blog ekonomi syariah zakat wakaf kawafi
RSS icon Email icon Home icon
  • Lembaga Pengelola Zakat

    Posted on April 12th, 2011 putri No comments

    LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON BANK

    “LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT”

    Kelas: PS  4 A

    Disusun oleh:

    Putri widiawati (109046100030)

    Ainurridha (109046100026)

    PROGRAM STUDI MU’AMALAT

    KONSENTRASI PERBANKAN SYARI’AH

    FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

    UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

    1432 H / 2011 M

    BAB I

    PENDAHULUAN

    1.1 Latar Belakang

    Zakat merupakan salah satu instrument kebijakan fiskal yang mempunyai prospek tinggi dalam mengentaskan kemiskinan. Sehingga zakat merupakan esensi dalam perekonomian sejak masa Rosulullah. Namun di Indonesia zakat belum menjadi penggerak ekonomi yang dominan, hal ini perlu mendapat perhatian pemerintah untuk mendukung zakat sebagai motor perekonomian dalam mengentaskan kemiskinan. Peran lembaga pengelola zakat sangat penting artinya sehingga muzakki tidak lagi memberikan dana zakatnya langsung kepada mustahik karena sifatnya yang konsumtif. Karena lembaga pengelola zakatlah yang tahu upaya-upaya apa saja yang dapat menghimpun dana zakat dan menyalurkannya ke mustahik dengan cara yang tepat sehingga dapat merubah nasib kaum mustahik menjadi muzakki.

    1.2 Tujuan Penulisan

    Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah agar para pembaca mengetahui lebih dalam mengenai lembaga keuangan non bank tentang  zakat,Oleh karena itu penulis akan membahas mengenai lembaga  pengelola zakat di Indonesia yang dikhususkan kepada lembaga Daarut Tauhid.

    1.3    Rumusan Masalah

    1. Apakah pengertian zakat serta apa prinsip – prinsip zakat dalam islam?

    2. bagaimana pengelolaan zakat di negara – negara muslim serta di Indonesia?

    3. bagaimana profil lembaga zakat Daarut Tauhiid?

    4. bagaimana kontribusi zakat dalam perekonomian umat?

    5. Bagaimana kendala dan strategi pengelolaan zakat di indonesia?

    1.4    Metode Penulisan

    Data serta informasi yang kami dapatkan dalam penulisan makalah ini adalah dengan referensi buku-buku, penelitian terhadap lembaga zakat Daarut Tauhiid, serta mencari di internet.

    BAB II

    PEMBAHASAN

    Pengertian Zakat

    Zakat secara etimologi mempunyai banyak arti yaitu al-barokatu (keberkahan), al-namaa (pertumbuhan dan perkembangan), ath-thaharotu (kesucian), dan ash-shalahu (keberesan).[1] Zakat dalam arti pertumbuhan artinya harta zakat yang diberikan kepada fakir miskin itu akan memutar roda perekonmian yang mempunyai dampak luas bagi perekonomian secara makro atau yang lebih dikenal dengan istilah efek multiplier zakat.  Menurut segi terminologi zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nishab, diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya dan harta tersebut merupakan milik sempurna  serta telah mencapai haul ( 1 tahun). Dalam UU no 38 tahun 1999 pasal 1 ayat 2 yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat meliputi 3 bidang dalam hidup yaitu moral, sosial, dan ekonomi. Segi moral, zakat dapat mengikis sifat kerakusan atau ketamakan dari golongan kaya. Segi sosial, zakat sebagai alat khas yang diberikan islam untuk menghapus kemiskinan di masyarakat. Segi ekonomi, zakat dapat mencegah penumpukan harta di segelintir golongan masyarakat.

