blog ekonomi syariah zakat wakaf kawafi
RSS icon Email icon Home icon
  • wakalah

    Posted on Desember 8th, 2009 hardadi No comments

    WAKALAH
    Makalah Ini Di Buat Untuk Memenuhi Tugas Pada Mata Kuliah Pruduk Perbankan Syariah

    Di susun oleh
    Hardadi Subrata
    207046100586
    Syamsurizal
    207046100544

    JURUSAN MUAMALAT PERBANKAN SYARIAH
    FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
    UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
    SYARIF HIDAYTULLAH
    JAKARTA
    2009

    BAB I
    PENDAHULUAN

    Islam adalah suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu (a comprehensive way of life). Ia memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan, termasuk sector bisnis dan transaksi keuangan. Sangatlah tidak konsisten jika kita menerapkan syariah Islam hanya dalam satu atau sebagian sisi saja dari kehidupan ini.
    Khususnya dalam masalah perbankan, Wakalah merupakan suatu transaksi yang diaplikasikan dalam perbankan syariah, dan merupakan akad yang diperlukan dalam perbankan syariah dalam recen ini. Dan berikut ini akan diuraikan masalah wakalah secara terperinci, akan tetapi dari penyusun kami menyadari bahwa banyak kekurangan yang ada dalam makalah ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada dosen yang telah membimbing kami sehingga makalah in bisa diselesaikan tepat pada waktunya

    BAB II
    Wakalah (Perwakilan)

    Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang.
    Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Khusus untuk pembukaan L/C, apa¬bila dana nasabah ternyata tidak cukup, maka penyelesaian L/C (settlement L/C) dapat dilakukan dengan pembiayaan murabahah, salam, ijarah, mudharabah, atau musyakarah.
    Kelalaian dalam menjalankan kuasa menjadi tanggung jawab bank, kecuali kegagalan karena force majeure menjadi tang¬gung jawab nasabah.
    Apabila bank yang ditunjuk lebih dari satu, maka masing-¬masing bank tidak boleh bertindak sendiri-sendiri tanpa musyawarah dengan bank yang lain, kecuali dengan seizin nasabah.
    Tugas, wewenang dan tanggung jawab bank harus jelas sesuai kehendak nasabah bank. Setiap tugas yang dilakukan ha¬rus mengatasnamakan nasabah dan harus dilaksanakan oleh bank. Atas pelaksanaan tugasnya tersebut, bank mendapat pengganti biaya berdasarkan kesepakatan bersama.
    Pemberian kuasa berakhir setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara nasabah dengan bank.

    Landasan syariah
    Islam mensyariatkan Al-Wakalah karena manusia membutuhkannya, dan tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusanya pada suatu kesempatan, karena itu ia perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili dirinya.

    a. Al-Qur’an
    Salah satu dasar dibolehkannya al wakalah adalah firman Allah swt berkenaan dengan kisah ashabul kahfi,
    ‘Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)”. mereka menjawab: “Kita berada (disini) sehari atau setengah hari”. berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.” (Qs. Al-Kahfi 19)

    Ayat ini melukiskan perginya salah seseorang ashabul kahfi yang bertindak untuk dan atas nama rekan-rekannya sebagai wakil mereka dalam memilih dan membeli makanan.
    Ayat lain yang menjadi rujukan alwakalah adalah kisah tentang nabi Yusuf a.s saat ia berkata dengan raja,

    Berkata Yusuf: “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan”. (Qs. Yusuf 55 )
    Dalam konteks ayat ini nabi Yusuf siap menjadi wakil dan mengemban amanah yang menjaga ”federal reserve” negeri mesir

    b. Al-Hadist
    Banyak hadist yang dapat dijadikan landasan keabsahan wakalah, diantaranya’
    Bahwasanya Rasulullah saw, mewakilkan kepada Abu Rafi dan seorang ansar untuk mewakilinya mengawini Maemunah binti Al Harits (Malik no 078, kitab al Muwatha, bab haji)
    Dalam kehidupan sehari hari, rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagi urusan. Diantaranya adalah : membayar utang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan dan lain-lainnya.

    c. Ijma’
    Para ulamapun bersepakat engan ijma’ atas dibolehkannya wakalah. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut jenis taa’wun atau tolong menollong atas kebaikan dan tawa. Seperti firman Allah swt

    … dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran… (Qs. Al-Maidah 2)

    Dan Rasulullah bersabda (HR Muslim no 4867)
    “Dan Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya “

    Dalam perkembangan fiqih Islam status wakalah sempat diperdebatkan : apakah wakalah masuk dalam niabah yakni sebatas mewakili atau kategori wilayah atau wali ? hingga kini dua pendapat tersebut terus berkembang.

