

    Satu jari kaki lainnya

    3%

    11

    Kedua belah mata

    100%

    12

    Sebelah mata

    30%

    13

    Pendengaran pada kedua belah telinga

    50%

    Pendengaran pada sebelah telinga

    20%

    14

    Hilangnya akal budi

    100%

    Sumber takaful Indonesia

    • Fulnadi

    Program Takaful yang menyediakan dana pendidikan untuk putra-putri sampai sarjana.

    • Takafulink alia

    Bentuk takaful dengan jenis investasi campuran bagi yang menginginkan hasil investasi optimal dengan jenis investasi campuran melalui sistem pengelolaan syariah.

    • Takafulink ukhuwah

    Bentuk takaful dengan premi terjangkau sekaligus menolong Ummah.

    Layanan Group/Kumpulan

    Takaful ordinary:

    • Takaful al-khairat

    Program Takaful Al-Khairat adalah suatu bentuk perlindungan kumpulan yang diperuntukkan kepada ahliwarisnya apabila yang bersangkutan ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian.

    Manfaat

    • Bila Peserta ditakdirkan meninggal masa perjanjian, maka ahliwarisnya akan mendapatkan dana santunan meninggal dari Asuransi Takaful Keluarga sesuai dengan jumlah yang direncanakan Peserta.

    • Bila Peserta hidup sampai perjanjian berakhir, maka Peserta akan mendapatkan bagian keuntungan atas Rekening Khusus/Tabarru’

    Ketentuan

    • Usia masuk maksimal 60 tahun

    • Usia masuk + Masa Perjanjian maksimal 65 tahun

    • Jumlah Peserta minimal 25 orang

    • Manfaat Takaful dapat disesuaikan dengan permintaan.

    • Minimal premi untuk tiap kumpulan Rp 500.000,-

    • Takaful kecelakaan diri

    Program Takaful Kecelakaan Diri Kumpulan adalah suatu bentuk perlindungan kumpulan yang ditujukan untuk perusahaan, organisasi atau perkumpulan yang bermaksud menyediakan santunan kepada karyawan/anggota apabila mengalami musibah karena kecelakaan dalam masa perjanjian.

    • Takaful kecelakaan siswa

    Program Takaful Kecelakaan Siswa adalah suatu bentuk perlindungan kumpulan yang ditujukan kepada Sekolah/Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Non Formal yang bermaksud menyediakan santunan kepada siswa/mahasiswa atau pesertanya apabila mengalami musibah karena kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap total maupun sebagian atau meninggal.

    Manfaat

    • Bila Peserta mengalami musibah kecelakaan dalam masa perjanjian yang mengakibatkan peserta cacat tetap total atau sebagian maka kepada peserta akan diberikan manfaat takaful sesuai dengan persentasi yang sudah ditentukan.

    • Bila Peserta ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian karena suatu kecelakaan, maka kepada ahliwarisnya akan dibayarkan dana santunan meninggal sebesar Manfaat Takaful yang direncanakan.

    • Bila semua peserta hidup sampai perjanjian berakhir, maka Peserta akan mendapatkan bagian keuntungan atas Rekening Khusus/Tabarru.

    Ketentuan

    • Jumlah Peserta minimal 25 orang

    • Manfaat Takaful dapat disesuaikan dengan permintaan.

    • Minimal premi untuk tiap kumpulan Rp 250.000,-

    • Biaya Pengelolaan 30% dari Premi.

    • Takaful wisata dan perjalanan

    Program Takaful Wisata & Perjalanan adalah program yang diperuntukkan bagi Biro Perjalanan dan Wisata/Travel yang berkeinginan memberikan perlindungan kepada pesertanya apabila mengalami musibah karena kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap total, sebagian atau meninggal selama wisata maupun perjalanan dalam dan luar negeri.

    Manfaat

    • Bila Peserta mengalami musibah kecelakaan selama wisata maupun perjalanan yang mengakibatkan peserta :

    luka dan memerlukan perawatan dokter/rumah sakit, maka biaya perawatan tersebut akan diganti oleh Asuransi Takaful yang besarnya sudah ditentukan sebelumnya.

    mengalami cacat tetap total atau sebagian, maka kepada peserta akan diberikan manfaat takaful sesuai dengan presentasi yang sudah ditentukan.

    ditakdirkan meninggal, maka kepada ahliwarisnya akan diberikan santunan meninggal sebesar Manfaat Takaful yang direncanakan.

    • Bila semua peserta dari kumpulan tersebut tidak ada yang klaim (tidak mengalami kecelakaan yang menyebabkan pengajuan biaya perawatan untuk yang mengambil perawatan, cacat tetap total, sebagian atau meninggal) sampai perjanjian berakhir, maka peserta akan mendapatkan bagian keuntungan atas rekening khusus/tabarru’ yang ditentukan oleh Asuransi Takaful Keluarga, jika ada.

    Takaful Banka Assurance:

    Takaful Pembiayaan

    Program Takaful Pembiayaan adalah suatu bentuk perlindungan asuransi yang memberikan Manfaat Takaful yaitu berupa jaminan pelunasan hutang apabila yang bersangkutan ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian.

    Manfaat

    • Bila Peserta ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian, maka sisa pinjaman yang belum dibayar menjadi kewajiban lembaga asuransi.

    • Bila Peserta hidup sampai perjanjian berakhir, maka Peserta akan mendapatkan bagian keuntungan atas Rekening Khusus/Tabarru’

    Takaful Kesehatan:

    • Fulmedicare

    Adalah Program Asuransi Kesehatan yang memberikan manfaat pelayanan kesehatan bagi peserta yang mengalami sakit karena resiko penyakit atau kecelakaan.

    Keistimewaan FulMedicare

    • Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit Rekanan (Profider)

    • Penyakit yang sudah ada dijamin

    • Bagi hasil di akhir periode kepesertaan

    • Memberikan perlindungan selama 24 jam sehari

    Syarat Kepesertaan

    • Karyawan tetap dan atau beserta keluarganya (Istri/ Suami dan Anak Karyawan)

    • Pada saat didaftarkan calon peserta berusia minimal 15 hari dan maksimal 55 tahun

    • Pada saat didaftarkan tidak sedang menjalani rawat inap di rumah sakit manapun

    • Takaful family care

    Program Takaful Kesehatan Kumpulan untuk karyawan beserta keluarga.