    Dasar hukum zakat

    Q.S ar-Ruum: 39

    !$tBur OçF÷s?#uä `ÏiB $\/Íh‘ (#uqç/÷ŽzÏj9 þ’Îû ÉAºuqøBr& Ĩ$¨Z9$# Ÿxsù (#qç/ötƒ y‰YÏã «!$# ( !$tBur OçF÷s?#uä `ÏiB ;o4qx.y— šcr߉ƒÌè? tmô_ur «!$# y7Í´¯»s9′ré’sù ãNèd tbqàÿÏèôÒßJø9$# ÇÌÒÈ

    “ Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

    Q.S at-Taubah: 60

    * $yJ¯RÎ) àM»s%y‰¢Á9$# Ïä!#ts)àÿù=Ï9 ÈûüÅ3»|¡yJø9$#ur tû,Î#ÏJ»yèø9$#ur $pköŽn=tæ Ïpxÿ©9xsßJø9$#ur öNåkæ5qè=è% †Îûur É>$s%Ìh9$# tûüÏB̍»tóø9$#ur †Îûur È@‹Î6y™ «!$# Èûøó$#ur È@‹Î6¡¡9$# ( ZpŸÒƒÌsù šÆÏiB «!$# 3 ª!$#ur íOŠÎ=tæ ÒO‹Å6ym ÇÏÉÈ

    Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

    Q.S at-Taubah: 103

    õ‹è{ ô`ÏB öNÏlÎ;ºuqøBr& Zps%y‰|¹ öNèdãÎdgsÜè? NÍkŽÏj.t“è?ur $pkÍ5 Èe@|¹ur öNÎgø‹n=tæ ( ¨bÎ) y7s?4qn=|¹ Ö`s3y™ öNçl°; 3 ª!$#ur ìì‹ÏJy™ íOŠÎ=tæ ÇÊÉÌÈ

    “ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”

    Prinsip-prinsip zakat dalam islam

    M.Abdul Mannan dalam bukunya teori dan praktek ekonomi islam menyatakan ada enam prinsip zakat dalam islam, yaitu prinsip keyakinan, prinsip keadilan, prinsip produktivitas atau sampai waktu, prinsip nalar, prinsip kemudahan, dan prinsip kebebasan. Pertama prinsip keyakinan, karena membayar zakat adalah suatu ibadah sehingga hanya seorang yang benar-benar berimanlah yang dapat melakukannya. Prinsip kedua keadilan, terkandung dalam hadits Rosulullah SAW “bagi hasil tanah yang diari oleh air hujan dan mata air, atau yang diari air yang mengalir pada permukaan bumi ditentukan zakatnya sepersepuluh dari hasilmya, sedangkan bagi yang diairi sumur seperduapuluh dari hasilnya (bukhari). Dalam konteks ini melihat biaya yang dikeluarkan dengan air sumur dan air hujan berbeda sehingga pengeluaran hasil pertanian keduanya pun berbeda. Prinsip ketiga prinsip produktivitas atau sampai batas waktunya, berdasarkan hadits riwayat ibnu umar “barang siapa memperoleh kekayaan setelah satu tahun berlaku zakat atasnya (tirmidzi dan mishkat). Sehingga zakat dibayar setelah satu tahun dan telah mencapai nishab. Nisab hanya berlaku pada zakat bila telah sampai waktunya dan produktif. Prinsip keempat prinsip nalar, yaitu orang yang diharuskan membayar zakat adalah seseorang yang berakal dan bertanggung jawab. Prinsip kelima prinsip kemudahan artinya pengeluaran zakat tidak dipersulitkan, sekali dalam setahun. Walaupun pada perekembangan saat ini masyarakat lebih menyukai mengeluarkan zakat setiap bulannya karena lebih praktis dan inipun tidak dilarang. Prinsip terakhir prinsip kemerdekaan, yaitu seseorang harus menjadi manusia bebas sebelum dapat disyaratkan dapat membayar zakat. Walaupun saat ini sudah tidak ada lagi perbudakan namun menurut Prof M Amin Suma hal ini bisa dimasukkan kedalam trafikking dan menurut M Nur Rianto al-Arif dapat dimasukkan ke golongan TKI yang ditawan oleh majikannya. Dan zakat dapat untuk membebaskan orang-orang tersebut.

    Prinsip pengelolaan zakat:

    • Prinsip keterbukaan, artinya pengelolaan zakat dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum.
    • Prinsip sukarela, artinya pengelolaan zakat baik penghimpunan maupun penyaluran dana zakat haruslah dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan.
    • Prinsip keterpaduan, artinya dalam menjalankan tugasnya lembaga pengelolaan zakat saling terpadu antara komponen yang satu dengan komponen yang lain.
    • Prinsip profesionalisme, artinya pengelolaan zakat dilakukan oleh orang yang ahli dalam bidangnya.
    • Prinsip kemandirian, artinya lembaga pengelola zakat harus menjadi lembaga yang mandiri sebagai kelanjutan dari prinsip profesionalisme.

