blog ekonomi syariah zakat wakaf kawafi
RSS icon Email icon Home icon
  • Produk Perbankan Syariah di Bidang Penghimpunan Dana

    Posted on Oktober 22nd, 2009 Anita Mega Utami No comments

    Produk Perbankan Syariah di Bidang

    Penghimpunan Dana

    Dosen : Dr. Hendra Kholid, MA

    uinew

    Oleh :

    Anita Mega Utami (207046100145)

    Nisa’ul Khasanah (207046100162)

    Nunung Sucilawati (207046100087)

    JURUSAN PERBAKAN SYARIAH

    SEMESTER V NON REGULER

    UIN SYARIF HIDAYATULLAH

    JAKARTA

    2009

    PENDAHULUAN

    Bank syariah merupakan bank yang lebih menekankan pada prinsip bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam operasinya, baik dalam pengerahan dananya maupun dalam penyaluran dananya (dalam perbankan syariah penyaluran dana biasa disebut dengan pembiayaan). Oleh karena itu jenis-jenis penghimmpunana dana menggunakan prinsip bagi hasil.

    Dalam penghimpunan dana, bank syariah melakukan mobilisasi dan investasi tabungan dengan cara yang adil dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena Islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan social ekonomi Islam.

    Berkaitan dengan hal diatas, maka prinsip yang dianut bank syariah dalam penghimpunan dana diantaranya: giro, tabungan dan deposito.

    Produk Perbankan Syariah di Bidang Penghimpunan Dana

    A. Giro

    Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan[1]. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah[2].

    Akad:

    • Wadiah Transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. Wadiah terdiri dari dua jenis, yaitu[3]: wadiah yad al amanah dan Wadiah yad al Dhamanah.
    • Mudharabah Transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

    Landasan Syariah :

    1. Firman Allah QS Annnisa (4):29

    Hai orang yang beriman ! janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu ..

    1. Firman Allah QS Annnisa (4):29

    Hai orang yang beriman ! janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu ..

    1. Kaidah fiqh “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”
    2. Ijma.  Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharid) harta anak yatim  sebagai mudharabah dan tak ada seorangpun  mengingkari mereka.  Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma’ (Zuhaily, AlFiqh Alislami wa Adilatuhu, 1989, 4/838)

    a. GIRO WADIAH

    Yang dimaksud giro wadiah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki[4]. Dalam kaitannya dengan produk giro, Bank Syariah menerapkan prinsip wadiah yad dhamanah, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang menberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun demikian, Bank Syariah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya.

    Ketentuan umum giro berdasarkan wadiah yaitu[5]:

    1. Bersifat titipan
    2. Titipan bisa diambil kapan saja (on call)
    3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

    Mekanisme Giro atas dasar akad wadiah

    • Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana;
    • Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah;
    • Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening;
    • Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah; dan
    • Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.
      1. GIRO MUDHARABAH

    Yang dimaksud dengan giro mudharabah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Mudharabah mempunyai dua bentuk, yakni mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayadah, yang perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelolah hartanya, baik dari sisi tempat, waktu, maupun objek investasinya. Dalam hal ini, Bank Syariah bertindak sebagai mudharib (pengelolah dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, Bank Syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembankannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain.

    Dalam mengelola harta mudharabah, bank menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Disamping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil giro mudharabah dibebankan langsung ke rekening giro mudharabah pada saat perhitungan bagi hasil.

    Mekanisme Giro atas dasar akad mudharabah

    • Bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal);
    • Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
    • Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain;
    • Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang;
    • Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening; dan
    • Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.

    Tujuan/ Manfaat Bagi Bank:

    • sumber pendanaan bank baik dalam Rupiah maupun valuta asing.
    • salah satu sumber pendapatan dalam bentuk jasa (fee based income) dari aktivitas lanjutan pemanfaatan rekening giro oleh nasabah.

    Tujuan/ Manfaat Bagi Nasabah:

    • memperlancar aktivitas pembayaran dan/atau penerimaan dana.
    • Dapat memperoleh bonus atau bagi hasil.

    B. TABUNGAN SYARIAH

    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetepi tidak dapat ditarik dengan cek, biylet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu[6].

    Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah[7].

