blog ekonomi syariah zakat wakaf kawafi
RSS icon Email icon Home icon
  • Lembaga pengembangan ekonomi swadaya masyarakat

    Posted on Mei 23rd, 2009 tri risko iswata No comments

    Lembaga pengembangan ekonomi swadaya masyarakat

    Tugas ini ditujukan untuk mata kuliah

    LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH non-bank

    Dosen: Dr. Hendra Kholid. MA

    Di susun oleh:

    Fauziah

    Rahmat Efendi

    Prodi Muamalat Jurusan Asuransi Syariah

    Fakultas Syariah dan Hukum

    UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

    2009

    BAB I

    PENDAHULUAN

    Lembaga pengembangan ekonomi swadaya masyarakat (LPESM) adalah lembaga pengembang ekonomi yang tumbuh dan berkembang serta dimiliki oleh masyarakat. Dalam hal ini lemabaga itu tidak mengkhususkan dirinya sebagai institusi yang menjalankan usaha bisnis untuk memperoleh keuntungan, tetapi lebih mengkhususkan diri pada pengembangan lembaga-lembaga perekonomian. Missal dari LPESM adalah PINBUK dan Inkopontren.

    Krisis keuangan global yang melanda Indonesia belakangan ini, membuktikan betapa usaha kecil kita memiliki daya tahan yang cukup tangguh. Sayangnya,  pengembangan usaha kecil selama ini masih jauh dari harapan. Karena itu sudah saatnya dibutuhkan upaya konkret berupa penerapan program terpadu yang dapat mengawal dan mendampingi usaha kecil agar menjadi mapan, seperti yang sudah dilakukan  oleh Institut Manajemen Koperasi  Indonesia (IKOPIN) misalnya, melalui pembentukan Pinbuk.

    BAB II

    LEMBAGA PENGEMBANG EKONOMI SWADAYA MASYARAKAT

    1. PINBUK

    1. Pengertian, dan sejarah PINBUK

    PINBUK adalah singkatan dari pusat inkubasi bisnis usaha kecil. Ia merupakan badan yang dibentuk oleh yayasan inkubasi bisnis usaha kecil menengah (YINBUK).[1]

    Pinbuk singkatan dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil didirikan pada tanggal 13 maret tahun 1995 di Jakarta oleh Prof. DR.Ir. B.J. Habibie. Inkubator bisnis merupakan suatu model pendekatan baru yang diterapkan untuk mempercepat penciptaan calon pengusaha baru (tenant) atau peningkatan kualitas pengusaha kecil yang tangguh dan profesional. Program pembinaannya dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan selama jangka waktu tertentu sampai mereka mandiri dan sanggup beradaptasi dengan dunia usaha yang sebenarnya.

    Deskripsi upaya Fakta menunjukkan bahwa 93 % struktur ekonomi Indonesia diwarnai oleh kesulitan modal yang dialami oleh UKM. Oleh karena itu PINBUK terpanggil untuk mengembangkan Balai Usaha Mandiri Terpadu yang disingkat dengan BMT, yang juga merupakan padanan nama dari Baithul Maal Wat Tamwil, lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan BMT terdiri atas Baitul Maal dan Baitut Tamwil. Kegiatan Baitut Tamwil berfokus pada pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi melalui kegiatan menabung dan menyediakan dana bantuan pembiayaan dalam rangka peningkatan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha mikro dan kecil. Baitul Maal dimaksudkan sebagai lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagaimana diatur dalam UU NO. 29/1999. Lembaga ini menerima titipan zakat, infaq, sadaqah dan menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. BMT berfungsi sebagai media penghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian dikelola bagi kemaslahatan anggotanya antara lain dengan memberikan fasilitas kredit berdasarkan prinsip – prinsip ekonomi Islam.[2]

    Didirkannya pinbuk berfungsi untuk:

    1. Mensupervisi dan membina teknis, administrasi, pembukuan, dan financial BMT-BMT yang terbentuk

    2. Mengembangkan sumber daya manusia dengan melakukan inkubasi nisnis pengusaha baru dan penyuburan pengusaha yang ada

    3. Mengembangkan teknologi maju untuk para nasabah BMT sehingga meningkat nilai tambahnya

    4. Memberikan penyuluhan dan latihan

    5. Melakukan promosi, pemasaran hasil dan mengembangkan jaringan perdagangan usaha kecil

    6. Memfasilitasi alat-alat yang tak mampu dimiliki oleh pengusaha kecil secara perorangan, seperti f ax alat-alat promosi dan alat-alat pendukung lainnya.

