hendrakholid.net

blog ekonomi syariah zakat wakaf kawafi
RSS icon Email icon Home icon
  • Lembaga pengembangan ekonomi swadaya masyarakat

    Posted on Mei 23rd, 2009 tri risko iswata No comments

    Lembaga pengembangan ekonomi swadaya masyarakat

    Tugas ini ditujukan untuk mata kuliah

    LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH non-bank

    Dosen: Dr. Hendra Kholid. MA

    Di susun oleh:

    Fauziah

    Rahmat Efendi

    Prodi Muamalat Jurusan Asuransi Syariah

    Fakultas Syariah dan Hukum

    UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

    2009

    BAB I

    PENDAHULUAN

    Lembaga pengembangan ekonomi swadaya masyarakat (LPESM) adalah lembaga pengembang ekonomi yang tumbuh dan berkembang serta dimiliki oleh masyarakat. Dalam hal ini lemabaga itu tidak mengkhususkan dirinya sebagai institusi yang menjalankan usaha bisnis untuk memperoleh keuntungan, tetapi lebih mengkhususkan diri pada pengembangan lembaga-lembaga perekonomian. Missal dari LPESM adalah PINBUK dan Inkopontren.

    Krisis keuangan global yang melanda Indonesia belakangan ini, membuktikan betapa usaha kecil kita memiliki daya tahan yang cukup tangguh. Sayangnya,  pengembangan usaha kecil selama ini masih jauh dari harapan. Karena itu sudah saatnya dibutuhkan upaya konkret berupa penerapan program terpadu yang dapat mengawal dan mendampingi usaha kecil agar menjadi mapan, seperti yang sudah dilakukan  oleh Institut Manajemen Koperasi  Indonesia (IKOPIN) misalnya, melalui pembentukan Pinbuk.

    BAB II

    LEMBAGA PENGEMBANG EKONOMI SWADAYA MASYARAKAT

    1. PINBUK

    1. Pengertian, dan sejarah PINBUK

    PINBUK adalah singkatan dari pusat inkubasi bisnis usaha kecil. Ia merupakan badan yang dibentuk oleh yayasan inkubasi bisnis usaha kecil menengah (YINBUK).[1]

    Pinbuk singkatan dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil didirikan pada tanggal 13 maret tahun 1995 di Jakarta oleh Prof. DR.Ir. B.J. Habibie. Inkubator bisnis merupakan suatu model pendekatan baru yang diterapkan untuk mempercepat penciptaan calon pengusaha baru (tenant) atau peningkatan kualitas pengusaha kecil yang tangguh dan profesional. Program pembinaannya dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan selama jangka waktu tertentu sampai mereka mandiri dan sanggup beradaptasi dengan dunia usaha yang sebenarnya.

    Deskripsi upaya Fakta menunjukkan bahwa 93 % struktur ekonomi Indonesia diwarnai oleh kesulitan modal yang dialami oleh UKM. Oleh karena itu PINBUK terpanggil untuk mengembangkan Balai Usaha Mandiri Terpadu yang disingkat dengan BMT, yang juga merupakan padanan nama dari Baithul Maal Wat Tamwil, lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan BMT terdiri atas Baitul Maal dan Baitut Tamwil. Kegiatan Baitut Tamwil berfokus pada pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi melalui kegiatan menabung dan menyediakan dana bantuan pembiayaan dalam rangka peningkatan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha mikro dan kecil. Baitul Maal dimaksudkan sebagai lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagaimana diatur dalam UU NO. 29/1999. Lembaga ini menerima titipan zakat, infaq, sadaqah dan menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. BMT berfungsi sebagai media penghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian dikelola bagi kemaslahatan anggotanya antara lain dengan memberikan fasilitas kredit berdasarkan prinsip – prinsip ekonomi Islam.[2]

    Didirkannya pinbuk berfungsi untuk:

    1. Mensupervisi dan membina teknis, administrasi, pembukuan, dan financial BMT-BMT yang terbentuk

    2. Mengembangkan sumber daya manusia dengan melakukan inkubasi nisnis pengusaha baru dan penyuburan pengusaha yang ada

    3. Mengembangkan teknologi maju untuk para nasabah BMT sehingga meningkat nilai tambahnya

    4. Memberikan penyuluhan dan latihan

    5. Melakukan promosi, pemasaran hasil dan mengembangkan jaringan perdagangan usaha kecil

    6. Memfasilitasi alat-alat yang tak mampu dimiliki oleh pengusaha kecil secara perorangan, seperti f ax alat-alat promosi dan alat-alat pendukung lainnya.

    STRUKTUR HOLDING PINBUK

    2. Tujuan dan strategi pencapaiannya

    Pinbuk didirikan karena adanya tuntutan yang cukup kuat dari masyarakat yang menginginkan adanya perubahan dalam struktur ekonomi masyarakat yang pada tahun-tahun 1995 dikuasai oleh beberapa gelintir golongan tertentu, utamanya dari ekonomi konglomerasi kepada ekonomi yang berbasis masyarakat banyak.
    Maksud dan tujuan pendirian Pinbuk  di antaranya adalah mengupayakan perluasan kesempatan kerja dan mewujudkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dalam suatu sistem pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
    Mengadopsi Pinbuk yang diterapkan IKOPIN, implementasi dari program inkubator bisnis meliputi; pencarian calon wirausaha, seleksi & rekruitasi, pedidikan & pelatihan, tutorial penyusunan rencana usaha, bursa negosiasi proposal rencana usaha, pendampingan dan konsultasi manajemen dan penentuan waktu, permasalahan dan pembiayaan program inkubator.[3]

    Pinbuk  kabupaten/kota di Wilayah Cirebon nampaknya perlu pula untuk dibentuk dengan alasan. Pertama, kita segera akan memasuki masa kewirausahaan (entrepreneurial era). Untuk itu diperlukan suatu upaya yang dapat membangkitkan bakat dan minat kewirausahaan. Kedua, dalam lingkungan bisnis saat ini terjadi kompetisi yang sengit di antara pelaku usaha. Kompetisi ini terus meningkat, sehingga para pelaku usaha  dituntut untuk memiliki kemampuan yang cukup di dunia usaha agar dapat terus bertahan.
    Untuk itu, dibutuhkan suatu lembaga baru yang mampu merubah pembangunan ekonomi. Yaitu lembaga baru yang dapat membentuk suatu jaringan kerjasama antara dunia usaha, pemerintah, dan pihak-pihak terkait.
    Dengan kerjasama tersebut diharapkan dapat diperoleh pengembangan

    Terdapat dua tujuan utama dari Pinbuk, yaitu tujuan berdasarkan pendirian dan tujuan berdasarkan sasaran. Tujuan dari pendirian PINBUK adalah sebagai berikut:[4]

    v Mendukung tujuan nasional dalam pembangunan sumber daya rakyat

    v Menumbuhkembangkan sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi rakyat kecil, pengusaha kecil bawah, pengusaha kecil, pengusaha menengah, serta lembaga-lembaga pendukung pengembangannya

    v Terwujudnya penguasaan dan pengelolaan sumber daya yang adil dan merata dan berkelanjutan dalam suasana damai, maju pesat, dan dinamis

    v Meletakkan landasan-landasanyang cukup kuat bagi pertumbuhan pembangunan nasional yang berkelanjutan

    Sedangkan tujuan PINBUK berdasarkan strategi terbagi kepada dua kategori, yaitu sasaran berdasarkan besaran usaha dan sasaran berdasarkan jenis usaha. Sasaran berdasarkan besaran usaha meliputi:

    v Usaha kecil bawah, yaitu usaha dengan besaran omset lebih kecil dari Rp 50.000.000/tahun

    v Usaha kecil, yaitu usaha dengan omset antara Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000/tahun

    Sedangkan sasaran berdasarkan jenis usaha meliputi:

    v Pengembangan usaha di bidang keuangan dan simpan pinjam

    v Pengembangan usaha sector riil

    Dalam mencapai tujuan di atas PINBUK melaksanakannya dengan lima prinsip pendekatan, yaitu fungsionalis, integrasi, institusionalis, kekeluargaan, dan kebersamaan, serta pengembangan sumber daya manusia.

    3. Lingkup kewenangan PINBUK

    Pinbuk selama ini berperan menjadi payung bagi BMT untuk memperoleh pembiayaan sehingga Pinbuk menjadi lembaga yang paling tepat untuk menjembatani BSM dengan UKM.

    Pinbuk bisa juga menjadi pembina UKM dan UMT. Semua BMT yang menurut seleksi Pinbuk dan BSM telah feasible bisa memperoleh pembiayaan dari BSM. Sementara itu, Kepala Divisi Pembiayaan BSM Budiardjo Suhodo menambahkan bahwa saat ini ada sekitar 111 BMT yang dibiayai BSM dengan dana sekitar Rp 36 miliar.[5]

    4. Pola dasar program dan program kerja

    Terdapat beberapa pola yang ditawarkan PINBUK dalam merealisasikan programnya, yaitu:

    a. Pola “menetaskan” atau mengembangkan BMT sebagai lembaga strategis pengembangan ekonomi masyarakat lapisan bawah melalui:

    1) Penggalangan kesamaan persepsi di kalangan lembaga-lembaga masyarakat, pengusaha, lembaga pengembangan swadaya masyarakat (LPSM), dan pemerintah tentang pola pengembngan usaha kecil bawah

    2) Mendorong pendirian dan pengembangan BMT di seluruh pelosok tanah air melalui jamaah mesjid, pesantren, masyarakatdesa-desa miskin, dll

    3) Pengembangan sumber daya manusia untuk menunjang dan pengembangan BMT

    4) Pembinaan dan pengawasan secara terarah sehingga BMT berkembang menjadi lembaga yang sehat

    b. Pola ”menetaskan” pengusaha-pengusaha kecil bawah dan mengembangkan usaha-usaha kecil bawah

    c. Pengembangan system pemasaran, teknologi produksi, dan system manajemen untuk menunjang usaha kecil bawah, usaha kecil, dan usaha menengah.

    Sedangkan program kerja yang ditawarkan PINBUK terbagi kepada dua kategori, yaitu program jangka panjang dan program jangka menengah.

    1. Program jangka panjang:

    1. Menjadikan BMT sebagai lembaga yang berperan dalam pengembngan ekonom masyarakat bawah dan memiliki serta dikuasai oleh masyarakat setempat hingga menjadi lembaga yang berkemampuan mengembangkan jaringan vertical dan horizontal dengan lembaga-lembaga keuangan syariah dalam bentuk-bentuk BPRS (bank perkreditan rakyat syariah), BMT, dan koperasi serba usaha

      1. Menjadikan usaha kecil sebagai sarana pemasaran asset nasional yang berkeadilan dan efektif dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan
      2. Menjadikan usaha kecil sebagai kekuatan pembangunan struktur masyarakat pedesaan yang maju dan berkelanjutan
      3. Meningkatkan usaha kecil dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi di berbagai tingkatan penentusn keputusan
    1. Program jangka menengah:

    1. Mengembangkan model-model pengembangan BMT secara operasional menjadi lembaga yang berkemampuan seperti dirumuskan dalam program jangka panjang untuk kemudian disebarluaskan bersama-sama dengan berbagai potensi masyarakat lainnya

    2. Mengembangkan dan membina pengusaha kecil sehingga memiliki pangsa pasar yang makin besar dalam sector pertanian, perindustrian, dan jasa

    3. Meningkatkan kemampuan pengusaha kecil dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi secara lebih cepat

    4. Mengusahakan agar BMT menjadi gerakan nasional pembangunan usaha kecil

    5. Pengembangan kelembagaan dan fungsi PINBUK sebagai alat atau fasilitator dan dinamisator pengembangan usaha kecil dan BMT

    Salah satu objek yang akan dikembangkan oleh PINBUK adalah BMT dan persoalan-persoalan yang berkenaan dengan BMT ini akan dikemukakan pada pembahasan secara tersendiri.

    5. Mekanisme operasional PINBUK

    7. kekuatan Hukum PINBUK

    Pinbuk yang dilatar belakangi oleh adanya tuntutan yang cukup kuat dari masyarakat yang menginginkan adanya perubahan dalam struktur ekonomi dan budaya sosial masyarakat untuk lebih kondusif bagi pengembangan usaha mikro dan kecil yang berbasis kepada masyarakat banyak dan terciptanya sistem budaya usaha yang beretika.

    Pada tahun 1995 Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK) didirikan banyak BMT dan di Indonesia yang berkembang. Karena PINBUK berfungsi sebagai penghidup sektor riil, yaitu sebagai sebuah lembaga pemikir dari BMT. Dengan adanya PHBK ( Pola hubungan Bank dengan KSM ”kelompok swadaya masyarakat”) PINBUK berwenang memberikan sertifikat operasi untuk mendirikan BMT, setelah itu melatih calon pengelola BMT dan pelaksanaan persiapan-persiapan sarana perkantoran dan formulir-formulir yang diperlukan, serta mengawasi kegiatan – kegiatan BMT yang berbasis syari’ah.

