blog ekonomi syariah zakat wakaf kawafi
RSS icon Email icon Home icon
  • IJARAH MUNTAHIYAH BIT TAMLIK (IMBT)

    Posted on November 22nd, 2009 Esa Muhammad Putra No comments

    IJARAH MUNTAHIYAH BIT TAMLIK

    oleh: Disfa Lidian, Tsarwatul Jannah, Yana Febrina

    I. Pendahuluan

    IMBT adalah akad yang belum ada pada masa Rasulullah, Akad ini pertama didapatkan pada tahun 1846 masehi di Inggris, dan yang memulai bertransaksi dengan akad ini adalah seorang pedagang alat-alat musik di inggris, dia menyewakan alat musiknya yang diikuti dengan memberikan hak milik barang tersebut, dengan maksud adanya jaminan haknya itu. Setelah itu tersebarlah akad seperti ini dan pindah dari perindividu ke pabrik-pabrik, dan yang pertama kali menerapkannya adalah pabrik sanjar penyedia alat-alat jahit di inggris. Selanjutnya berkembang, dan tersebar akad ini dengan bentuk khusus di pabrik-pabrik besi yang membeli barang-barang yang sudah jadi, lalu menyewakannya Kemudian setelah itu tersebar akad semacam ini dan pindah ke Negara-negara dunia, hingga ke Amerika Serikat pada tahun 1953 masehi.Lalu tersebar dan pindah ke Negara Perancis pada tahun 1962 masehi.Terus tersebar dan pindah ke Negara-negara Islam dan Arab pada tahun 1397 hijriyah.

    Penggunaan akad ini semakin banyak digunakan pada masa sekarang ini sebagai salah satu pilihan akad yang dapat digunakan untuk melakukan pembiayaan yang berkenaan dengan sewa yang diakhiri dengan hak kepemilikan oleh nasabah.

    II. Pembahasan

    1. Definisi[1]

    Al Ijarah Al Muntahiya bit Tamlik (financial leasing with purchase option) atau Akad sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan ada adalah sebuah istilah modern yang tidak terdapat dikalangan fuqaha terdahulu.

    Definisinya: Istilah ini tersusun dari dua kata;

    a. at-ta’jiir / al-ijaaroh (sewa)

    b. at-tamliik (kepemilikan)

    Kita akan mendefinisikan dua kata tersebut, setelah itu kita akan definisikan akad ini secara keseluruhannya.

    Pertama: at-ta’jiir menurut bahasa; diambil dari kata al-ajr ,yaitu imbalan atas sebuah pekerjaan, dan juga dimaksudkan dengan pahala.Adapun al-ijaaroh: nama untuk upah, yaitu suatu yang diberikan berupa upah terhadap pekerjaan

    Sedangkan al-ijaaroh dalam istilah para ulama ialah suatu akad yang mendatangkan manfaat yang jelas lagi mubah berupa suatu dzat yang ditentukan ataupun yang disifati dalam sebuah tanggungan, atau akad terhadap pekerjaan yang jelas dengan imbalan yang jelas serta tempo waktu yang jelas.

    Kita simpulkan bahwa al-ijaaroh atau akad sewa terbagi menjadi dua:

    1. sewa barang

    2. sewa pekerjaan

    Kedua: at-tamliik secara bahasa bermakna: menjadikan orang lain memiliki sesuatu.Adapun menurut istilah ia tidak keluar dari maknanya secara bahasa.

    Dan at-tamliik bisa berupa kepemilikan terhadap benda, kepemilikan terhadap manfaat, bisa dengan ganti atau tidak.

    § Jika kepemilikan terhadap sesuatu terjadi dengan adanya ganti maka ini adalah jual beli.

    § Jika kepemilikan terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti maka disebut persewaan.

    § Jika kepemilikan terhadap sesuatu tanpa adanya ganti maka ini adalah hibah/pemberian.

    § Adapun jika kepemilikan terhadap suatu manfaat tanpa adanya ganti maka disebut pinjaman.

    Ketiga: definisi “al ijarah al muntahia bit tamlik” (persewaan yang berujung kepada kepemilikan) yang terdiri dari dua kata adalah; kepemilikan suatu manfaat (jasa) berupa barang yang jelas dalam tempo waktu yang jelas, diikuti dengan adanya pemberian kepemilikan suatu barang yang bersifat khusus dengan adanya ganti yang jelas.

    • Ungkapan mereka: kepemilikan suatu manfaat (jasa), inilah ijaaroh/sewa menyewa.
    • Ungkapan mereka: diikuti dengan adanya pemberian kepemilikan suatu barang, ini adalah jual beli.

    Maka ini yang disebut persewaan yang berujung kepada kepemilikan (al ijarah al muntahia bit tamlik)

    1. Dasar Hukum

    a. Dasar hukum negara[2]

    Undang-undang No.10/1998 tentang Perbankan :

    § pembiayaan berdasarkan prinsip syariah wajib dikembalikan disertai imbalan (prinsip ijarah) (pasal 1.12);

    § prinsip syariah dalam pembiayaan barang modal dapat dilakukan dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari Bank oleh Nasabah (pasal 1.13).

    Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/KEP/DIR 12 Maret 1998 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah :

    § Bank wajib menerapkan prinsip syariah dalam menyalurkan dana antara lain melalui transaksi jual beli berdasarkan prinsip ijarah (pasal 28).

    Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 27/DSN-MUI/III/2002 28 Maret 2002:

    § harus laksanakan akad ijarah dulu;

    § akad pemindahan kepemilikan (jual beli/hibah) hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai.

    Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) No.59 :

    § objek sewa dikeluarkan dari aktiva pemilik objek sewa pada saat terjadinya perpindahan hak milik objek sewa;

    § perpindahan hak milik objek sewa diakui jika seluruh pembayaran sewa telah di selesaikan dan penyewa membeli/menerima hibah dari pemilik objek sewa.

    1. Prinsip IMBT

    Transaksi IMBT dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna) yang nantinya akan terjadi perpindahan kepemilikan (hak milik) bisa melalui akad hibah, atau melaui akad jual beli.

    1. Tujuan dan manfaat IMBT

    IMBT bertujuan untuk mengatasi permasalahan kontemporer yang semakin banyak. Permasalahan tersebut diantaranya adalah bagaimana seorang nasabah dapat memiliki benda yang sangat dibutuhkannya dengan cara menyicil dengan cara yang dibenarkan oleh syariat.

    1. Bentuk-bentuk IMBT[3]

    a. Ijarah dengan janji akan menjual pada akhir masa sewa

    Pilihan untuk menjual barang di akhir massa sewa (alternatif 1) biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif kecil. Karena sewa yang dibayarkan relatif kecil, akumulasi nilai sewa yang sudah dibayarkan sampai akhir masa periode sewa belum mencukupi harga beli barang tersebut dan margin laba yang ditetapkan bank. Karena itu, untuk menutupi kekurangan tersebut, bila pihak penyewa ingin memiliki barang tersebut, ia harus membeli barang tersebut di akhir periode.

    Ilustrasi:

    Bapak Ahmad hendak menyewa sebuah ruko selama satu tahun mulai dari 1 Agustus 2009 sampai 1 Agustus 2010 dan bermaksud membelinya di akhir masa sewa. Pemilik ruko menginginkan pembayaran sewa secara tunai di muka sebesar Rp.2 Miliyar (tanggal 1 Agustus 2009) dan Rp. 2 Miliyar di akhir masa sewa (tanggal 1 Agustus 2010) untuk membeli ruko tersebut. Dengan pola pembayaran seperti di atas, kemapuan keuangan Bapak Ahmad tidak memungkinkan. Bapak Ahmad hanya dapat membayar sewa secara cicilan sebesar Rp. 300 juta per bulan dan membeli ruko akhir masa sewa. Oleh karena itu, Bapak Ahmad meminta pembiayaan dari Bank Syariah sebesar Rp. 2 Miliyar di awal masa sewa (1 Agustus 2010). Bank Syariah menginginkan prosentase keuntungan sebesar 20% per tahun dari pembiayaan yang diberikan.

    Analisis Bank:

    Harga barang

    Harga sewa 1 tahun (tunai di muka) : Rp. 2.000.000.000,-

    Harga ruko (di akhir masa sewa) : Rp. 2.000.000.000,-

    Keuntungan bank : Rp. 800.000.000,-

    Total harga barang : Rp. 4.800.000.000,-

    Kemampuan membayar nasabah

    Pembayaran sewa cicilan Rp. 300 juta

    Per bulan : Rp. 3.600.000.000,-

    Pembelian ruko di akhir masa sewa : Rp. 1.200.000.000,-

    Total kemampuan membayar : Rp. 4.800.000.000,-

    b. Ijarah dengan janji untuk memberikan hibah pada akhir masa sewa

    Pilihan untuk menghibahkan barang di akhir masa sewa (alternatif 2) biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif lebih besar. Karena sewa yang dibayarkan relatif besar, akumulasi sewa di akhir periode sewa sudah mencukupi untuk menutup harga beli barang dan margin laba yang ditetapkan oleh bank. Dengan demikian, bank dapat menghibahkan barang tersebut di akhir masa periode sewa kepada pihak penyewa.

    Ilustrasi:

    Dengan semakin pesatnya kemajuan usaha Bapak Fadhil di bidang penjualan komputer, maka Bapak Fadhil memerlukan sebuah mobil untuk kegiatan operasional toko. Bapak Fadhil memerlukan mobil tersebut pada tanggal 1 April 2009 dengan cara menyewa selama 1 tahun kemudian membelinya di akhir masa penyewaan yaitu tanggal 1 April 2010. Penjual mobil menginginkan pola pembayaran sewa tunai di muka sebesar Rp. 60 juta (1 April 2009) dan Rp. 90 juta di akhir masa sewa(1 April 2010) untuk dapat memiliki mobil tersebut, dengan pola pembayarn seperti di atas, kemampuan keuangan Bapak Fadhil tidak memungkinkan. Beliau hanya dapat membayar cicilan sebesar Rp. 15 juta per bulan. Untuk itu Bapak Fadhil mengajukan pembiayaan kepada Bank Syariah menginginkan prosentase keuntungan sebesar 20 % per tahun.

    Analisis Bank:

    Harga barang

    Harga sewa 1 tahun (tunai di muka) : Rp. 60.000.000,-

    Harga ruko (di akhir masa sewa) : Rp. 90.000.000,-

    Keuntungan bank : Rp. 30.000.000,-

    Total harga barang : Rp. 180.000.000,-

    Kemampuan membayar nasabah

    Pembayaran sewa cicilan Rp. 15 juta

    Per bulan : Rp. 180.000.000,-

    Pembelian ruko di akhir masa sewa : Rp. 0,-

    Total kemampuan membayar : Rp. 180.000.000,-

    1. Posisi Bank dalam IMBT

    · Dalam IMBT bank bertindak selaku pihak yang menyewakan dalam akad pertama dan selaku pemeberi hibah atau penjual dalam akad kedua. Sedangkan nasabah bertindak selaku penyewa pada tahap pertama dan selaku penerima hibah/pembeli pada akad kedua.