    STRUKTUR HOLDING PINBUK

    2. Tujuan dan strategi pencapaiannya

    Pinbuk didirikan karena adanya tuntutan yang cukup kuat dari masyarakat yang menginginkan adanya perubahan dalam struktur ekonomi masyarakat yang pada tahun-tahun 1995 dikuasai oleh beberapa gelintir golongan tertentu, utamanya dari ekonomi konglomerasi kepada ekonomi yang berbasis masyarakat banyak.
    Maksud dan tujuan pendirian Pinbuk  di antaranya adalah mengupayakan perluasan kesempatan kerja dan mewujudkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dalam suatu sistem pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
    Mengadopsi Pinbuk yang diterapkan IKOPIN, implementasi dari program inkubator bisnis meliputi; pencarian calon wirausaha, seleksi & rekruitasi, pedidikan & pelatihan, tutorial penyusunan rencana usaha, bursa negosiasi proposal rencana usaha, pendampingan dan konsultasi manajemen dan penentuan waktu, permasalahan dan pembiayaan program inkubator.[3]

    Pinbuk  kabupaten/kota di Wilayah Cirebon nampaknya perlu pula untuk dibentuk dengan alasan. Pertama, kita segera akan memasuki masa kewirausahaan (entrepreneurial era). Untuk itu diperlukan suatu upaya yang dapat membangkitkan bakat dan minat kewirausahaan. Kedua, dalam lingkungan bisnis saat ini terjadi kompetisi yang sengit di antara pelaku usaha. Kompetisi ini terus meningkat, sehingga para pelaku usaha  dituntut untuk memiliki kemampuan yang cukup di dunia usaha agar dapat terus bertahan.
    Untuk itu, dibutuhkan suatu lembaga baru yang mampu merubah pembangunan ekonomi. Yaitu lembaga baru yang dapat membentuk suatu jaringan kerjasama antara dunia usaha, pemerintah, dan pihak-pihak terkait.
    Dengan kerjasama tersebut diharapkan dapat diperoleh pengembangan

    Terdapat dua tujuan utama dari Pinbuk, yaitu tujuan berdasarkan pendirian dan tujuan berdasarkan sasaran. Tujuan dari pendirian PINBUK adalah sebagai berikut:[4]

    v Mendukung tujuan nasional dalam pembangunan sumber daya rakyat

    v Menumbuhkembangkan sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi rakyat kecil, pengusaha kecil bawah, pengusaha kecil, pengusaha menengah, serta lembaga-lembaga pendukung pengembangannya

    v Terwujudnya penguasaan dan pengelolaan sumber daya yang adil dan merata dan berkelanjutan dalam suasana damai, maju pesat, dan dinamis

    v Meletakkan landasan-landasanyang cukup kuat bagi pertumbuhan pembangunan nasional yang berkelanjutan

    Sedangkan tujuan PINBUK berdasarkan strategi terbagi kepada dua kategori, yaitu sasaran berdasarkan besaran usaha dan sasaran berdasarkan jenis usaha. Sasaran berdasarkan besaran usaha meliputi:

    v Usaha kecil bawah, yaitu usaha dengan besaran omset lebih kecil dari Rp 50.000.000/tahun

    v Usaha kecil, yaitu usaha dengan omset antara Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000/tahun

    Sedangkan sasaran berdasarkan jenis usaha meliputi:

    v Pengembangan usaha di bidang keuangan dan simpan pinjam

    v Pengembangan usaha sector riil

    Dalam mencapai tujuan di atas PINBUK melaksanakannya dengan lima prinsip pendekatan, yaitu fungsionalis, integrasi, institusionalis, kekeluargaan, dan kebersamaan, serta pengembangan sumber daya manusia.

    3. Lingkup kewenangan PINBUK

    Pinbuk selama ini berperan menjadi payung bagi BMT untuk memperoleh pembiayaan sehingga Pinbuk menjadi lembaga yang paling tepat untuk menjembatani BSM dengan UKM.