    Pendapat pertama menyatakan bahwa wakalah adalah niabah atau mewakili. Menurut pendapat ini, si wakil tidak dapat menggantikan seluruh fungsi muwkkil. Pendapat kedua menyatakan bahwa wakalah adalah wilayah karena khilafah (menggantikan) dibolehkan untuk yang mengarah kepada yang lebih baik, sebagaimana dalam jual beli, melakukan pembayaran secara tunai lebih baik, walaupu diperkenankan scara kredit

    Rukun dan Syarat Wakalah
    1. Rukun
    a. Muwakkil (yang mewakilkan)
    b. Waakil (yang mewakili)
    c. (Taukil) Hal hal yang diwakilkan
    d. Ijab dan kabul

    2. Syarat
    a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang di wakilkan
    b. Orang mukallaf atau mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang
    bermanfaat baginya sepeti mewakilkan untuk menerima hibbah, menerima sedekah
    dsb
    c. Cakap hukum
    d. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya
    e. Wakil adalah orang yang diberi amanat
    f. Diketahui dengan jelas orang yang mewakili
    g. Tidak bertentangan dengan syariah islam
    h. Dapat diwakilkan menurut syariah islam

    Wakalah tidak akan sah kecuali jika semua syarat-syaratnya sempurna. Syarat-syaratnya itu diantaranya:
    A. Syarat-syarat yang Mewakilkan
    Yang dimaksud syarat yang mewakilkan adalah pemilik yang dapat bertindak dari sesuatu yang ia wakilkan. Jika ia bukan sebagai pemilik yang dapat bertindak, perwakilannya tidak sah. Seperti orang gila dan anak kecil yang belum dapat membedakan. Salah satu dari keduanya dapat mewakilkan yang lainnya, karena keduanya telah kehilangan pemilikan, ia tidak memiliki hak bertindak.

    B. Syarat-syarat yang mewakili
    Syarat ini disyaratkan pada orang yang mewakili; orang berakal, kalau dia orang gila atau idiot, atau anak kecil yang tidak dapat membedakan, maka tidak sah.

    C. Syarat-syarat untuk hal yang diwakilkan
    Disyaratkan pada hal yang diwakilkan (muwakkal fih) adalah bahwa ia diketahui oleh orang yang mewakili, atau tidak diketahui ia itu buruk perlakuannya. Kecuali jika diserahkan penuh oleh orang yang engkau kehendaki”. Dan disyaratkan pula bahwa hal itu dapat diwakilkan.Hal ini berlaku untuk semua akad, yang boleh bagi manusia untuk ia akadkan sendiri, seperti jual beli, sewa menyewa, berhutang, damai, hibah dan lain sebagainya.

    3. Berakhirnya Akad Wakalah
    Akad wakalah berakhir sebagai berikut:
    a. Matinya salah seorang dari yang berakad, atau menjadi gila,. Karena salah satu syarat
    wakalah adalah hidup dan berakal. Apabila terjadi kematian, atau gila, berarti syarat sahnya menjadi tidak ada.
    b. Di hentikannya pekerjaan dimaksud. Karena jika telah terhenti, dalam keadaan ini wakalah
    tidak mempunyai makna lagi.
    c. Pemutusan oleh orang yang mewakilkan terhadap wakil sekalipun ia belum tahu.
    d. Wakil memutuskan sendiri. Tidak diperlukan orang yang mewakilkan mengetahui
    pemutusan dirinya atau tidak diperlukan kehadirannya.
    e. Keluarnya orang yang mewakilkan dari status pemilikan.