    · Hal itu karena akad ijarah dan akad hibah / jual beli tidak bisa digabungkan pada waktu, asset dan pihak yang sama

    1. Tahapan IMBT di Bank Syariah

    Ø Nasabah menejelaskan kepada bank bahwa suatu saat di tengah atau di akhir periode ijarah ia ingin memiliki

    Ø Setelah melakukan penelitian, bank setuju akan menyewakan asset itu kepada nasabah

    Ø Apabila bank setuju, bank terlebih dahulu memiliki aset tersebut

    Ø Bank membeli atau menyewa aset yang dibutuhkan nasabah

    Ø Bank membuat perjanjian ijarah dengan nasabah untuk jangka waktu tertentu dan menyerahkan asset itu untuk dimanfaatkan

    Ø Nasabah membayar sewa setiap bulan yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan

    Ø Bank melakukan penyusutan terhadap asset. Biaya penyusutan dibebankan kepada laporan laba rugi

    Ø Di tengah atau di akhir masa sewa, bank dan nasabah dapat melakukan pemindahan kepemilikan asset tersebut secara jual beli cicilan

    Ø Jika pemindahan kepemilikan di akhir masa sewa, akadnya dilakukan secara nisbah.

    Persyaratan dokumen yang harus dipenuhi untuk aplikasi ”Baiti Jannati” (Bank Muamalat)

    NO

    JENIS DOKUMEN

    Pegawai

    Wiraswasta

    Profesional

    I

    DATA PRIBADI

    1

    Aplikasi Permohonan

    V

    V

    v

    2

    KTP Pemohon & suami / istri + Penjamin

    v

    V

    v

    3

    Kartu Keluarga

    v

    V

    v

    4

    Surat Keterangan Ganti Nama (bagi WNI keturunan)

    v

    V

    v

    5

    Akte Nikah / cerai (bagi yang sudah menikah/cerai)

    v

    v

    v

    6

    NPWP Pribadi/perusahaan

    V

    V

    v

    7

    Surat Persetujuan Suami/ istri + jaminan

    V

    V

    v

    II

    DATA PENGHASILAN

    1

    Slip asli gaji terakhir/ surat keterangan pengahasilan

    V

    2

    Surat keterangan lamanya bekerja dan jabatan terakhir dari perusahaan / copy SK pengangkatan pegawai

    v

    3

    SPT pajak 1 tahun teraknir

    V

    v

    4

    Rekening koran/ tabungan 3 bulan terakhir

    V

    v

    v

    5

    Akte pendirian dan perubahannya

    V

    v

    6

    Neraca dan laba rugi/ informasi keuangan terakhir

    V

    v

    7

    Ijin-ijin usaha yaitu TDP dan SIUPP

    V

    v

    III

    DATA JAMINAN

    1

    Sertifikat HGB

    V

    V

    v

    2

    IMB

    V

    V

    v

    3

    PBB (tahun terakhir)

    v

    V

    v

    4

    Covermote notaris

    V

    V

    v

    Musyarakah Mutanaqisah/Descreasing Participation[4]


    Musyarakah Mutanaqisah/Descreasing Participation adalah kombinasi antara Musyarakah dengan Ijarah (perkongsian dengan sewwa). Dalam kontrak ini kedua belah pihak yang berkongsi menyertakan modalnya masing-masing katakanlah (A) 20%, (B) 80%, dengan modal 100% keduanya membeli suatu assets tertentu katakanlah rumah. Rumah tersebut tersebut kemudian disewakan ke pemilik modal terkecil dalam hal ini (A) dengan harga sewa yang telah disepakati bersama. Karena (A) bermaksud untuk memiliki rumah tersebut pada akhir kontrak maka ia tidak mengambil bagian sewa miliknya, tetapi seluruhnya diserahkan ke (B) sebagai upaya penambhan prosentase modal miliknya. Dengan demikian untuk bulan kedua prosentase modal (A) akan bertambah dan (B) akan berkurang demikian seterusnya hingga (A) memiliki 100% dari modal perkongsian.

    Keterangan:
    1. Dalam syariah tidak ada halangan bagi seorang anggota untuk menyewa barang milik perkongsian


    2. Sistem Descreasing Participation ini dapat diterapkan dalam pemberian kredit rumah (sebagai alternatif bagi BTN)


    3. Dalam penjelasan diatas (A) adalah nasabah calon pembeli rumah dan 20% adalah uang muka darinya.


    4. Musyarakah muataqisah dapat pula diterapkan dalam proses refinancing.

    Prospek, kendala dan strategi penyaluran dana Ijarah Muntahia Bittamlik

    Kendala bagi sebagian besar Bank Syariah yakni rumitnya mekanisme IMBT, oleh karena itu, kebanyakan dari Bank Syariah lebih memilih menggunakan akad Murabahah. Walaupun kebanyakan Bank tidak memilih akad ini, tetap saja ada bank yang menggunakan akad ini, contohnya Bank Muamalat.

    Prospek bagi bank yang menggunakan akad IMBT ini yakni Bank Muamalat, meskipun kebanyakan bank tidak memakai akad ini, adalah karena Bank Muamalat melihat keunggulan dari IMBT yang dapat merubah biaya sewa (maks. Tiap 2 thn), sedang dalam murabahah yang mudah prosesnya, akan tetapi tidak dapat berubah harga jualnya di tengah terjadinya fluktuasi harga.

    Strategi bagi Bank Syariah, ialah bank memperhatikan dan mempertimbangkan pengajuan pembiayaan nasabah dengan seksama agar nasabah yang menerima pembiayaan benar-benar capable dan bankable.

    III. Penutup

    Berdasarkan hasil survey dan pengamatan lapangan, terlihat bahwa IMBT adalah akad yang dibutuhkan untuk beberapa penyelesaian akad pembiayaan di bank syariah. Akad IMBT adalah salah satu alternatif pilihan dari beberapa akad yang dapat diterapkan dalam pembiayaan tertentu. IMBT memberikan manfaat kepada semua pihak yang memerlukannya. Namun, disisi lain akad ini memiliki kelemahan berupa rumitnya proses yang terdapat didalam akad tersebut.



    DAFTAR PUSTAKA

    Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001. Bank Yariah: dari teori ke praktik. Jakarta : Tazkia Cendekia

    Karim, Adiwarman A. 2004. Bank Islam: Analisis Fiqh dan keuangan. Jakarta: Rajawali press

    Sjahdeini, Sutan Remi. 2007. Perbankan islam: dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia. Jakarta: Frafiti

    http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-makalah-tentang/pembiayaan-ijarah-di-bank-syariah

    http://www.direktori-islam.com/wp-content/uploads/2009/07/IMB_bag1.pdf

    http://www.karimsyah.com/imagescontent/article/20050923100918.pdf


    [3] Ir. Adiwarman A. Karim “Bank islam : Analisis Fiqh dan keuangan” hal. 168-175

    [4] http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-makalah-tentang/pembiayaan-ijarah-di-bank-syariah

  • IJAROH

    Posted on November 22nd, 2009 Esa Muhammad Putra No comments

    IJAROH

    oleh : Abdul Hamid Rahman, Ahmad Badrun Kosasih, Ahmad Muhajir, Ahmad Syaiful Huda

    I. PENGERTIAN

    Ijaroh berasal dari kata al–ajru yang arti menurut bahasanya adalah al-iwadh dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai ganti dan upah. Sedangkan menurut istilah ijaroh diartikan sebagai berikut :


    1. Menurut Hanafiyah ijaroh diartikan ”Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan sengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.“


    2. Menurut Malikiyah ijaroh ialah ” Nama bagi akad – akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.“


    3. Menurut Sayyid Sabiq ijaroh ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.


    4. Menurut fatwa DSN ijaroh didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

    Jadi bila ditarik kesimpulan dari pengertian ijaroh di atas yaitu :

    عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم

    Ijarah adalah sebuah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership milkiyyah) atas barang itu sendiri.

    II. Landasan Hukum


    1. Firman Allah QS. al-Zukhruf [43]: 32:


    أَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيْشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُوْنَ.


    “Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar seba-gian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

    2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 233:

    وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوْا أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاآتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ، وَاتَّقُوا اللهَ، وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ بِمَاتَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ.


    “…Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”


    3. Firman Allah QS. al-Qashash [28]: 26:

    قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَآأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ اْلأَمِيْنُ.

    “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.’”

    4. Hadist riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

    أَعْطُوا اْلأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

    “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”

    5. Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:


    مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَه
    ُ.


    “Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

    6. Hadis riwayat Abu Daud dari Sa`d Ibn Abi Waqqash, ia berkata:


    كُنَّا نُكْرِي اْلأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِيْ مِنَ الزَّرْعِ وَمَاسَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَنَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

    “Kami pernah menyewankan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”

    7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:


    اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.


    “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”


    8. Ijma ulama tentang kebolehan melakukan akad sewa menyewa.


    9. Kaidah fiqh:


    اَلأَصْلُ فِي الْمُعَامَلاَتِ اْلإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا.

    “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”


    دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

    “Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.”

    III. RUKUN, SYARAT, dan PRINSIP IJAROH


    Adapun rukun dan syarat Ijaroh adalah sebagai berikut :


    1. Mu’jir dan Musta’jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. mu’jir adalah orang yang memberi sewa atau upah, sedangkan musta’jir adalah orang yang menerima upah atau sewa.


    2. Shiqot ijab kabul sewa menyewa atau upah mengupah antara mu’jir dan musta’jir.


    3. Ujroh, kedua belah pihak disyaratkan mengetahui jumlahnya baik dalam sewa menyewa maupun upah mengupah.


    4. Barang yang disewakan disyaratkan sebagai berikut :


    a. Barang yang dijadikan objek upah mengupah maupun sewa menyewa hendaklah barang yang dapat dimanfaatkan kegunaannya.


    b. Barang yang dijadikan objek upah mengupah dan khususnya sewa menyewa hendaklah dapat diserahkan kepada penyewa atau pekerja berikut kegunaannya.


    c. Manfaat dari benda yang disewa adalah mubah menurut syar’i bukan haram.


    d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal ‘ain (zatnya) hingga waktu yang ditentukan menurut akad.


    Sedangkan prinsip Ijaroh adalah : Transaksi Ijaroh dilandasi dengan adanya pemindahan manfa’at (hak guna), bukan pemindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip Ijaroh sama dengan prinsip jual beli. Perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Pada jual beli objek transaksinya barang, sedangkan pada Ijaroh objek transaksinya adalah barang maupun jasa.

    Iv. tujuan dan manfaat ijaroh

    Manfaat, dalam hal ini ada dua jenis ;

    Manfaat dari aset atau jasa tertentu (منافع الأعيان), seperti contoh ketika seseorang berkata; “Saya sewakan kepada anda rumah ini” atau “Aku menyewa dirimu untuk membuatkan pakaianku”.

    Manfaat yang dipesan dan menjadi tanggungan penyedia aset atau jasa

    (منافع في الذمة). Jenis ini bisa dilakukan dengan dua cara;

    » Manfaat dispesifikasikan berdasarkan penjelasan pemberi sewa

    (منافع موصوفة في الذمة ), seperti contoh ketika seseorang berkata; “Saya sewakan kepada anda sebuah rumah, spesifikasinya demikian”.

    » Manfaat yang dipesan berdasarkan kesanggupan dan tanggungan penyedia jasa (إلزام الذمةعلى لشخص), seperti contoh; “Saya bebankan jahitan baju ini kepada kamu”

    Dalam dua jenis manfaat ini diberlakukan beberapa persyaratan;

    1. Memiliki nilai atau bisa dinilai (أن تكون المنفعة متقومة)

    2. Manfaat harus menjadi obyek utama bukan asetnya (أن تقع الإجارة عليها لا على العين)

    3. Manfaat memungkinkan untuk digunakan dalam kontrak (القدرة على استيفائها)

    4. Manfaat diperbolehkan untuk digunakan (أن تكون المنفعة مباحة الاستيفاء), bukan berasal dari barang atau pekerjaan yang haram dan bukan dari jenis pekerjaan wajib, seperti sholat dll

    5. Manfaat harus diketahui dengan baik supaya bisa menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa

    (أن تكون معلومة لما ينفي الجهالة المفضية للنزاع). Untuk mengetahui dengan baik manfaat dalam ijarah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan, sesuai dengan klasifikasi obyeknya;

    Pertama, hanya dengan menentukan masa sewa (التقدير بالمدة), yakni untuk jenis manfaat yang tidak bisa dibatasi dengan spesifikasi pemanfaatan tertentu

    (لا ينضبط بالعمل). Seperti dalam sewa pekarangan, baju dll, seperti contoh “Aku sewa baju ini selama satu bulan”.