    Pinbuk bisa juga menjadi pembina UKM dan UMT. Semua BMT yang menurut seleksi Pinbuk dan BSM telah feasible bisa memperoleh pembiayaan dari BSM. Sementara itu, Kepala Divisi Pembiayaan BSM Budiardjo Suhodo menambahkan bahwa saat ini ada sekitar 111 BMT yang dibiayai BSM dengan dana sekitar Rp 36 miliar.[5]

    4. Pola dasar program dan program kerja

    Terdapat beberapa pola yang ditawarkan PINBUK dalam merealisasikan programnya, yaitu:

    a. Pola “menetaskan” atau mengembangkan BMT sebagai lembaga strategis pengembangan ekonomi masyarakat lapisan bawah melalui:

    1) Penggalangan kesamaan persepsi di kalangan lembaga-lembaga masyarakat, pengusaha, lembaga pengembangan swadaya masyarakat (LPSM), dan pemerintah tentang pola pengembngan usaha kecil bawah

    2) Mendorong pendirian dan pengembangan BMT di seluruh pelosok tanah air melalui jamaah mesjid, pesantren, masyarakatdesa-desa miskin, dll

    3) Pengembangan sumber daya manusia untuk menunjang dan pengembangan BMT

    4) Pembinaan dan pengawasan secara terarah sehingga BMT berkembang menjadi lembaga yang sehat

    b. Pola ”menetaskan” pengusaha-pengusaha kecil bawah dan mengembangkan usaha-usaha kecil bawah

    c. Pengembangan system pemasaran, teknologi produksi, dan system manajemen untuk menunjang usaha kecil bawah, usaha kecil, dan usaha menengah.

    Sedangkan program kerja yang ditawarkan PINBUK terbagi kepada dua kategori, yaitu program jangka panjang dan program jangka menengah.

    1. Program jangka panjang:

    1. Menjadikan BMT sebagai lembaga yang berperan dalam pengembngan ekonom masyarakat bawah dan memiliki serta dikuasai oleh masyarakat setempat hingga menjadi lembaga yang berkemampuan mengembangkan jaringan vertical dan horizontal dengan lembaga-lembaga keuangan syariah dalam bentuk-bentuk BPRS (bank perkreditan rakyat syariah), BMT, dan koperasi serba usaha

      1. Menjadikan usaha kecil sebagai sarana pemasaran asset nasional yang berkeadilan dan efektif dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan
      2. Menjadikan usaha kecil sebagai kekuatan pembangunan struktur masyarakat pedesaan yang maju dan berkelanjutan
      3. Meningkatkan usaha kecil dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi di berbagai tingkatan penentusn keputusan
    1. Program jangka menengah:

    1. Mengembangkan model-model pengembangan BMT secara operasional menjadi lembaga yang berkemampuan seperti dirumuskan dalam program jangka panjang untuk kemudian disebarluaskan bersama-sama dengan berbagai potensi masyarakat lainnya

    2. Mengembangkan dan membina pengusaha kecil sehingga memiliki pangsa pasar yang makin besar dalam sector pertanian, perindustrian, dan jasa

    3. Meningkatkan kemampuan pengusaha kecil dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi secara lebih cepat

    4. Mengusahakan agar BMT menjadi gerakan nasional pembangunan usaha kecil

    5. Pengembangan kelembagaan dan fungsi PINBUK sebagai alat atau fasilitator dan dinamisator pengembangan usaha kecil dan BMT

    Salah satu objek yang akan dikembangkan oleh PINBUK adalah BMT dan persoalan-persoalan yang berkenaan dengan BMT ini akan dikemukakan pada pembahasan secara tersendiri.

    5. Mekanisme operasional PINBUK

    7. kekuatan Hukum PINBUK

    Pinbuk yang dilatar belakangi oleh adanya tuntutan yang cukup kuat dari masyarakat yang menginginkan adanya perubahan dalam struktur ekonomi dan budaya sosial masyarakat untuk lebih kondusif bagi pengembangan usaha mikro dan kecil yang berbasis kepada masyarakat banyak dan terciptanya sistem budaya usaha yang beretika.