    4. Aplikasinya Dalam Perbankan
    Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan letter of credit dan transfer uang.

    Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Khususnya pada pembukaan letter of credit, apabila dana nasabah ternyata tidak cukup, maka penyelesaian L/C dapat dilakukan dengan pembiayaan murabbahah, salam, ijarah, mudharabah, atau musyarakah.Tugas, wewenang dan tanggung jawab bank harus jelas sesuai kehendak nasabah bank. Setiap tugas yang dilakukan harus mengatasnamakan nasabah dan harus dilaksanakan oleh bank. Atas pelaksanaan tugasnya tersebut, bank mendapat pengganti biaya berdasarkan kesepakatan bersama. Pemberian kuasa berakhir setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara nasabah dengan bank

    Berakhirnya Akad Wakalah
    1. Salah satu yang berakad meninggal dunia
    2. Bila salah seorang yang berakad tidak cakap hukum, hilangnya kesadaran (gila)
    3. Tercapainya tujuan wakalah
    4. Pemutusan oleh satu pihak

    Aplikasi Dalam Perbankan Syariah
    1. penerbitan leter of credit atau penerusan permintaan barang dalam negeri dari bank
    yang berada di luar negeri.
    2. Transfer dan Inkaso

    Akad L/C & Sewa Beli di Perbankan Syariah
    Pertanyaan :
    Bagaimana akad letter of credit dibank syariah? Bagaimana aplikasi wakalah pada letter of credit dibank syari’ah? Tolong tampilkan fatwa MUI tentang letter of credit berserta penjelasannya? Adakah sistem sewa beli didalam perbankan syari’ah?

    Jawaban :
    FATWA TENTANG L/C IMPOR SYARIAH
    Pertama : Ketentuan Umum
    1. Letter of Credit (L/C) Impor Syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir yang diterbitkan oleh Bank untuk kepentingan Importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah
    2. L/C Impor Syariah dalam pelaksanaannya menggunakan akad-akad: Wakalah bil Ujrah,Qardh, Murabahah, Salam/Istishna?, Mudharabah, Musyarakah, dan Hawalah. Kedua :Ketentuan Akad Akad untuk L/C Impor yang sesuai dengan syariah dapat digunakan beberapa bentuk:
    a. Akad Wakalah bil Ujrah dengan ketentuan:
    1.Importir harus memiliki dana pada bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor;
    2.Importir dan Bank melakukan akad Wakalah bil Ujrah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor;
    3.Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.

    b.Akad Wakalah bil Ujrah dan Qardh dengan ketentuan:
    a. Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang
    yang diimpor;
    b. Importir dan Bank melakukan akad Wakalah bil Ujrah untuk pengurusa
    dokumen-dokumen transaksi impor;
    c. Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan
    dalam bentuk prosentase;
    d. Bank memberikan dana talangan (qardh) kepada importir untuk pelunasan
    pembayaran barang impor.

    3.Akad Murabahah dengan ketentuan:
    a. Bank bertindak selaku pembeli yang mewakilkan kepada importir untuk melakukan
    transaksi dengan eksportir;
    b. Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank saat dokumen diterima (at
    sight) dan/atau tangguh sampai dengan jatuh tempo (usance);
    c. Bank menjual barang secara murabahah kepada importir, baik dengan pembayaran
    tunai maupun cicilan.
    d. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan
    barang.

    4. Akad Salam/Istishna dan Murabahah, dengan ketentuan:

    a. Bank melakukan akad Salam atau Istishna dengan mewakilkan kepada importir untuk melakukan transaksi tersebut.
    b. Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank;
    c. Bank menjual barang secara murabahah kepada importir, baik dengan pembayaran tunai maupun cicilan.
    d. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang.

    5. Akad Wakalah bil Ujrah dan Mudharabah, dengan ketentuan:

    a. Nasabah melakukan akad wakalah bil ujrah kepada bank untuk melakukan
    pengurusan dokumen dan pembayaran.
    b. Bank dan importir melakukan akad Mudharabah, dimana bank bertindak selaku
    shahibul mal menyerahkan modal kepada importir sebesar harga barang yang diimpor

    6. Akad Musyarakah dengan ketentuan: Bank dan importir melakukan akad Musyarakah,
    dimana keduanya menyertakan modal untuk melakukan kegiatan impor barang.