    ”Tidak tahu kenapa pada tahun 1999 pemerintah mencabut kewenangan PINBUK atas BMT. dan sekarang BMT berpayung kepada Koperasi. Meskipun PINBUK sudah tidak berwenang atas BMT, akan tetapi BMT masih saja bekerjasama dengan PINBUK dalam pengelolaan BMT, karena PINBUK dan BMT memiliki prinsip kemitraan”.

    Dan sampai sekarang pun pemerintah belum mengeluarkan UU atau PP sebagai hukum PINBUK”. Ungkap Deni Irawan. S selaku manager pelatihan PINBUK.

    8. Perkembangan dan Kontribusinya bagi Pengembangan Ekonomi Umat

    Konsep inkubator bisnis ini telah banyak diterapkan di beberapa negara bagian Amerika Serikat, Eropa, China, Asia dan Australia. Di negara-negara tersebut program inkubator bisnis telah teruji keberhasilannya dalam menciptakan wirausaha baru, baik dari lingkungan perguruan tinggi maupun dari masyarakat setempat.

    Data BPS tahun 2003 menunjukkan setelah krisis ekonomi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 38,39 juta setara 18% dan 16,5 juta atau 43 % dari jumlah penduduk miskin adalah fakir miskin. Sementara itu, data Menegkop tahun 2004 menunjukkan dari 42,452 juta entitas usaha, ternyata 41,8 juta atau 98,5% adalah usaha mikro. Hanya 650 ribu yang termasuk dalam usaha kecil dan menengah, serta 2 ribu lainnya adalah usaha besar.

    Besarnya jumlah penduduk miskin dan unit usaha mikro mengharuskan penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha mikro sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam hal ini, PINBUK berpartisipasi dengan strategi menumbuhkembangkan kelembagaan swadaya masyarakat Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dapat menjangkau dan melayani lebih banyak unit usaha mereka yang tidak mungkin dijangkau langsung oleh lembaga keuangan dan perbankan umum.

    PBB melalui ?Millenium Development Goals (MDGs)? telah mentargetkan penurunan kemiskinan pada tahun 2015 sebesar 50% dari 30% jumlah penduduk miskin dunia saat ini melalui layanan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Demikian juga Indonesia, pada tanggal 26 Februari 2005 Presiden RI, SBY, mencanangkan tahun 2005 sebagai Tahun Keuangan Mikro Indonesia. Hal ini sejalan dengan apa yang sudah dan sedang terus dilakukan oleh PINBUK melalui pengembangan Lembaga Keungan Mikro ? Baitul Maal wat Tamwil (LKM-BMT).

    Dalam periode 1 dasawarsa pertama 1995, 2005 PINBUK baru berhasil memfasilitasi penumbuhkembangan lebih dari 3.000 BMT di seluruh Nusantara, memiliki aset (konsolidasi) lebih dari Rp. 1 Triliun, dengan jumlah pengelola lebih dari 20.000 orang, hampir setengahnya S-1 dan wanita. BMT melayani lebih dari 2 juta penabung, dan memberikan pinjaman pada lebih dari 1,5 juta pengusaha mikro dan kecil.[6]

    Pinbuk pada 2004 telah mengembangkan sekitar 40 BMT dan pada 2005 telah mengembangkan 45 BMT dengan anggota 27 ribu fakir miskin yang tersebar di seluruh Indonesia.Sementara dana masyarakat yang berhasil dihimpun BSM per Oktober 2005 tercatat sebanyak Rp 6 trilun dengan aset mencapai Rp 7,348 triliun.[7]

    Sedangkan pembiayaan BSM yang merupakan anak perusahaan Bank Mandiri itu, per Oktober 2005 mencapai Rp 5,960 triliun dengan rasio pembiayaan terhadap modal (Loan to Deposit Ratio/ LDR) 99,32 persen dan laba mencapai Rp 93,68 triliun. Sementara pangsa pasar BSM atas perbankan syariah berdasarkan aset mencapai 39,55 persen, pembiayaan mencapai 41,51 persen dan pendanaan 44,61 persen.[8]

    B. INKOPONTREN

    Inkopontren adalah singkatan dari Induk Koperasi Pondok Pesantren. Ia merupakan Badan Hukum Koperasi Sekunder yang didirikan pada tanggal 7 Desember 1994 berdasarkan Keputusan Mentri Koperasi dan Pembinaan Kecil Republik Indonesia No. 003/BH/M.I/ 1994 tentang Pengesahan Akta Pendirian koperasi.

    Gagasan awal pendirian Inkopontren terjadi dalam sebuah rembukan pada tanggal 9 November 1994 di Jakarta. Diantaranya yang hadir dalam rembukan tersebut dan juga sekaligus ebagai pendiri Inkopontren adalah KH. Noer Muhammad Iskandar, SQ, KH. Abdullah Wahid Zaini, Dr. Juhaya S. Praja, KH. Noer Hadi Albarsani, MA, dan Dr. KH. Manarul Hidayat. Kelima orang ini mewakili peserta yang lain sepakat untuk mendirikan Kopontren dan mengusulkannya kepada Mentri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, yang kemudian disetujui pendirian Inkopontren pada tanggal 7 Desember 1994.

    Dasar Pemikiran

    Pendirian Inkopontren didasarkan pada pemikiran bahwa jumlah alumni pesantren semakin hari semakin banyak dan sekitar 2 juta santri sedang aktif belajar di seluruh Indoneia. Kalau para alumni pesantren dan civitas pesantren tidak memikirkan dirinya dalam hal lapangan kerja, maka kemungkinan besar potensi mereka tidak akan tersalurkan secara makimal. Akibatnya para alumni pesantren akan menjadi pengangguran dan menjadi beban yang harus ditanggung dalam menjalani pembangunan.

    Oleh karena itu, perlu ada solusi berupa iinstitusi yang bias memberikan bekal bagi para santri dan alumni untuk bisa mengembangkan dirinya sebagai pencipta lapangan kerja atau intitusi yang bisa menyediakan lapangan kerja sesuai dengan potensi mereka. Atas dasar itulah, maka Inkopontren didrikan.

    Fungsi, Peran dan Tujuan[9]

    Fungsi utama dari Inkopontren adalah untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota (Puskopontren dan Kopontren) dan masyarakat umum guna meningkatkan kesejahteraan ekonomidan social. Atas dasar itu maka Inkopontren berperan sebagai:

    Ø Secara aktif meningkatkan dan mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

    Ø Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan ketahanan ekonomi nasional dan koperasi sebagai soko gurunya.

    Ø Berusah untuk mengembangkan dan mewujudkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

    Adapun yang menjadi tujuan dari didirikannya Inkopontren adalah untuk meciptakan kesejahteraan anggota dan masyarakat umum. Selain itu, Inkopontren bertujuan untuk ikut membangun terciptanya tata nan perekonomian nasional guna terwujudnya masyarakat maju, adil, dan makmur yang diRidhoi oleh Allh SWT. Tujuan ini merupakan tujuan yang umum, dan kemudian dapat diperinci sebagai berikut:

    ü Menjadikan Inkopontren sebagai kekuatan ekonomi yang efektif.

    ü Membuat jaringan Kelembagaan dan usaha yang solid dengan Puskopontren dan Kopontren diseluruh Indonesia.

    ü Melalui keberhasilan Inkopontren, maka ditunjukan untuk kepeloporan kyai dan pesantren dalam melaksanakan Dasar Negara sekaligus dalam upaya pemberdayaan social dan ekonomi umat.

    Jenis Usaha

    Mengenai usaha yang akan dilakukan oleh Inkopontren dalam pemberdayaan ekonomi umat (islam), khusunya di lingkungan pesantren, dapat dilihat secara rinci dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Program Kerja Inkopontren. Dalam anggaran dasar Inkopontren pasal 3 ayat 4 disebutkan bahwa yang menjadi bidang usaha Inkopontren adalah:

    v Menjalankan usaha dalam bidang jasa. Misalnya; jasa pinjam meminjam, konsultasi keuangan dan manajemen, pengelolaan dan pemasaran, property, angkutan, pariwisata, dan pendidikan.

    v Mendirikan dan menjalankan usaha dibidang percetakan dan penerbitan.

    v Menjalankan usaha perdagangan antar pulau, daerah dan lokal serta ekspor dan impor dan bertindak sebagai perwakilan, levernsir, agen, supplier, dan distributor dari badan-badan usaha dan perusahaan-perusahaan lain, baik dalam maupun luar negri.

    v Menjalankan usaha dalam bidang konstruksi termasuk sebagai penborong/kontraktor, perencana, pelaksana dan penyelengara pembuatan gedung-gedung, rumah, dan lain-lain.

    v Menjalankan usaha dalam bidang pertanian dan perikanan; budi daya perikanan laut dan darat, perkebunan,dan agrobisnis.

    v Menjalankan usaha dalam bidang industri.

    v Mengadakan kemitaan antar koperasi, BUMN, dan sswasta dalam menjalankan kegiatan usah dengan prinsip saling menguntungkan.

    Selain menjalankan usaha sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat 2 Anggaran Dasar Inkopontren diatas, Inkkopontren sebagaimana termuat dalam Anggaran Rumah Tangga Inkopontren juga menjalankan usaha:[10]

    · Melaksanakan usaha pembinaan dan pengambangan anggota yang meliputi Puskopontren dan Koppontren dalam aspek kelembagaan, SDM, permodalan, dan aspek pemasaran.

    · Melaksanakan pemetaan potensi ekonomi pesantren.

    · Ikut membantu dalam pembangunan social, ekonomi, dan pendidikan di daerah.

    · Memberikan penghargaan kepada mereka yang telah berjasa dalam membina dan mengembangkan Puskopontren maupun Kopontren.

    Dalam menjalankan usahanya, hingga saat ini, Inkopontren telah mendorong instansi terkait atau membuat sendiri beberapa kesepakatan berupa Memorendum of Understanding (MOU) dengan beberapa intansi lain. Di antara kesepakatan yang telah dilakukan adalah MOU berikut:

    a) Kesepakatan bersama antara Departemen Agama RI dan PT. Telkom tentang pembinaan unit usaha dan koperasi pondok pesantren.

    b) Kesepakata bersama antara Menpangan/Kabulog dengan Inkopontren dalam rangka pengembangan took pangan dan warung pangan.

    c) Naskah kerja sama antara YINBUK (Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) dengan Inkopontren tentang pengembangan BMT di pondok pesantren.

    d) Naskah kerja sama antara Inkopontren, Yayasan Pusat Pendidkan dan pelatihan Swadaya Masyarakat, dan pemerintah (Departemen Pertanian, Departemen Agama, Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, dan Departemen Dalam Negri) tentang pengembangan agrobisnis melalui pondok pesantren.

    e) Kesepakatan bersama antara Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi dan Inkopontren tentang pembangunan sumber daya manusia khususnya santri.

    DAFTAR PUSTAKA

    A. Djazuli dan Janwari Yadi, Lembaga-lembaga Perekonomian Umat: Sebuah Pengenalan, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002

    http://www.pinbuk.com/media.php?module=profil

    http://www.republika.co.id/berita/46156

    http//:www.syariahmandiri.co.id

    http://boutiquesoftware.wordpress.com/2009/04/27/pentingkah-pinbuk-dibentuk/

    http://www.smeru.or.id/report/research/usahamikronarasi/Buku%201%20Usaha%20Mikro%20Bag%209.pdf


    [1] Prof. H. A. Djazuli, Lembaga-lembaga perekonomian ummat;sebuah pengenalan, hal:170

    [2]http://www.smeru.or.id/report/research/usahamikronarasi/Buku%201%20Usaha%20Mikro%20Bag%209.pdf

    [4] Prof. H. A. Djazuli, Lembaga-lembaga perekonomian ummat;sebuah pengenalan, hal 171-173

    [5] http//:www.syariahmandiri.co.id

    [6] http://www.pinbuk.com/media.php?module=profil

    [7] http://www.republika.co.id/berita/46156

    [8] http://www.republika.co.id/berita/46156

    [9] Prof. H. A. Djazuli, Lembaga-lembaga perekonomian ummat;sebuah pengenalan, hal:177-178

    [10] Prof. H. A. Djazuli, Lembaga-lembaga perekonomian ummat;sebuah pengenalan, hal:180

  • Pinbuk dan Inkopontren

    Posted on Mei 23rd, 2009 rizky No comments

    Lembaga Pengembangan Ekonomi Swadaya Masyarakat
    (Pinbuk dan Inkopontren)
    Makalah ini disusun untuk memenuhi persyaratan mata kuliah Lembaga Perekonomian Umat

    Di susun oleh:
    Farhan Asyhadi
    Rizki Zulkarnaen
    Siti Laela
    KONSENTRASI ASURANSI SYARIAH
    PROGRAM STUDI MUAMALAT
    FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
    UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
    2009/1430 H

    PENGERTIAN
    PINBUK adalah singkatan dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil ia merupakan badan pekerja yang dibentuk oleh yayasan inkubasi usaha-usaha kecil (PINBUK). Sedangkan PINBUK itu sendiri merupakan LPESM yang dibentuk oleh ketua umum MUI, ketua umum ICMI se Indonesia dan direktur utama BMI dengan akta notaris Leila Yudoparipurno, SH no.5 tanggal 15 maret 1995.
    TUJUAN: menjadi lembaga yang profesional dan terpercaya di Indonesia dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan kelompok Usaha Mikro yang mandiri, berkelanjutan dan mengakar di masyarakat.
    LANGKAH-LANGKAH PENDIRIAN
    Dalam mendirikan PINBUK pertama-tama mesti ada pihak yang mengambil prakarsa sebagai pendirinya. Diantara prakarsa itu muncul dari koordinator orwil ICMI untuk tingkat propinsi atau koordinator Orsat untuk tingkat kabupaten, ketua umum MUI setempat, ketua umum DMI (Dewan Masjid Indonesia), ketua IPHI, dan ketua BAZIS setempat. Dalam mengambil prakarsa ini tidak mesti muncul dari semua organisasi masyarakat itu, tetapi cukup 1 atau 2 ormas.
    Bila telah sepakat untuk mendirikan PINBUK maka langkah selanjutnya adalah membicarakan dan menyusun konsep kepengurusan PINBUK dan berusaha mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dari kepala daerah (gubernur atau Bupati atau Walikota). Setelah itu, kemudian mengkonsep keputusan bersama dari para pendiri PINBUK dengan mengirimkan tembusannya kepada PINBUK diatasnya (PINBUK Pusat untuk pendirian PINBUK propinsi dan PINBUK provinsi untuk pendirian PINBUK kabupaten/ kota madya). Konsep kepengurusan itu dapat di format sebagaimana termuat di halaman berikut.