    Kedua, hanya dengan menentukan spesifikasi pemanfaatan tertentu (التقدير بالعمل), yakni untuk jenis manfaat dipesan berdasarkan kesanggupan dan tanggungan penyedia jasa (إلزام الذمةعلى لشخص), seperti contoh; “Saya bebankan jahitan baju ini kepada kamu”

    Ketiga, dengan memilih antara menentukan masa sewa (التقدير بالمدة) atau menentukan spesifikasi pemanfaatan tertentu (التقدير بالعمل), yakni untuk jenis manfaat yang bisa dibatasi dengan spesifikasi pemanfaatan tertentu (ينضبط بالعمل). Seperti contoh “Aku sewa kuda ini selama satu bulan” atau “Aku akan menyewa sebuah kuda dengan spesifikasi demikian untuk aku tunggangi ke makkah”.

    V. HAK DAN KEWAJIBAN KEDUA BELAH PIHAK

    Menurut fatwa DSN kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah adalah ;


    1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:


    a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan


    b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.


    c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.


    Contohnya : mobil yang disewa ternyata tidak dapat digunakan karena akinya lemah, maka yang menyewakan wajib menggantinya. Bila yang menyewakan tidak dapat memperbaikinya, penyewa mempunyai pilihan untuk membatalkan akad atau menerima barang yang rusak. Bila mana kondisi ini terjadi, apakah harga sewa masih dibayar penuh? sebagian ulama berpendapat, jika penyewa tidak membatalkan akad, harga harus dibayar penuh. Sebagian ulama yang berpendapat harga sewa dapat dikurangkan dulu dengan biaya untuk perbaikan kerusakan.


    2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat:


    a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.


    b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).


    c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

    Vi. Kesepakatan Mengenai Harga Sewa

    Contoh : dikatakan “saya sewakan mobil ini selama sebulan dengan harga sewa Rp. XXX”. Bila penyewa ingin memperpanjang harga 2 kali lebih besar dari harga sebelumnya. Dan sebaliknya sipenyewa dapat saja menawar harga. Semuanya tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak. Mayoritas ulama mengatakan “syarat-syarat yang berlaku bagi harga jual berlaku juga pada harga sewa.


    Dari contoh ini diperoleh ; Jika mu’jir menyerahkan zat benda yang disewakan kepada musta’jir, maka musta’jir berhak membayarnya karena musta’jir telah menerima kegunaan benda maupun barang tersebut. Hak menerima upah bagi mu’jir adalah sebagai berikut :


    – Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, adapun dasarnya adalah hadis nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”


    – Jika menyewa barang, upah sewa dibayar ketika akad sewa, kecuali jika dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarohkan mengalir selama penyewaan berlangsung.


    – Dalam ijaroh, harga sewa ditentukan oleh kedua pihak yaitu penyewa dan yang menyewakan. Misalnya dikatakan, “Saya sewakan rumah ini selama satu tahun dengan harga sewa Rp. XX.” Kesepakatan ini berlaku sepanjang periode sewa yang telah disepakati yaitu satu tahun.


    – Harga sewa dan upah harus ditentukan terlebih dahulu di awal transaksi, sesuai dengan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Baihaqi dari Abu Hurairah, “Siapa yang memperkerjakan seorang pekerja harus memberitahukan upahnya.” Lalu jika terjadi kasus misalnya naik ojeg tanpa kesepakatan terlebih dahulu, maka fatwa ulama mengatakaan bahwa harga sewa yang lazim berlaku jika tidak ditentukan dimuka.


    – Mu’jir boleh menyewakan kembali barang yang telah dia sewakan, asalkan penggunaan barang tersebut sesuai dengan yang dijanjikan ketika akad.

    vii. Ketentuan Obyek Ijarah

    1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
    2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
    3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
    4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari’ah.
    5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
    6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
    7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (tsaman) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
    8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
    9. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

    VIiI. Jenis Barang dan Jasa yang dapat disewakan

    1. Barang modal (asset tetap) misalnya : gedung, ruko, kantor, dll.

    2. Barang produksi, misalnya : mesin-mesin dan alat-alat berat.

    3. Barang kendaraan transportasi

    4. Jasa untuk membayar ongkos, misalnya : uang sekolah/kuliah, tenaga kerja, hotel, jasa angkut dan transportasi dll.

    ix. SKEMA IJAROH

    Skema Ijaroh pada Perbankan


    Keterangan :

    1. Nasabah mengajukan pembiayaan ijaroh ke bank syariah

    2. Bank syariah membeli/menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah sebagai obyek ijaroh dari supplier.

    3. Setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dengan bank mengenai barang obyek ijaroh, tariff ijaroh, periode ijaroh, dan biaya pemeliharaannya, maka akad pembiayaan ijaroh ditandatangani.

    4. Bank menyerahkan obyek ijaroh kepada nasabah sesuai akad yang disepakati. Setelah periode ijaroh berakhir, nasabah mengembalikan obyek ijaroh tersebut kepada bank.

    5. a. Bila bank membeli obyek tersebut, setelah periode ijaroh berakhir obyek ijaroh tersebut disimpan oleh bank sebagai asset yang dapat disewa kembali.

    b. Bila bank menyewa obyek tersebut, setelah periode ijaroh berakhir obyek ijaroh tersebut dikembalikan oleh bank kepada supplier.

    X. Prospek, kendala dan strategi

    Apabila dilirik beberapa tahun belakangan ini, ekonomi syariah khususnya tentang perbankan syariah sedang dalam masa perkembangan yang begitu pesat, salah satu produk bank syariah yang memiliki prospek sangat menjanjikan adalah pembiayaan ijaroh. Dengan banyak alasan diantaranya dalam pembiayaan ijaroh, obyek transaksinya adalah jasa, baik manfaat atas barang maupun atas tenaga kerja. Dengan pembiayaan murabahah, bank syariah hanya dapat melayani kebutuhan nasabah untuk memiliki barang dan itu berarti konsumtif, sedangkan nasabah yang membutuhkan jasa tidak dapat dilayani. Dengan skim ijaroh bank syariah dapat melayani nasabah yang membutuhkan jasa pula, agar peningkatan mutu dan kualitas masyarakat pun dapat meningkat, dan ini merupakan peluang pasar yang tinggi.

    Adapun kendala yang dihadapi antara lain :

    1. Dukungan Pemerintah Belum Memadai

    Meski sudah menunjukkan eksistensinya, masih banyak kendala yang dihadapi bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Soal pemahaman masyarakat hanya salah satunya. Kendala lainnya yang cukup berpengaruh adalah dukungan penuh dari para pengambil kebijakan di negeri ini, terutama menteri-menteri dan lembaga pemerintahan yang memiliki wewenang dalam menentukan kebijakan ekonomi. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang pada masa kampanye pemilu kemarin menyatakan mendukung ekonomi syariah, belum sepenuhnya mewujudkan dukungannya itu dalam bentuk program kerja tim ekonomi kabinetnya.

    2. Nasabah tidak membayar cicilan dengan sengaja (Default).

    3. Nasabah berhenti di tengah kontrak dan tidak mau membeli asset tersebut. Akibatnya bank harus menghitung kembali keuntungan dan mengembalikan sebagian kepada nasabah.

    4. Aset ijaroh rusak sehingga menyebabkan biaya pemeliharaan bertambah.

    Dari prospek dan kendala yang tertera di atas, strategi yang diambil untuk meningkatkan pembiayaan ijaroh antara lain, adanya permintaan untuk menyewa barang tertentu dengan spesifikasi yang jelas oleh nasabah kepada bank syariah, melakuakan perjanjian kepada nasabah selama obyek ijaroh di tangan nasabah agar di jaga dan dirawat dengan ketentuan yang jelas. Serta membuat suatu tempat penyimpanan untuk obyek ijaroh yang tidak terpakai dengan tempat yang memadai agar tidak rusak.

    xi. Pola Pembiayaan Ijaroh

    Contoh Ijaroh Murni bayar dengan cicilan :


    Pak Ahmad hendak menyewa ruko selama satu tahun dengan nilai sewa Rp. 240.000.000,-. Orang yang punya ruko menghendaki pembayaran dilakukan diawal periode sewa. Tapi karena Pak Ahmad kekurangan biaya dan hanya manpu membayar dengan cicilan perbulan. Untuk memecahkan masalah ini, Pak Ahmad meminta pembiayaan dari Bank. Menganalisis kemampuan Pak Ahmad dan required rate of profit (sebesar 20 %), pihak bank menghitung :


    - Harga sewa satu tahun (tunai dimuka) Rp. 240.000.000,-


    - Required rate of profit 20% Rp. 48.000.000,-


    - Harga sewa kepada Pak Ahmad Rp. 288.000.000,-


    - Periode pembayaran 12 bulan (360 hari)


    - Besar angsuran Pak Ahmad per bulan Rp. 24.000.000,-


    Dengan analisis diatas, maka bentuk pembiayaan yang diberikan kepada Pak Ahmad adalah pembiayaan Ijaroh dengan cicilan per bulan sebesar Rp. 24.000.000,-

    DAFTAR PUSTAKA

    • Antonio, Muhammad Syafi’i. 1999. Bank Syariah “Suatu Pengenalan Umum”. Jakarta: Tazkia Institute.
    • Ascarya. 2007. Akad & Produk Bank Syariah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
    • Fatwa DSN MUI tentang pembiayaan Ijaroh NO: 09/DSN-MUI/IV/2000.
    • Hosen, M. Nadratuzzaman. 2008. Materi Dakwah Ekonomi Syariah. Jakarta: PKES.
    • Karim, Adiwarman. A. 2004. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
    • www.bankmuamalat.com
    • Syahdeini, Remy Sutan. 2007. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.

    M.Syafi’I Antonio, Bank Syariah “suatu pengenalan umum”. Tazkia Institute

    Ir.Adiwarman Karim, Bank Islam, “analisis fiqh dan keuangan” Grafindo.

    Ir.Adiwarman Karim, Bank Islam, “analisis fiqh dan keuangan” Grafindo.

    Ibid

    Fatwa DSN MUI tentang pembiayaan Ijaroh NO: 09/DSN-MUI/IV/2000

    Ir.Adiwarman Karim, Bank Islam, “analisis fiqh dan keuangan” Grafindo.

    Ibid

    Ibid

    www.muamalatbank.com

    Ascarya “Akad & Produk Bank Syariah”. Raja Grafindo. 2007.