    Pengelolaan zakat di negara-negara muslim

    Dibandingkan dengan Indonesia, perekembangan zakat di Malaysia jauh lebih maju. Pengelolaan zakat di Malaysia berada dibawah pengawasan langsung Majlis Agama Aslam disetiap negri bagian yang berjumlah sebanyak 14 buah. Adapun Pusat Pungutan Zakat (PPZ) dibawah berada majelis agama islam wilayah persekutuan kuala lumpur (MAWIWP). Organisasi pengelolaan zakat di Malaysia berdiri pada bulan mei 1989, dan pada 27  Desember 1990.  Kelebihannya pengelolaan zakat di malaysia didukung oleh pemerintah, dengan membayar zakat maka ia mendapat pengurangan membayar pajak. Sehingga masyarakat semangat untuk membayar zakat. Namun hal ini tidak mengurangi pendapatan pajak, pajak dan zakat di malaysia tetap tumbuh secara baik. Sehingga jelas agar perkembangan zakat menuju arah yang baik maka perlu dukungan pemerintah yang kuat.

    Di Pakistan, pengelolaan zakat dibawahi oleh kementrian ekonomi islam dan zakat yang sangat berkomitmen dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat. Program pengentasan kemisikinan di Pakistan telah mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan dari 11,2% menjadi 8%. Belum lama ini 23 maret 2011, tujuh negara membahasan pengelolaan zakat dalam pengentasan kemiskinan. Tujuh negara itu antara lain Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang tergabung dalam (MABIMS) dengan Thailand, Kamboja, dan Philippina.

    Profil lembaga dan sistem pengelolaaan zakat di Indonesia

    Profil Dompet Peduli Umat Daarut Tauhiid

    Dompet peduli ummat daarut tauhid atau disingkat DPU DT merupakan lembaga nirlaba milik masyarakat yang bergerak dibidang penghimpunan dan pendayagunaan dana ZIS (zakat, infaq, shadaqah) serta dana lainnya yang halal dan legal dari perorangan, kelompok, perusahaan atau lembaga. Didirikan pada 16 Juni 1999 oleh KH. Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) dan sudah menjadi LAZNAS (SK Menteri Agama no 410 tahun 2004 pada tanggal 13 Oktober 2004) dengan memiliki jaringan di 8 kota di Indonesia salah satunya kantor  di Jakarta yang terletak di Jalan Cipaku 1 no 18 kebayoran baru Jakarta Selatan. Pengelolaan zakat oleh DPU DT berusaha menyadarkan masyarakat akan pentingnya zakat dan juga berusaha menyalurkan dana yang sudah diterima kepada mereka yang benar-benar berhak, dan berusaha mengubah kaum mustahik menjadi muzakki. Aktifitasnya berjalan secara efektif pada tanggal 16 Juni 2000 dengan berbasiskan database, dimana setiap donatur mempunyai nomor dan kartu anggota sehingga kepedulian dan komitmen donatur dapat terukur. Dari aspek legal formal, DPU DT dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat Daerah Jawa Barat oleh Gubernur Jawa Barat tanggal 19 Agustus 2002. dengan SK No: 451.12/Kep. 846 – YANSOS/2002.  Sesuai dengan Undang-Undang RI No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat , SK Menteri Agama RI no.410 tahu 2004 tentang Legalitas DPU DT sebagai Laznas, SK Gubernur Jawa Barat no.541.12/Kep.846-Yansos/2002 tentang pengukuhan DPU DT sebagai Lazda, SK Pengurus Yayasan DT no.09/SK/C/YYS-DT/VIII/08 tentang perubahan Organisasi DPU DT, maka lembaga Amil Zakat Nasional DPU terdiri dari

    1. Biro Penghimpunan (fundraising)
    2. Biro Pendayagunaan
    3. Biro Sekretariat Lembaga & Operasional

    Masing-masing Biro di pimpin oleh seorang manajer yang ditunjuk oleh direktur dengan surat keputusan dari pengurus Yayasan Daarut Tauhiid.