    STRATEGI PENCAPAIANNYA
    Terdapat 2 tujuan utama dari PINBUK, yaitu tuuan berdasarkan pendirian dan tujuan berdasarkan sasaran. Tujuan dari pendirian PINBUK adalah sebagai berikut:
    a. Mendukung pendirian nasional dalam pembangunan sumber daya rakyat banyak sesuai dengan cita-cita sumpah pemuda, proklamasi kemerdekaan, dan GBHN.
    b. Menumbuhkembangkan SDM dan sumber daya ekonomi kecil, pengusaha kecil bawah, pengusaha kecil, pengusaha menengah, serta Lembaga pendukung pengembangannya.
    c. Terwujudnya pengelolaan sumber daya yang adil, merata dan berkelanjutan dalam suasana damai, maju pesat dan dinamis.
    d. Meletakkan landasan-landasan yang cukup kuat bagi pertumbuhan pembangunan nasional yang berkelanjutan.
    Sedangkan tujuan PINBUK berdasarkan sasaran terbagi kepada 2 katagori, yaitu sasaran berdasarkan besaran usaha meliputi:
    a. Usaha kecil bawah, yaitu usaha dengan besaran omset lebih kecil dari Rp. 50.000.000 pertahun.
    b. Usaha kecil, yaitu usaha dengan omset Rp. 50.000.000 sampai Rp. 500.000.000 pertahun.
    Sedangkan saran berdasarkan jenis usaha meliputi:
    a. Pengembangan usaha dibidang keuangan dan simpan pinjam . dan pengembangan usaha sector riil.
    Dalam mencapai tujuan diatas PINBUK melaksanakannya dengan 5 prinsip pendekatan, yaitu fungsionalisasi integrasi, institusionalisasi, kekeluargaan dan kebesamaan, serta pengembangan SDM. Kelima prinsip pendekatan itu sebaga berikut:
    a. Fungsionalisasi adalah memfungsikan dan memanfatkan Lembaga-lembaga masyarakat yang telah ada, termasuk lemabaga pemerintah. Dalam prinsip pendekatan ini PINBUK berperan sebagai Breafing Force atau dinamisator dari berbagai potensi masyarakat untuk mencapai tujuannya.
    b. Integrasi adalah memperkuat keterpaduan mekanisme kerja berdasarkan kesamaan tujuan dan target-target tujuan antar lembaga-lembaga rakyat yang telah ada. Dalam prinsip pendekatan ini PINBUK berperan sebagai katalisator dari berbagai potensi masyarakat untuk mencapai tujuannya.
    c. Institusionalisasi adalah memperkuat lembaga-lembaga masyarakat rakyat banyak khususnya Lembaga masyarakat bawah.
    d. Kekeluargaan dan kebersamaan adalah mengembangkan perekonomian atas dasar gotong royong dan saling membahu.
    e. Pengembangan sumber daya manusia adalah setiap kebijakan dan kegiatan diarahkan melalui peningkatan kualitas SDM.
    PRORAM KERJA
    a. Membangun kelopmpok usaha mikro dalam wadah Kelompok Usaha Muamalat (POKUSMA) dan kelompok sejenis yang fungsional dan berkelanjutan.
    b. Melakukan kegiatan pemberdayaan sosial mesyarakat yang terpadu dalam aspek usaha ekonomi produktif (UEP) dan usaha kesejahteraan sosial (UKS) pada berbagai kelompok masyarakat, termasuk masyarakat pesisir, pertanian, perikanan, transmigrasi, kehutanan, industri, dan perdagangan.
    c. Mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas, kualitas dan kinerja SDM LKM dan kelompok usaha-usaha mikro.
    d. Sebagai lembaga penyangga likuiditas, standarisasi, rating dan sertifikasi LKM, lembaga penjamin pembiyaan, konsultasi teknologi informasi LKM, dan lembaga informasi dan publikasi.

    STRUKTUR ORGANISASI PINBUK PUSAT

    SASARAN UTAMA
    1. Terjangkaunya pelayanan keuangan mikro syariah dan pendampingan kepada 10 juta keluarga miskin pengusaha mikro sampai dengan tahun 2015
    2. Berkembangnya 10 ribu Lembaga Keuangan Mikro yang Profesional, sehat, mandiri, dan mengakar di masyarakat menjelang tahun 2015
    Perkembangan dan kontribusi bagi pengembangan ekonomi Umat
    Kontribusi PINBUK dalam pelayanan sebagai Fasilitator pengembangan swadaya masyarakat, khususnya driving force (pendorong) atau dinamisator untuk memfungsikan lembaga-lembaga LKM yang telah ada dan mengarahkan untuk berjalan sesuai sistem syariah yang sempurna.
    Pengembangan SDM , melalui peningkatan kualitas dan kuantitas secara terus-menerus pada setiap kebijakan, yang terpenting adalah Ukhuwah Muamalah sebagai landasan gerakan yang bertumpu dari bawah sehingga berakar kuat atas dasar solidaritas dan tolong menolong untuk membangun perekonomian umat.
    INKOPONTREN
    INKOPONTREN adalah Induk Kopoerasi Pondok Pesantren. Ia merupakan bandan hukum Koperasi Sekunder yang didirikan secara resmi pada tanggal 7 Desember 1994 berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia Nomor 003/BH/M.I/1994 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi.
    Pendirian INKOPONTREN terbentuk pada tanggal 9 November 1994 di Jakarta. Dan pendirinya adalah KH. Noer Muhammad Iskandar SQ, KH. Abdul Wahid Zaini, Dr. Juhaya S. Praja, KH. Noer Hadi Albarsani, dan Dr. KH. Manarul Hidayat, pendirian INKOPONTREN ini disetujui oleh Menteri Koperasi dan Pembinaan usaha kecil pada tanggal 7 Desember 1994.
    DASAR PEMIKIRAN
    Pendirian INKOPONTREN didasarkan pada pemikiran bahwa jumlah alumni pesantren semakin hari semakain banyak sekitar ± 2juta santri sedang aktif belajar di seluruh Indonesia. Kalau para aluni pesantren tidak pemikirkan dirinya dalam hal lapangan kerja, baik sebagai pencipta atau pencari lapangan kerja, maka kemungkinan besar potensi mereka tidak akan tersalurkan secara maksimal. Akibatnya, para alumni pesantren akan menjadi penganggur dan menjadi beban yang harus ditanggung dalam menjalankan pembangunan.
    Fungsi, Peran dan tujuan
    Fungsi utama INKOPONTREN adalah untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota (PUSKOPONTREN dan KOPONTREN) dan masyarakat umum guna meningkatkan kesehteraan ekonomi dan sosial. Dan berperan dalam: mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan semokrasi ekonomi. Dan memiliki TUJUAN untuk menciptakan kesehteraan anggota dan masyarakat umum. Dan ikut membangun terciptanya tatanan perekonomian nasional guna terwujudnya masyarakat maju, adil, dan makmur yang diridhai Allah SWT.
    JENIS USAHA
    Dilihat secara rinci dalam AD, ART, dan Progran Kerja Inkopontren. Dalam AD Inkopontren Pasal 3 Ayat 4 disebutkan bahwa yang menjadi bidang usaha Inkopontren adalah:
    1. Usaha di bidang jasa, diantaranya simpan pinjam, konsultasi keuangan, dan manajemen, pengelolaan dan pemasara, properrti, pariwisata, dan pendidikan.
    2. Usaha perdagangan antar pulau, daerah dan lokal serta ekspor dan impor dan bertindak sebagai perwakilan, agen, suplier, dan distributor dari badan-badan usaha dan perusahaan lain baik luar maupun dalam negeri.
    3. Usaha di bidang pertanian dan perikanan
    4. Menjalankan usahadalam bidang industri dalam arti seluas-luasnyasesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
    5. Menjalankan usaha di bidang kontruksi.
    Selain menjalankan usaha sebagaiman yang tercantum dalam Pasal 3 ayat 4 AD Inkopontren di atas, Inkopontren- sebagaimana yang termuat dalam ART Inkopontren juga menjalankan usaha:
    1. Pembinaan dan pengembangan anggota yang meliputi PUSKOPONTREn maupun KOPONTREN dalam aspek kelembagaan, SDM, permodalan, dan aspek pemasaran.
    2. Melaksanakan pemetaan potensi ekonomi pesantren
    3. Ikut dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan pendidikan di daerah.
    4. Memberikan penghargaan bagi mereka yang berjasa dalam membina dam mengembangkan PUSKOPONTREN maupun KOPONTREN.
    Prof. H. A. Djazuli, Drs. Yadi Janwari, M. Ag. Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat: sebuah Pengenalan, PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
    www.google.com

  • PEGADAIAN SYARIAH

    Posted on Mei 22nd, 2009 atu No comments


    v\:* {behavior:url(#default#VML);}
    o\:* {behavior:url(#default#VML);}
    w\:* {behavior:url(#default#VML);}
    .shape {behavior:url(#default#VML);}