  • Hiwalah

    Posted on November 18th, 2009 Heru No comments

    MAKALAH

    PENGANTAR PERBANKAN SYARIAH

    Disusun Oleh :

    Mekka Tri Primandika
    Ahmad Zakariya
    Khaerudin Muhammad Nur

    Dosen Pembimbing :
    Dr. Hendra Kholid, MA

    JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
    FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
    UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
    SYARIF HIDAYATULLAH
    JAKARTA
    2009

    BAB I
    PENDAHULUAN
    Perkembangan perbankan syariah dengan menggunakan prinsip syariah atau lebih dikenal dengan nama bank syariah di Indonesia bukan merupakan hal yang asing lagi. Mulai awal tahun 1990 telah terealisasikan ide tentang adanya bank Islam di Indonesia, yang merupakan bentuk penolakan terhadap sistem riba yang bertentangan dengan hukum Islam.
    Peran perbankan lebih menyentuh kepada masyarakat luas, karena terkait langsung dengan kegiatan ekonomi keseharian. Sehingga dalam perkembangannya peran lembaga keuangan syariah masih menunjukkan dominasi dalam mempengaruhi perkembangan ekonomi syariah. Disamping itu kemunculan bank syariah cenderung lebih disebabkan karena keinginan masyarakat untuk melaksanakan transaksi perbankan ataupun kegiatan ekonomi secara umum yang sejalan dengan nilai dan prinsip syariah, maka dikeluarkanlah berbagai macam bentuk produk bank syariah yang meliputi jual-beli, pembiayaan dan jasa yang tidak terdapat unsur riba di dalamnya. Adapun yang akan dibahas pada pemakalah ini berupa produk jasa yang meliputi:Hiwalah, Kafalah, Wakalah, Ar-Rahn, Al-Sharf.
    Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai produk jasa bank syariah diatas, akan kami jabarkan dalam makalah kami ini.

    AL HIWALAH
    A. Pengertian Hiwalah
    Pengertian hiwalah diambil dari kata tahwil yang berarti Intiqal (perpindahan). Yang dimaksud perpindahan disini adalah memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang (Muhil) menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang ( muhal alaih ) dan orang yang menghutangkan (Muhal). Hiwalah dilaksanakan sebagai tindakan yang tidak membutuhkan ijab dan qabul dan menjadi sah dengan sikap yang menunjukkan hal tersebut. Dalam konsep hukum perdata, hiwalah adalah serupa dengan lembaga pengambil alihan hutang, atau lembaga pelepasan hutang atau penjualan hutang, atau lembaga penggantian kreditur atau penggantian debitur.
    B. Landasan Hukum Hiwalah
    Islam membenarkan hiwalah dan membolehkannya, karena ia diperlukan. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda:
    Artinya: “menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah kezaliman. Dan jika salah seorang tamu di ikutkan (di hiwalahkan) kepada orang yang kaya yang mampu terimalah hiwalah itu”.
    C. Syarat-syarat sahnya Hiwalah:
    1. Relanya pihak Muhil dan Muhal tanpa muhal alaih, berdasarkan dalil kepada hadits dimuka.
    2. Samanya kedua hak, baik jenis maupun kadarnya, penyelesaian, tempo waktu, mutu baik dan buruk.
    3. Stabilnya hutang.
    4. Bahwa kedua hak tersebut diketahui dengan jelas.
    D. Implementasi dalam Perbankan
    1. Dalam praktek perbankan syariah fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan usahanya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan hutang.
    2. Untuk mengantisipasi kerugian yang akan timbul bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan hutang dengan yang berhutang.
    3. Karena kebutuhan supplier akan di likuiditas, maka ia meminta bank untuk mengalih piutang. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek.
    E. Aplikasi dalam Perbankan
    Kontrak hiwalah biasanya diterapkan dalam hal-hal berikut:
    a. Factoring atau anjak piutang, dimana para nasabah yang memiliki hutang pada pihak ke 3 memindahkan piutang itu kepada bank.
    b. Post-dated check, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.
    c. Bill discounting. Secara prinsip, bill discounting serupa dengan hiwalah. Hanya saja, dalam bill discounting nasabah hanya membayar fee, sedangkan pembahasan fee tidak di dapati dalam kontrak hiwalah.
    F. Manfaat Hiwalah
    Seperti gambar diatas akad hiwalah banyak sekali manfaat dan keuntungan diantaranya:
    1. Memungkinkan penyelesaian hutang dan piutang dengan cepat dan simultan.
    2. Tersedianya talangan dana untuk hibah bagi yang membutuhkan.
    3. Dapat menjadi salah satu fee-based income sumber pendapatan non-pembiayaan bagi bank syariah.

    Adapun risiko yang harus diwaspadai dari kontrak hiwalah adalah adanya kecurangan nasabah dengan member invoice palsu (ingkar janji) atau wanprestasi, untuk memenuhi kewajiban hiwalah ke bank.

    KAFALAH
    Dalam pengertian bahasa kafalah berarti adh-dhammu (menggabungkan). Firman Allah SWT:
      
    Artinya: “dan Dia (Allah) menjadikan zakariya sebagai penjaminnya (Maryam)”. (Q.S: Al-Imran ayat 37)
    Al-Quran
                
    Artinya:”Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.
    A. Pengertian Kafalah
    Al-kafalah yang merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ke 3 untuk memenuhi kewajiban pihak ke 2 atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggungjawab orang lain sebagai jaminan.
    B. Landasan Hukum
    Al- hadits
    “Telah dihadapkan pada Rasulullah mayat seorang laki-laki untuk di shalatkan. Rasulullah SAW bertanya, apakah dia punya warisan? Para sahabat menjawab TIDAK, Rasulullah bertanya lagi, apakah dia mempunyai hutang? Para sahabat menjawab YA, sebesar 3 dinar. Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk menshalatkannya (tetapi beliau sendiri tidak). Abu Qatadhah lalu berkata, saya menjamin hutangnya ya Rasulullah”. Rasulullah pun menshalatkan mayat tersebut. (H.R Bukhari no. 2127, kitab al-Hawalah).

    C. Implementasi Perbankan
    1. Bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajibn pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rahn.
    2. Bank dapat spukla menerima dana tersebut dengan prinsip wadiah. Bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan.
    3. Transaksi yang masuk dalam akad-akad kafalah adalah; bank garansi dengan segala variasinya, dan letter of credit dengan segala jenis dan variasinya.

    WAKALAH
    Wakalah ataus wikalah berarti menyerahkan, pendelegasian atau pemberian mandat dalam bahasa arab, hal ini dipahami sebagai At-tafwidh. Tetapi yang dimaksud dalam hal ini wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seorang sebagai pihak pertama kepada orang lain kepada pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan.
    Landasan Hukum
    2.1 Al-Quran

                 •                         •   
    Artinya:”Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)”. mereka menjawab: “Kita berada (disini) sehari atau setengah hari”. berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun”.
             
    Artinya: Berkata Yusuf: “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan”.

    2.2 Al-Hadits
    “Bahwa Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi dan seorang anshar untuk mewakilinya mengawini Maemunah binti Harist.
    Dalam kehidupan sehari-hari,Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Di antaranya adalah membayar hutang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan, dan lain-lainnya.
    2.3 Ijma’
    Para ulama pun bersepakat dengan ijma’ atas dibolehkannya wakalah. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunnahkannya dengan alas an bahwa hal tersebut termasuk jenis ta’awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan taqwa.
    Allah berfirman:
             
    Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan permusuhan”. (Q.S. Al-Maidah:2)
    1. Rukun-rukunnya
    Al-wakalah adalah termasuk akad. Rukunnya adalah ijab dan qabul, dan apabila tidak memenuhi perukunannya maka akad tersebut tidak sah. Di dalam wakalah tidak disyaratkan adanya lafaz tertentu, akan tetapi ia sudah sah dengan apa saja yang dapat menunjukkan hal itu, baik berupa ucapan maupun perbuatan.
    Akad wakalah sah dengan cara tanjiz, ta’liq dan dipautkan dengan masa yang akan datang. Ia pun akan sah dengan ditentukan waktunya, atau dengan kerja tertentu.
    Yang dimaksud tanjiz adalah, seperti:”Aku mandatkanmu (wakilkan kepadamu) untuk membeli anu”. Sedangkan yang dimaksud dengan ta’liq adalah seperti:”Jika ini berhasil, maka kamu menjadi wakilku”, dan yang dimaksud dengan mempautkan dengan masa yang akan datang adalah seperti:”Jika bulan Ramadhan telah tiba, maka aku memandatkanmu untukku”.
    Yang dimaksud dengan penentuan waktu adalah seperti:”Aku mandatkan kepadamu selama satu tahun untuk mengerjakan anu…..”.
    Wakalah terkadang juga sebagai sumbangan dari orang yang mewakili, dan terkadang dengan upah, karena hal ini sebagai tindakan untuk orang lain yang baginya bukan kemestian. Sehingga boleh mengambil ganti (Upah) untuk perbuatan itu. Misalnya: jika orang yang mewakilkan mengatakan:”juallah ini dengan harga sepuluh dan lebihnya untukmu”. Hal ini dinyatakan sah, dan ia berhak memperoleh kelebihannya.
    2. Syarat-syaratnya
    Wakalah tidak akan sah kecuali jika semua syarat-syaratnya sempurna. Syarat-syaratnya itu diantaranya:
    A. Syarat-syarat yang Mewakilkan
    Yang dimaksud syarat yang mewakilkan adalah pemilik yang dapat bertindak dari sesuatu yang ia wakilkan. Jika ia bukan sebagai pemilik yang dapat bertindak, perwakilannya tidak sah. Seperti orang gila dan anak kecil yang belum dapat membedakan. Salah satu dari keduanya dapat mewakilkan yang lainnya, karena keduanya telah kehilangan pemilikan, ia tidak memiliki hak bertindak.
    B. Syarat-syarat yang mewakili
    Syarat ini disyaratkan pada orang yang mewakili; orang berakal, kalau dia orang gila atau idiot, atau anak kecil yang tidak dapat membedakan, maka tidak sah.

    C. Syarat-syarat untuk hal yang diwakilkan
    Disyaratkan pada hal yang diwakilkan (muwakkal fih) adalah bahwa ia diketahui oleh orang yang mewakili, atau tidak diketahui ia itu buruk perlakuannya. Kecuali jika diserahkan penuh oleh orang yang engkau kehendaki”. Dan disyaratkan pula bahwa hal itu dapat diwakilkan.
    Hal ini berlaku untuk semua akad, yang boleh bagi manusia untuk ia akadkan sendiri, seperti jual beli, sewa menyewa, berhutang, damai, hibah dan lain sebagainya.
    3. Berakhirnya Akad Wakalah
    Akad wakalah berakhir sebagai berikut:
    a. Matinya salah seorang dari yang berakad, atau menjadi gila,. Karena salah satu syarat wakalah adalah hidup dan berakal. Apabila terjadi kematian, atau gila, berarti syarat sahnya menjadi tidak ada.
    b. Di hentikannya pekerjaan dimaksud. Karena jika telah terhenti, dalam keadaan ini wakalah tidak mempunyai makna lagi.
    c. Pemutusan oleh orang yang mewakilkan terhadap wakil sekalipun ia belum tahu.
    d. Wakil memutuskan sendiri. Tidak diperlukan orang yang mewakilkan mengetahui pemutusan dirinya atau tidak diperlukan kehadirannya.
    e. Keluarnya orang yang mewakilkan dari status pemilikan.
    4. Aplikasinya Dalam Perbankan
    Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan letter of credit dan transfer uang.

    Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Khususnya pada pembukaan letter of credit, apabila dana nasabah ternyata tidak cukup, maka penyelesaian L/C dapat dilakukan dengan pembiayaan murabbahah, salam, ijarah, mudharabah, atau musyarakah.
    Tugas, wewenang dan tanggung jawab bank harus jelas sesuai kehendak nasabah bank. Setiap tugas yang dilakukan harus mengatasnamakan nasabah dan harus dilaksanakan oleh bank. Atas pelaksanaan tugasnya tersebut, bank mendapat pengganti biaya berdasarkan kesepakatan bersama. Pemberian kuasa berakhir setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara nasabah dengan bank.