    Pada tahun 1995 Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK) didirikan banyak BMT dan di Indonesia yang berkembang. Karena PINBUK berfungsi sebagai penghidup sektor riil, yaitu sebagai sebuah lembaga pemikir dari BMT. Dengan adanya PHBK ( Pola hubungan Bank dengan KSM ”kelompok swadaya masyarakat”) PINBUK berwenang memberikan sertifikat operasi untuk mendirikan BMT, setelah itu melatih calon pengelola BMT dan pelaksanaan persiapan-persiapan sarana perkantoran dan formulir-formulir yang diperlukan, serta mengawasi kegiatan – kegiatan BMT yang berbasis syari’ah.

    ”Tidak tahu kenapa pada tahun 1999 pemerintah mencabut kewenangan PINBUK atas BMT. dan sekarang BMT berpayung kepada Koperasi. Meskipun PINBUK sudah tidak berwenang atas BMT, akan tetapi BMT masih saja bekerjasama dengan PINBUK dalam pengelolaan BMT, karena PINBUK dan BMT memiliki prinsip kemitraan”.

    Dan sampai sekarang pun pemerintah belum mengeluarkan UU atau PP sebagai hukum PINBUK”. Ungkap Deni Irawan. S selaku manager pelatihan PINBUK.

    8. Perkembangan dan Kontribusinya bagi Pengembangan Ekonomi Umat

    Konsep inkubator bisnis ini telah banyak diterapkan di beberapa negara bagian Amerika Serikat, Eropa, China, Asia dan Australia. Di negara-negara tersebut program inkubator bisnis telah teruji keberhasilannya dalam menciptakan wirausaha baru, baik dari lingkungan perguruan tinggi maupun dari masyarakat setempat.

    Data BPS tahun 2003 menunjukkan setelah krisis ekonomi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 38,39 juta setara 18% dan 16,5 juta atau 43 % dari jumlah penduduk miskin adalah fakir miskin. Sementara itu, data Menegkop tahun 2004 menunjukkan dari 42,452 juta entitas usaha, ternyata 41,8 juta atau 98,5% adalah usaha mikro. Hanya 650 ribu yang termasuk dalam usaha kecil dan menengah, serta 2 ribu lainnya adalah usaha besar.

    Besarnya jumlah penduduk miskin dan unit usaha mikro mengharuskan penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha mikro sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam hal ini, PINBUK berpartisipasi dengan strategi menumbuhkembangkan kelembagaan swadaya masyarakat Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dapat menjangkau dan melayani lebih banyak unit usaha mereka yang tidak mungkin dijangkau langsung oleh lembaga keuangan dan perbankan umum.

    PBB melalui ?Millenium Development Goals (MDGs)? telah mentargetkan penurunan kemiskinan pada tahun 2015 sebesar 50% dari 30% jumlah penduduk miskin dunia saat ini melalui layanan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Demikian juga Indonesia, pada tanggal 26 Februari 2005 Presiden RI, SBY, mencanangkan tahun 2005 sebagai Tahun Keuangan Mikro Indonesia. Hal ini sejalan dengan apa yang sudah dan sedang terus dilakukan oleh PINBUK melalui pengembangan Lembaga Keungan Mikro ? Baitul Maal wat Tamwil (LKM-BMT).

    Dalam periode 1 dasawarsa pertama 1995, 2005 PINBUK baru berhasil memfasilitasi penumbuhkembangan lebih dari 3.000 BMT di seluruh Nusantara, memiliki aset (konsolidasi) lebih dari Rp. 1 Triliun, dengan jumlah pengelola lebih dari 20.000 orang, hampir setengahnya S-1 dan wanita. BMT melayani lebih dari 2 juta penabung, dan memberikan pinjaman pada lebih dari 1,5 juta pengusaha mikro dan kecil.[6]

    Pinbuk pada 2004 telah mengembangkan sekitar 40 BMT dan pada 2005 telah mengembangkan 45 BMT dengan anggota 27 ribu fakir miskin yang tersebar di seluruh Indonesia.Sementara dana masyarakat yang berhasil dihimpun BSM per Oktober 2005 tercatat sebanyak Rp 6 trilun dengan aset mencapai Rp 7,348 triliun.[7]

    Sedangkan pembiayaan BSM yang merupakan anak perusahaan Bank Mandiri itu, per Oktober 2005 mencapai Rp 5,960 triliun dengan rasio pembiayaan terhadap modal (Loan to Deposit Ratio/ LDR) 99,32 persen dan laba mencapai Rp 93,68 triliun. Sementara pangsa pasar BSM atas perbankan syariah berdasarkan aset mencapai 39,55 persen, pembiayaan mencapai 41,51 persen dan pendanaan 44,61 persen.[8]

    B. INKOPONTREN

    Inkopontren adalah singkatan dari Induk Koperasi Pondok Pesantren. Ia merupakan Badan Hukum Koperasi Sekunder yang didirikan pada tanggal 7 Desember 1994 berdasarkan Keputusan Mentri Koperasi dan Pembinaan Kecil Republik Indonesia No. 003/BH/M.I/ 1994 tentang Pengesahan Akta Pendirian koperasi.