    st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
    <!– /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face {font-family:”Comic Sans MS”; panose-1:3 15 7 2 3 3 2 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:script; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} @font-face {font-family:”Monotype Corsiva”; panose-1:3 1 1 1 1 2 1 1 1 1; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:script; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} @font-face {font-family:”Book Antiqua”; panose-1:2 4 6 2 5 3 5 3 3 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Verdana; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:536871559 0 0 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:”"; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;} p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter {margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; tab-stops:center 3.0in right 6.0in; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;} p.listparagraph, li.listparagraph, div.listparagraph {mso-style-name:listparagraph; mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0in; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0in; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;} p.listparagraphcxspmiddle, li.listparagraphcxspmiddle, div.listparagraphcxspmiddle {mso-style-name:listparagraphcxspmiddle; mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0in; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0in; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;} @page Section1 {size:595.45pt 841.7pt; margin:113.4pt 85.05pt 85.05pt 113.4pt; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:1976431; mso-list-template-ids:67698717;} @list l0:level1 {mso-level-text:”%1\)”; mso-level-tab-stop:.25in; mso-level-number-position:left; margin-left:.25in; text-indent:-.25in;} @list l0:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-text:”%2\)”; mso-level-tab-stop:.5in; mso-level-number-position:left; margin-left:.5in; text-indent:-.25in;} @list l0:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-text:”%3\)”; mso-level-tab-stop:.75in; mso-level-number-position:left; margin-left:.75in; text-indent:-.25in;} @list l0:level4 {mso-level-text:”\(%4\)”; mso-level-tab-stop:1.0in; mso-level-number-position:left; margin-left:1.0in; text-indent:-.25in;} @list l0:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-text:”\(%5\)”; mso-level-tab-stop:1.25in; mso-level-number-position:left; margin-left:1.25in; text-indent:-.25in;} @list l0:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-text:”\(%6\)”; mso-level-tab-stop:1.5in; mso-level-number-position:left; margin-left:1.5in; text-indent:-.25in;} @list l0:level7 {mso-level-tab-stop:1.75in; mso-level-number-position:left; margin-left:1.75in; text-indent:-.25in;} @list l0:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:2.0in; mso-level-number-position:left; margin-left:2.0in; text-indent:-.25in;} @list l0:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:2.25in; mso-level-number-position:left; margin-left:2.25in; text-indent:-.25in;} @list l1 {mso-list-id:148376137; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1886691372 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l1:level1 {mso-level-tab-stop:1.0in; mso-level-number-position:left; margin-left:1.0in; text-indent:-.25in;} @list l2 {mso-list-id:159084469; mso-list-template-ids:-1727652392;} @list l2:level1 {mso-level-text:%1; mso-level-tab-stop:.25in; mso-level-number-position:left; margin-left:.25in; text-indent:-.25in;} @list l2:level2 {mso-level-start-at:2; mso-level-text:”%1\.%2″; mso-level-tab-stop:.5in; mso-level-number-position:left; margin-left:.5in; text-indent:-.25in;} @list l2:level3 {mso-level-text:”%1\.%2\.%3″; mso-level-tab-stop:1.0in; mso-level-number-position:left; margin-left:1.0in; text-indent:-.5in;} @list l2:level4 {mso-level-text:”%1\.%2\.%3\.%4″; mso-level-tab-stop:1.25in; mso-level-number-position:left; margin-left:1.25in; text-indent:-.5in;} @list l2:level5 {mso-level-text:”%1\.%2\.%3\.%4\.%5″; mso-level-tab-stop:1.75in; mso-level-number-position:left; margin-left:1.75in; text-indent:-.75in;} @list l2:level6 {mso-level-text:”%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6″; mso-level-tab-stop:2.0in; mso-level-number-position:left; margin-left:2.0in; text-indent:-.75in;} @list l2:level7 {mso-level-text:”%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6\.%7″; mso-level-tab-stop:2.5in; mso-level-number-position:left; margin-left:2.5in; text-indent:-1.0in;} @list l2:level8 {mso-level-text:”%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6\.%7\.%8″; mso-level-tab-stop:2.75in; mso-level-number-position:left; margin-left:2.75in; text-indent:-1.0in;} @list l2:level9 {mso-level-text:”%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6\.%7\.%8\.%9″; mso-level-tab-stop:3.25in; mso-level-number-position:left; margin-left:3.25in; text-indent:-1.25in;} @list l3 {mso-list-id:207835414; mso-list-template-ids:255882372;} @list l3:level1 {mso-level-text:%1; mso-level-tab-stop:.25in; mso-level-number-position:left; margin-left:.25in; text-indent:-.25in;} @list l3:level2 {mso-level-text:”%1\.%2″; mso-level-tab-stop:51.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:51.0pt; text-indent:-.25in;} @list l3:level3 {mso-level-text:”%1\.%2\.%3″; mso-level-tab-stop:102.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:102.0pt; text-indent:-.5in;} @list l3:level4 {mso-level-text:”%1\.%2\.%3\.%4″; mso-level-tab-stop:135.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:135.0pt; text-indent:-.5in;} @list l3:level5 {mso-level-text:”%1\.%2\.%3\.%4\.%5″; mso-level-tab-stop:186.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:186.0pt; text-indent:-.75in;} @list l3:level6 {mso-level-text:”%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6″; mso-level-tab-stop:219.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:219.0pt; text-indent:-.75in;} @list l3:level7 {mso-level-text:”%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6\.%7″; mso-level-tab-stop:3.75in; mso-level-number-position:left; margin-left:3.75in; text-indent:-1.0in;} @list l3:level8 {mso-level-text:”%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6\.%7\.%8″; mso-level-tab-stop:303.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:303.0pt; text-indent:-1.0in;} @list l3:level9 {mso-level-text:”%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6\.%7\.%8\.%9″; mso-level-tab-stop:354.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:354.0pt; text-indent:-1.25in;} @list l4 {mso-list-id:269746407; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1147318936 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l4:level1 {mso-level-tab-stop:1.0in; mso-level-number-position:left; margin-left:1.0in; text-indent:-.25in;} @list l5 {mso-list-id:313031549; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1748718770 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l5:level1 {mso-level-tab-stop:.5in; mso-level-number-position:left; text-indent:-.25in;} @list l6 {mso-list-id:548880579; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-654044074 1402486206 -1783715828 67698693 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693;} @list l6:level1 {mso-level-start-at:0; mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:-; mso-level-tab-stop:.5in; mso-level-number-position:left; text-indent:-.25in; font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;} @list l6:level2 {mso-level-start-at:0; mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:1.0in; mso-level-number-position:left; text-indent:-.25in; font-family:Symbol; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l7 {mso-list-id:618609162; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-2119802028 1402486206 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693;} @list l7:level1 {mso-level-start-at:0; mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:-; mso-level-tab-stop:.5in; mso-level-number-position:left; text-indent:-.25in; font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;} @list l8 {mso-list-id:631597449; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1351531448 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693;} @list l8:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:.5in; mso-level-number-position:left; text-indent:-.25in; font-family:Symbol;} @list l9 {mso-list-id:701830337; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1728526422 -1634841290 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l9:level1 {mso-level-tab-stop:48.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:48.0pt; text-indent:-.25in;} @list l10 {mso-list-id:716392190; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1971802202 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l10:level1 {mso-level-tab-stop:.5in; mso-level-number-position:left; text-indent:-.25in;} @list l10:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:1.5in; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt;} @list l11 {mso-list-id:834224895; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-428718624 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l11:level1 {mso-level-tab-stop:1.0in; mso-level-number-position:left; margin-left:1.0in; text-indent:-.25in;} @list l12 {mso-list-id:1425422855; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1337818082 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l12:level1 {mso-level-tab-stop:.5in; mso-level-number-position:left; text-indent:-.25in;} @list l13 {mso-list-id:1578897777; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1867728652 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l13:level1 {mso-level-tab-stop:1.25in; mso-level-number-position:left; margin-left:1.25in; text-indent:-.25in;} @list l14 {mso-list-id:2002191501; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-397360672 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l14:level1 {mso-level-tab-stop:.5in; mso-level-number-position:left; text-indent:-.25in;} ol {margin-bottom:0in;} ul {margin-bottom:0in;} –>
    /* Style Definitions */
    table.MsoNormalTable
    {mso-style-name:”Table Normal”;
    mso-tstyle-rowband-size:0;
    mso-tstyle-colband-size:0;
    mso-style-noshow:yes;
    mso-style-parent:”";
    mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
    mso-para-margin:0in;
    mso-para-margin-bottom:.0001pt;
    mso-pagination:widow-orphan;
    font-size:10.0pt;
    font-family:”Times New Roman”;
    mso-ansi-language:#0400;
    mso-fareast-language:#0400;
    mso-bidi-language:#0400;}
    table.MsoTableGrid
    {mso-style-name:”Table Grid”;
    mso-tstyle-rowband-size:0;
    mso-tstyle-colband-size:0;
    border:solid windowtext 1.0pt;
    mso-border-alt:solid windowtext .5pt;
    mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
    mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;
    mso-border-insidev:.5pt solid windowtext;
    mso-para-margin:0in;
    mso-para-margin-bottom:.0001pt;
    mso-pagination:widow-orphan;
    font-size:10.0pt;
    font-family:”Times New Roman”;
    mso-ansi-language:#0400;
    mso-fareast-language:#0400;
    mso-bidi-language:#0400;}

    PEGADAIAN SYARIAH

    Makalah ini diajukan sebagai salah satu untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah

    Dosen: Dr. Hendra Kholid M.A, M.Ag

    Disusun oleh:

    Aan Ahyani

    Idah Faridah

    Siti Ati Almar’atus Solihah

    JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

    PROGRAM STUDI MUAMALAT
    FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

    UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

    JAKARTA

    2009 M/1430H

    PENDAHULUAN

    Ratusan tahun sudah ekonomi dunia di dominasi oleh sistem bunga. Hampir semua perjanjian dibidang ekonomi dikaitkan dengan bunga. Banyak negara yang telah dapat mencapai kemakmurannya dengan sistem bunga ini di atas kemiskinan negara lain sehingga terus – menerus terjadi kesenjangan. Ekonomi yang berbasis bunga tidak hanya dipraktekan lembaga ekonomi dan keuangan yang biasa kita sebut Bank, tetapi juga mewarnai lembaga ekonomi dan keuangan non bank.

    Salah satu lembaga ekonomi yang turut mewarnai pembangunan masyarakat adalah pegadaian. dengan lahirnya UU perbankan hal ini mengundang respon positif dari umat muslim untuk mengembangkan ide mendirikan lembaga-lembaga keuangan syariah bukan bank seperti pegadaian syariah.

    PEMBAHASAN

    1. Pengertian Pegadaian

    1.1 Definisi Gadai

    Dalam fiqh islam lembaga gadai dikenal dengan ”rahn” yaitu perjanjian menahan sesuatu barang. Barang atau bukti harta tetap milik peminjam yang ditahan merupakan jaminan atau sebagai tanggungan hutang sehngga barang jaminan menjadi hak yang diperoleh kreditur yang dijadikan sebagai jaminan pelunasan hutang.

    Gadai Syariah sering diidentikkan dengan Rahn yang secara bahasa diartikan al-tsubut wa al-dawam (tetap dan kekal) sebagian Ulama Luhgat memberi arti al-hab (tertahan). Sedangkan definisi al-rahn menurut istilah yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara’ untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagaian utang dari benda itu.

    Istilah rahn menurut Imam Ibnu Mandur diartikan apa-apa yang diberikan sebagai jaminan atas suatu manfaat barang yang diagunkan. Dari kalangan Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan rahn sebagai “harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat“, ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan “menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya“. Ulama Syafii dan Hambali dalam mengartikan rahn dalam arti akad yakni menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya.

    Dari beberapa pendapat di atas dapat diartikan bahwa sebagian ulama beranggapan bahwa rahn dapat digunakan pada transaksi dan akad jual beli yang bermacam-macam, walaupun ada perbedaan ulama mengenai waktu dan pemanfaatan dari barang yang dijadikan jaminan tersebut. Sedangkan benda Rahn yang digadai, dalam konsep fiqh merupakan amanat yang ada pada murtahin yang harus selalu dijaga dengan sebaik-baiknya, dan untuk menjaga serta merawat agar benda (barang) gadai tersebut tetap baik, kiranya diperlukan biaya, yang tentunya dibebankan kepada orang yang menggadai atau dengan cara memanfaatkan barang gadai tersebut. Dalam hal pemanfaatan barang gadai, beberapa ulama berbeda pendapat karena masalah ini sangat berkaitan erat dengan hakikat barang gadai, yang hanya berfungsi sebagai jaminan utang pihak yang menggadai. Agar lebih jelasnya perbedaan pendapat para ulama mengenai pemanfaatan barang gadai akan dipaparkan sebagai berikut:

    1. Pendapat Imam Syafii

    Dalam kitab al-Um’nya Imam Syafii menjelaskan tetang pemanfaataan barang jaminan sebagai berikut: “Manfaat dari barang jaminan adalah bagi yang menggadaikan, tidak ada sesuatu pun dari barang jaminan itu bagi yang menerima gadai.” Sedangkan pendapat senada diutarakan Ulama Safiiyah bahwa orang yang menggadaikan adalah yang mempunyai hak atas manfaat barang yang digadaikan, meskipun barang yang digadai itu ada di bawah kekuasaan penerima gadai. Kekuasaannya atas barang yang digadai tidak hilang kecuali ketika mengambil manfaat atas barang gadai tersebut. Sedangkan penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat barang gadai jika hal itu disyaratkan dalam akad, tetapi jika mengambil manfaatnya itu diizinkan oleh orang yang menggadai maka itu diperbolehkan.

    Ulama Safiiyah menyandarkan pendapat ini pada hadist yang diriwayatkan dari Abu Hurairah sebagai berikut: “Gadaian itu tidak menutup akan yang punyanya dari manfaat barang itu, faidahnya kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggung jawabkan resikonya (kerusakan dan biaya)”. Sedangkan Imam Syafii menyebutkan hadis lain yang diriwayatkan Abu Hurairah yang menjelaskan bahwa, “barang jaminan itu dapat ditunggangi dan diperah”. Secara tegas Imam Syafii memberi penjelasan mengenai hadis di atas yakni bahwa yang boleh menunggangi dan memeras barang gadai itu hanyalah pemiliknya dan bukan orang yang menerima gadai.

    Dari penjelasan dan dasar syar’i yang digunakan Imam Safii dan Ulama Syafiiyah diatas dapat diartikan bahwa manfaat barang gadai hanyalah milik si pegadai dan bukan orang yang menerima barang gadai, sedangkan hak bagi penerima gadai hanyalah mengawasi barang jaminan sebagai kepercayaan hutang yang telah diberikannya kepada si pegadai dan dapat memanfaatkannya hanya jika seizin orang yang menggadai.

    2. Pendapat Imam Malik (Malikiyah)

    Ulama Malikiyah dalam hal pemanfaatan barang gadai berpendapat bahwa hasil dari barang gadaian dan segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya adalah hak yang menggadaikan, dan hasil gadaian itu adalah bagi yang menggadaikan selama si penggadai tidak mensyaratkan (Rahmat Syafii, 1997). Dengan kata lain jika murtahin mensyaratkan bahwa hasil barang gadai itu untuknya, maka hal itu dapat dilakukan dengan beberapa syarat:

    1. Utang terjadi karena jual beli dan bukan karena menguntung-kan.

    2. Pihak penerima gadai mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai adalah untuknya.

    3. Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan waktunya harus ditentukan, dan jika tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah (Sayyid Sabiq, hal. 188).