    7. Dalam hal pengiriman barang telah terjadi, sedangkan pembayaran belum dilakukan, akad
    yang digunakan adalah:
    Alternatif 1: Wakalah bil Ujrah dan Qardh dengan ketentuan:
    a. Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang
    diimpor;
    b. Importir dan Bank melakukan akad Wakalah bil Ujrah untuk pengurusan dokumen-
    dokumen transaksi impor;
    c. Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan
    dalam bentuk prosentase;
    d. Bank memberikan dana talangan (qardh) kepada nasabah untuk pelunasan
    pembayaran barang impor

    Alternatif 2: Wakalah bil Ujrah dan Hawalah dengan ketentuan:
    a. Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang
    diimpor;
    b. Importir dan Bank melakukan akad Wakalah untuk pengurusan dokumen-dokumen
    transaksi impor;
    c. Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan
    dalam bentuk prosentase;
    d. Hutang kepada eksportir dialihkan oleh importir menjadi hutang kepada Bank dengan
    meminta bank membayar kepada eksportir senilai barang yang diimpor.

    FATWA TENTANG L/C EKSPOR SYARIAH

    Pertama : Ketentuan Umum
    1. Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir yang diterbitkan oleh Bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah

    2. L/C Ekspor Syariah dalam pelaksanaannya menggunakan akad-akad: Wakalah bil Ujrah, Qardh, Mudharabah, Musyarakah, dan Al Bai?

    Kedua :Ketentuan Akad Akad untuk L/C Ekspor yang sesuai dengan syariah dapat berupa:
    1.Akad Wakalah bil Ujrah dengan ketentuan:
    a. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor;
    b. Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank penerbit L/C (issuing bank),
    selanjutnya dibayarkan kepada eksportir setelah dikurangi ujrah;
    c. Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam
    bentuk prosentase.

    2.Akad Wakalah bil Ujrah dan Qardh dengan ketentuan:
    a. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor;
    b. Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank penerbit L/C (issuing bank);
    c. Bank memberikan dana talangan (Qardh) kepada nasabah eksportir sebesar harga barang
    ekspor;
    d. Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam
    bentuk prosentase;
    e. Pembayaran ujrah dapat diambil dari dana talangan sesuai kesepakatan dalam akad.
    f. Antara akad Wakalah bil Ujrah dan akad Qardh, tidak dibolehkan adanya keterkaitan

    3.Akad Wakalah bil Ujrah dan Mudharabah, dengan ketentuan:
    a. Bank memberikan kepada eksportir seluruh dana yang dibutuhkan dalam proses produksi
    barang ekspor yang dipesan oleh importir;
    b. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor;
    c. Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank L/C (issuing bank).
    d. Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen diterima
    (at sight) atau pada saat jatuh tempo (usance);
    e. Pembayaran dari bank penerbit L/C (issuing bank) dapat digunakan untuk : – Pembayaran
    ujrah; – Pengembalian dana mudharabah; – Pembayaran bagi hasil
    f. Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam
    bentuk prosentase.

    4.Akad Musyarakah dengan ketentuan:
    a. Bank memberikan kepada eksportir sebagian dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir;
    b. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor;
    c. Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank penerbit L/C (issuing bank);
    d. Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (at
    sight) atau pada saat jatuh tempo (usance);
    e. Pembayaran dari bank enerbit L/C (issuing bank) dapat digunakan untuk: – Pengembalian
    dana Musyarakah; – Pembayaran bagi hasil.

    5.Akad Al Ba?i (Jual Beli) dan Wakalah dengan ketentuan:
    a. Bank membeli barang dari eksportir;
    b. Bank menjual barang kepada importir yang diwakili eksportir;
    c. Bank membayar kepada eksportir setelah pengiriman barang kepada importir;
    d. Pembayaran oleh bank penerbit L/C (issuing bank) dapat dilakukan pada saat dokumen
    diterima (at sight) atau pada saat jatuh tempo. sistem sewa beli ada dalam perbankan syariah, biasa disebut dengan pembiayaan investasi al ijarah al muntahia bittamlik, yaitu menyewakan barang modal dengan opsi diakhiri dengan pemilikan. Sumber perusahaan untuk pembayaran sewa ini adalah amortisasi atas barang modal yang bersangkutan, surplus, dan sumber-sumber lain yang dapat diper-oleh perusahaan.