    Manfaat Takaful

    • Dana Tunai Harian
      Pemberian Dana Tunai Harian selama Peserta menjalani rawat inap di rumah sakit. Karena sakit atau kecelakaan

    • Santunan Kematian
      Pemberian santunan bila Peserta meninggal karena sakit atau kecelakaan

    • Santunan Cacat Tetap Total
      Pemberian santunan bila Peserta mengalami Cacat Tetap Total karena sakit atau kecelakaan sehingga tidak dapat melaksanakan pekerjaan, memegang jabatan atau profesi apapun untuk memperoleh penghasilan

    Tabel Manfaat & Premi Takaful Family Care (Rupiah)

    Manfaat Takaful Per Tahun

    FC-100

    FC-200

    FC-300

    FC-400

    FC-500

    Santunan Dana Tunai Harian

    Bila dirawat di ruang non ICU (Maksimal 360 hari)

    100.000

    200.000

    300.000

    400.000

    500.000

    Bila dirawat di ruang ICU (Maksimal 15 hari)

    200.000

    400.000

    600.000

    800.000

    1.000.000

    Santunan Kematian karena sakit

    5.000.000

    10..000.000

    15..000.000

    20..000.000

    25..000.000

    Santunan Kematian karena kecelakaan

    10..000.000

    20..000.000

    30..000.000

    40..000.000

    50..000.000

    Santunan Cacat Tetap Total

    5.000.000

    10.000.000

    15.000.000

    20.000.000

    25.000.000

    Premi Tahunan Per Orang

    FC-100

    FC-200

    FC-300

    FC-400

    FC-500

    Dewasa (usia maksimal saat masuk 55 tahun)

    175.000

    345.000

    515.000

    685.000

    855.000

    Anak (usia saat masuk 12 bulan s.d. 17 tahun)

    90.000

    175.000

    260.000

    345.000

    430.000

    Sumber takaful Indonesia.com

    Takaful Co-Branding

    • Takaful safari

    Bentuk takaful yang memberikan perlindungan di perjalanan.

    • Fulprotek

    Kartu investasi berasuransi yang dikelola secara murni syariah dengan bagi hasil menguntungkan.

    Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syariah

    Dalam pengelolaan dana Takaful Keluarga setiap Premi takaful yang dibayar dimasukkan ke dalam dua rekening, yaitu rekening derma/tabarru’. Rekening tabungan adalah rekening tabungan peserta dan rekening tabarru’ adalah kumpulan dana yang akan digunakan untuk membayar klaim kepada ahli waris, jika peserta meninggal dunia sebelum pertanggungan berakhir. Penyisihan premi yang disetor peserta kepada Rekening Derma prosentasenya ditentukan sesuai dengan kelompok peserta Asuransi Takaful dan jangka waktu pertanggungan.

    Dalam asuransi takaful umum seluruh premi yang dibayar peserta dimasukkan ke dalam rekening “derma”, yaitu rekening yang digunakan untuk membayar klaim kepada peserta. Besarnya nominal premi yang disetor bergantung kepada jenis takaful yang dipilih. Kemudian uang angsuran premi takaful yang disetor itu akan dimasukkan ke dalam “kumpulan Dana Peserta” untuk diinvestasikan pada proyek-proyek atau pembiayaan-pembiayaan yang sesuai dengan syariah. Keuntungan yang diperoleh dari investasi itu akan dimasukkan kembali ke dalam Kumpulan Dana Peserta.

    Pembayaran premi oleh peserta dapat dilakukan secara bulanan, kwartalan, setengah tahunan, atau tahunan. Sedangkan besarnya nominal premi yang disetor peserta disesuaikan dengan kemampuannya, tetapi tidak boleh kurang dari jumlah minimal yang ditetapkan oleh perusahaan Asuransi Takaful. Semua angsuran premi itu kemudian dimasukkan ke dalam “Kumpulan Dana Peserta” untuk diinvestasikan ke dalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan berdasarkan syara’. Keuntungan yang diperoleh dari investasi itu sebagian akan dimasukkan kedalam rekening Tabungan dan sebagian lagi ke dalam Rekening Derma secara proporsional.

    1. PERATURAN HUKUM TERKAIT DENGAN ASURANSI

    Dari segi hukum positif, hingga saat ini asuransi syariah masih mendasarkan legalitasnya pada UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang sebenarnya kurang mengakomodasi asuransi syariah di Indonesia karena tidak mengatur mengenai keberadaan asuransi berdasarkan prinsip syariah. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah masih menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001 karena regulasi yang ada tidak dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan asuransi syariah. Fatwa dari DSN tidak mempunyai kekuatan hukum dalam hukum nasional karena tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia. Agar ketentuan dalam Fatwa DSN tersebut memiliki kekuatan hukum, maka perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pedoman asuransi syariah.

    Adapun peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan asuransi syariah yaitu:

    1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/ KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Peraturan inilah yang dijadikan dasar untuk mendirikan asuransi syariah sebagaimana ketentuan dalam pasal 3 yang menyebutkan bahwa “ Ketentuan yang berkaitan dengan asuransi syariah tercantum dalam pasal 3-4 mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah, Pasal 32 mengenai pembukaan kantor cabang dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi konvensional, dan pasal 33 mengenai pembukaan kantor cabang dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.

    2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Ketentuan yang berkaitan dengan asuransi syariah tercantum dalam pasal 15-18 mengenai kekayaan yang diperkenankan harus dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.

    3. Keputusan Direktur Jenderal Keuangan Nomor Kep. 4499/LK/2000 tentang jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan sistem syariah. Berdasarkan peraturan ini, jenis investasi bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah terdiri dari:

    • Deposito dan sertifikat deposito syariah

    • Sertifikat Wadiah Bank Indonesia

    • Saham syariah yang tercatat di bursa efek

    • Obligasi syariah yang tercatat di bursa efek

    • Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah

    • Unit penyertaan reksadana syariah

    • Pembiayaan kepemilikan tanah/bangunan, kendaraan bermotor dan barang modal dengan skema murabahah (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan)

    • Pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah (bagi hasil)

    1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

    Ketentuan mengenai kegiatan asuransi dalam KUH Perdata, diatur dalam Bab Kelima Belas tentang Perjanjian Untung-untungan, pada bagian kesatu tentang ketentuan umum, yaitu pada pasal 1774 KUH Perdata. Dalam pasal ini, kegiatan asuransi diistilahkan dengan pertanggungan. Adapun bunyi dari Pasal 1774 KUH Perdata adalah:

    Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung-ruginya, baik bagi semua pihak, maupun sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.