    Jika syarat-syarat tersebut di atas telah jelas, maka menurut ulama Malikiyah sah bagi penerima gadai untuk mengambil manfaat dari barang yang digadaikan.

    Dari kedua pendapat ulama tersebut dapat diambil persamaan keduanya yaitu bahwa manfaat barang jaminan gadai (rahn) ialah bagi orang yang memilikinya (menggadainya). Sedangkan perbedaan yang nampak ialah pada bolehnya pemanfaatan barang gadai dengan adanya syarat oleh Imam Malik sedangkan Imam Syafii atau ulama Safiiyah membolehkan hanya dengan adanya izin dari penggadai (orang yang mempunyai barang). Hadis yang dijadikan landasan oleh ulama yang membolehkan pemanfaatannya ialah Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah sebagai berikut: Sabda Rasulullah: “gadaian ditunggangi dengan nafkahnya, jika dia dijadikan jaminan utang dan air susu diminum dengan nafkahnya jika dijadikan jaminan utang dan kepada yang menunggangi dan meminum harus memberi nafkah” (HR Bukhari).

    3. Pendapat Imam Ahmad Ibn Hambal (Hambaliyah)

    Dalam hal pemanfaatan barang gadai ulama Hambaliyah lebih menekankan pada jenis barang yang digadaikan, yakni pada apakah barang yang digadai tersebut hewan atau bukan, dan bisa ditunggangi serta diperah susunya atau tidak. Jika barang yang digadai tidak dapat ditungangi dan diperah, maka boleh bagi penerima gadai mengambil manfaat atas barang gadai. Sedangkan jika barang gadai tersebut tidak dapat ditunggangi dan diperah maka barang tersebut dapat diambil manfaatnya dengan seizin yang menggadaikan secara suka rela dan selama sebab gadai itu bukan dari sebab hutang. (Sayyid Sabiq, hal. 189)

    Secara jelas dapat dikatakan bahwa adanya perbedaan pendapat dikalangan Ulama madzhab dalam membahas pemanfaatan barang gadai di atas merupakan refrensi bagi para pihak dalam transaksi gadai (rahn) untuk dapat memilih atau mencari jalan tengah dalam hal pemanfaatan barang gadai sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada, sehingga tujuan utama gadai sebagai pengikat pada transaksi yang tidak tunai tidak terabaikan.

    1.2 Sejarah Pegadaian

    Sejak diundangkannya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 dengan semua ketentuan pelaksanaannya baik berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, dan Edaran Bank Indonesia, Pemerintah telah memberi peluang berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah berdasarkan sistem bagi hasil.

    Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP/10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP/10/3/2000  yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003  tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat Rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah  sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.

    Konsep operasi Pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri  di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah ( ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.

    1.3 Landasan Hukum

    Sebagaimana halnya instritusi yang berlabel syariah, maka landasan konsep pegadaian Syariah juga mengacu kepada syariah Islam yang bersumber dari Al Quran dan Hadist Nabi SAW. Adapun landasan yang dipakai adalah :

    Al-Qur’an Surat Al Baqarah : 283

    Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan

    Selain ayat diatas, beberapa praktek uatang piutang yang dilakukan oleh Nabi juga dijadikan sebagai dasar hukum praktek gadai (rahn).

    ”sesungguhnya Rasulullah SAW penah membeli makanan dengan berhutang dari seorang yahudi, dan Nabi mengdaikan sebuah baju besi kepadanya.”

    Selain dua landasan tersebut, praktek gadai juga didasarkan pada konsesus atau ijma’ ulama yang menetapkan hukumnya mubah(boleh)melakukan perjanjian gadai. Landasan ini kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional no 25/DSNMUI/ III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

    a. Ketentuan Umum :

    1. Murtahin (penerima barang) mempunya hak untuk menahan Marhun ( barang ) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.

    2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.

    3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.

    4. Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

    5. Penjualan marhun

    (a) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.

    (b) Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi.

    (c) Hasil Penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

    (d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

    b. Ketentuan Penutup

    1. Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbritase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

    2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya.

    1.4 Syarat Dan Rukun Rahn

    Mengenai rukun dan sahya akad gadai dijelaskan oleh Pasaribu dan Lubis4 sebagai berikut :

    1. Adanya lafaz, yaitu pernyataan adanya perjanjian gadai. (Ijab Qabul / sighot) Lafaz dapat

    2. Adanya pemberi dan penerima gadai. (Aqid)

    Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertransaksi gadai yaitu rahin (pemberi gadai) dan murthahin (penenima gadai) adalah Pemberi dan penerima gadai haruslah orang yang berakal dan balig sehingga dapat dianggap cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syari’at Islam.

    3. Adanya barang yang digadaikan. (Marhun)

    Barang yang digadaikan harus ada pada saat dilakukan perjanjian gadai dan barang itu adalah milik si pemberi gadai, barang gadaian itu kemudian berada dibawah pengasaan penerima gadai. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh rahin (pemberi gadai) adalah:

    a. dapat diserah terimakan

    b. bermanfaat

    c. milik rabin (orang yang menggadaikan)

    d. jelas

    e. tidak bersatu dengan harta lain

    f. dikuasai oleh rahin

    g. Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.

    Abu Bakr Jabir Al-Jazairi dalam buku “Minhajul Muslim” menyatakan bahwa barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh digadaikan, kecuali tanaman dan buah-buahan dipohonnya yang belum masak. Karena penjualan tanaman dan buahbuahan dipohonnya yang belum masak tersebut haram, namun untuk dijadikan barang gadai hal ini diperbolehkan, karena didalamnya tidak memuat unsur gharar bagi murthahin. Dinyatakan tidak mengandung unsure gharar karena piutang murthahin tetap ada kendati tanaman dan buah-buahan yang digadaikan kepadanya mengalami kerusakan (AlJazairi, 2000: 532).

    4. Adanya utang/ hutang.

    Hutang yang terjadi haruslah bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga atau mengandung unsur riba. Menurut ulama Hanafiyah dan Syafiiyah syarat utang yang dapat dijadikan alas gadai adalah:

    a. berupa utang yang tetap dapat dimanfaatkan;

    b. utang harus lazim pada waktu akad;

    c. utang harus jelas dan diketahui oleh rahin dan murtahin.

    Jika ada perselisihan mengenai besarnya hutang antara rahin dan murthahin, maka ucapan yang diterima ialah ucapan rahin dengan disuruh bersumpah, kecuali jika murthahin bisa mendatangkan barang bukti. Tetapi jika yang diperselisihkan adalah mengenai marhun, maka ucapan yang diterima adalah ucapan murthahin dengan disuruh bersumpah, kecuali jika rahin bisa mendatangkan barang bukti yang menguatkan dakwaannya, karena. Rasulullah SAW bersabda: “barang bukti dimintakan dari orang yang mengklaim dan sum pah dimintakan dan orang yang tidak mengaku”. (Diriwayatkan Al-Baihaqi dengan sanad yang baik) (Al-Jazairi, 2000: 533). Jika murthahin mengklaim telah mengembalikan rahn dan rahin tidak mengakuinya, maka ucapan yang diterima adalah ucapan rahin dengan disuruh bersumpah, kecuali jika murthahin bisa mendatangkan barang bukti yang menguatkan klaimnya (Al-Jazairi, 2000: 533).

    Madzhab Maliki berpendapat bahwa gadai wajib dengan akad, setelah akad orang yang menggadaikan (rahin) dipaksakan untuk menyerahkan barang untuk dipegang oleh yang memegang gadaian (murtahin) (Sayyid Sabiq, 1987: 141). Sedangkan menurut Al-Jazairi marbun boleh dititipkan kepada orang yang bisa dipercaya selain murthahin sebab yang terpenting dan marhun tersebut dapat dijaga dan itu bisa dilakukan oleh orang yang bisa dipercaya (Al-Jazairi, 2000: 532).

    1.5 Tujuan Berdirinya Pegadaian

    Pada saat pendirian pegadaian syariah oleh Bank Muamalat Indonesia dan Perum Pegadaian melalui program musyarakah ditetapkan visi dan misi dari pegadaian syariah yang akan didirikan, yang keduanya mensiratkan tujuan didirikannya pegadaian syariah. Visi pegadaian syariah adalah menjadi lembaga keuangan syariah terkemuka di Indonesia. Sedangkan misinya ada tiga:

    a. Memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin melakukan transaksi barang halal.

    b. Memberikan superior return bagi investor

    c. Memberikan ketenangan kerja bagi karyawan.

    Jadi tujuan pendirian pegadaian syariah meliputi seluruh stakeholder yang berkaitan dengan usaha layanan pegadaian yaitu masyarakat, investor, dan karyawan.

    2. Produk – Produk Yang Dikembangkan

    Layanan jasa serta produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah adalah sebagai berikut :

    • Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai

    Syaratnya harus terdapat jaminan berupa barang bergerak seperti emas, elektronik dan lainnya. Besarnya pemberian pinjaman ditentukan oleh pegadaian, besarnya akan sangat tergantung oleh nilai dan jumlah barang yang digadaikan.

    • Penaksirannilai barang

    Jasa ini diberikan bagi mereka yang menginginkan informasi tentang taksiran barang yang berupa emas, perak dan berlian. Biaya yang dikenakan adalah ongkos penaksiran barang.

    • Penitipan barang (ijaroh)

    Barang yang dapat dititipkan antara lain : sertifikat motor, tanah, ijazah. Pegadaian akan mengenakan biaya penitipan bagi nasabahnya.

    • Gold counter

    Merupakan fasilitas penjualan emas yang memiliki sertifikat jaminan sebagai buktikualitas dan keasliannya

    3. Mekanisme Operasional dan Perhitungannya

    Implementasi operasi Pegadaian Syariah hampir bermiripan dengan Pegadaian konvensional. Seperti halnya Pegadaian konvensional, Pegadaian Syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak.Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama ( kurang lebih 15 menit saja ). Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti rahn saja dengan waktu proses yang juga singkat.

    Di samping beberapa kemiripandari beberapa segi, jika ditinjau dari aspek landasan konsep; teknik transaksi; dan pendanaan, Pegadaian Syariah memilki ciri tersendiri yang implementasinya sangat berbeda dengan Pegadaian konvensional. Lebih jauh tentang ketiga aspek tersebut, dipaparkan dalam uraian berikut.

    Pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan di atas dua akad transaksi Syariah yaitu.

    1. Akad Rahn. Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.

    2. Akad Ijaroh. Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad

    Dari landasan Syariah tersebut maka mekanisme operasional Pegadaian Syariah dapat digambarkan sebagai berikut : Melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

    Adapun ketentuan atau persyaratan yang menyertai akad tersebut meliputi

    1. Akad. Akad tidak mengandung syarat fasik/bathil seperti murtahin mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas.
    2. Marhun Bih ( Pinjaman). Pinjaman merupakan hak yang wajib dikembalikan
    3. kepada murtahin dan bisa dilunasi dengan barang yang dirahnkan tersebut. Serta, pinjaman itu jelas dan tertentu.
    4. Marhun (barang yang dirahnkan). Marhun bisa dijual dan nilainya seimbang tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.
    5. Jumlah maksimum dana rahn dan nilai likuidasi barang yang dirahnkan serta jangka waktu rahn ditetapkan dalam prosedur.
    6. Rahin dibebani jasa manajemen atas barang berupa: biaya asuransi,biaya penyimpanan,biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta administrasi.

    Untuk dapat memperoleh layanan dari Pegadaian Syariah, masyarakat hanya cukup menyerahkan harta geraknya ( emas, berlian, kendaraan, dan lain-lain) untuk dititipkan disertai dengan copy tanda pengenal. Kemudian staf Penaksir akan menentukan nilai taksiran barang bergerak tersebut yang akan dijadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan (jasa simpan) dan plafon uang pinjaman yang dapat diberikan.

    Taksiran barang ditentukan berdasarkan nilai intrinsik dan harga pasar yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian. Maksimum uang pinjaman yang dapat diberikan adalah sebesar 90% dari nilai taksiran barang. Setelah melalui tahapan ini, Pegadaian Syariah dan nasabah melakukan akad dengan kesepakatan :

    1. Jangka waktu penyimpanan barang dan pinjaman ditetapkan selama maksimum empat bulan .
    2. Nasabah bersedia membayar jasa simpan sebesar Rp 80,- (delapan puluh rupiah dari kelipatan taksiran Rp 10.000,- per 10 hari yang dibayar bersamaan pada saat melunasi pinjaman.
    3. Tarif Ijaroh per 10 Hari :

    i. Taksiran

    Rp. 80 x ———————-

    ii. Rp. 10.000

    1. Membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Pegadaian pada saat pencairan uang pinjaman. Dengan ketentuan sebagai berikut:

    GOL

    Plafon Marhun-bih (Rp)

    Biaya Adm

    A

    20.000 - 150.000

    500

    B

    151.000 - 500.000

    3.000

    C

    501.000 1.000.000

    5.000

    D

    1.005.000 5.000.000

    10.000

    E

    5.010.000 10.000.000

    15.000

    F

    10.050.000 20.000.000

    25.000

    G

    20.100.000 50.000.000

    30.000

    H

    50.100.000 200.000.000

    30.000

    Nasabah dalam hal ini diberikan kelonggaran untuk :

    - melakukan penebusan barang/pelunasan pinjaman kapan pun sebelum jangka waktu empat bulan,

    - mengangsur uang pinjaman dengan membayar terlebih dahulu jasa simpan yang sudah berjalan ditambah bea administrasi, atau hanya membayar jasa simpannya saja terlebih dahulu jika pada saat jatuh tempo nasabah belum mampu melunasi pinjaman uangnya.