    A. TABUNGAN WADIAH

    Tabungan wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan wadiah, Bank Syariah menggunakan akad wadiah yad adh-dhamanah. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau menanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.

    Mengingat wadiah yad dhamanah ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan qardh, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagihasilkan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan di muka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan Bank Syariah semata yang bersifat sukarela.

    Dari pembahasan diatas, dapat disarikan beberapa ketentuan umum tabungan wadiah sebagai berikut:

    1. Tabungan wadiah merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (on call) sesuai dengan kehendak pemilik harta.
    2. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
    3. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.

    Dalam hal bank berkeinginan untuk memberikan bonus wadiah, beberapa metode yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

    1. Bonus wadiah atas dasar saldo rendah.

    2. Bonus wadiah atas dasar saldo rata-rata harian.

    3. Bonus wadiah atas dasar saldo harian.

    B. TABUNGAN MUDHARABAH

    Yang dimaksud dengan tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Mudharabah mempunyai dua bentuk, yakni mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah, yang perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, Bank Syariah bertindak sebagai mudharib (pegelola). Bank Syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. Namun, di sisi lain, Bank Syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah, yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

    Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, Bank Syariah akan membagihasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh keleleiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah mismanagement (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

    Dalam mengelola harta mudharabah, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan.

    Dari pembahasan di atas, dapat disarikan beberapa ketentuan umum tabungan

    mudharabah sebagai berikut:

    1. Dalam transaksi ini, nsasbah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
    2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
    3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan buku piutang.
    4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening.
    5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
    6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

    Tujuan/ Manfaat

    1. bagi bank:

    - sumber pendanaan bank baik dalam rupiah maupun valuta asing.

    - salah satu sumber pendapatan dalam bentuk jasa (feebased income) dari aktivitas

    lanjutan pemanfaatan rekening tabungan oleh nasabah.

    2. bagi nasabah:

    - kemudahan dalam pengelolaan likuiditas baik dalam hal penyetoran, penarikan,

    transfer, dan pembayaran transaksi yang fleksibel.

    -dapat memperoleh bonus atau bagi hasil.

    C. Deposito

    Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. [8]

    Deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito berdasarkan prinsip mudharabah. [9]

    Dalam mengaplikansikan prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai shahibul maal pemilik modal dan bank bertindak sebagai mudharib (pengelola).Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi dua yaitu :

    1. Mudharabah mutlaqah

    Dalam deposito Mudharabah mutlaqah, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank syariah dalam mengelola investasinya. Dengan kata lain, bank syariah mempunyai hak kebebasan dalam menginvestasikan dana mudharabah mutlaqah ini keberbagai sector bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.[10]

    Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.[11]

    1. Mudharabah muqayyadah

    Berbeda halnya dengan deposito Mudharabah Mutlaqah, dalam deposito Mudharabah Muqayyadah, pemilik dana memberika batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objekinvestasinya. Dengan kata lain bank syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ini keberbagai sector bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.[12]

    Untuk deposito, bank wajib memberiakn sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.[13]

    Landasan Hukum

    Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 01 April 2000 tentang deposito memberikan landasan syariah dan ketentua tentang deposito syariah sebagai berikut:

    Landasan Syariah

    1. Firman Allah QS Annisa (4):29

    “hai orang-orang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali perniagaan yang berlaku denagn sukarela diantaramu”

    1. Ijma

    Diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menyerahkan kepada orang (mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan taka ada seorangpun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma (Zuhaily, Al Fiqh Al Islami wa Adilatuhu, 1989, 4/838)

    1. Kaidah Fiqh

    “pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

    Ketentuan tentang deposito Syariah :

    1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola.
    2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakuka berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.
    3. Modala harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
    4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangakan dalam akad pembukaan rekening.
    5. Bank sebagai mudharib mentutup biaya operesional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
    6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.

    Deposito ini dijalankan dengan prinsip mudharabah mutlaqah karena pengelolaan dana deposito sepenuhnya menjadi tanggung jawab mudharib atau bank. Semua permintaan pembukuan deposito mudharabah harus dilengkapi dengan suatu akad/kontrak/perjanjian berisi antara lain, nama dan alamat shahibul maal, jumlah deposito, jangka waktu, nisbah pembagian keuntungan, cara pembayaran bagi hasil dan pokok pada saat jatuh tempo.

    Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan dan atau perhitungan distribusi keuntungan serta resiko yang dapat timbul akibat deposito tersebut.

    Setiap tanggal jatuh tempo deposito, pemilik dana akan mendapatkan hasil sesuai dengan nisbah dari hasil investasi yang telah dilakukan bank. Bagi hasil akan diterima oleh pemilik dana sesuai dengan perjanjian akad awal pada saat penempatan depostio tersebut.

    Periode penyimpanan dana ditentikan berdasarkan periode bulanan. Bank dapat memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada pemilik dana. Deposito ini hanya dapat ditarik sesuai dengan jatuh waktu yang disepakati. Atas bagi hasil yang diterima dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.[14]

    Tujuan/ Manfaat Bagi Bank:

    Sebagai sumber pendanaan bank baik dalam rupiah maupun valuta asing dengan jangka waktu tertentu yang lebih lama dan fluktuasi dana yang relative rendah.

    Tujuan/ Manfaat Bagi Nasabah:

    Alternative investasi yang memberikan keuntungan dalam bentuk bagi hasil.

    Sosialisasi Produk Bank Syariah


    Kalau di Malaysia peran bank syariah bisa menyaingi bank konvensional, kenapa Indonesia tidak demikian sementara 95 persen penduduk Indonesia adalah kaum muslim? Selain sosialisasi produk yang belum merata, juga karena sumber daya manusia (SDM) yang belum menguasai produk knowledge syariah, serta yang tidak kalah pentingnya adalah kemauan masyarakat (selaku kreditur maupun debitur) untuk menyimpan dananya dalam bentuk syariah yang belum signifikan.


    Sosialisasi produk bank syariah yang dimaksud adalah ketika masyarakat ingin melakukan transaksi perbankan tentunya, mereka akan mengacu kepada produk-produk bank konvensional, misalnya ketika mereka ingin menabung, baik dalam bentuk tabungan, giro atau deposito, maka bank syariah harus mampu memperlihatkan kepada nasabahnya tentang produk syariah yang sama dengan bank konvensional, dan bagaimana perlakuan, apa ada imbalan atau bagi hasil yang diterapkan.


    Pemahaman-pemahaman seperti ini perlu disosialisasikan secara maksimal dan merata, jika bank syariah ingin meningkatkan sharenya (pangsa pasar). Sebagai contoh, kalau di bank konvensional untuk sumber dana (DPK) ada produk yang dinamakan tabungan, giro, deposito, dengan imbalan yang diperoleh berupa bunga tabungan dan deposito serta jasa giro maka di bank syariah produk sumber dana (DPK) berbentuk dana titipan (wadi’ah) berupa rekening giro wadi’ah dan rekening tabungan wadi’ah. Pemilik untuk kedua jenis rekening ini tidak bisa mengharapkan atau meminta imbalan atas rekening wadi’ah, karena setiap imbalan atau keuntungan yang dijanjikan dapat dianggap riba. Namun atas kehendak bank sendiri, dapat memberikan imbalan berupa bonus (hibah) kepada pemilik dana (pemegang rekening wadi’ah).

    Melihat problematika yang ada dalam pengembangan perbankan, dengan

    demikian dapat disimpulkan bahwa:

    1. Pengembangan produk dalam bank syariah seringkali terjebak diantara kedua aturan yang saling tarik menarik, yaitu syariah dan hukum positif. Perlu ada upaya bersama untuk mencari jalan keluar, misalnya menyusun undang-undang bank syariah tersendiri. Hal ini amat penting agar bank syariah dapat menunjukkan cirri khas produknya dari yang dimiliki bank konvensional.

    2. Pengembangan produk dalam perbankan syariah dapat mengikuti arah perbankan konvensional, tetapi asas-asas produk syariah tidak boleh ditinggalkan. Semua produk syariah dapat diterapkan untuk semua jenis kategori, tetapi harus mengikuti konsekwensinya.

    3. Perlu adanya usaha terus menerus mengembangkan teknis keuangan untuk memberikan alternative bagi perbankan syariah terhadap produk keuangan di dunia konvensional.

