blog ekonomi syariah zakat wakaf kawafi
RSS icon Email icon Home icon
  • lksnb_BMT

    Posted on April 13th, 2011 lanizis No comments

    Penelitian ke BMT Cita Sejahtera

    Dosen Pembimbing:
    Dr. Hendra Kholid, MA

    Disusun oleh:
    LANI
    109046300003

    JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
    FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
    UIN SYARIF HIDAYATULLAH
    2011

    KATA PENGANTAR

    Puji syukur atas kehadirat Allah swt, Karena dengan Rahmat dan Karunia-nya tersebut saya dapat menyelesaikan makalahini dengan sebaik-baiknya. Untuk tugas yang diberikan oleh Dosen pembimbing bidang studi Lembaga Keuangan Syariah Non Bank.

    Dalam pembuatan makalah ini, Saya menyadari bahwa makalah masih banyak kekurangan dan tidak seistimewa serta terperinci sebagaimana yang diharapkan. Kendati demikian, Saya telah semaksimal mungkin untuk mencurahkan seluruh kemampuan yang ada dalam menyusun makalah ini.

    Penyusun menyadari keterbatasannya, karena Saya juga masih dalam tahap pembelanjaran. Semoga makalah ini dapat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca.

    Jakarta, Maret 2011

    Penyusun

    DAFTAR ISI

    Judul Makalah 1
    Kata Pengantar 2
    Daftar Isi 3
    BAB I Pendahuluan 4
    a. Latar Belakang Judul 4
    b. Identifikasi Masalah 4
    c. Pembatasan Masalah 4
    d. Perumusan Masalah 4
    e. Tujuan Pembuatan Makalah 4
    f. Manfaat Pembuatan Makalah 4
    BAB II Pembahasan 5
    a. Sejarah berdirinya BMT (BMT Cita Sejahtera) 5
    b. Pengertian BMT, fungsi, dan peranannya 7
    c. Ciri – Ciri Utama BMT 9
    d. Akad & Produk Dana BMT 9
    e. Jenis Usaha 10
    f. Badan Hukum 11
    g. Lokasi atau Temapat Usaha BMT 12
    h. Langkah – langkah Pendirian 12
    i. Struktur Organisasi 13
    j. BMT Cita Sejahtera 15
    k. Lampiran Kuisioner 18
    BAB III Penutup 20
    Daftar Pustaka 21

    BAB I
    PENDAHULUAN

    A. Latar Belakang Judul
    Makalah ini mengambil judul tentang “Baitul Mal Wattamwil”. Makalah ini membahas mengenai Sejarah, pengertian, dasar hukum, tujuan berdiri, berbagai produk, perkembangan BMT untuk umat, dll.
    B. Indentifikasi Masalah
    Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan-permasalahan yanag muncul adalah apakah yang menjadi tujuan dari pendirian Baitul Mal Wattamwil..
    C. Pembatasan Masalah
    Pembatasan masalah ini dilakukan agar penelitian dan pembahasan penelitian dapat dilakukan lebih cermat, maka permasalahan penelitian dibatasi mengenai ruang lingkup Baitul Mal Wattamwil.
    D. Perumusan Masalah
    Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah di atas, perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :
    1. Bagaimana sejarah dari pendirian Baitul Mal Wattamwil ?
    2. Apa tujuan dari pendirian Baitul Mal Wattamwil ?
    3. Apa pengertian, peran dan fungsi dari Baitul Mal Wattamwil ?
    4. Akad dan Produk apa yang terdapat dalam Baitul Mal Wattamwil ?
    5. Jenis Usaha apa saja yang terdapat di dalam Baitul Mal Wattamwil ?
    6. Dan lain sebagainya.
    E. Tujuan pembuatan Makalah
    Tujuan pembuatan makalah ini adalah sebagai tugas mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah Non Bank dan tentunya agar para mahasiswa lebih mengetahui secara terperinci tentang Baitul Mal Wattamwil..
    F. Manfaat Pembuatan Makalah
    Manfaat pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui dan bahkan memahami tentang Baitul Mal Wattamwil.