    Motto visi dan misi DPU DT

    Motto

    Membersihkan dan Memberdayakan.

    Visi

    Menjadi Model Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang Amanah, Profesional, Akuntabel dan terkemuka dengan daerah operasi yang merata.

    Misi

    1. Mengoptimalkan Potensi Ummat melalui Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).
    2. Memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, dakwah dan sosial menuju masyarakat mandiri.

    Kepengurusan DPU DT

    Dewan Syariah DPU Daarut Tauhiid

    • KH. DR Miftah Faridl
    • KH. Hilman Rosyad. LC

    Manajemen DPU DT

    • H. Asep Hikmat

    Direktur

    • Cucu Hidayat

    Manajer Biro Sekretariat dan Operasional

    • Agus Kurniawan

    Manajer Biro Penghimpunan

    • Dede Mulyawan

    Manajer Biro Pendayagunaan

    Kepala cabang DPU DT

    Jakarta                                  : H. Poerawanto Barna

    Bogor                                     : H Rohandi

    Priangan Timur    : Rifki Taufiq Drajat

    Lampung                              : Deni Rianto

    Semarang                              : Hamim Masrur

    Yogyakarta                          : April Purwanto

    Palembang                            : H. Dikdik Solihin

    Legalitas

    1. S.K. Gubernur Jawa Barat tanggl 19 Agustus 2002, tentang pengukuhan Sebagai Lembaga Amil Zakat Daerah (LAZDA)
    2. S.K. Menteri Agama RI N0. 410, tentang Pengukuhan Sebagai Lembag Amil Zakat Nasional (LAZNAS)
    3. Akta Notaris : Dr. Wiratni Ahmadi, SH.No. 17, Tanggal 22 April 2004[2]

    Program – program pengelolaan zakat DPU Daarut Tauhid

    • Desa ternak mandiri
    • Rumah asuh mandiri daarul ihya
    • Layanan social
    • Gempita sosial
    • Difabel care (untuk penyandang cacat)
    • Badan mitra ibu
    • Mobil layanan peduli kemanusiaan (alat transportasi untuk mengantar kesehatan)
    • Mobil layanan jenazah gratis
    • Rescue and recovery (program penanggulangan bencana)
    • Adzikia Islamic school ( sekolah gratis untuk siswa- siswi dhuafa yang tidak sempat mengenyam pendidikan formal)
    • Misykat ( program pembadayaan ekonomi dhuafa dibekali dengan pelatihan dan pembinaan manejemen dan keislaman)

    Sistem pengelolaan zakat di Indonesia

    Zakat telah lama ada sejak masuknya islam ke Indonesia dan menjadi sumber pembiayaan melawan penjajahan Belanda dan Jepang. Pada awalnya penjajah tidak menghiraukan mengenai zakat, namun setelah melihat besarnya potensi zakat sebagai sumber keuangan islam yang umumnya dikelola di masjid-masjid dalam mendukung perjuangan anti kolonial, seperti perang paderi di Sumatera Barat. Perang diponegoro di Jawa Tengah dan perang Aceh, maka serta merta sumber-sumber keuangan tersebut diatur dalam sumber keuangan khusus oleh pemerintah Hindia Belanda. Begitu pula dengan kolonialisme Jepang, awalnya mereka tidak menghiraukan sumber-sumber keuangan islam. Tetapi setelah menyadari potensinya, mereka mulai mendekati para ulama dan menjanjikan tiga program salah satunya dengan membangun dan mendirikan kantor pembendeharaan islam. Namun keduanya sama-sama melencengkan fungsi zakat, Belanda untuk membiayai aktifitas Kristen dan Jepang untuk membiayai perang. Akibatnya mereka tidak dipercaya oleh masyarkat Indonesia