    - Jika nasabah sudah tidak mampu melunasi hutang atau hanya membayar jasa simpan, maka Pegadaian Syariah melakukan eksekusi barang jaminan dengan cara dijual, selisih antara nilai penjualan dengan pokok pinjaman, jasa simpan dan pajak merupakan uang kelebihan yang menjadi hak nasabah. Nasabah diberi kesempatan selama satu tahun

    - untuk mengambil Uang kelebihan, dan jika dalam satu tahun ternyata nasabah tidak mengambil uang tersebut, Pegadaian Syariah akan menyerahkan uang kelebihan kepada Badan Amil Zakat sebagai ZIS.

    Teknis operasional dalam lembaga pegadaian syariah dapat diilustrasikan sebagai berikut:

    NASABAH

    MARHUN (JAMINAN)

    PEGADAIAN

    NASABAH MENYERAHKAN MARHUN

    MARHUN BIH (PEMBIAYAAN)

    Pegadaian memberikan marhun bih

    - Prof.Dr.H.Veithzal Rivai, M.B.A; Andria Permata Veithzal, S.Acct., M.B.A; Ferry N.

    - Idroes, S.E., M.M.. 2007. Bank and Financial Institution Management. Edisi 1.

    - Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada.

    - Abdul Ghofur Anshori. 2007. Gadai Syariah di Indonesia. Jakarta: Gadjah Mada

    - Univercity Press.

    - Ruslan Abdul Ghafur. Konsep Gadai Syariah (Ar-Rahn) Dalam Fiqih.01 Maret 2008.

    - MSI-UII.

    - Ari Agung Nugraha. Gambaran Umum Usaha Pegadaian Syariah. Perum Pegadaian

    - Cabang Batam.

    - Vibisnews.com. Konsep, Operasionalisasi, dan Prospek Pegadaian Syariah di Indonesia.

    - Al-Quran dan Terjemahannya.

  • REKSADANA SYARIAH

    Posted on Mei 22nd, 2009 stars_neverlie No comments

    PENDAHULUAN

    Investasi pada dasarnya adalah bentuk aktif dari ekonomi syariah. Dalam Islam setiap harta ada zakatnya. Jika harta tersebut didiamkan, maka lambat laun akan termakan oleh zakatnya. Salah satu hikmah dari zakat ini adalah mendorong setiap muslim untuk menginvestasikan hartanya agar bertambah.

    Suatu pernyataan penting al-Ghozali sebagai ulama besar adalah keuntungan merupakan kompensasi dari kepayahan perjalanan, risiko bisnis dan ancaman keselamatan diri pengusaha. Sehingga sangat wajar seseorang memperoleh keuntungan yang merupakan kompensasi dari risiko yang ditanggungnya.

    Beberapa orang beranggapan bahwa menabung belumlah berinvestasi, namun hanya menunda konsumsi. Ada banyak bentuk investasi seperti wadi’ah atau deposito, dan yang dewasa ini dijual adalah “Sukuk Ritel” atau surat hutang. Selanjutnya marilah kita bahas sedikit tentang Reksadana Syariah, dimana reksadana juga merupakan bagian dari berinvestasi.

    Produk-produk keuangan baru dikembangkan untuk menarik dana dari masyarakat. Salah satu produk yang tengah berkembang saat ini di Indonesia adalah reksadana. Reksadana adalah sebuah wadah dimana masyarakat dapat menginvestasikan dananya dan oleh pengelolanya (manajer investasi) dana itu diinvestasikan ke portfolio efek. Reksadana merupakan jalan keluar bagi para pemodal kecil yang ingin ikut serta dalam pasar modal.

    Pemodal akan mendapati ‘telor’ investasinya tersebar dalam beberapa ‘keranjang’ yang berbeda, sehingga resikonya tersebar. Reksadana diyakini memiliki andil yang amat besar dalam perekonomian nasional karena dapat memobilisasi dana. Disisi lain, reksadana memberikan keuntungan kepada masyarakat berupa keamanan dan keuntungan peningkatan kesejahteraan material. Namun bagi ummat Islam, produk-produk tersebut perlu dicermati, karena dikembangkan dari jasa keuangan konvensional yang menafikan ajaran agama, selain juga masih mengandung hal-hal yang tidak sejalan dengan ajaran Islam: misalnya invesati reksadana pada produk-produk yang diharamkan dalam Islam.

    Beberapa yang penting untuk dipertimbangkan lagi adalah kapasitas dan kemampuan Manajer Investasi untuk mengelola dana, hal ini bisa dilihat dari kinerja yang berjalan selama ini. Perlu pula dipertimbangkan biaya-biaya yang dibebankan seperti; biaya pembelian dan biaya penjualan kembali, imbalan jasa Manajer Investasi dan imbalan jasa Kustodian. Untuk lebih jelasnya, marilah kita kupas tentang reksadana syariah ini lebih dalam.

    PEMBAHASAN

    Reksadana Syariah pada dasarnya adalah Islamisasi reksadana konvensional. Reksadana Syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik dana (shabul mal) untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi sebagai wakil shahibul mal menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam.

    Sebenarnya panduan bagi masyarkat muslim untuk berinvestasi pada produk ini sudah diberikan melalui fatwa DSN-MUI No.20 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah. Sayangnya produk investasi syariah yang lebih menguntungkan dari produk tabungan atau deposito perbankan syariah ini kurang tersosialisasi.

    Pemilik dana (investor) yang menginginkan investasi halal akan mengamanahkan dananya dengan akad wakalah kepada Manajer Investasi. Reksadana Syariah akan bertindak dalam aqad mudharabah sebagai Mudharib yang mengelola dana milik bersama dari para investor. Sebagai bukti penyertaan investor akan mendapat Unit Penyertaan dari Reksadana Syariah. Dana kumpulan Reksadana Syariah akan ditempatkan kembali ke dalam kegiatan Emiten (perusahaan lain) melalui pembelian Efek Syariah.

    Dalam hal ini Reksadana Syariah berperan sebagai Mudharib dan Emiten berperan sebagai Mudharib. Oleh karena itu hubungan seperti ini bisa disebut sebagai ikatan Mudharabah Bertingkat. Reksadana merupakan suatu instrumen keuangan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal secara kolektif. Dana yang terkumpul ini, selanjutnya dikelola dan diinvestasikan oleh seorang manajer investasi (fund manager) melalui saham, obligasi, valuta asing atau deposito.

    Reksadana syariah, mengandung pengertian sebagai reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam. Reksadana syariah, misalnya tidak diinvestasikan pada saham-saham atau obligasi dari perusahaan yang pengelolaan atau produknya bertentangan dengan syariat Islam. Seperti pabrik makanan/minuman yang mengandung alkohol, daging babi, rokok dan tembakau, jasa keuangan konvensional, pertahanan dan persenjataan serta bisnis hiburan yang berbau maksiat. Bahkan untuk membangun hotel pun harus ditelaah, apakah ada unsur maksiatnya atau tidak.

    Prinsip-prinsip Islam dalam muamalah yang harus diperhatikan oleh pelaku investasi syariah (pihak terkait) adalah:

    1. Tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram.

    2. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi.

    3. Keadilan pendistribusian kemakmuran.

    4. Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha.

    5. Tidak ada unsur riba, maysir (perjudian/spekulasi), dan gharar (ketidakjelasan/samar-samar).

    Berdasarkan keterangan di atas, maka kegiatan di pasar modal mengacu pada hukum syariat yang berlaku. Perputaran modal pada kegiatan pasar modal syariah tidak boleh disalurkan kepada jenis industri yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diharamkan. Pembelian saham pabrik minuman keras, pembangunan penginapan untuk prostitusi dan lainnya yang bertentangan dengan syariah berarti diharamkan.

    Semua transaksi yang terjadi di bursa efek harus atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada pihak yang didzalimi atau mendzalimi. Seperti goreng-menggoreng saham. Tidak ada unsur riba, tidak bersifat spekulatif atau judi dan semua transaksi harus transparan, diharamkan adanya insider trading.

    Salah satu indikator utama untuk menilai kinerja reksadana adalah Nilai Aset Bersih (NAB/Net Asset Value). Indikator ini merupakan hasil perhitungan dari nilai investasi dan kas dipegang (yang tak terinvestasikan), dikurangi dengan biaya-biaya serta utang dari kegiatan operasional.

    Pangsa pasar reksa dana syariah saat ini makin menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan. Sejak dari kegiatan perbankan dan investasi syariah yang baru muncul beberapa tahun belakangan, pertumbuhan reksadana syariah terus mengalami kenaikan. Terhitung bahwa pada Maret 2007, dana kelolaan reksadana syariah mencapai Rp700 miliar, sementara reksadana konvensional mencapai Rp58,247 triliun.

    Jumlah tersebut diproyeksi akan terus meningkat dengan makin banyaknya investor yang kini mulai melirik berinvestasi di reksa dana syariah yang dianggap lebih menguntungkan. Hal ini dipicu oleh makin diminatinya instrumen investasi syariah selama beberapa tahun belakangan. Jakarta Islamic Index (JII) dalam lima tahun terakhir mencatat pertumbuhan transaksi investasi syariah yang jauh lebih tinggi dibandingkan IHSG.

    Bahkan, otoritas pasar modal pun memperkirakan pertumbuhan reksadana ke depannya semakin pesat, seiring dengan naiknya pamor ekonomi syariah dan banyaknya perusahaan yang berniat menerbitkan produk-produk syariah, seperti corporate sukuk (obligasi syariah korporasi).

    Mekanisme operasional reksadana syariah melibatkan tiga pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana, yaitu:

    1. Manajer Investasi, sebagai pengelola investasi. Manajer investasi ini bertanggung jawab atas kegiatan investasi yang meliputi analisa dan pemilihan jenis investasi, mengambil keputusan, monitoring pasar investasi dan melakukan tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk kepentingan investor.

    2. Bank Kustodian, yang bertindak sebagai penyimpan kekayaan (safe keeper) serta administrator reksadana.

    3. Broker/underwriter, adalah pelaku di pasar modal maupun di pasar uang dan pengawas yang dilakukan Bapepam.

    Bentuk reksadana

    1. Reksadana berbentuk perseroan

    Adalah suatu perusahaan (perseroan terbatas) yang dari sisi hukum tidak berbeda dengan perusahaan lainnya, perbedaan terletak pada jenis usaha.

    2. Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif

    Adalah kontrak yang dibuat antara manajer investasi dan bank kustodian yang juga mengikat pemegang unit penyertaan sebagai investor.

    Jenis reksadana

    1. Reksadana pendapatan tetap

    Adalah reksadana yang investasinya hingga 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek yang bersifat hutang.

    2. Reksadana campuran

    Dapat melakukan investasinya dalam bentuk efek hutang maupun ekuitas dengan porsi alokasi yang lebih fleksibel.

    3. Reksadana pasar uang

    Adalah reksadana yang investasinya 100% pada efek pasar uang.

    4. Reksadana saham

    Adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek bersifat ekuitas.

    Manfaat berinvestasi melalui reksadana

    1. Jumlah dana tidak terlalu besar

    Masyarakat dapat melakukan investasi meski dengan dana yang dimiliki sangat kecil.

    2. Akses untuk beragam investasi

    Dana kolektif memudahkan untuk berinvestasi pada saham berkapitalisasi besar.

    3. Diversifikasi investasi

    Menurunkan tingkat resiko dengan berbagai instrumennya.

    4. Kemudahan investasi

    Kemudahan pelayanan dalam pembelian maupun penjualan kembali unit penyertaan.

    5. Dikelola oleh manajemen profesional

    Manajer Investasi adalah pilihan dari orang-orang yang lihai dan mahir di dunia saham dan investasi.

    6. Transparansi informasi

    Informasi apapun yang berkaitan dengan perkembangan portofolio, biaya terus disampaikan oleh pihak reksadana.

    7. Likuiditas

    Mudah dalam mencairkan saham atau unit penyertaannya setiap saat.

    8. Biaya rendah

    Biaya transaksi di reksadana sangat mudah bila dibandingkan dengan transaksi individual di bursa.

    9. Return yang kompetitif

    Return di reksadana ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan deposito.

    Pilihan Reksadana Syari’ah di Indonesia

    Umumnya reksa dana syariah dijual secara ritel dengan minimal pembelian Rp250.000 per unit sampai Rp5 juta. Jakarta Islamic Centre (JII) saat ini mencatat 30 emiten yang dinilai memenuhi persyaratan syariah.