    Gagasan awal pendirian Inkopontren terjadi dalam sebuah rembukan pada tanggal 9 November 1994 di Jakarta. Diantaranya yang hadir dalam rembukan tersebut dan juga sekaligus ebagai pendiri Inkopontren adalah KH. Noer Muhammad Iskandar, SQ, KH. Abdullah Wahid Zaini, Dr. Juhaya S. Praja, KH. Noer Hadi Albarsani, MA, dan Dr. KH. Manarul Hidayat. Kelima orang ini mewakili peserta yang lain sepakat untuk mendirikan Kopontren dan mengusulkannya kepada Mentri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, yang kemudian disetujui pendirian Inkopontren pada tanggal 7 Desember 1994.

    Dasar Pemikiran

    Pendirian Inkopontren didasarkan pada pemikiran bahwa jumlah alumni pesantren semakin hari semakin banyak dan sekitar 2 juta santri sedang aktif belajar di seluruh Indoneia. Kalau para alumni pesantren dan civitas pesantren tidak memikirkan dirinya dalam hal lapangan kerja, maka kemungkinan besar potensi mereka tidak akan tersalurkan secara makimal. Akibatnya para alumni pesantren akan menjadi pengangguran dan menjadi beban yang harus ditanggung dalam menjalani pembangunan.

    Oleh karena itu, perlu ada solusi berupa iinstitusi yang bias memberikan bekal bagi para santri dan alumni untuk bisa mengembangkan dirinya sebagai pencipta lapangan kerja atau intitusi yang bisa menyediakan lapangan kerja sesuai dengan potensi mereka. Atas dasar itulah, maka Inkopontren didrikan.

    Fungsi, Peran dan Tujuan[9]

    Fungsi utama dari Inkopontren adalah untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota (Puskopontren dan Kopontren) dan masyarakat umum guna meningkatkan kesejahteraan ekonomidan social. Atas dasar itu maka Inkopontren berperan sebagai:

    Ø Secara aktif meningkatkan dan mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

    Ø Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan ketahanan ekonomi nasional dan koperasi sebagai soko gurunya.

    Ø Berusah untuk mengembangkan dan mewujudkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

    Adapun yang menjadi tujuan dari didirikannya Inkopontren adalah untuk meciptakan kesejahteraan anggota dan masyarakat umum. Selain itu, Inkopontren bertujuan untuk ikut membangun terciptanya tata nan perekonomian nasional guna terwujudnya masyarakat maju, adil, dan makmur yang diRidhoi oleh Allh SWT. Tujuan ini merupakan tujuan yang umum, dan kemudian dapat diperinci sebagai berikut:

    ü Menjadikan Inkopontren sebagai kekuatan ekonomi yang efektif.

    ü Membuat jaringan Kelembagaan dan usaha yang solid dengan Puskopontren dan Kopontren diseluruh Indonesia.

    ü Melalui keberhasilan Inkopontren, maka ditunjukan untuk kepeloporan kyai dan pesantren dalam melaksanakan Dasar Negara sekaligus dalam upaya pemberdayaan social dan ekonomi umat.

    Jenis Usaha

    Mengenai usaha yang akan dilakukan oleh Inkopontren dalam pemberdayaan ekonomi umat (islam), khusunya di lingkungan pesantren, dapat dilihat secara rinci dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Program Kerja Inkopontren. Dalam anggaran dasar Inkopontren pasal 3 ayat 4 disebutkan bahwa yang menjadi bidang usaha Inkopontren adalah:

    v Menjalankan usaha dalam bidang jasa. Misalnya; jasa pinjam meminjam, konsultasi keuangan dan manajemen, pengelolaan dan pemasaran, property, angkutan, pariwisata, dan pendidikan.