    Setelah merdeka, pada tahun 1967 pemerintah sebenarnya telah menyiapkan RUU zakat untuk diajukan ke DPRGR dengan harapan akan mendapatkan dukungan dari menteri keuangan dan mentri sosial. Akan tetapi dalam jawabannya menteri keuangan berpendapat bahwa  peraturan zakat tidak perlu, karena kondisi politik yeng belum mendukung pada masa tersebut. Pada pemerintahan orde baru, 15 Juli 1968 pemerintah melalui kantor agama mengeluarkan peraturan nomor 4 dan nomor 5 tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan tentang pembentukan baitul maal di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten. Pada tahun 1999 zakat mendapatkan keistimewaan dengan dikeluarkannya UU No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat  dengan Keputusan Mentri Agama (KMA) no 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Mayarakat Islam dan Urusan Haji No. D/ 291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.[3] Dengan keluarnya UU terdapat suatu kemajuan dalam pengelolaan zakatdi Indonesia, dimana dimungkinkan pengelolaan zakat oleh swasta dengan pendirian LAZ dan pemerintah oleh BAZ untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara professional, amanah, dan transparan.

    Setelah hampir sepuluh tahun, terdapat keinginan di sebagian kalangan untuk merevisi UU no 38 tahun 1999, diantaranya adalah penerapan sanksi atas muzakki yang ingkar membayar zakat, pelaksanaan zakat sebagai pengurang pajak dan melakukan sentralisasi pengelolaan zakat oleh BAZ yang memiliki cabang dari pusat hingga tingkat kelurahan. Namun  untuk yang terakhir ini, banyak menimbulkan pro dan kontra terutama oleh LAZ yang sudah berdiri dengan kukuh belakangan ini, hal ini disebabkan karena LAZ akan diintegerasikan ke dalam BAZ dan mengubah LPZ menjadi UPZ (unit pengumpul zakat), selain itu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah masih kecil sebagai pengelola zakat. Yang sedang santer belakangan ini adalah zakat mengurangi pajak. Namun kebijakan ini lain seperti kebijakan pada zaman daulah abbasiyah Harun al Rasyid dimana abu yusuf sebagai qadi menetapkan setiap muslim yang membayar zakat maka ia tidak membayar pajak. Di Indonesia zakat hanya dianggap sebagai biaya yang dapat mengurangi pembayaran pajak, bukan mengurangi kewajiban pajak. Selain itu dalam sistem pengurusannya pun terkesan merepotkan, sehingga banyak diantara pembayar zakat profesi tetap mambayar pajak dan zakat (double tax).

    Peraturan perundang-undangan, PMA (peraturan mentri agama), dan peraturan lain yang terkait

    Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan:

    • UU No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat
    • Keputusan Mentri Agama (KMA) no 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No 38 tahun 1999
    • Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Mayarakat Islam dan Urusan Haji No. D/ 291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

    Kontribusi zakat bagi perekonomian ummat

    Zakat memiliki kontibusi yang tinggi bagi perekonomian, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan Negara. Istilah ini sering dikenal dengan nama efek multiplier zakat. Untuk bantuan yang hanya bersifat konsumtif saja, zakat dapet meningkatkan daya beli musthaik yang berimbas pada peningkatan produksi perusahaan. Dari imbas peningkatan produksi ini dapat meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja.

    Efek Multiplier Zakat dalam Perekonomian[4]

    Zakat                                       daya beli meningkat

    Investasi       meningkat

    Dana pembangunan                                    pajak

    Dari sirkulasi diatas dapat terlihat bahwa zakat menghasilkan efek berlipat ganda (multiplier effect) dalam perekonomian. Apabila zakat diberikan dalam bentuk produktif seperti modal kerja, maka efek multipliernya pun lebih besar lagi.

    Prospek, kendala, dan strategi pengelolaan zakat

    Prospek zakat sangatlah besar bagi perekonomian, zakat dapat memberdayakan ummat karena sifatnya untuk mengentaskan kemiskinan. Di atas sudah dijelaskan efek ganda dari zakat, bagaimana zakat yang nantinya dapat meningkatkan perekonomian Negara. Menurut Didin Hafidhuddin , ptensi pengumpulan zakat di Indonesia dapat mencapai  Rp 100 T pertahun, menurut DPU Daarut Tauhid, republika online, dan PBU UIN pontensi pengumpulan zakat di Indonesia bisa mencapai Rp 19 T pertahun. tetapi fakta di lapangan, penghimpunan zakat di Indonesia baru mencapai Rp 1,5 T. pertanyaan yang pertama kali pastinya adalah kemanakah para muzakki?