    BAB II
    PEMBAHASAN

    A. Sejarah Berdirinya Baitul Mal Wattamwil
    Sejarah BMT ada di Indonesia, dimulai tahun 1984 dikembangkan mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syari’ah bagi usaha kecil. Kemudian BMT lebih di berdayakan oleh ICMI sebagai sebuah gerakan yang secara operasional ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (syari’ah), menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.
    Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 masih terasa hingga kini. Indonesia yang menurut studi The World Bank (1993), disebut sebagai bagian dari Asia Miracle Economics, the unbelievable progressif of development ternyata perekonomiannya tidak lebih dari sekedar economic bubble, yang mudah sirna begitu diterpa badai krisis. Krisis ekonomi terbesar sepanjang sejarah bangsa Indonesia ini bermula dari krisis moneter, perbankan, hingga lingkungan industri dan kemudian menjadi lebih umum hampir ke semua sektor ekonomi.
    Setelah berjalan cukup lama ternyata belum ditemukan cara efektif untuk menyelesaikan persoalan tersebut dan pemulihan ekonomi (recovery of economy), justru diindikasikan semakin melemah. Dalam UUD ’45 pasal 27 yang menyebutkan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak….’. Ironisnya, malah semakin bertambahnya pengangguran yang akhirnya kemiskinan meningkat. Pasal itu sepertinya terabaikan, kenyataan jutaan pengangguran mewarnai bumi Indonesia
    Kondisi tersebut menuntut adanya suatu reformasi dalam sistem ekonomi dan perlu koreksi fundamental terhadap dialektik hubungan ekonomi yang ada saat ini dalam rangka suatu reformasi sosial. Untuk itu perlu dirumuskan suatu model pemberdayaan ekonomi rakyat yang selama ini kurang diperhatikan oleh pelaku ekonomi. Salah satu wujud usaha ekonomi kerakyatan adalah usaha kecil. Usaha ini sangat besar kontribusinya dalam perekonomian Indonesia, terutama dilihat dari aspek-aspek seperti peningkatan lahan lapangan kerja, sumber pendapatan, pembangunan ekonomi. Jumlah Usaha Kecil di Indonesia cukup besar dan bergerak di berbagai sektor yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
    Sistem bunga selama ini ternyata telah membawa dampak berupa kegagalan menciptakan suatu iklim investasi yang kondusif bagi tumbuh kembangnya sektor industri rakyat, justru yang terjadi adalah sistem ekonomi yang bersifat diskriminatif dan eksploitatif. Sebagai jalan keluar diperlukan suatu pola baru bagi terciptanya sistem ekonomi yang adil dan mengakomodir kepentingan rakyat. Ekonomi Islam kiranya dapat menjawab persoalan ini. Aplikasinya pada sistem lembaga keuangan seperti perbankan syari’ah, unsur moralitas menjadi faktor penting dalam seluruh kegiatannya, sehingga diharapkan pula akan mendorong terciptanya etika usaha dan integritas pemilik dan pengurus yang tinggi. Kontrak pembiayaan yang lebih menekankan sistem bagi hasil mendorong terciptanya pola hubungan kemitraan (mutual investor relationship) – bukan pola hubungan debitur-kreditur yang antagonis; sehingga baik pemilik dana, bank maupun pengguna mempunyai motivasi yang sama untuk menciptakan kegiatan usaha yang menguntungkan, memperhatikan prinsip kehati-hatian dan berupaya memperkecil resiko kegagalan usaha.
    Untuk mendukung iklim investasi syari’ah yang tengah marak dikembangkan ini peran umat Islam merupakan posisi kunci untuk turut terlibat. Konsep kejamaahan yang dikembangkan melalui masjid adalah potensi yang amat besar untuk mendukung pengembangan ekonomi Islam di Indonesia.