    AR-RAHN ( MORTAGE )
    I. Pengertian ar – rahn
    Ar-rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.Dengan ketentan barang ayng ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis.Dengan demikian,pihak yang menahan memper oleh jaminanuntuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangmya.Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.
    Menurut bahsanya rahn adalah tetap dan lestari,seperti seprti juga dinamai al-habsu,artinya penahan,seperti dikatakan ni’matun rahinah,artinya karunia yang tetap dan lestari.
    II. Landasan hukum
    Al-Qur’an
             •                            
    Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
    Ayat tersebut secara eksplit menyebutkan”barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”.Dalam dunia financial,barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (collateral)atau objek pegadaian.

    III. Aplikasi perbankan
    Kontrak rahn dipakai dalam perbankaban dalam du a hal berikut.
    a. Sebagai produk pelengkap
    Rahn dipaki sebagai produk pelengkap artinya sebagai akad tambahan (jaminan / collateral) teerhadap produk lain seperti dalam pembiayaan bai’ al-murabahah.
    b. Sebagai produk tersendiri
    Dibeberapa negara Islam termasuk diantaranya Malaysia,akad rahn telah dipakai sebagai alternative dari pegadaian konvesional.bedanya dengan pegadaian biasa,dalam rahn,nasabah tidak dikenakan bunga:yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan,pemeliharaan,penjagaan serta penaksiran.
    IV. Manfaat ar – rahn
    Manfaat yang dapat diambil oleh bank dari prinsip ar-rahn adalah sebagai berikut.
    1. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan Bank.
    2. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tiadak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu asset ataau barang (marhun) yang dipegang oleh Bank.
    3. Jika rahn diterapkan dalam mekanisme pegadaian,sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana,terutama di daerah-daerah.

    Adapun manfaat yang langsung didapat bank adalah biaya-biaya konkret yang harus dibayar oleh nasabah untuk pemeliharaan dan keamanan aset tersebut.

    V. Risiko ar – rahn
    Adapun risiko yang mungkin terdapat pada rahn apabila diterapkan sebagai produk adalah:
    a) Risiko tak terbayarnya utang nasabah (wanprestasi)
    b) Risiko menurunnya nilai asset yang ditahan atau rusak.
    Al – SHARF
    I. Pengertian al-sharf
    Arti harfiah dari sharf adalah penambahan,penukaran,penghindaran,pemalingan,atau transaksi jual beli.Sharf adalah perjanjian jual beli valuta dengan valuta lainnya.Transaksi jual beli mata uang asing ( valuta asing ) dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis,misalnya rupiah dengan rupiah maupun yang tidak sejenis,misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya.
    II. Landasan Hukum
    Jual beli emas dengan emas,perak dengan perak,gandum dengan gandum,kurma dengan kurma,anggur dengan anggur,( apabila ) satu jenis ( harus ) sama ( kualitas dan kuantitasnya dan dilakukan ) secara tunai.Apabila jenisnya berbeda,maka juallah sesuai dengan kehendakmu dengan syarat secara tunai.( H.R.Jawab ).
    III. Ketentuan umum
    1. Nilai tukar yang dijual – belikan harus telah dikuasai,baik oleh pembeli maupun oleh penjual,sebelum keduanya berpisah.Pengasaan itu dapat berbentuk penguasaan secara material maupun hukum.Pengusaan material,misalnya pembeli langsung menerima dolar AS yang dibeli dan penjual langsung menerima uang rupiah.Adapun penguasaan hukum misalnya,membayar dengan menggunakan cek.
    2. Apabila mata uang atau valuta yang diperjual-belikan itu dari jenis yang sama,maka ual-beli mata uang itu harus dilakukan dalam mata uang sejenis yang kualitas dan kuantitasnya sama,sekalipun model dari mata uang itu berbeda.
    3. Dalam sharf tidak boleh dipersyaratkan dalam akadnya adanya hak khiar syarat (khiar)bagi pembeli.Kiar syarat adalah hak pilih bagi pembeli untuk dapat melanjutkan jual-beli mata uang tersebut setelah selesai berlangsungnya jual-beli yang terdahulu atau tidak melanjutkannya jual-beliitu,yang syarat itu diperjanjikan ketika berlangsungnya transaksi terdahulu tersebut.
    4. Tidak ada tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang dipertukarkan,karena bagi sahnya sharf penegasan obyek akad harus dilakukan secara tunai dan perbuatan saling menyerahkan itu harus berlangsung sebelum kedua belah pihak yang melakukan jual-beli valuta berpisah.
    DAFTAR PUSTAKA
    - Hosen, M. Nadratuzzaman. Tuntunan Praktis Menggunakan Jasa Perbankan Syariah. Jakarta:Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah. 2007.
    - Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah. Bandung: Pustaka Percetakan Offset.
    - Antonio, Syafi’i. Bank Syariah: suatu pengenalan umum. Jakarta: Tazkia Institute.2008.
    - Sudarsono, Heri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta; Ekonisia. 2003.
    - Ali, AM Hasan. Materi Dakwah Ekonomi Syariah. Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah. 2007.

  • ZISWAF_Kebijakan Fiskal pada Masa Awal Islam

    Posted on November 5th, 2009 nurputri septiardina No comments

    Kebijakan Fiskal Pada Masa Awal Islam

    Makalah ini ditujukan untuk memenuhi pada tugas mata kuliah Sistem moneter dan fiskal

    Semester V

    Dosen : Dr. Hendra Kholid


    Disusun Oleh :

    Nurfadhilah Hasanah (1070463023019)

    Rischa Astuty Handayani (107046302306)

    Nurputri Septiardina (107046301840)


    JURUSAN MANAJEMEN ZISWAF

    FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

    UIN SYARIF HIDAYATULLAH

    JAKARTA

    2009

    Pendahuluan

    Situasi kehidupan Islam pada Masa awal tidaklah jauh berbeda dengan gambaran kehidupan yang ada pada masa setelahnya, hanya saja warna kehidupan masih lebih sederhana dan belum kompleks seperti kehidupan masyarakat Islam setelahnya. Masalahnya, mungkin terletak pada jumlah masyarakat Islam yang masih terkonsentrasi di Mekkah dan Madinah dan sebagian daerah jazirah Arab lainnya, dan belum terlalu luas dan menyebarnya daerah kekuasaan Islam. Sebelum hijrah, belum terlalu banyak aktifitas Rasulullah SAW, sahabat dan muslim lainnya yang menyangkut kehidupan secara makro dan menyangkut banyak orang, tetapi aktifitas itu baru terbatas pada konsentrasi penyebaran “harumnya” Islam. Kalaupun ada aktifitas selain dakwah Islam, aktifitas tersebut masih untuk kepentingan pribadi, termasuk juga aktifitas ekonomi. Sistem perekonomian yang terbentuk dari agregasi variabel-variabel ekonomi merupakan satu sistem yang simultan yang memadukan rangkaian sistem ekonomi. Sistem fiskal sebagai salah satu bagian dari tubuh perekonomian memiliki peran yang penting dalam perekonomian suatu Negara terutama berkaitan dengan kekuasaan Negara dalam turut serta mengatur perekonomian.

    Kebijakan fiskal atau yang sering disebut sebagai “ politik fiskal” (fiscal policy). Bisa diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja Negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam berbeda dari ekonomi konvensional, namun ada kesamaan yaitu dari segi sama-sama menganalisis dan membuat kebijakan ekonomi.

    Kebijakan Fiskal PadaAwal Pemerintahan Islam

    I. Masa Rasulullah Saw.

    Di Zaman Rasulullah Saw. Pentingnya kebijakan ekonomi, khususnya kebijakan fiskal yang dijalankan oleh Rasulullah untuk menstabilkan pemerintahan Islam menjadi lebih dapat dimengerti jika dipahami besarnya kenaikan populasi kaum muslimin.[1] Langkah-langkah yang diambil Rasulullah, atas nama kaum muhajirin dan seluruh kaum muslimin di Madinah dan Hijaz, secara bertahap kesejahteraan muslimin mengalami perkembangan.

    M.A Sabzwari dalam Journal of Islamic Banking and Finance menyebutkan bahwa Rasulullah SAW baru mulai “melirik” permasalahan ekonomi dan keuangan negara, setelah beliau menyelesaikan masalah politik dan urusan konstitusional di Madinah pada masa awal hijrah.

    Dari sisi penerimaan APBN terdiri dari atas Kharaj (sejenis pajak tanah), zakat, dan penerimaan-penerimaan lainya. Disisi pengeluaran, terdiri atas pengeluaran untuk kepentingan dakwah, pendidikan dan kebudayaan, iptek, hankam, kesejahteraan sosial dan belanja pegawai.

    Sumber-sumber pendapatan Negara:[2]

    1. Ghanimah

    Pada tahun kedua Hijriyah, dalam surat Al Anfal: 41. Allah SWT. Menentukan tata cara pembagian harta ghanimah dengan formulasi sebagai berikut :

    Ø Seperlima bagian untuk Allah dan Rasul-Nya. Dialokasikan bagi kesejahteraan umum dan untuk para kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan para musafir.

    Ø Empat perlima bagian lainnya dibagikan kepada para angggota pasukan yang terlibat dalam peperangan.

    1. Zakat

    Pada tahun kedua Hijriyah, Allah. SWT mewajibkan kaum muslimin menunaikan zakat fitrah pada setiap bulan Ramadhan. Dan Kewajiban zakat mal diperintahkan pada tahun ke-9 H. menurut Bukhari, Rasulullah SAW bersabda kepada Muadz, ketika ia mengirimnya ke Yaman sebagai pengumpul dan pemberi zakat, “Katakan kepada mereka (penduduk Yaman) bahwa Allah telah mewajibkan mereka untuk membayar zakat yang akan diambil dari orang kaya diantara mereka dan memberikannya kepada orang miskin diantara mereka. Dengan demikian pemerintah pusat berhak menerima keuntungan hanya bila terjadi surplus yang tidak dapat didistribusikan lagi kepada orang-orang yang berhak, dan ditambah kekayaan yang dikumpulkan di Madinah.

    Di Masa Rasulullah SAW, zakat dikenakan pada hal-hal berikut:

    a. benda logam yang terbuat dari emas dan perak

    b. binatang ternak unta, sapi, domba, kambing

    c. Berbagai jenis barang dagang termasuk budak dan hewan

    d. Hasil pertanian termasuk buah-buahan

    e. Luqta, harta benda yang ditinggalkan musuh

    f. Barang temuan

    1. Ushr

    Ushr adalah pajak yang dikumpulkan dari hasil perdagangan dan bisnis yang dilakukan oleh warga Negara di Negara Islam.

    1. Fai

    Fai adalah harta kekayaan yang diambil dari musuh tanpa melakukan peperangan. Harta ini harus diserahkan kepada Baitul mal.

    1. Jizyah

    Jizyah adalah pajak yang dibayar oleh orang nonmuslim khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, property, ibadah, bebas dari nilai-nilai dan tidak wajib militer. Pada masa Rasulullah SAW, besarnya jizyah satu dinar per tahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Perempuan, anak-anak, orang tua dibebaskan dari kewajiban jizyah. Diantara ahli kitab yang harus membayar jizyah sejauh yang diketahui adalah Nashara Najran.

    1. Kharaj

    Kharaj atau pajak tanah dipungut dari nonmuslim ketika khaibar ditaklukkan. Tanahnya diambil alih oleh orang muslim dan pemilik lamanya harus menawarkan untuk mengolah tanah tersebut sebagai pengganti sewa tanah dan bersedia memberikan sebagian hasil produksi kepada negara. Kharaj dibayar oleh orang-orang non-muslim seperti halnya dengan kaum muslimin membayar ushr dari hasil pertanian.