    v Mendirikan dan menjalankan usaha dibidang percetakan dan penerbitan.

    v Menjalankan usaha perdagangan antar pulau, daerah dan lokal serta ekspor dan impor dan bertindak sebagai perwakilan, levernsir, agen, supplier, dan distributor dari badan-badan usaha dan perusahaan-perusahaan lain, baik dalam maupun luar negri.

    v Menjalankan usaha dalam bidang konstruksi termasuk sebagai penborong/kontraktor, perencana, pelaksana dan penyelengara pembuatan gedung-gedung, rumah, dan lain-lain.

    v Menjalankan usaha dalam bidang pertanian dan perikanan; budi daya perikanan laut dan darat, perkebunan,dan agrobisnis.

    v Menjalankan usaha dalam bidang industri.

    v Mengadakan kemitaan antar koperasi, BUMN, dan sswasta dalam menjalankan kegiatan usah dengan prinsip saling menguntungkan.

    Selain menjalankan usaha sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat 2 Anggaran Dasar Inkopontren diatas, Inkkopontren sebagaimana termuat dalam Anggaran Rumah Tangga Inkopontren juga menjalankan usaha:[10]

    · Melaksanakan usaha pembinaan dan pengambangan anggota yang meliputi Puskopontren dan Koppontren dalam aspek kelembagaan, SDM, permodalan, dan aspek pemasaran.

    · Melaksanakan pemetaan potensi ekonomi pesantren.

    · Ikut membantu dalam pembangunan social, ekonomi, dan pendidikan di daerah.

    · Memberikan penghargaan kepada mereka yang telah berjasa dalam membina dan mengembangkan Puskopontren maupun Kopontren.

    Dalam menjalankan usahanya, hingga saat ini, Inkopontren telah mendorong instansi terkait atau membuat sendiri beberapa kesepakatan berupa Memorendum of Understanding (MOU) dengan beberapa intansi lain. Di antara kesepakatan yang telah dilakukan adalah MOU berikut:

    a) Kesepakatan bersama antara Departemen Agama RI dan PT. Telkom tentang pembinaan unit usaha dan koperasi pondok pesantren.

    b) Kesepakata bersama antara Menpangan/Kabulog dengan Inkopontren dalam rangka pengembangan took pangan dan warung pangan.

    c) Naskah kerja sama antara YINBUK (Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) dengan Inkopontren tentang pengembangan BMT di pondok pesantren.

    d) Naskah kerja sama antara Inkopontren, Yayasan Pusat Pendidkan dan pelatihan Swadaya Masyarakat, dan pemerintah (Departemen Pertanian, Departemen Agama, Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, dan Departemen Dalam Negri) tentang pengembangan agrobisnis melalui pondok pesantren.

    e) Kesepakatan bersama antara Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi dan Inkopontren tentang pembangunan sumber daya manusia khususnya santri.

    DAFTAR PUSTAKA

    A. Djazuli dan Janwari Yadi, Lembaga-lembaga Perekonomian Umat: Sebuah Pengenalan, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002

    http://www.pinbuk.com/media.php?module=profil

    http://www.republika.co.id/berita/46156

    http//:www.syariahmandiri.co.id

    http://boutiquesoftware.wordpress.com/2009/04/27/pentingkah-pinbuk-dibentuk/

    http://www.smeru.or.id/report/research/usahamikronarasi/Buku%201%20Usaha%20Mikro%20Bag%209.pdf


    [1] Prof. H. A. Djazuli, Lembaga-lembaga perekonomian ummat;sebuah pengenalan, hal:170

    [2]http://www.smeru.or.id/report/research/usahamikronarasi/Buku%201%20Usaha%20Mikro%20Bag%209.pdf

    [4] Prof. H. A. Djazuli, Lembaga-lembaga perekonomian ummat;sebuah pengenalan, hal 171-173

    [5] http//:www.syariahmandiri.co.id

    [6] http://www.pinbuk.com/media.php?module=profil

    [7] http://www.republika.co.id/berita/46156

    [8] http://www.republika.co.id/berita/46156

    [9] Prof. H. A. Djazuli, Lembaga-lembaga perekonomian ummat;sebuah pengenalan, hal:177-178

    [10] Prof. H. A. Djazuli, Lembaga-lembaga perekonomian ummat;sebuah pengenalan, hal:180

    Leave a reply