    Sejalan dengan hal tersebut dan dilandasi dengan keinginan besar untuk berperan serta dalam meningkatkan pembangunan nasional dengan membantu usaha mikro (kecil bawah) yang lebih dari 92% merupakan struktur ekonomi nasional. Menjadi penting untuk turut serta dan berpartisipasi memberikan solusi atas permasalahan yang ada khususnya yang dihadapi oleh para pengusaha kecil agar dapat berperan maksimal dalam menopang bangunan dan fundamental ekonomi Indonesia. Salah satu faktor tidak berkembangnya usaha mikro adalah kesulitan mereka pada masalah permodalan, sementara mereka tidak mengenal bank atau lembaga keuangan dan sulit mengaksesnya karena prosedurnya yang rumit.
    Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai sebuah lembaga keuangan mikro Syariah mendasarkan operasinya pada prinsip-prinsip nilai Islam berupa tauhid, keadilan, kesetaraan dan kerjasama yang diturunkan pada suatu sistem yang bercirikan PLS, bunga 0 % serta komoditas halal dan Tayyib. Dalam operasionalnya BMT menghimpun dana pihak ketiga (deposan), memberikan atau menyalurkan pembiayaan-pembiayaan kepada usaha-usaha produktif pengusaha atau pedagang kecil dengan memadukan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat.
    Atas latar belakang tersebut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 1 Juli 2004 melalui rapat pembentukan mendirikan BMT Cita Sejahtera dengan tujuan usaha melakukan penyaluran dananya yang berasal dari sumber dana amanah untuk memberdayakan kelompok usaha mikro yang bergerak di sektor informal. Selain itu P3EI juga akan melakukan pembinaan terhadap para nasabah pengusaha kecil baik dari aspek spiritual berupa pendalaman ajaran Islam dan ibadah, juga pembinaan dari aspek manjemen, pemasaran dan akuntansi keuangan sederhana. Melalui pembinaan ini diharapkan para pengusaha kecil dapat menjadi pengusaha profesional dan tetap terikat dalam kejamaahan untuk senantiasa menjaga amanah dan kepercayaan yang dipegangnya.
    B. Pengertian BMT, fungsi, dan perannya
    Baitul Maal Wattamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitulmaal dan baitul tamwil. Baitulmaal lebih mengarah pada usaha – usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti: zakat, infaq, dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dana penyaluran dana komersial. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk menfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan Bank Islam atau BPR Islam. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (ijarah), dan titipan (wadiah).
    I. Baitul Maal Wat Tamwil memiliki beberapa fungsi, yaitu:
    1. Penghimpunan dan penyaluran dana
    2. Pencipta dan pemberi likuiditas
    3. Sumber pendapatan
    4. Pemberi infornasi
    5. Sebagai satu lembaga keuangan mikro Islam
    II. Fungsi BMT di masyarakat,adalah:
    1. Meningkatkan SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih professional, salaam dan amanah
    2. Mengorganisasi dan memobilisasi dana
    3. Mengembangkan kesempatan kerja
    4. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk – produk anggota
    III. Peranan BMT diantaranya, adalah:
    1. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam
    2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil
    3. Melepaskan ketergantungan pada rentenir
    4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata
    IV. Selain itu, peran BMT dimasyarakat, adalah:
    1. Motor penggerak ekonomi dan social masyarakat banyak
    2. Ujung tombak pelaksanaan system ekonomi Islam
    3. Penghubung antara kaum aghnia (kaya) dan kaum dhu’afa (miskin)
    4. Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barakah, ahsanu ‘amala, dan salaam melalui spiritual communication dengan dzikir qabliyah ilahiah
    V. Prinsip Dasar BMT, adalah:
    1. Ahsan, thayyiban, ahsanu ‘amala, dan sesuai dengan nilai – nilai salaam
    2. Barokah
    3. Spiritual communication (penguatan nilai ruhiyah)
    4. Demokratis & partisipatif
    5. Keadilan social dan kesetaraan gender
    6. Ramah lingkungan
    7. Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya local, serta keanekaragaman budaya