    Tingkat pertumbuhan reksa dana syariah akan dipicu oleh kegiatan transaksi ekonomi syariah secara umum, dan juga makin banyaknya kegiatan perbankan dan manajer investasi yang menerbitkan reksa dana syariah. Prospek pasar reksa dana syariah akan makin berkembang beberapa tahun ke depan. Peningkatan tersebut akan sangat signifikan jika didukung oleh perkembangan ekonomi syariah yang kini mulai menunjukkan geliat yang menggembirakan. Tidak mustahil nantinya kelolaan reksadana syariah ini bisa menyamai kelolaan reksa dana konvensional.

    Sebelas reksadana syariah telah ditawarkan kepada masyarakat terkategori pada reksadana pendapatan tetap dan reksadana campuran. Reksadana pendapatan tetap adalah reksadana yang sebagian besar komposisi portofolio-nya di efek berpendapatan relatif tetap seperti; Obligasi Syariah, SWBI, CD Mudharabah, Sertifikat Investasi Mudharabah antar bank serta efek-efek sejenis. Yang termasuk reksadana syariah jenis ini antara lain; BNI Dana Syariah (sejak tahun 2004), Dompet Dhuafa-BTS Syariah (2004), PNM Amanah Syariah (2004), Big Dana Syariah (2004) dan I-Hajj Syariah Fund (2005). Tahun lalu reksadana pendapatan tetap bisa memberikan keuntungan sekitar 13-14 persen.

    Sedangakan reksadana campuran merupakan reksadana yang sebagian besar komposisi portofolio ditempatkan di efek yang bersifat ekuitas seperti saham syariah (JII) yang memberikan keuntungan relatif lebih tinggi. Termasuk dalam reksadana ini adalah: Reksadana PNM Syariah (sejak tahun 2000), Danareksa Syariah Berimbang (2000), Batasa Syariah (2003), BNI Dana Plus Syariah (2004), AAA Syariah Fund (2004) dan BSM Investa Berimbang (2004). Rata-rata keuntungan yang bisa dibukakan investor pada reksadana ini tahun lalu sekitar 23 persen.

    Dari pengamatan rutin yang dilakukan terlihat Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit-nya seluruh reksadana syariah terus merangkak naik, pertanda kinerjanya baik. Setidaknya ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan dengan berinvestasi pada reksadana syariah, antara lain; investasi sesuai kesanggupan (terjangkau), bukan objek pajak (bebas pajak), perkembangan dapat dipantau secara harian melalui media (termasuk beberapa koran), hasil relatif lebih tinggi (dibanding deposito), mudah dijangkau (ada yang bisa dengan ATM dan Phoneplus), yang terpenting juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan akan diaudit secara rutin.

    Modal untuk memulai investasi pada produk ini bisa bervariasi ada yang minimal Rp 5 juta seperti BSM Investa Berimbang, atau Rp 1 juta untuk BNI Dana Syariah, bahkan ada yang hanya Rp 250 ribu. Untuk pemesanannya pun relatif mudah tinggal mendatangi kantornya masing-masing. Untuk BNI Dana Syariah dan BSM Investa Berimbang tinggal mendatangi Kantor Cabang BNI Syariah dan BSM yang sudah relatif tersebar.

    Untuk menjatuhkan pilihan pemodal perlu berhati-hati. Meneliti produk sebelum membeli. Jangan sampai membeli produk tanpa terlebih dahulu membaca prospektus. Atau lebih parah lagi, membeli reksadana yang sama sekali tidak memiliki prospektus. Sebagai produk investasi reksadana syariah bukanlah sesuatu yang imun dan kebal dari kerugian. Investasi syariah tetap saja mengandung resiko kerugian ketika dikelola sang manajer investasi. Hal ini bisa kita buktikan dengan pembubaran reksadana Rifan Syariah oleh Bapepam akhir tahun 2004 karena NAB-nya telah menjadi Rp 0,- akibat ketidakberhasilan mengelola dana investasi.

    Resiko Investasi di Reksadana

    1. Berkurangnya Nilai Unit Penyerta (NUP)

    Hal ini disebabkan oleh turunnya harga efek-efek yang menyusun portofolio.

    2. Likuiditas

    Berkaitan dengan kesulitan pihak manajer investasi apabila sebagian besar pemegang unit penyertaan menjual kembali unit-unit penyertaan yang dipegangnya.

    3. Wanprestasi

    Yaitu kesulitan dari perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan reksadana tidak segera membayar ganti rugi, atau lebih rendah dari nilai pertanggungan.

    Strategi Reksadana Syariah

    1. Memperbanyak produk reksadana syariah.

    2. Membangun idealisme tentang reksadana syariah.

    3. Sinergi antar lembaga-lembaga yang terkait, baik Bapepam, ulama, akademisi dan pengusaha dalam membangun sistem ekonomi syariah terutama di pasar modal.

    PENUTUP

    Dengan makin banyaknya pilihan produk dan manajer investasi dalam reksadana ini, maka masyarakat harus lebih jeli dalam memilih jenis portofolio yang dikelolanya. Pilihan produk investasi yang bisa dipilih antara lain saham, obligasi, deposito di bank konvensional, dan juga valas. Sementara itu, jenis investasi reksa dana yang bisa dipilih antara lain saham, campuran dan pendapatan tetap. Dari tiga jenis investasi ini, investasi sahamlah yang memiliki risiko paling besar dibandingkan dengan investasi lainnya.

    Karena itu, bagi pemula sebaiknya memilih investasi yang berisiko kecil, agar mereka bisa belajar memulai dengan tingkat kerugian yang kecil. Yang terpenting adalah, portofolio yang dipilih harus berlandaskan syariah, dan lebih baik memilih salah satu dari 30 emiten yang sudah terdaftar di JII. Untuk para pemula pun, sebaiknya menginvestasikan dana yang tidak terlalu besar, untuk beradaptasi sekaligus menghindari munculnya kerugian besar bagi para pemula tersebut.

    Memang diperkirakan, reksadana syariah akan cepat berkembang dengan adanya sosialisasi tentang ekonomi syariah, kendala yang ada tidak menjadi halangan untuk terus melebarkan sayap. Justru terciptanya strategi jitu akan menghapus banyaknya kendala-kendala tersebut.

    DAFTAR PUSTAKA

    Ghufron, Sofiyani. Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah; Investasi Halal di Reksadana Syariah. RENAISAN Anggota IKAPI: Jakarta. 2005.

    Djamil, H. A, Yadi Janwari. Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan). PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2002.

    Hosen, M Nadratuzzaman. Materi Dakwah Ekonomi Syariah. PKES (Pusat Komunikasi Syariah: Jakarta. 2008.

    http://www.detik.com/bisnisindonesia

    Disusun oleh:

    Redi Kurniawan

    Yayat Ru’yat

    Mustaki

  • makalah pegadaian syariah

    Posted on Mei 19th, 2009 Rafika Rahmawati No comments

    PEGADAIAN SYARIAH
    (Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Lembaga Perekonomian Umat)

    Disusun oleh :
    Arma Safitri (207046100193)
    Nunung Sucilawati (20704610087)
    Dwi Saputra Haryoga (207046100021)

    PS/IVA

    PROGRAM STUDI MUAMALAT
    JURUSAN PERBANKAN SYARI’AH
    FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
    UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
    SYARIF HIDAYATULLAH
    JAKARTA
    2009

    KATA PENGANTAR

    Bismillahirrahmanirrahim
    Tiada kata yang penulis ucapkan selain untaian puja dan puji Syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan atas segala rahmat dan hidayah-Nya, kami di beri kekuatan dan kemampuan dalam menyelesaikan makalah ini. Sahlawat dan salam tak lupa kami tujukan kepada manusia yang paling mulia, baginda Agung, Nabi Muhammad SAW.
    Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami akan sangat senang apabila terdapat kritik dan saran yang membangun terhadap makalah ini. Akhirnya hanya kepada-Nya lah kita kembali dan berserah diri.

    Jakarta, 13 Mei 2009

    Pembahasan

    A. Pengertian Gadai
    a. Pengertian Gadai Menurut Umum (Konvensional)
    Pegadaian adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seseorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.
    Perusahaan Umum Pegadaian adalah suatu badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai.
    b. Pengertian Gadai Menurut Syari’at Islam
    Gadai dalam perspektif islam disebut dengan istilah rahn, yaitu suatu perjanjian untuk menahan sesuatu barang sebagai jaminan atau tanggungan utang. Kata rahn secara etimologi berarti “tetap”,”berlangsung”dan “menahan”. maka dari segi bahasa rahn bisa diartikan sebagai menahan sesuatu dengan tetap. Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya
    rahn merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang.
    Sejarahnya Pegadaian Syariah
    Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat Rahmat Alloh SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah..
    Konsep operasi Pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah ( ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.
    Landasan Hukum
    Landasan konsep pegadaian Syariah juga mengacu kepada syariah Islam yang bersumber dari Al Quran dan Hadist Nabi SAW. Adapun dasar hukum yang dipakai adalah :
    Surat Al Baqarah : 283
            •                            
    Artinya:
    “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan
    Hadits Rasul Saw yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah ra.
    عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.
    “Dari Aisyah berkata: Rasulullah Saw membeli makanan dari seorang Yahudi dan menggadaikannya dengan besi”.

    عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ.
    “Dari Anas ra bahwasanya ia berjalan menuju Nabi Saw dengan roti dari gandum dan sungguh Rasulullah Saw telah menaguhkan baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah ketika beliau mengutangkan gandum dari seorang Yahudi”. (HR.Anas r.a)
    Landasan hukum berikutnya adalah Ijma’ ulama atas hukum mubah (boleh) perjanjian gadai.
    Adapun mengenai Prinsip rahn (gadai) telah memiliki fatwa dari Dewan Syari`ah Nasional Majelis Ulama Indonesia yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas
    Rukun dan Syarat Transaksi Gadai
    Secara umum syarat sah dan rukun dalam menjalankan transaksi gadai adalah sebagai berikut:

    1. Rukun Gadai
    a. Ada ijab dan qabul (shighat)
    b. Terdapat orang yang berakad yang mengadaikan (rahin) dan yang menerima gadai (murtahin)
    c. Ada jaminan (marhun) berupa barang / harta
    d. Utang (marhun bih)

    2. Syarat Sah Gadai
    a. Shigat
    b. Orang yang beraka
    c. Barang yang dijadikan pinjaman
    d. Utang (marhun bih)
    B. Hak dan Kewajiban Pihak yang Berakad
    1. Penerima Gadai (Murtahin)
    Hak Penerima Gadai

    a. Apabila rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, murtahin berhak untuk menjual marhun
    b. Untuk menjaga keselamatan marhun, pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang dikeluarkan
    c. Pemegang gadai berhak menahan barang gadai dari rahin, selama pinjaman belum dilunasin

    Kewajiban Penerima Gadai
    a) Apabila terjadi sesuatu (hilang ataupun cacat) terhadap marhun akibat dari kelalaian, maka marhun harus bertanggung jawab
    b) Tidak boleh menggunakan marhun untuk kepentingan pribadi
    c) Sebelum diadakan pelelengan marhun, harus ada pemberitahuan kepada rahin

    2. Pemberi Gadai (Rahin)
    Hak Pemberi Gadai
    a. Setelah pelunasan pinjaman, rahin berhak atas barang gadai yang diserahkan kepada murtahin
    b. Apabila terjadi kerusakan atau hilangnya barang gadai akibat kelalaian murtahin, rahin menuntut ganti rugi ataas marhun
    c. Setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya, rahin berhak menerima sisa hasil penjualan marhun
    d. Apabila diketahui terdapat penyalahgunaan marhun oleh murtahin, maka rahin berhak untuk meminta marhunnya kembali

    Kewajiban Pemberi Gadai
    a. melunasi penjaman yang telah diterima serta biaya-biaya yang ada dalam kurun waktu yang telah ditentukan
    b. apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan rahin tidak dapat melunasi pinjamannya, maka harus merelakan penjualan atas marhun pemiliknya

    C. Akad Perjanjian Transaksi Gadai
    a) Qard al- Hasan
    Akad ini digunakan nasabah untuk tujuan konsumtif, oleh karena itu nasabah (rahin) akan dikenakan biaya perawatan dan penjagaan barang gadai (marhun) kepada pegadaian (murtahin)
    Ketentuannya:
    - Barang gadai hanya dapat dimanfaatkan dengan jalan menjual, seperti emas, barang elektronik, dan lain sebagainya
    - Karena berifat social, maka tidak ada pembagian hasil. Pegadaian hanya diperkenakan untuk mengenakan biaya administrsi kepada rahin
    b) Mudharabah
    Akad yang diberikan bagi nasabah yang ingin memperbesar modal usahanya atau untuk pembiayaan lain yang bersifat produktif.
    Ketentuannya:
    - Barang gadai dapat berupa barang barang bergerak maupun barang tidak bergerak seperti : emas, elektronoik, kendaraan bermotor, tanah, rumah,dll
    - Keundungan dibagi setelah dikurangi dengan biaya pengelolaan marhun
    c) Ba’I Muqayyadah
    Akad ini diberikan kepada nasabah untuk keperluan yang bersifat produktif. Seperti pembelian alat kantor, modal kerja. Dalam hal ini murtahin juga dapat menggunakan akad jual beli untuk barang atau modal kerja yang diingginkan oleh rahin. Barang gadai adalah barang yang dimanfaatkan oleh rahin aupun murtahin.

    d) Ijarah
    Objek dari akad ini pertukaran manfaat tertentu.bentuknya adalah murtahin menyewakan tempat penyimpanan barang.