    Jika dilihat dari pasal tersebut, maka perjanjian pertanggungan dapat dikategorikan dalam kelompok Perjanjian Untung-untungan. Untuk asuransi syariah, Pasal 1774 KUH Perdata tidak dapat dijadikan dasar hukum karena didalamnya terdapat unsur maysir yaitu adanya unsur untung-rugi yang digantungkan pada kejadian yang belum tentu. Asuransi syariah tidak didasarka untung-rugi tapi didasarkan konsep tanggung jawab dan tolong-menolong.

    1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

    Definisi asuransi dalam KUHD terdapat dalam Bab Kesembilan tentang asuransi atau pertanggungan umumnya yaitu pada Pasal 246 yang berbunyi:

    Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan pergantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkannya karena suatu peristiwa tidak tertentu.

    Dari definisi tersebut dapat disimpulkan:

    1. Pihak pertama sebagai yang ditanggung, mengalihkan beban atau risikonya kepada pihak penanggung.

    2. Pihak yang ditanggung membeli hak untuk menerima ganti rugi, atau jaminan dari yang menjualnya yaitu pihak penanggung menerima sejumlah uang yang disebut premi.

    3. Pihak penanggung mengharapkan keuntungan dari pembelinya, dan dengan keuntunga ini ia bersedia menanggung kerugiannya yang mungkin ditimbulkan akibat bahaya yang menjadi pokok pertanggungan.

    4. Kerugian yang timbul harus merupakan hal yang tidak disengaja

    Dengan melihat pengertian asuransi diatas, maka asuransi ini bisa dipersamakan dengan perjanjian tukar menukar dengan pertimbangan untung-rugi. Berdasarkan KUHD ini, tertanggung yang memutuskan kontrak sebelum masa habis akan kehilangan seluruh atau sebagian besar premi yang telah dibayarkan. Disatu pihak, tertanggung mengalami kerugian dan di pihak lain penanggung akan mendapat keuntungan.

    Pada asuransi syariah, perjanjian yang terjadi adalah perjanjian tolong-menolong bukan perjanjian tukar-menukar. Jadi, peserta asuransi yang berhenti sebelum masa kontrak berakhir, peserta dapat menarik kembali seluruh iuran yang telah dibayarkan. Bahkan jumlah tersebut masih ditambah dengan keuntungan yang diperoleh selama uangnya dikelola perusahaan.

    1. Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang usaha Perasuransian

    Asuransi berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dapat didefinisikan sebagai berikut:

    Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih; pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan”.

    Berdasarkan undang-undang ini, perjanjian yang terjadi adalah antara pihak penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung (peserta asuransi) dimana terjadi peralihan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Sedangkan dalam asuransi syariah, berdasarkan konsep kerja sama dan perlindungan, perjanjian pertanggungan bukanlah antara penanggung dengan tertanggung, tetapi para tertanggung sendirilah yang saling berjanji untuk menanggung diantara mereka. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah.

    1. Peraturan Pemerintah No.63 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

    Pada ketentuan persyaratan umum perusahaan perasuransian, yaitu Pasal 7 PP No. 63 Tahun 1999 disebutkan bahwa sekurang-kurangnya 20% dari modal yang dipersyaratkan, harus ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka pada bank umum. Ketentuan ini tidak dapat begitu saja diterapkan dalam asuransi syariah. Untuk asuransi syariah, deposito berjangka yang digunakan haruslah yang sesuai dengan syariah. Sementara itu, dalam Pasal 13 PP No. 63 Tahun 1999, investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi disyaratkan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan serta memiliki tingkat likuiditas yang sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Untuk asuransi syariah, persyaratan investasi tersebut harus ditambah dengan jenis investasi yang sesuai dengan syariah.

    1. PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA

    Dalam beberapa tahun terakhir industri keuangan syariah di Indonesia tumbuh pesat, termasuk di antaranya asuransi syariah. Perkembangannya yang cukup signifikan membuat sejumlah perusahaan asuransi konvensional membentuk unit syariah. Kini terdapat 38 perusahaan yang telah memiliki unit syariah, di mana tiga perusahaan di antaranya adalah perusahaan murni syariah. Di tahun ini industri asuransi syariah pun akan semakin ramai. Diperkirakan tiga perusahaan asuransi akan membuka unit syariah di 2009. Bagi Ketua Umum Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) periode 2008-2011, Mohammad Shaifie Zein perkembangan asuransi syariah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan catatan cukup baik. ”Melihat peningkatan premi asuransi syariah lebih dari 100 persen di 2007 dibanding tahun sebelumnya adalah indikasi masyarakat sudah mulai mengetahui tentang asuransi syariah,”

    Tercatat, premi di 2007 sebesar Rp 1,2 triliun dengan total asset Rp 1,9 triliun, sementara di 2006 tercatat premi sebesar Rp 497 miliar dengan asset Rp 917 miliar. Walau tahun ini diperkirakan pertumbuhan tak seperti tahun sebelumnya karena krisis ekonomi, namun diprediksi asset dapat mencapai sekitar Rp 2 triliun. Meski demikian sosialisasi secara gencar terus dilakukan. Untuk mendorong asuransi syariah di Indonesia AASI menyiapkan sejumlah program. Di antaranya adalah melakukan seminar asuransi syariah bersama dengan Islamic Banking and Finance Institute Malaysia untuk lebih memperkenalkan industri asuransi syariah kepada masyarakat. “

    Meskipun tidak sesemarak perbankan syariah, perkembangan asuransi syariah juga cenderung positif dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BapepamLK), hingga bulan November 2007, telah ada setidaknya 38 perusahaan asuransi yang beroperasi sesuai dengan ketentuan syariah. Perinciannya, dua unit merupakan perusahaan asuransi jiwa syariah, satu unit merupakan perusahaan asuransi kerugian syariah, 13 unit merupakan perusahaan asuransi jiwa konvensional yang mempunyai cabang syariah, dan 19 unit merupakan perusahaan asuransi kerugian konvensional yang membuka cabang syariah. Sisanya, sebanyak tiga unit merupakan perusahaan reasuransi yang mempunyai cabang syariah. Pada akhir tahun 2002, nilai aset asuransi jiwa syariah baru mencapai Rp 255 milyar. Pada September 2007, nilai aset tersebut telah meningkat menjadi Rp 763,98 milyar. Peningkatan aset juga diikuti dengan peningkatan klaim dan investasi. Nilai klaim asuransi jiwa syariah pada Desember 2002 hanya Rp 28 milyar, sementara pada September 2007 mencapai Rp 139,44 milyar. Begitu juga, nilai investasi asuransi jiwa syariah pada akhir tahun 2002 baru sebesar Rp 228 milyar, sementara pada September 2007 telah menjadi 535,6 milyar. Untuk asuransi kerugian syariah, pada akhir tahun 2002, nilai asetnya baru mencapai Rp 51,44 milyar. Pada September 2007, nilai aset tersebut telah meningkat menjadi Rp 627,46 milyar. Nilai klaim asuransi kerugian syariah pada Desember 2002 hanya Rp 23,6 milyar, sementara pada September 2007 telah mencapai Rp 184,58 milyar. Besarnya premi tahun 2008 adalah 173 milyar.