    BAB III

    DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
    BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
    SALINAN
    PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
    DAN LEMBAGA KEUANGAN

    NOMOR: PER- 04 /BL/2007

    TENTANG

    AKAD-AKAD YANG DIGUNAKAN DALAM KEGIATAN PERUSAHAAN
    PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

    KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
    DAN LEMBAGA KEUANGAN

    Menimbang : a. bahwa kegiatan ekonomi berbasis syariah harus dilaksanakan
    berdasarkan asas kesepakatan diantara para pelaku kegiatan ekonomi;
    b. bahwa dalam syariah Islam asas-asas kesepakatan dalam kegiatan
    ekonomi diatur dalam berbagai bentuk perjanjian (akad);
    c. bahwa dalam rangka memberikan kerangka hukum yang memadai
    terhadap akad syariah yang menjadi dasar kegiatan ekonomi di
    industri perusahaan pembiayaan, maka dipandang perlu untuk
    menetapkan Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan tentang
    Akad-akad Yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan
    Berdasarkan Prinsip Syariah

    Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
    (Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 106 Tahun 2007)
    2. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga
    Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
    Nomor 53);
    3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
    4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang
    Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing);
    5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang
    Perusahaan Pembiayaan;
    6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
    Keuangan Nomor Per- /BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan
    Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah;

    Memperhatikan : Surat Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia
    (DSN-MUI) Nomor: B-323/DSN-MUI/XI/2007 tanggal 29
    Nopember 2007 perihal Pernyataan DSN-MUI Atas Peraturan
    Bapepam dan LK;
    WAKALAH BIL UJRAH

    Pasal 17

    Hak dan kewajiban Perusahaan Pembiayaan (wakil) antara lain:
    a. menagih piutang pengalih piutang (muwakkil) kepada pihak yang berhutang
    (muwakkal ’alaih);
    b. dapat memperoleh upah (ujrah) atas jasa penagihan piutang pengalih piutang
    (muwakkil) dalam hal diperjanjikan;
    c. meminta jaminan dari pengalih piutang (muwakkil) (with recourse) atau tidak
    meminta jaminan dari pengalih piutang (muwakkil) (without recourse); dan
    d. membayar atau melunasi hutang pihak yang berhutang (muwakkal ’alaih) kepada
    pengalih piutang (muwakkil).

    Pasal 18

    Hak dan kewajiban pengalih piutang (muwakkil) antara lain:
    a. memperoleh pelunasan piutang dari Perusahaan Pembiayaan selaku wakil;
    b. membayar upah (ujrah) atas jasa pemindahan piutang sesuai yang diperjanjikan;
    c. dapat menyediakan jaminan kepada Perusahaan Pembiayaan selaku wakil dalam
    hal diperjanjikan; dan
    d. memberitahukan kepada pihak yang berhutang (muwakkal ’alaih) mengenai
    transaksi pemindahan piutang kepada Perusahaan Pembiayaan selaku wakil.

    Pasal 19

    Hak dan kewajiban pihak yang berhutang (muwakkal ’alaihl) antara lain:
    a. memperoleh informasi yang jelas mengenai transaksi pemindahan hutangnya dari
    pengalih piutang (muwakkil) kepada Perusahaan Pembiayaan selaku wakil; dan
    b. membayar atau melunasi hutang kepada Perusahaan Pembiayaan selaku wakil.

    Pasal 20

    Piutang (muwakkal bih) yang menjadi obyek Wakalah bil Ujrah adalah piutang jangka pendek yang jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    a. piutang pengalih piutang (muwakkil) yang dipindahkan kepada Perusahaan
    Pembiayaan selaku wakil harus dipastikan oleh para pihak belum jatuh tempo dan
    tidak dalam kategori piutang macet;
    b. piutang yang dialihkan bukan berasal dari transaksi yang diharamkan oleh syariah
    Islam; dan
    c. piutang pengalih piutang (muwakkil) harus dibuktikan dengan dokumen tagihan
    dan dipastikan keasliannya oleh para pihak.