    1. Uang tebusan untuk para tawanan perang (hanya pada kasus perang Badr)
    2. Pinjaman-pinjaman untuk pembayaran uang pembebasan kaum muslimin
    3. Khums atau rikaz

    Khums atau proportional tax adalah persentasi tertentu dari rampasan perang yang diperoleh oleh tentara Islam sebagai ghanimah setelah peperangan, dan memperoleh kemenangan.[3]

    1. Amwal fadilah (berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris)
    2. wakaf, harta benda yang didedikasikan oleh seseorang kepada kaum muslimin untuk kepentingan agama Allah dan pendapatannya akan didepositokan di Baitul Mal.
    3. Bentuk sadaqah lainnya seperti qurban dan kafarah.

    Kafarah adalah denda atas kesalahan yang dilakukan oleh seorang muslim pada saat melakukan kegiatan ibadah, seperti berburu pada musim haji.

    1. Dan lain-lain.

    Rasulullah merupakan kepala Negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan Negara di abad ketujuh, yaitu semua hasil penghimpunan kekayaan Negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan Negara. tempat pusat pengumpulan dana itu disebut Baitul Mal yang di masa Nabi saw terletak di Masjid Nabawi.

    Belanja pemerintah pada masa Rosulullah untuk hal-hal pokok yang meliputi: biaya pertahanan Negara, penyaluran zakat, untuk mereka yang berhak menerimanya, pembayaran gaji pegawai pemerintah, pembayaran utang Negara serta bantuan untuk musafir. Untuk mengelola dan sumber penerimaan Negara dan sumber pengeluaran Negara maka Rasulullah menyerahkannya kepada Baitul Mal dengan menganut asas anggaran berimbang balance budget artinya semua penerimaan habis digunakan untuk pengeluaran Negara. Begitulah Rasulullah meletakan dasar-dasar kebijaksanaan fiskal yang berlandaskan keadilan, sejak masa pemerintahan islam.

    Kebijakan fiskal pada masa Rasulullah ada empat langkah yang dilakukan Rasulullah, diantaranya :[4]

    1) Peningkatan pendapatan nasional dan tingkat dari partisipasi kerja.

    Dalam rangka meningkatkan permintaan agregat masyarakat Muslim di Madinah, Rasulullah melakukan kebijakan mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar. Hal ini menyebabkan terjadinya distribusi pendapatan dari kaum Anshar ke Muhajirin yang berimplikasi pada peningkatan permintaan total di Madinah.

    2) Kebijakan pajak

    Penerapan kebijakan pajak yang dilakukan Rasulullah seperti Kharaj, khums, dan zakat menyebabkan teciptanya Kestabilan harga dan mengurangi inflasi.

    3) Anggaran pengaturan APBN yang dilakukan Rasululah cermat, efektif, dan efisien menyebabkan jarang terjadinya defisit anggaran meskipun sering terjadi peperangan.

    4) Kebijakan fiskal khusus

    Rasulullah menerapkan beberapa kebijakan fiskal secara khusus untuk pengeluaran Negara yaitu : menerima bantuan kaum muslmin secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan pasukan muslim; meminjam peralatan dari kaum non muslim secara Cuma-Cuma dengan jaminan pengembalian dan ganti rugi bila terjadi kerusakan; meminjam uang dari orang-orang tertentu untuk diberikan kepada para muallaf, serta menerapkan kebijakan insentif untuk menjaga pengeluaran dan meningkatkan partisipasi kerja dan produksi kaum muslimin.

    v Baitul Mal

    Pemerintahan suatu Negara dipandang sebagai satu-satunya penguasa kekayaan dan perbendaharaan Negara. Dengan demikian, pemerintah bebas mengambil harta kekayaan rakyatnya sebanyak mungkin serta membelanjakannya. Hal ini bearti, sebelum Islam datang, tidak ada konsep tentang keuangan public dan perbendaharaan Negara dunia.

    Dalam Negara Islam, tampak kekuasaan dipandang sebagai sebuah amanah yang harus dilaksanakan sesuai dengan perintah Al-Qur’an. Hal ini dipraktekan oleh Rasulullah Saw. sebagai seorang kepala Negara secara baik dan benar.

    Status harta hasil pengumpulan itu adalah milik Negara dan bukan milik individu.Tempat pengumpulan itu disebut sebagai Baitul Mal. Pada masa pemerintahan Rasulullah Saw. Baitul Mal ketika itu digunakan sebagai kantor pusat Negara yang sekaligus berfungsi sebagai tempat tinggal Rasulullah.

    Harta yang merupakan sumber pendapatan Negara di simpan di masjid dalam jangka waktu singkat untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat hingga tidak tersisa sedikit pun.

    II. Masa Abu Bakar As-Shiddiq

    Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Shiddiq belum banyak perubahan dan inovasi baru yang berkaitan dengan sektor ekonomi dan keuangan negara. Kondisinya masih seperti pada masa Rasulullah Saw. Kondisi ini dibentuk oleh konsentrasi Abu Bakar untuk mempertahankan eksistensi Islam dan kaum Muslimin. Para sahabat masih terfokus untuk memerangi mereka yang enggan membayar zakat setelah wafatnya Rasulullah dan memerangi yang murtad dan gerakan nabi palsu.

    Hasil pengumpulan zakat dijadikan sebagai pendapatan Negara dan disimpan dalam Baitul Mal untuk langsung didistribusikan seluruhnya kepada kaum muslimin hingga tidak ada yang tersisa. Seperti halnya Rasulullah Saw., Abu Bakar As-Shiddiq juga melaksanakan kebijakan pembagian tanah hasil taklukan yang lain tetap menjadi tanggungan Negara dalam mendistribusikan harta Baitul Mal tersebut, Abu Bakar menerapkan prinsip kesamarataan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah Saw.[5]

    Dengan demikian, selama masa pemerintahan Abu Bakar, harta Baitul Mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslimin. Sewaktu Abu Bakar ash-Shiddiq wafat pun, hanya ditemukan satu dirham dalam perbendaharaan Negara. Apabila pendapatan meningkat, seluruh kaum muslimin mendapat manfaat yang sama dan tidak ada seorang pun yang dibiarkan dalam kemiskinan. Kebijakan tersebut berimplikasi pada peningkatan aggregate demand dan aggregate supply yang pada akhirnya akan menaikkan total pendapatan nasional.[6]

    III. Masa Umar Ibn Al-Khattab

    Seiring dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam pada masa pemerintahan Umar ibn al-khattab, pendapatan Negara mengalami peningkatan yang signifikan. Beliau membuat keputusan bahwa untuk tidak menghabiskan harta Baitul Mal sekaligus, tetapi dikeluarkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ada., bahkan diantaranya disediakan dana cadangan. Dalam hal pendistribusian harta Baitul Mal, sekalipun berada dalam kendali dan tanggung jawabnya, para pejabat Baitul Mal yang berupa zakat dan ushr. Khalifah Umar ibn Al-Khattab juga membuat ketentuan bahwa pihak eksekutif tudak boleh ikut campur dalam mengelola harta Baitul Mal. Negara bertanggung jawab untuk menyediakan makanan bagi para janda, anak-anak yatim, serta anak-anak terlantar; membiayai penguburan orang-orang miskin;membayar utang orang-orang yang bangkrut; membayar diyat untuk kasusu-kasusu tertentu.

    Untuk mendistribusikan harta Baitul Mal, khalifah Umar mendirikan beberapa departemen yang dianggap perlu:[7]

    a. Departemen Pelayanan Militer

    b. Departemen Kehakiman dan Eksekutif

    c. Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam

    d. Departemen Jaminan Sosial

    Pada masa pemerintahannya, Khalifah Umar mengklasifikasi pendapatan Negara menjadi empat bagian, yaitu:[8]

    1. Pendapatan zakat dan ‘ushr

    2. Pendapatan khums dan sedekah

    3. Pendapatan kharaj, fai, jizyah, ‘ushr (pajak perdagangan)

    4. Pendapatan lain-lain

    Diantara alokasi pengeluaran dari harta Baitul Mal tersebut, dana pensiun merupakan pengeluaran Negara yang paling penting. Prioritas berikutnya adalah dana pertahanan Negara dan dana pembangunan.

    IV. Masa Pemerintahan Ustman ibn Affan

    Masa pemerintahannya berlangsung selama 12 tahun. Pada enam tahun pertama masa pemerintahannya, khalifah Ustman ibn Affan melakukan penataan baru dengan mengikuti kebijakan Umar ibn Khattab. Dalam rangka pengembangan sumber daya alam, beliau melakukan pembuatan saluran air, pembangunan jalan-jalan, dan pembentukan organisasi kepolisian secra permanent untuk mengamankan jalur perdagangan. Dalam pendistribusian harta Baitul Mal, khalifah Ustman ibn Affan menerapkan prinsip keutamaan seperti halnya Umar ibn Khattab. Khalifah Ustman ibn Affan tetap mempertahankan system pemberian bantuan dan santunan serta memberikan sejumlah besar uang kepada masyarakat yang berbeda-beda. Dalam hal penegelolaan zakat, khlaifah Ustman ibn Affan mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada para pemiliknya. Hal ini dilakukan untuk mengamankan zakat dari berbagai gangguan dan masalah dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa oknum pengumpul zakat.

    Oleh karena itu, khalifah Ustman ibn Affan membuat beberapa perubahan administrasi tingkat atas dan pergantian beberapa gubernur.

    V. Masa Pemerintahan Ali Bin Abi Thalib

    Ali bin Abi Thalib membenahi sistem administrasi Baitul Mal, baik di tingkat pusat maupun daerah hingga semuanya berjalan dengan baik. Dalam pendistribusian harta Baitul Mal, khalifah Ali ibn Abi halib menerapkan sistem pemerataan. Selama masa pemerintahannya, khalifah Ali ibn Ali Thalib menetapkn pajak terhadap pemilik hutan sebesar 4000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas, Gubernur Kufah, memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan digunakan sebagai distribusi setiap pekan sekali untuk pertama kalinya diadopsi. Hari kamis adalah hari pendistribusian. Pada hari itu, semua perhitungan diselesaikan dan pada hari sabtu dimulai perhitungan baru. Selain itu langkah penting yang dilakukan khalifah Ali ibn Abi Thalib pada masa pemerintahannya adalah percetakan mata uang koin atas nama Negara Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan tersebut, kaum muslimin telah menguasai teknologi peleburan besi dan percetakan koin. Namun demikian, uang yang dicetak oleh kaum muslimin itu tidak dapat beredar dengan luas karena pemerintahan Ali ibn Abi Thalib berjalan sangat singkat seiring dengan terbunuhnya sang Khalifah pada tahun keenam pemerintahannya.

    Dari segi alokasi pengeluaran kurang lebih masih tetap sama sebagaimana halnyapada masa pemerintahan khalifah Umar. Khalifah Ali memiliki konsep yang jelas tentang pemerintahan, administrasi umum dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Konsep ini dijelaskan dalam suratnya yang terkenal yang ditujukan kepada Malik Ashter bin Harits. Surat yang mendeskripsikan tugas, kewajiban serta tanggung jawab para penguasa dalam mengatur berbagai prioritas pelaksanaan dispensasi keadilan serta pengawasan terhadap para pejabat tinggi dan staf-stafnya.