    ASURANSI SYARIAH

    s.d. 10 Juli 2008

    1. Asuransi Syariah

      1. PT Asuransi Takaful Umum

      2. PT Asuransi Takaful Keluarga

      3. PT Asuransi Syariah Mubarakah

      4. PT MAA Life Assurance

      5. PT MAA General Assurance

      6. PT Great Eastern Life Indonesia

      7. PT Asuransi Tri Pakarta

      8. PT AJB Bumiputera 1912

      9. PT Asuransi Jiwa BRIngin Life Sejahtera

      10. PT Asuransi BRIngin Sejahtera Artamakmur

      11. PT Asuransi Binagriya Upakara

      12. PT Asuransi Jasindo Takaful

      13. PT Asuransi Central Asia

      14. PT Asuransi Umum BumiPuteraMuda 1967

      15. PT Asuransi Astra Buana

      16. PT BNI Life Indonesia

      17. PT Asuransi Adira Dinamika

      18. PT Staco Jasapratama

      19. PT Asuransi Sinar Mas

      20. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia

      21. PT Asuransi Jiwa SinarMas

      22. PT Tugu Pratama Indonesia

      23. PT Asuransi AIA Indonesia

      24. PT Asuransi Allianz Life Indonesia

      25. PT Panin Life, Tbk

      26. PT Asuransi Allianz Utama Indonesia

      27. PT Asuransi Ramayana, Tbk

      28. PT Asuransi Jiwa Mega Life

      29. PT AJ Central Asia Raya

      30. PT Asuransi Parolamas

      31. PT Asuransi Umum Mega

      32. PT Asuransi Jiwa Askrida

      33. PT Asuransi Jiwasraya (Persero)

      34. PT Equity Financial Solution

      35. PT Asuransi Kredit Indonesia

      36. PT Asuransi Bintang, Tbk

      37. PT Asuransi Bangun Askrida

      38. PT Prudential Life Assurance

      39. PT Jasaraharja Putera

      40. PT AIG Life

      41. PT Asuransi Karyamas Sentralindo

      42. PT Asuransi Jiwa Sequis Life

    2. Reasuransi Syariah

      1. PT Reasuransi Internasional Indonesia (ReIndo)

      2. PT Reasuransi Nasional Indonesia (Nasre)

      3. PT Maskapai Reasuransi Indonesia (Marein)

    1. Broker Asuransi dan Reasuransi

      1. PT Fresnel Perdana Mandiri

      2. PT Asiare Binajasa

      3. PT Amanah Jamin Indonesia

      4. PT Asrinda Re-Brokers dan AA Pialang Asuransi

      5. PT Madani Karsa Mandiri

      6. PT Aon Indonesia

    Sumber mui.or.id

    1. Dampak perkembangan asuransi terhadap perekonomian umat

    Terbentuknya asuransi takaful memperkuat keberadaan lembaga perbankan syariah yang sudah ada terlebih dahulu, yakni Bank Muamalat karena Bank Muamalat juga membutuhkan lembaga asuransi yang dijalankan dengan prinsip yang sama. Dengan semakin berkembangannya asuransi syariah di Indonesia, hal itu mendorong umat untuk bisa berinvestasi sesuai dengan syariah dengan hasil yang optimal pula.

    1. Prospek, Kendala, dan Strategi Pengembangaannya

    Kendala bagi perkembangan asuransi syariah, antara lain:

    1. Kurangnya sosialisasi

    Media komunikasi yang digunakan masih kurang. Media yang digunakan hanya dengan cara presentasi, seminar ceramah. Sementara sosialisasi melalui Koran, televise, dan radio masih sangat terbatas, kecuali dalam beberapa bulan terakhir ini. Hal ini tentu sangat dipengaruhi oleh faktor permodalan.

    1. Tenaga Ahli Asuransi Syariah

    Saat ini tenaga ahli yang benar-benar menguasai teknik asuransi sekaligus secara bersamaan menguasai syariah sangat terbatas.

    1. Dukungan umat

    Masyarakat muslim belum menjadikan asuransi syariah sebagai kewajiban dalam praktik muamalah, sehingga tidak jarang kepentingan financial jauh lebih dominan dibanding kebutuhan kesesuaian dengan ketentuan hukum islam. Jika tidak ada kesiapan umat untuk mendukung bisnis asuransi syariah tentu bisnis ini tidak akan mampu bergerak, karena keunggulannya terletak pada sektor penempatan dana atau investasi syariahnya.

    1. Dukungan pemerintah

    Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan sarana perekonomian yang berbasis syariah karena mayoritas dari penduduk negeri ini adalah muslim. Kendala perundang-undangan adalah salah satu contoh betapa perhatian pemerintah belum optimal untuk memfasilitasi perkembangan asuransi syariah.

    Strategi pengembangannya

    1. Perlunya strategi pemasaran yang lebih fokus kepada upaya dalam memenuhi pemahaman masyarakat tentang asuransi Islam.

    2. Sebagai lembaga keuangan yang menggunakan sistem syariah tentunya aspek syiar Islam merupakan bagian dari operasi asuransi tersebut. Syiar Islam tidak hanya dalam bentuk normatif, tetapi juga hubungan antara perusahaan asuransi dengan masyarakat.