    C. Ciri – ciri Utama BMT
    1. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya
    2. Bukan lembaga social tetap dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak
    3. Ditumbuhkan dari bawah yang berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya
    4. Milik bersama masyarakat kecil bawah dan kecil dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang dari luar masyarakat itu

    D. Akad & Produk Dana BMT
    Berbagai akad yang ada pada BMT mirip dengan akad yang ada pada bank pembiayaan rakyat Islam. Adapun akad – akad tersebut adalah: pada system operasional BMT, pemilik dana menanamkan uangnya di BMT tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangkamendapatkan bagi hasil. Produk penghimpunan dana lembaga keuangan Islam adalah (Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2003):
    1. Giro Wadiah, adalah produk simpanan yang dapat ditarik kapan saja. Dana nasabah dititipkan kepada BMT dan boleh dikelola. Bonus dapat diambil kapanpun, penetapan bonus tidak ditetapkan di muka tetapi benar – benar merupakan kebijaksanaan BMT. Sungguhpun demikian nominalnya diupayakan sedemikian rupa untuk senantiasa kompetitif (Fatwa DSN-MUI No.01/DSN-MUI/IV/2000)
    2. Tabungan Mudharabah, dana yang disimpan nasabah akan dikelola BMT, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah. Nasabah bertindak sebagai shahibul mal dan lembaga bertindak sebagai mudharib (Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000)
    3. Deposito Mudharabah, BMT bebas melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan Islam dan mengembangkannya. BMT bebas mengelola dana (mudharabah mutlaqah). BMT berfungsi sebagai, mudharib sedangkan nasabah juga shahibul mal. Ada juga dana nasabah yang dititipkan untuk usaha tertentu. Nasabah member batasan penggunaan dana untuk jenis dan tempat tertentu. Jenis ini disebut mudharabah muqayyadah.

    E. Jenis Usaha
    Produk BMT merupakan modifikasi dari produk Perbankan Islam. Usaha BMT dapat dibagi kepada dua bagian utama, yaitu memobilisasi simpanan dari anggota dan usaha pembiayaan. Bentuk dari usaha memobilisasi simpanan dari anggota dan jamaah itu antara lain berupa:
    1. Simpanan Mudharabah Biasa
    2. Simpanan Mudharabah Pendidikan
    3. Simpanan Mudharabah Haji
    4. Simpanan Mudharabah Umrah
    5. Simpanan Mudharabah Qurban
    6. Simpanan Mudharabah Idul Fitri
    7. Simpanan Mudharabah Walimah
    8. Simpanan Mudharabah Akikah
    9. Simpanan Mudharabah Perumahan
    10. Simpanan Mudharabah Kunjungan Wisata
    11. Titipan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)
    12. Produk simpanan lainnya yang dikembangkan sesuai dengan lingkungan di mana BMT itu berada.
    Sedangkan jenis usaha pembiayaan BMT lebih diarahkan pada pembiayaan mikro, kecil bawah dan bawah. Di antara usaha pembiyaan tersebut adalah:
    1. Pembiayaan Mudharabah
    2. Pembiayaan Musyarakah
    3. Pembiayaan Murabahah
    4. Pembiayaan Al Bai’Bithaman Ajil
    5. Al-Qardhul Hasan