    4. Pengembangan produk bukan saja melibatkan sumber daya yang ada dalam penelitian dan pengembangan, tetapi juga sumber daya yang mengerti dan mendalami syariah, karena sumber daya manusia yang ada di bank syariah sekarang ini belum memiliki pengetahuan di kedua bidang itu secara simultan. Untuk itu Perlu dikembangkan sejak dini penggabungan pendidikan ilmu duniawi dan ilmu agama sejak dini sekali dan ini harus dilanjutkan ke tingkat berikutnya bahkan samnpai tingkat perguruan tinggi, sehingga dikotomi pengetahuan agama dan pengetahuan dunia lama-kelamaan akan menipis. Ini bukan tugas perbankan syariah semata, tapi tugas ummat Islam secara nasional.

    KESIMPULAN

    Selama ini, kegiatan yang dijalankan oleh industry perbankan syariah, sesungguhnya sama dengan kegiatan perusahaan lain yang ingin menjual produknya. Bedanya, produk yang dijual oleh industry perbankan syariah berupa produk jasa. Sedangkan perusahaan lain, bisa jadi produk yang dijualnya berbentuk barang non jasa. Dari sisi ilmu marketing, produk jasa ini mempunyai karakteristik tersendiri. Karena, produk jasa termasuk satu model produk yang tidak dapat terlihat wujudnya (untangible). Walaupun begitu, produk jasa termasuk produk yang hanya dapat dirasakan manfaatnya.

    Dalam hal ini, industry perbankan syariah diharapkan dapat membuat satu produk yang berorientasi pasar. Maksudnya, produk yang akan ditawarkan oleh bank syariah, hendaknya termasuk produk yang betul-betul diinginkan oleh pasar. Jangan sampai, sebuah industry perbankan syariah membuat satu produk yang tidak diminati oleh pasar. Berkaitan dengan produk tabungan yang dimiliki oleh bank syariah, hendaknya bank syariah membuat satu produk tabungan yang betul-betul memberikan manfaat yang besar bagi nasabah. Nasabah dapat memperoleh keuntungan manfaat dari produk tabungan tersebut. Manfaat dimaksud mempunyai dua dimensi yaitu manfaat di dunia berupa bagi hasil yang adil dari hasil usaha bank sesuai keadaan yang sebenarnya dan manfaat diakhirat berupa pahala bermuamalat sesuai syariat Islam dikaitkan dengan adanya fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa DSN-MUI adadah Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, Nomor 02/DSN-MUI/IV/ 2000 tentang Tabungan, dan Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito, yang menetapkan bahwa Giro, Tabungan, dan Deposito tidak dibenarkan secara syariah apabila berdasarkan perhitungan bunga. Sedangkan Giro, Tabungan, dan Deposito yang dibenarkan secara syariah ialah yang didasarkan prinsip mudharabah dan/atau wadiah. Jika hal ini terealisasi, maka produk tabungan ini menjadi salah satu kekuatan daya tarik bagi nasabah atau calon nasabah untuk mengambil produk tabungan tersebut.

    DAFTAR PUSTAKA

    Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro.

    Karim,Adiwarman Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2008.

    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

    Wiroso, Penghimpunan Dana dan Hasil Usaha Bank Syariah, Jakarta: Grasindo.2005.

    http://wap.fajar.co.id/news.php?newsid=41793

    http://www.pkesinteraktif.com/content/view/1352/905/lang,id/

    http://www.scribd.com/doc/17233129/Produk-Bank-Syariah-


    [1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

    [2] Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro.

    [3] Wiroso, Penghimpunan Dana dan Hasil Usaha Bank Syariah, Jakarta: Grasindo,h.24.

    [4] Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2008,h.291.

    [5] Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro.

    [6] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

    [7] Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan

    [8] Wiroso, S.E.,M.B.A, Penghimpunan dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah. PT. Grasindo, 2005. Jakarta.54

    [9] Adiwarman A Karim. Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan. PT. Raja Grafindo. 2008. Jakarta.303

    [10]ibid. 304

    [11] ibid. 110

    [12] Ibid.307

    [13] Ibid.111

    [14] Wiroso, S.E.,M.B.A, Penghimpunan dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah. PT. Grasindo, 2005. Jakarta.54-58

    Leave a reply