    3. Dukungan dari berbagai pihak terutama pemerintah, ulama, akademisi dan masyarakat diperlukan untuk memberikan masukan dalam penyelenggaraan operasi asuransi Islam. Hal ini diperlukan sebagai kontrol terhadap asuransi Islam agar berjalan pada sistem yang berlaku sekaligus meningkatkan kemampuan asuransi Islam dalam hal menangkap kebutuhan dan keinginan masyarakat (Heri Sudarsono, 2004: 121)

    4. Meningkatkan kualitas SDM mengenai asuransi syariah.

    Ada sejumlah alasan mengapa institusi keuangan konvensional yang ada sekarang ini mulai melirik sistem syariah, antara lain pasar yang potensial karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan kesadaran mereka untuk berperilaku bisnis secara Islami. Potensi ini menjadi modal bagi perkembangan ekonomi umat di masa datang. Selain itu, terbukti bahwa institusi ekonomi yang menerapkan prinsip syariah, mampu bertahan di tengah krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Di sektor perbankan saja misalnya, sampai tahun 2010 nanti jumlah kantor cabang bank-bank syariah diperkirakan akan mencapai 586 cabang. Prospek perbankan syariah di masa depan diperkirakan juga akan semakin cerah. Selain perbankan, sektor ekonomi syariah lainnya yang juga mulai berkembang adalah asuransi syariah. Prinsip asuransi syariah pada intinya adalah kejelasan dana, tidak mengandung judi dan riba atau bunga. Sama halnya dengan perbankan syariah, melihat potensi umat Islam yang ada di Indonesia, prospek asuransi syariah sangat menjanjikan. Dalam sepuluh tahun ke depan diperkirakan Indonesia bisa menjadi negara yang pasar asuransinya paling besar di dunia. Data dari Asosiasi Asuransi Syariah di Indonesia menyebutkan, tingkat pertumbuhan ekonomi syariah selama 5 tahun terakhir mencapai 40 persen, sementara asuransi konvensional hanya 22,7 persen. Perbankan dan asuransi, hanya salah satu dari industri keuangan syariah yang kini sedang berkembang pesat. Pada akhirnya, sistem ekonomi syariah akan membawa dampak lahirnya pelaku-pelaku bisnis yang bukan hanya berjiwa wirausaha tapi juga berperilaku Islami, bersikap jujur, menetapkan upah yang adil dan menjaga keharmonisan hubungan antara atasan dan bawahan. Bisa dibayangkan kesejahteraan yang bisa dinikmati umat jika penerapan ekonomi syariah ini sudah mencakup segala aktivitas ekonomi di Indonesia. Peluang penerapan ekonomi syariah masih terbuka luas. Persoalannya sekarang, mampukah kita memanfaatkan peluang yang terbuka lebar itu. Kesejahteraan umat bisa dinikmati jika penerapan ekonomi syariah sudah mencakup seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia. Peluang untuk menerapkan ekonomi syariah terbuka lebar.

    BAB III

    PENUTUP

    Takaful dapat digambarkan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dengan mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunah. perkembangan asuransi syariah juga cenderung positif dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BapepamLK), hingga bulan November 2007, telah ada setidaknya 38 perusahaan asuransi yang beroperasi sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan itu marilah kita bersama- sama ikut berperan aktif dalam menggalakkan perkembangan lembaga non bank yagn berbasis syariah.

    DAFTAR PUSTAKA

    • Mukhtar Alshodiq, dkk. 2005. Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer. Jakarta: Renaisan.

    • Djazuli, A. dan Yadi Janwari. 2002. Lembaga-lembaga Perekonomian Umat. Jakarta: PT raja Grafindo Persada.

    • www. Ipin4u.esmartstudent.com

    • www.geocities.com

    • Dewi Gemala. Aspek Hukum Perbankan dan Perasuransian di Indonesia. Jakarta: kencana

    • Rahmat Husein.1997Asuransi Takaful Selayang Pandang dalam Wawasan Islam dan Ekonomi Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI,

    • Karnaen A. Perwataatmadja.1996.MembumikanEkonomi Islam di Indonesia. Depok: Usaha Kami

    • www.kompas.com/kompas-cetak/0801/08/ekonomi/4147979.htm www.mediaindonesia.com/berita.asp?id=155453

    • republika,com

    • takaful Indonesia.com

    • mui.or.id

    • bapepam LK

    11H.A. Dzajuli dan Yadi Janwari, Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan). (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2002), hlm. 120.

    2 Dewi, Gemala. Aspek Hukum Perbankan dan Perasuransian di Indonesia. (Jakarta: kencana)

    3 Rahmat Husein, Asuransi Takaful Selayang Pandang dalam Wawasan Islam dan Ekonomi (Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 1997), hlm. 234.

    4 Suparman, M dan Endang. Hukum Asuransi dalam H.A. Dzajuli dan Yadi Janwari, op.cit. hal. 41

    5 Fuad Mohd Fachruddin. Riba dalam Bank-Koperasi, perseroan, dan Asuransi dalam H.A. Dzajuli dan Yadi Janwari, op.cit, hal. 198

    6 Karnaen A. Perwataatmadja, MembumikanEkonomi Islam di Indonesia.(Depok: Usaha Kami,1996), hlm.230-231

    7 Djazuli A. Lembaga-lembaga Perekonomian Umat. (Jakarta:Raja Grafindo,2002), hlm.129.

    8 Djazuli A. Lembaga-lembaga Perekonomian Umat. (Jakarta:Raja Grafindo,2002), hlm. 124.

  • Asuransi Syariah

    Posted on April 7th, 2009 tri risko iswata No comments

    MAKALAH LEMBAGA KEUANGAN NONASURANSI

    ASURANSI SYARIAH

    KELOMPOK 2 :

    Nurul Nawang Wulan (107046200588)

    Sartini (107046200003)

    Siti Nur Azmita (107046202011)

    ]

    1. Pengertian Asuransi Syariah.

    Asuransi dikenal dengan istilah At-Ta’min, penanggung disebut dengan Mu’ammin, tertanggung disebut Muamman lahu atau musta’min. Pengertian dari At-Ta’min adalah, seseorang membayar/ menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah di sepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.[1]

    Ahli Fiqh kontemporer Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan asuransi dalam dua bentuk yaitu At-Ta’min At-Tawuni (asuransi tolong-menolong) dan At-Ta’min bi qist sabit( asuransi dengan pembagian tetap).Sedangkan Mustafa Ahmad Az-Zarqa memkanai asuransi sebagai suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktifitas ekonominya. Ia berpendapat bhwa sistem asuransi adalah sisitem Ta’awun dan Tadhamun yang bertujan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah oleh sekelompok tertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut. Penggantian tersebut berasal dari premi mereka.