    F. Badan Hukum
    BMT dapat didirikan dalam bentuk KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) atau Koperasi. Sebelum menjalankan usahanya, Kelompok Swadaya Masyarakat mesti mendapatkan sertifikat operasi dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil). Sementara PINBUK itu sendiri mesti mendapat pengakuan dari Bank Indonesia sebagai Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) yang mendukung Proyek Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat yang dikelola oleh Bank Indonesia (PHBK-BI). Selain dengan badan hukum Kelompok Swadaya Masyarakat, BMT juga bisa didirikan menggunakan badan hukum koperasi, baik Koperasi Serba Usaha di perkotaan, Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) di lingkungan pesantren.
    Berkenaan dengan Koperasi Unit Desa (KUD) dapat mendirikan dapat mendirikan BMT telah diatur dalam Petunjuk Menteri Koperasi dan PPK pada tanggal 20 Maret 1995 yang menetapkan bahwa bila di suatu wilayah di mana telah ada KUD dan KUD tersebut telah berjalan baik dari organisasinya telah diatur dengan baik, maka BMT bisa menjadi Unit Usaha Otonom (U2O) atau Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) dari KUD tersebut. Sedangkan bila KUD yang bersangkutan dapat dioperasikan sebagai BMT. Apabila di wilayah yang bersangkutan belum ada KUD, maka dapat didirikan KUD BMT.
    Penggunaan badan hukum KSM dan Koperasi untuk BMT itu disebabkan karena BMT tidak termasuk kepada lembaga keuangan formal yang dijelaskan UU Nomor 7 tahun 1992 dan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dapat dioperasikan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Menurut undang – undang, pihak yang berhak menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat adalah Bank Umum dan Bank Pengkreditan Rakyat, baik dioperasikan dengan cara konvesional maupun dengan prinsip bagi hasil. Namun demikian, kalau BMT dengan badan hukum KSM atau Koperasi itu telah berkembang dan telah memenuhi syarat – syarat BPR, maka pihak manajemen dapat mengusulkan diri kepada Pemerintah agar BMT itu dijadikan sebagai BPRS (Bank Pengkreditan Rakyat Syari’ah) dengan badan hukum koperasi atau perseroan terbatas.

    G. Lokasi atau tempat usaha BMT
    Lokasi atau tempat usaha BMT sebaiknya berada di tempat di mana kegiatan – kegiatan ekonomi para anggotanya dilangsungkan, baik anggota penyimpangan dana maupun pengembang usaha atau pengguna dana. Selain itu, BMT dalam operasionalnya bisa menggunakan masjjid atau secretariat pesantren sebagai basis kegiatan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan lokasi kantor BMT, yaitu:
    1. Lokasi strategis, yakni lokasi berdekatan dengan pusat perdagangan, usaha – usaha industri kecil dan rumah tangga, dan usaha ekonomi lainnya.
    2. Berdekatan dengan masjid atau mushalla karena BMT mengadakan pengajian rutin dan pertemuan bisnis.

    H. Langkah – Langkah Pendirian
    1. Pemprakasa sebagai pengambil inisiatif yang bisa berasal dari tokoh masyarakat atau alim ulama yang bekerja sama dengan caman dan pimpinan kecamatan lainnya.
    2. Pembentukan Panitia Penyiapan Pendirian BMT
    3. Mencari modal awal atau modal perangsang sebesar Rp 5.000.000,- atau Rp 10.000.0000,- sebagai modal minimal untuk beroperasinya sebuah BMT. Modal tersebut dapat berasal dari perorangan, lembaga, yayasan, BAZIS, PemerintahDaerah, atau sumber lainnya. P3B juga bisa mencari modal awal yang berasal dari para pemodal pendiri dari sekitar 20 s.d 40 orang.
    4. Menyusun pengurus
    5. Menyiapkan Legalitas hukum untuk usaha sebagai KSM dengan mengirim surat ke PINBUK dan Koperasi dengan menghubungi Kepala Kantor Koperasi dan PPK dengan menyatakan maksud untuk mendirikan koperasi.
    6. Melatih calon pengelola
    7. BMT siap menjalankan operasi bisnisnya
    Bagan 1.1
    Skema tahap – tahap Pendirian BMT

    I. Struktur Organisasi

    Bagan 1.2
    Struktur Organisasi BMT

    Badan Pendiri adalah orang – orang yang mendirikan BMT dan mempunyai hak progresif yang seluas – luasnya dalam menentukan arah dan kebijakan organisasi BMT, contoh: berhak mengubah Anggaran Dasar dan bahkan sampai membubarkan BMT itu sendiri.
    Badan Pengawas adalah sebuah badan yang berwenang dalam menetapkan kebijakan operasional BMT. Yang termasuk dalam kebijakan adalah antara lain memilih Badan Pengelola, menelaah dan memeriksa pembukuan BMT, dan memberikan saran kepada Badan Pengelola berkenaan dengan operasional BMT.
    Anggota BMT adalah orang secara resmi mendaftar diri sebagai anggota BMT dan dinyatakan diterima oleh Badan Pengelola. Selain hak untuk mendapatan atau menaggung kerugian yang diperoleh BMT, anggota juga memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagai anggota Badan Pengawas.
    Badan Pengelola adalah sebuah badan yang mengelola organisasi dan perusahaan BMT serta dipilih dari dan oleh anggota Badan Pengawas. Biasanya Badan Pengelola memiliki struktur organisasi sendiri yang sederhana dan bisa pula dibuat secara lengkap.