    1, apakah belum mengetahui tentang kewajiban zakat

    2. sudah mengetahui tetapi hanya sebtas zakat fitrah?

    3. atau sudah membayar zakat tetapi tidak disalurkan kepada badan/ lembaga zakat (konsumtif)?

    Hal-hal seperti ini perlu mendapat perhatian pemerintah, apakah melalui sosialisasi zakat. Atau iklan zakat.

    Dalam surat at taubah ayat 60 ‘amil disebutkan dalam bentuk jamak mudzakkar salim, artinya zakat memang dikelola oleh sebuah badan amil. Karena amil memiliki konsep dan mengetahui konsep-konsep apa saja yang dapat mengentaskan kemiskinan, lain halnya dengan zakat yang diberikan langsung kepada mustahik yang sifatnya konsumtif dan dapat menimbulkan keriyaan bagi muzakki. Hal ini lah yang tetap menjadi kendala sampai sekarang ini, seperti kasus pembagian zakat di daerah Pasuruan Jawa Timur yang menimbulkan korban. Bila ia menyalurkannya kepada amil maka hal – hal seperti ini tidak akan terjadi.

    Sedangkan disisi mustahik, banyak diantara mereka yang masih sulit dibina. Ketergantungan mereka terhadap muzakki menjadikan mereka pasif, dan tentu saja tidak merubah nasib mereka. Oleh karena itu hal ini menjadi pekerjaan amil, kiat-kiat apa saja yang harus dilakukan agar mustahik mudah dibina dan penyaluran yang tapat guna sehingga nantinya mustahik tadi menjadi muzakki. Dari segi operasional, pemerintah belum 100% mendukung zakat mengurangi pajak. Bahkan ditjen pajak Mochamad Tjiptardjo dan menkeu agus Martowardoyo belum sepakat mengenai  ini, dalam draft RUU zakat  menjelaskan bahwa setiap muzakki yang sudah membayar zakat, maka kewajiban terhadap pajak penghasilan terhapus. Sedangkan dalam  UU no 36 tahun 2008 zakat hanya mengurangi pembayaran pajak. Mochamad Tjiptardjo khawatir penerimaan Negara terhadap pajak penghasilan berkurang.

    Agar zakat dapat berfungsi maksimal maka harus menetapkan strategi pengelolaan zakat, yaitu:

    1. Membudayakan kebiasaan membayar zakat
    2. Penghimpunan yang cerdas
    3. Perluasan bentuk penyaluran
    4. SDM yang berkualitas

    KESIMPULAN

    Zakat memiliki peran yang sangat besar bagi perekonomian suatu Negara. Walaupun zakat termasuk ibadah mahdhah tetapi didalamnya terkandung dimensi horizontal selain vertikal. Dimana Allah membimbing hambaNya yang ingin dekat denganNya maka juga harus dekat kepada sesama. Selain itu kunci pemerataan ekonomi salah satunya adalah zakat. Oleh karena itu peran lembaga pengelola zakat bagi pemerataan ekonomi sangat besar, namun bila tidak didukung oleh pemerintah dan kesadaran masyarakat maka lembaga pengelola zakat seperti kaleng tanpa tutupnya artinya keberadaannya kurang sempurna. Sehingga menurut kami rumus yang pas bagi kemakmuran ekonomi adalah pemerintah + masyarakat + lembaga/badan zakat = kemakmuran

    DAFTAR PUSTAKA

    Hafidhuddin, Didin. 2007. Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani

    Mhd Ali, Nuruddin. 2006. Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

    Bariadi, Lili dkk. 2005. Zakat dan Wirausaha. Jakarta: CED

    Doa, M Djamal. 2010. Menggagas Pengelolaan Zakat oleh Negara. Jakarta: Nuansa Madani

    Al arif, Nur Rianto. 2010. Teori Ekonomi Makro Islam. Bandung: Alfabeta

    Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid. Jl cipaku 1 No 18 Kebayoran baru Jakarta Selatan

    www.dpu-online.com


    [1] M Nur Rianto Al-Arif, Teori Makro Ekonomi Islam, Bandung: Alfabeta, hal. 156

    [2] www.dpu-online.com

    [3] Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, hal. 126

    [4] Nur Rianto al arif, teori ekonomi makro, hal. 256

    Leave a reply