    Sedangkan di Indonesia asuransi syariah lebih dikenal dengan istilah Takaful yang berarti menjamin atau saling menanggung. [2]

    Dewan syariah nasional pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syariah. Dalam fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 bagian pertama mengenai ketentuan umum angka 1, disebutkan pengertian asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau Tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapai resiko tertentu melalui akad atau perikatan yan sesuai dengan syariah.[3]

    A1. Sejarah Asuransi Syariah

    Lembaga Asuransi Syariah sebagaimana di kenal sekarang telah dikenal pada masa masyarakat Arab sebelum Nabi lahir, dan terdapat beberapa aktifitas dari kehidupan pada masa Rasulullah yang mengarah pada prinsip-prinsip syariah, misalnya Aqilah. Aqilah adalah saling memikul atau saling bertanggungjawab untuk keluarganya. Jika salah seorang anggota suku terbunuh oleh anggota suku yang lain, maka ahli waris korban akan dibayar dengan uang darah (diyat) sebagai kompensasi saudara terdekat dari terbunuh. Lalu mereka mengumpulkan dana (al- Kunzu) yang diperuntukkan untuk membantu keluarga yang terlibat dalam pembunuhan tidak sengaja.

    Berdasarkan hasil analisa terhadap hokum atau syariat islam, trnyata di dalam ajaran islam terdapat perasuransian substansi, asuransi yang termuat dalam substansi hokum islam ini menghindarkan prinsip operasionalnya dari unsure masysir, gharar dan riba. Dengan keyakinan umat islam di dunia dan keuntungan yang diperoleh melalui konsep asuransi syariah, lahirlah beberapa perusahaan asuransi syariah sehingga bukan hanya perusahaan milik orang islam saja, namu juga berbagai perusahaan bukan islam ikut terjun dalam asuransi syariah.

    Pada decade 70-an di beberapa Negara islam bermunculan asuransi yang prinsip operasionalnya pada prinsip syariah atau nilai-nilai islam.

    Pada 1994 PT Asuransi Takaful baru muncul di Indonesia seiring dengan diresmikannya PT Syarikat Takaful Indonesia, yang kemudian mendirikan dua anak perusahaan yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga pada tahun 1994 dan PT Asuransi Umum pada tahun 1995. Akhirnya pada tanggal 25 agustus 1994 asuransi Takaful Indonesia berdiri secara resmi, dan peresmian di lakukan di Puri Agung Room Hotel Syahid Jakarta. Pada saat ini asuransi yang benar-benar secara penuh beroperasi sebagai asuransi syariah ada 3 macam yaitu Takaful Keluarga, Asuransi Takaful Umum, Asuransi Mubarokah.

    A2. Landasan Hukum Asuransi Syariah

    a). Al-Quran

    Apabila dilihat sepintas keseluruhan ayat Al-Quran, tak terdapat satu ayatpun yang menyebutkan istilah Asuransi seperti yang kita kenal sekarang ini, baik istilah ”al-ta’min” ataupun “al-takaful”. Namun demikian, walupun tidak menyebutkan secara tegas, terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep Asuransi dan yang memiliki muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik Asuransi. Di antara ayat-ayat Al-Quran tersebut antara lain:

    1) Perintah Allah untuk mempersiapkan hari esok.

    QS.Al-Hasyr (59) ayat 15.

    Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

    b). Perintah Allah untuk saling menolong dan bekerja sama.

    QS. Al- Baqarah (2) 185:


    Artinya :….. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

    c) Perintah Allah untuk saling melindungi dalam keadaan susah

    QS. Al-Quraisy (106) ayat 4.

  • BAITUL MAAL WA TAMWIL

    Posted on April 6th, 2009 Faaiz No comments

    Baitul Mal Wa Tamwil

    KELOMPOK 3

    SYARIFATUL MAULA

    RAFIKA FITRIA

    PUADUDDIN

    UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

    FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

    PRODI MUAMALAT

    JURUSAN ASURANSI SYARIAH

    2009

    A. Pengertian, Dasar Hukum, sejarah dan Tujuan

    Pengertian BMT

    Baitul maal wattamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti, zakat, infaq dan shadaqoh. Sedangkan baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.[1] Selanjutnya, Baitul Mal wa Tamwil juga dikenal dengan Balai-usaha Mandiri Terpadu.

    Dasar Hukum dan Peraturan Hukum terkait dengan BMT

    BMT berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berlandaskan syariah Islam, keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme. Secara Hukum BMT berpayung pada koperasi tetapi sistim operasionalnya tidak jauh berbeda dengan Bank Syari’ah sehingga produk-produk yang berkembang dalam BMT seperti apa yang ada di Bank Syari’ah.

    Oleh karena berbadan hukum koperasi, maka BMT harus tunduk pada Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Juga dipertegas oleh KEP.MEN Nomor 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa keuangan syari’ah. Undang-undang tersebut sebagai payung berdirinya BMT (Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah). Meskipun sebenarnya tidak terlalu sesuai karena simpan pinjam dalam koperasi khusus diperuntukkan bagi anggota koperasi saja, sedangkan didalam BMT, pembiayaan yang diberikan tidak hanya kepada anggota tetapi juga untuk diluar anggota atau tidak lagi anggota jika pembiayaannya telah selesai.[2]

    Sejarah Pendirian BMT

    Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. Operasionalisasi BMI kuramg menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan makro, seperti BPR syariah dan BMT.

    Oleh karena itu, BMT diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam memperbiki kondisi ini. BMT setidaknya mempunyai beberapa peran:

    1. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syariah.

    2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.

    3. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera.