    Pasal 21

    (1) Wakalah bil Ujrah antara Perusahaan Pembiayaan selaku wakil, pengalih
    piutang(muwakkil), dan pihak yang berhutang (muwakkal, alaih) wajib ditetapkan secara tertulis dalam akad Wakalah bil Ujrah.
    (2) Dalam Wakalah bil Ujrah paling kurang memuat hal-hal
    sebagai berikut:
    a. identitas Perusahaan Pembiayaan selaku wakil, pengalih piutang (muwakkil) dan
    pihak yang berhutang (muwakkal’ alaih);
    b. nilai, jumlah dan waktu jatuh tempo piutang (muwakkal bih);
    c. ketentuan mengenai upah (ujrah) (jika ada);
    d. ketentuan jaminan yang diperoleh Perusahaan Pembiayaan (wakil) (jika ada);
    e. ketentuan mengenai cara-cara pembayaran hutang atau piutang oleh Perusahaan
    Pembiayaan selaku wakil, pengalih piutang (muwakkil) dan pihak yang berhutang
    (muwakkal’ alaih); dan
    f. hak dan tanggung jawab masing-masing pihak.

    Pasal 22

    Dokumentasi dalam Wakalah bil Ujrah oleh Perusahaan Pembiayaan selaku wakil paling kurang meliputi:
    a. surat persetujuan prinsip (offering letter);
    b. akad Wakalah bil Ujrah sebagai induk perjanjian;
    c. perjanjian pengikatan jaminan;
    d. bukti hutang piutang;
    e. surat permohonan realisasi Wakalah bil Ujrah; dan
    f. bukti pelunasan.

    FATWA
    DEWAN SYARI’AH NASIONAL
    NO: 10/DSN-MUI/IV/2000
    Tentang
    WAKALAH

    Menimbang :
    Mengingat :
    Memperhatikan :
    MEMUTUSKAN :
    Menetapkan : FATWA TENTANG WAKALAH

    Pertama : Ketentuan tentang Wakalah:
    1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
    2. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

    Kedua : Rukun dan Syarat Wakalah:
    1. Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan)
    a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
    b. Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni
    dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima
    hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
    2. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
    a. Cakap hukum,
    b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
    c. Wakil adalah orang yang diberi amanat.
    3. Hal-hal yang diwakilkan
    a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
    b. Tidak bertentangan dengan syari’ah Islam,
    c. Dapat diwakilkan menurut syari’ah Islam.Manfaat barang atau jasa harus bias
    dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.

    Ketiga :
    Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

    Ditetapkan di : Jakarta
    Tanggal : 08 Muharram 1421 H / 13 April 2000 M

    BAB IV

    KESIMPULAN

    Wakalah adalah pelimpahan kekuasaaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Degan syratat dapat mengerjakan dengan baik, dan wakil merupakan orang yang diberikan amanah.
    Wakalah merupakan akad yang tidak mengikat (lazim) terhadap kedua belah pihak, yaitu muwakkil maupun wakil. Tetapi bila wakalah dilakukan dengan imbalan maka bersifat mengiklat dan tidak boleh dibatalkan scara sepihak (hanafiyyah dan malikiyyah)

    DAFTAR PUSTAKA

    Antonio, M. Syafi’i, Perbankan Syariah dari Teori dan Praktek, GIP, Jakarta: 2001
    Lewis, K. Mervy dan Latifa, M. Algaoud, Perbankan Syariah, Serambi, Jakarta:2007
    Ghufran A. Mas’adi, M.Ag, Fiqh Muamalat, Rajawali, Jakarta :2005

    http://www.pkesinteraktif.com/content/view/73/93/lang,id/

    http://www.bapepam.go.id/p3/regulasi_p3/peraturan_p3/Akad-akad%20Prinsip%20Syariah

    http://www.ekonomisyariah.org/?page=konsultasidetail&command=detailkonsultasi&sheet=1&id1=11

    Leave a reply