    Bagan 1.3
    Organisasi Badan Pengelola BMT ( Sederhana)

    J. BMT Cita Sejahtera
    A. VISI
    Sebagai pembaharu dalam pemberdayaan ekonomi umat

    B. MISI
    Adapun misi BMT Cita Sejahtera adalah :
    1. Menjadi lembaga mediator dalam penghimpunan dan penyaluran dana dengan sistem syariah yang bersifat mudah, murah dan bersih
    2. Pengembangan usaha kecil dengan pembiayaan modal kerja dan investasi, untuk usaha produktif dan upaya peningkatan taraf hidup.
    3. Mengembangkan sistem manajemen pengelolaan lembaga keuangan mikro syariah.
    4. Pengembangan sumber daya insani dan imani

    C. TUJUAN
    Tujuan didirikannya Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) “Cita Sejahtera” didasarkan sebagai manifestasi ibadah yang semata-mata hanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Lebih luas lagi BMT “Cita Sejahtera” mempunyai tujuan sebagai berikut:
    1. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi umat, khususnya pengusaha-pengusaha kecil / lemah
    2. Meningkatkan produktivitas usaha dengan memberikan pembiayaan-pembiayaan kepada pengusaha-pengusaha muslim yang membutuhkan dana
    3. Membebaskan umat / pedagang / pengusaha kecil dari sistem bunga dan rente
    4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha, disamping meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan penghasilan umat Islam
    D. SUMBER PERMODALAN AWAL
    Sumber modal dalam pengembangan BMT Cita Sejahtera adalah sebagai berikut:
    1. Modal awal berasal dari para pendiri BMT Cita Sejahtera berupa saham/simpoksus sebesar Rp. 60.000.000,00
    2. Sumber lain diharapkan berupa dana hibah atau simpanan berjangka dari para investor baik perorangan, lembaga pemerintahan maupun swasta, juga dari lembaga-lembaga Pengelola ZIS. Melalui sumber ini harapan kami dapat mencapai Rp. 100.000.000,-

    E. PEMBIAYAAN PADA BMT CITA SEJAHTERA
    Transaksi pembiayaan pada BMT CITA SEJAHTERA, yaitu;
    1. pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah dengan sistem profit sharing (bagi hasil),
    2. Murabahah dengan sistem margin, dan
    3. Qordhul Hasan.

    Bagan 1.4
    Pembiayaan Mudharabah

    Perjanjian Bagi Hasil

    Keahlian
    Modal 100%

    (Keuntungan – y %) Nisbah: y %
    Keuntungan

    Pengembalian Modal

    F. Proses Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan BMT CITA SEJAHTERA
    1. Prinsip – prinsip pemberian pembiayaan, antara lain:
    a. Caracter
    b. Capacity
    c. Capital
    d. Colateral
    e. Conditions
    2. Proses Pemberian Pembiayaan di BMT CITA SEJAHTERA melalui 5 tahapan, yaitu:
    a. Pengajuan pembiayaan
    b. Investigasi usulan pembiayaan
    c. Persetujuan Manager Umum BMT
    d. Pengikatan pembiayaan
    e. Dropping dana
    G. Jenis Produk
    1. Baitul Mal (Menerima dan menyalurkan Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS)).
    2. Baitul Tamwil:
    a. Simpanan Amanah
    b. Simpanan Pelajat / Mahasiswa
    c. Simpanan Qurban
    d. Simpanan Ketupat
    e. Simpanan Sakinah
    f. Simpanan Bitullah
    g. Simpanan Deposito