    4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

    BMT mempunyai beberapa komitmen yang harus dijaga supaya konsisten terhadap perannya, komitmen tersebut adalah:

    1. Menjaga nilai-nilai syariah dalam operasi BMT.

    2. Memperhatikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.

    3. Meningkatkan profesionalitas BMT dari waktu ke waktu.

    4. Ikut terlibat dalam memelihara kesinambungan usaha masyarakat.

    Perkembangan BMT cukup pesat, hingga akhir 2001 PINBUK mendata ada 2938 BMT terdaftar dan 1828 BMT yang melapor kegiatannya.[3]

    Tujuan BMT

    Sederhananya, BMT bertujuan mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat disekitar BMT yang selamat, damai dan sejahtera.[4] Selain itu Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prisip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat.[5]

    B. Produk dan Mekanisme Operasional BMT

    Jenis-jenis usaha BMT sebenarnya dimodifikasi dari produk perbankan Islam. Oleh karena itu, usaha BMT dapat dibagi kepada dua bagian utama, yaitu memobilisasi simpanan dari anggota dan usaha pembiayaan. Bentuk dari usaha memobilisasi simpanan dari anggota dan jamaah itu antara lain berupa:

    1. Simpanan Mudharabah Biasa

    2. Simpanan Mudharabah Pendidikan

    3. Simpanan Mudharabah Haji

    4. Simpanan Mudharabah Umrah

    5. Simpanan Mudharabah Qurban

    6. Simpanan Mudharabah Idul Fitri

    7. Simpanan Mudharabah Walimah

    8. Simpanan Mudharabah Akikah

    9. Simpanan Mudharabah Perumahan

    10. Simpanan Mudharabah Kunjungan Wisata

    11. Titipan zakat, Infaq, shadaqah (ZIS)

    12. Produk simpanan lainnya yang dikembangkan sesuai dengan lingkungan dimana BMT itu berada.

    Sedangkan jenis usaha pembiayaan BMT lebih diarahkan pada pembiayaan usaha makro, kecil bawah dan baawah. Diantara usaha pembiayaan tersebut adalah:

    1. Pembiayaan Mudharabah

    2. Pembiayaan Musyarakah

    3. Pembiayaan Murabahah

    4. Pembiayaan Al Bai; Bithaman Ajil

    5. Al-Qardhul Hasan

    Usaha-usaha diatas merupakan kegiatan-kegiatan BMT yang berkaitan langsung dengan masalah keuangan. Selain kegiatan-kegiatan keuangan tersebut, BMT juga mengembangkan usaha dibidang sector ril, seperti kios telepon, kios benda pos, memperkenalkan teknologi maju untuk peningkatan produktivitas hasil para nasabah, mendorong tumbuhnya industri rumah tangga atau pengolahan hasil, mempersiapkan jaringan perdagangan atau pemasaran masukan dan hasil produksi, serta usaha lainnya yang layak, menguntungkan dalam jangka panjang dan tidak menganggu program jangka pendek.[6]

    Mekanisme Operasional BMT

    1. Beberapa pemrakarsa yang mengetahui mengenai BMT menyampaikan dan menjelaskan ide atau gagasan itu kepada rekan-rekannya termasuk apa itu BMT, visi, misi tujuan dan usaha-usahanya. Sehingga para pemrakarsa dapat bertambah.

    2. Dengan berbekal modal awal, pengelola membuka kantor dan menjalankan BMT, dengan giat menggalakkan simpanan masyarakat dan memberikan pembiayaan pada usaha mikro dan kecil disekitarnya.

    3. Pembiayaan dengan menggunakan bagi hasil sesuai dengan akad. Dari bagi hasil ini, pengelola membayar honor semampunya (bertahap dan membesar), sewa kantor, listrik ATK, dll.

    4. Yang paling penting adalah bahwa, dari bagi hasil ini pengelola membayar pula bagi hasil kepada penyimpan dana, diusahakan lebih besar sedikit dibandingan dengan bunga pada bank konvensional.

    5. Dengan memberikan bagi hasil kepada para penabung dan penjelasan yang tepat tentang visi, misi, tujuan dan usaha-usaha BMT, kekayaan BMT akan semakin bertambah diimbangi dengan pembiayaan pada usaha mikro dan kecil semakin banyak dan lancar. BMT akan semakin maju dan berkembang.

    C. Mekanisme Operasional Koperasi Syariah

    Pada prinsipnya, operasional Koperasi Syariah tidak berbeda dengan BMT (Baitul Maal Wattamwil), Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS), dan BPR Syariah, hanya sekalanya saja yang berbeda. Di Koperasi Syariah ini justru dapat lebih luas lagi pengembangannya terutama dalam mempraktekan akad-akad muamalat yang sulit dipraktekan di Perbankan Syariah karena adanya keterbatasan PBI (Peraturan Bank Indonesia).[7]

    D. Perkembangan Dan Pertumbuhan BMT di Indonesia

    Menurut Aries Mufti selaku ketua ABSINDO (Asosiasi BMT Seluruh Indonesia) dan MES, “DI Indonesia walaupun belum ada Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro, masyarakat telah mengembangkan sendiri lembaga keuangan mikro yang berbentuk koperasi syariah, Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), dan dalam bentuk yang lain. Kehadiran BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah merupakan lembaga pelengkap dari beroperasinya system perbankan syariah. Tumbuhnya BMT di Indonesia juga merupakan tuntutan dari masyarakat muslim yang menginginkan bermuamalah secara syariah untuk menghindari bermuamalah secara ribawi.”

    Dari seluruh fase-fase pengembangan, BMT sangat membutuhkan penguatan nilai-nilai ruhiyah sumber daya insaninya. Sehingga BMT akan berkembang secara berkelanjutan dan akan selalu berada dalam pengawasan malaikat yang tertanam dalam setiap hati pengelola dan pengurusnya. Jika mungkin, bahkan dari dalam lubuk hati setiap anggotanya:[8]

    Dewasa ini telah tersebar lebih dari 3000 BMT diseluruh Nusantara, memiliki asset lebih dari 1 triliun, dengan jumlah pengelola lebih dari 30.000 orang, hampir setengahnya S1 dan wanita. Melayani lebih dari 2 juta penabung dan memberi pinjaman lebih dari 1.5 juta pengusaha mikro dan kecil. Terbukti bahwa BMT mampu berkembang berlandaskan pada swadaya para pemerakarsa pendiri dan masyarakat itu lokal sendiri, dengan modal awal yang tidak begitu besar ketimbang mendirikan BPR (Bank Perkreditan Rakyat).

    E. Dampak Perkembangan dan Pertumbuhan BMT/Koperasi syariah Bagi Perekonomian Umat

    Pembiayaan kepada pengusaha mikro selama ini selalu terkendala permasalahan outstanding pembiayaan yang kecil yang karena itu biaya operasional pembiayaan menjadi tinggi membuat pihak perbankan enggan memberikan pembiayaan. Kendala lainnya persyaratan perbankan, bankable atau yang secara teknis mengharuskan adanya jaminan liquid dll yang tidak dimiliki oleh sector UMK. Adanya keinginan yang kuat untuk mengatasi kendala-kendala diatas itulah yang menginspirasi kehadiran BMT.