    Kebijakan Fiskal pada Masa Pertengahan Islam

    a) Ibnu Hazm (994 M – 1064 M)

    Ibnu Hazm menekankan pada status zakat sebagai suatu kewajiban dan juga menekankan peranan harta dalam upaya memberantas kemiskinan. Menurutnya pemerintah sebagai pengumpul zakat dapat memberikan sanksi kepada orang yang enggan membayar zakat, sehingga orang mau mengeluarkanya, baik secara sukarela maupun terpaksa. Jika ada yang menolak zakat sebagai kewajiban, ia dianggap murtad. Dengan demikian cara ini hukuman dapat di jatuhkan pada orang yang menolak kewajiban zakat baik secara tersembunyi maupun terang-terangan.

    Dan Ibnu Hazm juga sangat konsen terhadap factor keadilan dalam sistem pajak. Menurutnya, sebelum segala sesuatunya diatur, hasrat orang untuk mengeluarkan kewajiban pajak harus dipertimbangkan secara cermat karena apapun kebutuhan seseorang terhadap yang dikeluarkannya akan berpengaruh pada system dan jumlah pajak yang dikumpulkan

    Ibnu Hazm konsen terhadap system pengumpulan pajak secara islami. Dalam hal ini, menurutnya, sikap kasar dan eksploitatif dalam pengumpulan pajak harus dihindari. Pengumpulan pajak juga tidak boleh melampaui batas ketentuan syariah. Hilangnya pembayar zakat berarti juga hilangnya eksistensi suatu Negara. Menurutnya, pendapatan pajak potensial mungkin muncul akibat terjadinya penyimpangan dan kecerobohan para petugas pajak.

    b) Ibnu Taimiyah (1263 M-1330 M)

    Sumber pendapatan yang diperhitungkan Ibnu Taimiyah yang paling penting adalah zakat. Tetapi jumlah pokok kepentingan yang bisa dibiayai dari dana zakat itu sangat terbatas. Penerimaan ghanimah adalah tak menentu, hanya bisa diharapkan jika terjadi perang melawan orang-orang kafir. Sumber ketiga penerimaan, yaitu fa’i, termasuk di dalamnya jizyah, pajak atas tanah dan berbagai jenis pajak lainnya, tak bisa digunakan untuk mencukupi seluruh kebutuhan pembiayaan untuk pertahanan-keamanan dan pengembangan, sepanjang waktu. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa kewajiban dan keperluan memberi kontribusi untuk perang sudah jelas, meskipun penguasa negri itu dinilainya tidak sungguh-sungguh adil. Pendekatannya adalah akal sehat, seseorang yang bijaksana adalah yang sadar memberikan kontribusinya dalam membiayai peperangan dan membayar untuk kepentingan penguasanya sendiri, meski dia korupsi. Tetapi, itu demi kepentingan pertahanan-keamanannya sendiri, ketimbang membiarkan musuh menguasai negrinya dan menganbil alih seluruh kekayaan rakyat secara sewenang-wenang.

    c) Ibnu Khaldun (1332 M-1406 M)

    Menurut Ibnu Khaldun, keberadaan Departemen perpajakan sangat penting dalam suatu Negara. Karena hal in akan berkaitan dengan operasi pajak dan memelihara hak-hak negara dalam masalah pendapatan dan pengeluaran Negara. Dan penetapan pajak harus berprinsip pada keadilan dan sesuai dengan syariah. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kezhaliman yang merajalela. Ibnu Khaldun menegaskan bahwa penetapan dan pembebanan pajak sharus sesuai dengan syariah, seperti shadaqah, pajak tanah, kharaj, jizyah dan lain-lain. Semua itu memiliki batas yang tetap dan tidak bisa dilebihkan. Bagi Ibnu Khaldun, sisi pengeluaran keuangan public sangatlah penting, pada satu sisi, sebagian dari penegeluaran ini penting bagi aktivitas ekonomi.[9]

    Ia menggambarkan bagaimana pengaruh pajak terhadap intensif dan produktifitas. Ia menyimpulkan bahwa faktor terpenting untuk prospek usaha adalah dengan membuat seringan mungkin beban pajak bagi pengusaha untuk mengairahkan kegiatan bisnis sekaligus dengan menjamin keuntungan yag lebih besar setelah pajak.

    d) Al- Ghazali (1058 M – 1111 M)

    Al- Ghazali menberikan penjelasan yang rinci mengenai peran dan fungsi keuangan publik. Ia memperhatikan kedua sisi anggaran, baik sisi pendapatan maupun sisi pengeluaran. Al- Ghazali telah membedakan berbagai macam sumber pendapatan yang diterima Negara. Ada pendapatan yang seharusnya dikumpulkan dari seluruh penduduk muslim maupun non-muslim, berdasarkan hukum Islam. Juga ada pendapatan berupa pajak yang dikumpulkan non-muslim berupa ghanimah, fai, jizyah, dan lain sebagainya.a pendapatan Negara, hendaklah Negara bersifat fleksibel yang berlandaskan kesejahteraan Ia mengusulkan jika pengeluaran public dapat memberikan kebaikan sosial yang lebih banyak, penguasa dapat memungut pajak baru. Uang yang dibelanjakan oleh pemerintah berasal dari penduduk melalui pajak. Pemerintah dapat meningkatkan penegeluarannya hanya jika pemerintah menaikkan pajaknya, tapi tekanan fiscal yang terlalu tinggi akan melemahkan semangat kerja orang.. akibatnya, timbul siklus fiscal. Pemerintah memungut pajak yang kecil dan penduduk memiliki laba yang besar.. mereka bersemangat bekerja. Namun kebutuhan pemerintah serta tekanan fiscal naik. Akibatnya, tekana fiscal naik. Akhirnya pemerintah harus menasionalisasi perubahan-perusahaan, karena produsen tidak memiliki insentif laba untuk menjalankannya.

    Kesimpulan

    Sector fiscal merupakan salah satu sector penting dalam pengelolaan Negara terutama yang berkenaan dengan barang dan hukum publik. Konsep fiskal dengan mengacu pada histori zaman Rasulullah Saw. dan kekhalifahan Islam.

    Pada saat Rasulullah Saw dilihat dari sisi penerimaan APBN terdiri dari atas Kharaj (sejenis pajak tanah), zakat, dan penerimaan-penerimaan lainya. Disisi pengeluaran, terdiri atas pengeluaran untuk kepentingan dakwah, pendidikan dan kebudayaan, iptek, hankam, kesejahteraan sosial dan belanja pegawai.

    Kebijakan fiskal pada masa Rasulullah ada ermpat langkah yang dilakukan Rasulullah, diantaranya :

    1. Peningkatan pendapatan nasional dan tingkat dari partisipasi kerja.

    2. Kebijakan pajak

    3. Anggaran pengaturan APBN yang dilakukan Rasululah cermat, efektif, dan efisien

    4. Kebijakan fiskal khusus

    Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Shiddiq belum banyak perubahan dan inovasi baru yang berkaitan dengan sektor ekonomi dan keuangan negara.

    Hasil pengumpulan zakat dijadikan sebagai pendapatan Negara dan disimpan dalam Baitul Mal untuk langsung didistribusikan seluruhnya kepada kaum muslimin hingga tidak ada yang tersisa.

    Seiring dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam pada masa pemerintahan Umar ibn al-khattab, pendapatan Negara mengalami peningkatan yang signifikan.

    Dalam hal penegelolaan zakat, khlaifah Ustman ibn Affan mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada para pemiliknya.

    Dalam pendistribusian harta Baitul Mal, khalifah Ali ibn Abi halib menerapkan sistem pemerataan.

    Ibnu Hazm menekankan pada status zakat sebagai suatu kewajiban dan juga menekankan peranan harta dalam upaya memberantas kemiskinan.

    Sumber pendapatan yang diperhitungkan Ibnu Taimiyah yang paling penting adalah zakat.

    Menurut Ibnu Khaldun, keberadaan Departemen perpajakan sangat penting dalam suatu Negara. Dan penetapan pajak harus berprinsip pada keadilan dan sesuai dengan syariah. Ia menggambarkan bagaimana pengaruh pajak terhadap intensif dan produktifitas. Ia menyimpulkan bahwa faktor terpenting untuk prospek usaha adalah dengan membuat seringan mungkin beban pajak bagi pengusaha untuk mengairahkan kegiatan bisnis sekaligus dengan menjamin keuntungan yag lebih besar setelah pajak.

    Al- Ghazali menberikan penjelasan yang rinci mengenai peran dan fungsi keuangan public. Ia menyarankan agar dalam memanfaatkan pendapatan Negara, hendaklah Negara bersifat fleksibel yang berlandaskan kesejahteraan dan ia mengusulkan jika pengeluaran public dapat memberikan kebaikan sosial yang lebih banyak, penguasa dapat memungut pajak baru.

    Daftar Pustaka

    Ø Ir. H. Adiwarman Karim, S.e., M.B.A., M.A.E.P. 2004 . Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

    Ø Euis Amalia, M.Ag. 2005. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer. Jakarta : Granada Press

    Ø Masyhuri. 2002. Teori Ekonomi Dalam Islam. Jakarta : LKPM


    [1] . Ir. H. Adiwarman Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. PT. RajaGrafindo persada. Jakarta. Hlm. 90

    [2] .Ibid. Hlm. 46

    [3] .Masyhuri. Teori Ekonomi Dalam Islam. LKPM. Jakarta. Hlm. 87

    [4] . Euis Amalia, M.Ag. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari masa Klasik hingga Kontemporer. Granada Press. Jakarta. Hlm.19.

    [5] . Ir. H. Adiwarman Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. PT. RajaGrafindo persada. Jakarta. Hlm. 57

    [6]. Euis Amalia, M.Ag. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari masa Klasik hingga Kontemporer. Granada Press. Jakarta. Hlm.33

    [7]. Ir. H. Adiwarman Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. PT. RajaGrafindo persada. Jakarta. Hlm. 62

    [8] . Euis Amalia, M.Ag. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari masa Klasik hingga Kontemporer . Granada Press. Jakarta. Hlm. 36

    [9] . . Euis Amalia, M.Ag. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari masa Klasik hingga Kontemporer . Granada Press. Jakarta. Hlm.409

  • Posted on November 5th, 2009 lulun No comments

    Makalah

    pengantar perbankan Syariah

    Disusun Oleh :

    Zaky Fadhli

    Istiqomah

    Nurul Aini

    Hikmah Nurjannah

    Dosen Pembimbing :

    Dr. Hendra Kholid, MA

    JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

    FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

    UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

    SYARIF HIDAYATULLAH

    JAKARTA

    2009

    PENDAHULUAN

    Dalam perbankan syariah kita telah mengenal bahwa didalamnya tidak memakai prinsip bunga melainkan prinsip bagi hasil, yang mana prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah ini dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu; al-musyarakah, al-mudharabah, al-muzara’ah dan al-musaqah. Didalam makalah ini akan dijelaskan tentang akad mudharabah saja.

    Bank syariah juga mengadakan pembiayaan dalam bentuk jual beli, berbeda dengan bank konvensional yang tidak ada transaksi jual beli, didalam bank syariah ada 3 macam, yaitu bai’ al-murabahah, bai’ al-istisna dan bai’ as-salam. Dalam makalah ini akan dijelaskan tentang bai’ al-murabahah saja.

    Selain itu dalam makalah ini akan dijelaskan tentang al-qardh dan ijarah yang masuk dalam pembiyaan di bank syariah.

    Mudharabah

    Mudharabah berasal dari kata dharb, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha[1].

    Mudharabah adalah bantuk kerja sama antara pemilik modal dengan seseorang yang pakar dalam dalam berdagang atau akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal 100%, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola[2].

    secara termonologi, para ulama fiqih mendefiniskan mudharabah dengan “pemilik modal menyerahkkan modalnya kepada pekerja atau pedagang untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi mililk bersamadan dibagi menurut kesepakatan bersama.