    K. Strategi ke Depan dari BMT CITA SEJAHTERA
    BMT Cita Sejahtera ini merupakan laboratorium dibawah binaan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. Diharapkan BMT ini menjadi percontohan bagi pengembangan ekonomi mikro syari’ah. Harapan ke depan kami dapat mengembangkan lagi dengan mendirikan beberapa BMT lagi dan juga melakukan pembinaan terhadap BMT-BMT lain.
    Lampiran
    KUISIONER

    1. Bagaimana sejarah singkat dari pendirian BMT CITA SEJAHTERA ?

    2. Apa tujuan dari pendirian BMT CITA SEJAHTERA ?

    3. Apa yang menjadikan dasar hukum berdirinya BMT CITA SEJAHTERA?

    4. Produk apa saja yang terdapat dalam BMT CITA SEJAHTERA dan bagaimana mekanisme operasionalnya (proses pembagian keuntungan atau menanggung kerugia)?

    5. Dari mana perolehan dan berapa besar modal awal untuk mendirikan BMT CITA SEJAHTERA ?

    6. Berapa banyak jumlah nasabah BMT CITA SEJAHTERA dari tahun 2005 – 2010?

    7. Produk apa yang paling diminati oleh nasabah?

    8. Apa saja dampak terhadap perekonomian umat dari perkembangan BMT CITA SEJAHTERA?

    9. Prospek apa yang di harapkan dari BMT CITA SEJAHTERA untuk perkembangan perekonomian umat ?

    10. Kendala dan strategi pengembangan apa yang dihadapi BMT CITA SEJAHTERA?

    - TERIMA KASIH –
    BAB III
    PENUTUP

    Kesimpulan
    Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai sebuah lembaga keuangan mikro Syariah mendasarkan operasinya pada prinsip-prinsip nilai Islam berupa tauhid, keadilan, kesetaraan dan kerjasama yang diturunkan pada suatu sistem yang bercirikan PLS, bunga 0 % serta komoditas halal dan Tayyib. Dalam operasionalnya BMT menghimpun dana pihak ketiga (deposan), memberikan atau menyalurkan pembiayaan-pembiayaan kepada usaha-usaha produktif pengusaha atau pedagang kecil dengan memadukan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat.
    Di BMT Cita Sejahtera jenis produk yang paling diminati adalah simpanan amanah dan pembiayaan Murabahah. Nasabah dari BMT Cita Sejahtera adalah para penduduk sekitar wilayah Ciputat Raya, menurut data terakhir terdapat kurang lebih sekitar 1.000 nasabah. BMT Cita Sejahtera mempunyai tujuan usaha melakukan penyaluran dananya yang berasal dari sumber dana amanah untuk memberdayakan kelompok usaha mikro yang bergerak di sektor informal, serta mempunyai prospek BMT yang cukup baik dari segi usaha maupun dari segi kerjasama dimana nasabah yang bagian dari BMT memiliki kemudahan dalam perekonomian.dan prospeknyapun dalam masyarakat disambut hanggat karena mempunyai tujuan yang baik dalam memajukan perekonomian umat.
    Dampak terhadap perekonomian umat dari perkembangan BMT Cita Sejahtera adalah meningkatnya keuntungan yang didapatkan mudharib, meningkatnya keinginan untuk menyimpan dana di Lembaga Syariah Non Bank, walaupun terdapat kendala yang dihadapi dari BMT Cita Sejahtera adalah masih banyak masyarakat sekitar yang kurang pemahaman akan fungsi dan kinerja dari BMT, masih banyaknya masyarakat yang tertarik untuk meminjam uang kepada rentenir.

    DAFTAR PUSTAKA

    1. Yadi Janwari dan A.Djazul, 2002, Lembaga – lembaga Perekonomian Umat, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
    2. Nurul Huda dan M. Heykal, 2010, Lembaga Keuangan Islam, Jakarta: Kencana
    3. Penelitian ke BMT Cita Sejahtera

    Leave a reply