    Bila dibandingkan dengan kekuatan lembaga keuangan mikro lain dalam hal besaran pembiayaan atau kredit, kekuatan BMT memang belum seberapa, dari total pembiayaan yang disalurkan kepda UMK.

    Namun jika ditinjau dari segi jumlah penerima manfaat, maka kita dapat melihat jumlah yang dilayani oleh BMT jauh lebih banyak, dan yang lebih menarik lagi jumlah pembiayaan tiap unit usahapun lebih kecil, sehingga dapatlah disimpulkan bahwa pembiayaan pada BMT lebih mampu untuk menyentuh pengusaha mikro sebagai unit usaha terkecil, akan tetapi memiliki jumlah unit usaha paling besar di Indonesia.[9]

    F. Prospek, Kendala dan Strtegi pengembangannya.

    Prospek BMT sangat bagus, meski sama-sama menjalankan fungsi sebagai intermediasi dan masa pertumbuhan yang berbarengan, produk yang ditawarkan BMT lebih inovatif dan variatif disbanding Bank Syariah.

    Direktur KBC (Karim Business Consulting) Adiwarman Karim pada Penguatan SDM pada praktisi BMT mengatakan. Akad murabahah BMT jauh lebih rumit dibanding yang dipraktikkan Bank Syariah. Karena di BMT banyak membiayai pedagang kelontong dengan puluhan item barang. Dari sisi asset, BMT memang masih kecil. Karena itu pembiayaanyapun membidik usaha mikro dan kecil. Namun dia yakin BMT akan memberikan kontribusi yang besar dalam pengembangan perekonomian syariah karena jumlahnya besar dan lokasinya pun tersebar hingga kedaerah terpencil.

    Untuk itu Adi menghimbau sebuah komite pengembangan BMT yang terdiri dari praktisi BMT. Tugasnya mengembangkan produk BMT serta standar akuntansi dan legal formal transaksi BMT.

    Menurut M. Burhan, pengurus BMT Safinah di Klaten, BMT belum dikawal dengan DPS yang mumpuni. Tak heran beberapa praktik BMT akhirnya tidak sesuai syariah akibat ketidaktahuan pengurus dan lemahnya peran DPS.[10]

    Dalam perkembangan BMT tentunya tidak lepas dari berbagai kendala. Adapun kendala-kendala tersebut diantaranya:

    1. Akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi BMT.

    2. Adanya rentenir yang memberikan dana yang memadai dan pelayanan yang baik dibanding BMT.

    3. Nasabah bermasalah.

    4. Persaingan tidak Islami antar BMT.

    5. pengarahan pengelola pada orientasi bisnis terlalu dominant sehingga mengikis sedikit rasa idealis.

    6. Ketimpangan fungsi utama BMT, antara baitul mal dengan baitutamwil.

    7. SDM kurang.

    Ada beberapa strategi yang dapat digunakan dalam mengatasi problematika ekonomi yang ada di BMT saat ini :

    1. OPtimalisasi SDM yang ada di BMT

    2. Strategi pemasaran yang lebih meluas

    3. Inovasi Produk sesuai kebutuhan masyarakat

    4. pengembangan asset paradigmatic

    5. Fungsi partner BMT harus digalakkan bukan menjadi lawan

    6. Evaluasi Bersama BMT.

    Hasil Observasi

    Observasi ini dilakukan dengan wawancara. Berikut adalah keterangannya:

    Narasumber : Khairul Anam

    Jabatan : Manager

    Lembaga : BMT CITA SEJAHTERA – Ciputat

    Dari hasil wawancara yang dilakukan, adalah pada dasarnya sistem yang ada di BMT Cita Sejahtera hampir sama dengan Bank Syariah atau BPRS pada umumnya, namun ruang lingkupnya yang lebih mikro.

    Mekanisme kerja BMT sama seperti koperasi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan koperasi, yaitu dengan simpan-pinjam. Namun pada kenyataannya, di BMT lebih bersifat fleksibel dan kondisional. Tidak harus menjadi nasabah terlebih dahulu untuk mendapatkan pembiayaan dari BMT tersebut. Tapi setelah menerima pembiayaan, baru dia diharuskan menjadi nasabah BMT tersebut.

    Kemudian dalam penghitungan nisbah bagi-hasil. BMT mengambil ketentuan nisbah berdasarkan laporan laba-rugi nasabah yang telah berjalan. Bukan berdasarkan laporan laba rugi setelah mendapatkan pembiayaan. Idealnya, penentuan nisbah bagi-hasil dilakukan setelah tahun berjalan.

    Daftar Pustaka

    Heri Sudarsono, bank dan lembaga keuangan syariah, Yogyakarta: Ekonisia, 2004, cet. Ke-2

    Djazuli dan Yadi Janwari, lembaga-lembaga Perekonomian Umat: Sebuah Pengenalan, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002

    KOSINDO. Panduan Praktis Koperasi Syariah Indonesia


    Prof. Dr. Ir. M. Amin Azis. Tata Cara Pendirian BMT. Jakarta: PKES Publishing, 2008

    Ir. H. Saat Suharto. Peranan Permodalan BMT dalam Pemberdayaan Sektor UMK. www.niriah.com

    http://rac.uii.ac.id/server/document/Public/20080129100218tesis%20asli.doc


    [1] Heri Sudarsono, bank dan lembaga keuangan syariah, Yogyakarta: Ekonisia, 2004, cet. Ke-2, hal: 96

    [3] Heri Sudarsono, bank dan lembaga keuangan syariah, Yogyakarta: Ekonisia, 2004, cet. Ke-2, hal: 97-98

    [4] Prof. Dr. Ir. M. Amin Azis. Tata Cara Pendirian BMT. Jakarta: PKES Publishing, 2008. hal 3

    [5] Heri Sudarsono, bank dan lembaga keuangan syariah, Yogyakarta: Ekonisia, 2004, cet. Ke-2, hal: 96

    [6] A. Djazuli dan Yadi Janwari, lembaga-lembaga Perekonomian Umat: Sebuah Pengenalan, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, hal: 191-192

    [7] KOSINDO. Panduan Praktis Koperasi Syariah Indonesia. Hal 13

    [8] KOSINDO. Panduan Praktis Koperasi Syariah Indonesia.

    [9] Ir. H. Saat Suharto. Peranan Permodalan BMT dalam Pemberdayaan Sektor UMK. www.niriah.com

    [10] KOSINDO. Panduan Praktis Koperasi Syariah Indonesia.hal 43