    Apabila terjadi kerugian dalam perdagangan itu, kerugian ditanggung ssepenuhnya oleh pemilik modal.

    Hukum mudharabah dan dasar hukumnya

    Akad mudharabah dibolehkan dalam islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang pakar dalam memutar uang.

    Alasan yang dikemukakan ulama fiqh tentang kebolehan bentuk kerja sama ini adalah firman Allah dalam surat Al-muzammil ayat 20 yang berbunyi :

    tbrãyz#uäur tbqç/ΎôØtƒ ’Îû ÇÚö‘F{$# tbqäótGö6tƒ `ÏB È@ôÒsù «!$#

    Artinya :“……dan sebagian mereka berjalan dibumi mencari karunia Allah…..”(QS. Al-muzammil :20)

    Dari ayat diatas secara umum mengandung kebolehan akad mudharabah, yang secara bekerja sama mencari rezeki yang ditebarkan allah diatas bumi. Kemudian dalam sabda rasulullah dijumpai sebuah riwayat dalam kasus mudharabah yang dilakukan oleh abbas bin abdul muthalib yang artinya :

    “Tuan kami abbas bin abdul muthalib jika menyerahkan hartanya(kepada seseorang yang oakar dalam pedalaman ) melalui akad mudharabah, dia mengemukakan syarat bahwa harta itu jangan diperdagangkan melalui lautan, juga jangan menempuh lembah-lembah dan tidak boleh dibelikan hewan ternak yang sakit, tidak dapat bergerak/berjalan. Jika ketiga hal itu dilakukan, maka pengelola modal dikenai ganti rugi. Kemudian syarat yang dikemukakan abbas bin abdul muthalib ini sampai kepada rasulullah saw. Dan rasul mebolehkannya”(HR. Ath – thabrani).

    Rukun dan syarat mudharabah

    Terdapat perbedaan pendapat ulama hanafiyyah dengan jumhur ulama dalam menetapkan rukun akad mudharabah. Ulama hanafiyyah menyatakan bahwa yang menjadi rukun dalam akad mudharabah hanyalah ijab dan qobul. Jika pemilik modal dengan pengelola modal telah melafalkan ijab dan qobul maka akd itu telah memenuhi rukunnya dan sah.

    Sedangkan jumhur ulama menyatakan bahwa rukun mudharabah terdiri dari atas orang yang berakal, mempunyai modal, mendapatkan keuntungan, dapat bekerja, dan akad; tidak hanya terbatas pada rukun sebagaimana yang telah dikemukakan ulama hanafiyyah akan tetapi, ulama memasukan rukun-rukun yang disebutkan jumhur ulama itu, selain ijab dan qobul, sebagai syarat akad mudharabah.

    Adapun syarat-syarat mudharabah, sesuai dengan rukun yang dikemukakan oleh ulama adalah :

    1. Yang terkait dengan orang yang melakukan transaksi haruslah orang cakap bertindak hukum, cakap diangkat sebagai wakil, karena pada sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Itulah sebabnya,

    syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam akad mudharabah.

    2. Yang terkait dengan modal, disyaratkan:

    a. Berbentuk uang

    b. Jelas jumlahnya

    c. Tunai

    d. Diserahkan sepenuhnya kepada pedagang kepada pengelola modal.

    3. Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang tersebut seperti, setengah, sepertiga atau seperempat.

    Berakhirnya akad mudharabah :

    1. Masing-masing pihak menyatakan akad batal, atau pekerja dilarang untuk bertindak hokum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menariknya kembali.

    2. Salah seorang yang berakad meninggal.

    3. Salah seorang yang berakad kehilangan akal.

    4. Jika pemilik modal murtad (keluar dari agama islam)

    5. Modal habis ditangan pemiliknya sebelum diminta oleh pekerja.

    Pembiayaan mudharabah

    a. Mudharabah adalah suatu pengaturan ketika seseorang berpartisipasi dalam menyediakan sumber pendanaan dari pihak lainnya menyediakan tenaganya, dan dengan mengikutsertakan bank, unit trust, reksadana atau institusi dan orang lainnya.

    b. Seorang mudharib yang menjalankan bisnis dapat diartikan sebagai orang pribadi, sekumpulan orang, atau suatu badan hokum dan badan usaha.

    c. Rabbul mal harus menyediakan investasinya dalam bentuk uang atau yang sejenisnya, selain dari pada piutang, dengan nilai valuasi yang disepakati bersama yang dilimpahkan pengelolaan sepenuhnya pada mudharib.

    d. Pengelolaan usaha mudharabah harus dilakukan secara khusus oleh mudharib dengan kerangka mandate yang ditetapkan dalam kontrak mudharabah.

    e. Keuntungan harus dibagi dalam suatu proporsi yang disepakati dalam awal kontrak dan tidak boleh ada pihak yang berhak untuk memperoleh nilai imbalan atau renumerasi yang ditetapkan dimuka.

    f. Kerugian financial dari kegiatan usaha mudharabah harus ditanggung oleh rabbul mal kecuali mudharib melakukan kecurangan, kelalaian atau kesalahan dalam mengelola secara sengaja atau bertindak tidak sesuai dengan mandat yang telah ditetapkan dalam peerjanjian mudharabah.

    g. Kewajiban rabbul mal terbatas sebesar nilai investasinya kecuali dinyatalkan lain dalam kontrak mudharabah.

    h. Mudharabh dapat bervariasi tipenya yang da[pat dengan satu atau banyak tujuan, bergulir atau periode tertentu.

    Mudharib dapat menginvestasikan dananya dalam bisnis mudharabah dengan persetujuan rabbul mal

    Penerapan mudharabah dalam perbankan syariah

    Skema mudharabah adalah skema yang berlaku antara dua pihak saja secara langsung, yakni shahib al-mal berhubungan langsung dengan mudharib. Skema ini adalah skema standar yang dapat dijumpai dalam kitab-kitab klasik dalam fiqih islam.

    Dan inilah sesungguhnya praktik mudharabah yang dilakukan nabi dan para sahabat dan umatnya dan para umatnya. Dalam proses ini, yang terjadi aldah investasi langsung(direx financing) antara shahib amal(sebagai surplus dengan mudharib (senagai defisinit unit)dalam dirrct financing seperti ini peran bank sebagai lembaga perantara (intermediari) tidak ada.

    Skema al-mudharabah

    Nasabah

    Bank

    Proyek / Usaha

    Perjanjian Bagi Hasil

    Keahlian / Ketrampilan

    Modal 100 %

    Nisbah Y %Nisbah X %

    Pembagian

    Keuntungan

    Modal

    Pengambilan Modal Pokok

    Murabahah

    Salah satu skim fikih yang paling popular digunakan oleh perbankan syari’ah adalah skim jual beli murabahah. Transaksi murabahah ini lazim dilakukan oleh Rasulullah saw dan para sahabatnya.

    Secara sederhana , murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati[3]. Misalnya, seorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembelinya, misalnya 10% atau 20%.

    Jadi singkatnya, murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts, karena dalam murabahah ditentukan berapa required rate of profit-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).

    Landasan Syariah

    a. al-qur’anOrang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya

    b. Hadist

    dari suhaib ar-rumi r.a. bahwa Rasullah SAW. Bersabda,tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual(H.R. Ibnu Majjah)

    Pembebanan biaya

    Keempat mazhab membolehkan pembiayaan langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ke-tiga. Keempat mazhab sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna.

    Keempat mazhab juga membolehkan pembebanan biaya tidak langsung yang dibayarkan kepada pihak ketiga dan pekerjaan itu harus dilakukan oleh pihak ketiga bila pekerjaan itu harus dilakukan oleh si penjual, mazhab maliki tidak membolehkan pembebanannya, sedangkan ketiga mazhab lainnya membolehkannya.

    Mazhab yang empat sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya tidak langsung bila tidak menambah nilai barang atau tidak berkaitan dengan hal-hal yang berguna.

    Murabahah dengan pesanan

    Murabbahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabbahah berdasarkan pesanan yaitu dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut sebagai murabahah kepada pemesan pembelian (KPP).dalam kitab al-umm, imam syafi’i menamai transaksi sejenis ini dengan istilah al- aamir bisy-syira[4].

    Bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya(bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah).

    Dalam kasus jual beli biasa, misalnya seorang ingin membeli barang tertentu dengan spesifikasi tertentu, sedangkan barang tersebut belum ada pada saat pemesannan, maka si penjual akan mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasinya, kemudian menjualnya kepada si pemesan.

    Contoh mudahnya, si fulan ingin membeli mobil dengan perlengkapan tertentu yang harus dicari, dibeli, dan dipasang pada obil pesananya oleh dealer mobil. Transaksi murabahah melalui pesanan ini adalah sah dalam fiqih islam, antara lain dikatakan oleh Imam Muhammad Ibnul-Hasan Al-Saybani, Imam Syafi’i, dan Imam Ja’far Al-Shiddiq.

    Dalam murabahah melalui pesanan ini, si penjual boleh meminta pembayaran hamish ghadiyah, yakni uang tanda jadi ketika ijab kobul. Dalam murabahah berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya.

    Tunai atau cicilan

    Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda.

    Murabahah muajjal dicirikan dengan adanya penyerahan barang diawal akad dan pembayaran kemudian (setelah awal akad), baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk lump sum(sekaligus).

    Berdasarkan sumber dana yang digunakan, pembiayaan murabahah secara garis besar dapat sibedakan menjadi tiga kelompok.

    1. Pembiayaan murabahah yang didanai dengan URIA (Unrestricted Investment Account = investasi terikat).
    2. Pembiayaan murabahah yang didanai dengan RIA (Restricted Investment Account = investasi terikat).
    3. Pembiayaan murabahah yang didanai oleh modal bank.

    Dalam setiap pendesainan sebuah pembiayaan, factor-faktor yang perlu diperhatikan adalah:

    1. Kebutuhan nasabah.

    2. Kemampuan financial nasabah.

    Aplikasi dalam perbankan

    Murabahah umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestic maupun luar negeri. Seperti melalui letter of credit. Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing, bagi yang sudah bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya.

    Kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan al-murabahah secara berkelanjutan (roll over/evergreen) seperti untuk modal kerja, padahal sebenarnya al-murabahah adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad (one short deal). Al-murabahah tidak tepat diterapkan untuk skema modal kerja.

    Manfaat ba’I al-murabahah yaitu adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepaada nasabah. Sistemnyapun sangat sederhana.

    Diantara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut:

    a. Default atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran

    b. Fluktuasi harga komperatif.

    c. Penolakan nasabah

    d. Barang dijual, maka barang menjadi milik nasabah. Jika terjadi demikian, risiko untuk default akan besar

    Skema al-murabahah

    Negosiasi &  Persyaratan

    1.

    Nasabah

    Oval: Nasabah

    Bank

    Oval: Bank 2. akad jual beli

    6. bayar

    Supplier /penjual

    5. terima barang &

    dokumen

    3. beli barang 4. kirim

    Ijarah

    Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri[5].

    Akad Ijarah dalam pengertian ‘sewa-menyewa’ digunakan untuk objek transaksi berupa barang yang tidak habis dipakai atau barang yang apabila telah habis masa sewanya dapat dikembalikan kepada pemiliknya seperti rumah, gedung, kantor, ruko, kendaraan. Sedangkan akad Ijarah dalam pengertian ‘upah-mengupah’ digunakan untuk objek pekerjaan/jasa yaitu akad untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan pembayaran upah seperti upah pekerjaan menyemir sepatu, upah menjadi pembantu rumah tangga, upah tukang kebun, upah karyawan yang bekerja pada perusahaan.