    Pemanfaatan Barang rahan
    Mayoritas ulama membolehkan pegadaian memanfaatkan barang yang digadaikannya selama mendapat izin dari murtahin selain itu pengadai harus menjamin barang tersebut selamat dan utuh.
    Dari Abu Hurairah r.a bahsawanya Rasulullah saw berkata: “barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnyalah bila ada kerugian atau biaya” (HR Syafi’I dan Daruqutni).
    Mayoritas ulama, selain mazhab hanbali, berpendapat bahwa murtahin (penerima gadai) tidak boleh mempergunakan barang rahan.
    Berakhirnya Akad Rahan
    1. Barang telah diserahkan kembali pada pemiliknya
    2. Rahin membayar hutangnya
    3. Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun dengan pemindahan oleh murtahin
    4. Pembatalan oleh murtahin meskipun tidak ada persetujuan dari pihak rahin
    5. Rusaknya barang rahin bukan oleh tindakan atau pengguna murtahin
    6. memanfaatkan barang rahn dengan barang penyewaan, hibah atau shadaqah baik dari pihak rahin maupun murtahin
    D. Mekanisme Operasional dan Perhitungan Pegadaian Syari’ah
    Dengan memahami konsep lembaga gadai syariah maka sebenarnya lembaga gadai syariah untuk hubungan antar pribadi sudah operasional. Setiap orang bisa melakukan perjanjian hutang piutang dengan gadai secara syariah. Pada dasarnya konsep hutang piutang secara syariah dilakukan dalam bentuk al-qardhul hassan, dimana pada bentuk ini tujuan utamanya adalah memenuhi kewajiban moral sebagai jaminan sosial.

    1. Jenis barang yang digadaikan
     Perhiasan:
     Alat – alat rumah tangga
     Kendaraan
    2. Biaya – biaya
     Biaya administrasi pinjaman
    Untuk transaksi pinjaman ditetapkan sebesar Rp 50,- untuk setiap kelipatan pinjaman Rp 5.000,- biaya ini hanya dikenakan 1 kali diawal akad

     Jasa simpanan
    Besarnya tarif ditentukan oleh:
     Nilai taksiran barang
     Jangka waktu ditetapkan 90 hari
     Perhitungan simpanan setiap kelipatan 5 hari. Berlaku pembulatan ke atas (1-4 hari dengan 5 hari)
    Ketentuan Barang
     Perhiasan sebesar Rp 90,- per 10 hari. Total biaya dilakukan pembulatan Rp 100 terdekat (0-50 dianggap 0; > 51- 100 dibulatkan Rp 100,-)
     Barang elektronok alat rumah tangga biayanya sebesar Rp 95,- per 10 hari
     Kendaraan bermotor biayanya sebesar Rp 100,- Per 10 hari
    3. Sistem cicilan atau perpanjangan
    Nasabah (rahin) dapat melakukan cicilan dengan jangka waktu 4 bulan. Jika belum dapat melunasi dalam waktu tersebut, maka rahin dapat mengajukan permohonan serta menyelesaikan biayanya. Lamanya waktu perpanjangan adalah kurang lebih 4 bulan. Jika nasabah masih belum dapat mengembalikan pinjmanya, maka marhun tidak dapat diambil.
    4. Ketentuan pelunasan pinjaman dan pengambilan barang gadai

    Gol Besarnya Taksiran Nilai Taksiran Biaya Administrsi Tarif jasa simpanan kelipatan
    A 100,000-500,000 500,000 5000 45 10
    B 510,00-1,000,000 >500 ribu-1 juta 6000 225 50
    C 1.050.000-5.000.000 > 1 juta-5 juta 7,500 450 100
    D 5.050.000-10.000.000 >5juta- 10 juta 10.000 2250 500
    E 10.050.000 > 10 juta 15.000 4500 1000

    5. Proses pelelangan barang gadai
    Pelelangan baru dapat dilakuka jika nasabah (rahin) tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Teknis harus ada pemberitahuan 5 hari sebelim tanggal penjualan. Ketentuannya :
    a. untuk marhun berupa emas ditetapkan margin sebesar 2 % untuk penbeli
    b. pihak pegadaian melakukan pelelangan terbatas
    c. biaya penjualan sebesar 1 % dari hasil penjualan, biaya pinjaman 4 bulan, sisanya dikembalikan ke nasabah
    d. sisa kelebihan yang tidak diambil selama 1 tahun akan diserahkan ke baitul maal
    E. Jasa dan Produk Pegadaian Syariah
    Layanan jasa serta produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah sebgai berikut
    1) Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai
    Syaratnya harus terdapat jaminan berupa barang bergerak seperti emas, elektronik, dll. Besarnya pemberian pinjaman ditentukan oleh pegadaian, besarnya akan sangat tergantung oleh nilai dan jumlah barang yang digadaikan.
    2) Penaksiran nilai barang
    Jasa ini diberikan bagi mereka yang mengiginkan informasi tentang taksiran barang yang berupa emas, perak dan berlian. Biaya yang dikenakan adalah ongkos penaksiran barang.
    3) Penitpan barang (ijarah)
    Barang yang dapat dititipkan antara lain: sertifikat motor, tanah, ijazah. Pegadaian akan mengenakan biaya penitipan bagi nasabahnya.
    4) Gold counter
    Merupakan fasilitas penjualan emas yang memiliki sertifikat jaminan sebagai bukti kualitas dan keasliannya.
    Dalam praktiknya nasabah melakukan transaksi gadai Syariah dengan konsep ijarah (akad sewa tempat). Sedangkan dengan pemberian dana diantaranya Bank Muamalat, dan bank Mandiri Syariah menggunakan prinsip mudharabah dan Musyarakah. Kemudian murtahin (penerima gadai) akan memberikan surat bukti Rahn (gadai) berikut dengan akad pinjam meminjam yang disebut akad gadai syari’ah dan ijarah. Ijarah adalah kesepakatan antara penerima gadai dan pemberi gadai untuk menyewa tempat sebagai lokasi penyimpanan barang gadai.

    F. Perbedaan Teknis Antara Pegadaian Syariah dengan pegadaian Konvensional
    No Pegadaian Syari’ah Pegadaian Konvensional
    1 Biaya administrasi berdasarkan barang Biaya administrasi berupa prosentase yang didasarkan pada golongan barang
    2 Jasa simpanan berdasarkan simpanan Sewa modal berdasarkan uang pinjaman
    3 1 hari dihitung 5 hari 1 hari dihitung 15 hari
    4 Bila pinjaman tidak dilunasi, barang jaminan akan dijual kepada masyarak Bila pinjaman tidak dilunasi, barang jaminan dilelang kepada masyarakat
    5 Uang pinjaman 90 % dari taksiran Uang pinjaman untuk golongan A 92
    % sedangkan untuk golongan BCD 88-86%

    6 Jasa simpanan dihitung dengan konstanta X taksiran Sewa modal dihitung dengan prosentase X uang pinjaman
    7 Maksimal jangka waktu 3 bulan Maksimal jangka waktu 4 bulan
    8 Kelebihan uang hasil dari penjualan barang tidak diambil oleh nasabah, diserahkan kepada lembaga ZIS Kelebihan uang hasil lelang tidak diambil oleh nasabah, tetapi menjadi milik pegadaian.
    Prospek Pegadaian Syariah
    Prospek suatu perusahaan secara relatif dapat dilihat dari suatu analisa yang disebut SWOT atau dengan meneliti kekuatan (Strength), kelemahannya (Weakness), peluangnya (Oportunity), dan ancamannya (Threat)
    Dukungan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk. Perusahaan gadai syariah telah lama menjadi dambaan umat Islam di Indonesia, bahkan sejak masa Kebangkitan Nasional yang pertama. Hal ini menunjukkan besarnya harapan dan dukungan umat Islam terhadap adanya pegadaian syariah.
    Dan dukungan dari lembaga keuangan Islam di seluruh dunia. Adanya pegadaian syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam adalah sangat penting untuk menghindarkan umat Islam dari kemungkinan terjerumus kepada yang haram. Oleh karena itu pada konferensi ke 2 Menterimenteri Luar Negeri negara muslim di seluruh dunia bulan Desember 1970 di Karachi, Pakistan telah sepakat untuk pada tahap pertama mendirikan Islamic Development Bank (IDB) yang dioperasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.
    IDB kemudian secara resmi didirikan pada bulan Agustus 1974 dimana Indonesia menjadi salah satu negara anggota pendiri. IDB pada Articles of Agreement-nya pasal 2 ayat XI akan membantu berdirinya bank dan lembaga keuangan yang akan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam di negara-negara anggotanya.
    Dari analisa SWOT tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pegadaian syariah mempunyai prospek yang cukup cerah, baik itu adalah Perum Pegadaian yang telah mengoperasikan sistem syariah maupun pegadaian syariah yang baru. Prospek ini akan lebih cerah lagi apabila kelemahan (weakness) sistem mudharabah dapat dikurangi dan ancaman (threat) dapat diatasi.
    Perkembangan dan Pertumbuhan Pegadaian Syariah di Indonesia
    Berdirinya pegadaian syariah, berawal pada tahun 1998 ketika beberapa General Manager melakukan studi banding ke Malaysia. Setelah melakukan studi banding, mulai dilakukan penggodokan rencana pendirian pegadaian syariah. Tapi ketika itu ada sedikit masalah internal sehingga hasil studi banding itu pun hanya ditumpuk.
    Pada tahun 2000 konsep bank syariah mulai marak. Saat itu, Bank Muamalat Indonesia (BMI) menawarkan kejasama dan membantu segi pembiayaan dan pengembangan. Tahun 2002 mulai diterapkan sistem pegadaiaan syariah dan pada tahun 2003 pegadaian syariah resmi dioperasikan dan pegadaian cabang Dewi Sartika menjadi kantor cabang pegadaian pertama yang menerapkan sistem pegadaian syariah.
    Prospek pegadaian syariah di masa depan sangat luar biasa. Respon masyarakat terhadap pegadaian syariah ternyata jauh lebih baik dari yang diperkirakan. Menurut survei BMI, dari target operasional tahun 2003 sebesar 1,55 milyar rupiah pegadaian syariah cabang Dewi Sartika mampu mencapai target 5 milyar rupiah.
    Pegadaian syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Meski tanpa bunga, pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional, yaitu memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjaman. Sedangkan pada pegadaian konvensional, biaya yang harus dibayar sejumlah dari yang dipinjamkan.
    Program Syariah Perum Pegadaian mendapat sambutan positif dari masyarakat. Dari target omzet tahun 2006 sebesar Rp 323 miliar, hingga September 2006 ini sudah tercapai Rp 420 miliar dan pada akhir tahun 2006 ini diprediksi omzet bisa mencapai Rp 450 miliar. Bahkan Perum Pegadaian Pusat menurut rencana akan menerbitkan produk baru, gadai saham di Bursa Efek Jakarta (BEJ), paling lambat Maret 2007. Manajemen Pegadaian melihat adanya prospek pasar yang cukup bagus saat ini untuk gadai saham.
    Bisnis pegadaian syariah tahun 2007 ini cukup cerah, karena minta masyarakat yang memanfaatkan jasa pegadaian ini cukup besar. Itu terbukti penyaluran kredit tahun 2006 melampaui target.
    Pegadaian cabang Majapahit Semarang misalnya, tahun 2006 mencapai 18,2 miliar. Lebih besar dari target yang ditetapkan sebanyak 11,5 miliar. Jumlah nasabah yang dihimpun sekitar 6 ribu orang dan barang jaminannya sebanyak 16.855 potong.
    Penyaluran kredit pegadaian syariah Semarang ini berdiri tahun 2003, setiap tahunnya meningkat cukup signifikan dari Rp 525 juta tahun 2004 meningkat menjadi Rp 5,1 miliar dan tahun 2006 mencapai Rp 18,4 miliar. Mengenai permodalan hingga saat ini tidak ada masalah. Berapapun permintaan nasabah asal ada barang jaminan akan dipenuhi saat itu pula bisa dicairkan sesuai taksiran barang jaminan tersebut. Demikian prospek pegadaian syariah ke depan, cukup ceraiah.

    Kesimpulan
    Gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu benda bergerak yang diberikan oleh orang yang berpiutang sebagai suatu jaminan dan barang tersebut bisa dijual jika orang yang berpiutang tidak mampu melunasi utangnya pada saat jatuh tempo.

    Hasil Obser vasi / Wawancara
    Narasumber : Bapak Asep Suprianto
    Jabatan : Pengatur Muda Tingkat Satu Perusahaan
    Nama Cabang ; CPS (Cabang Pegadaian Syariah) Pondok Aren
    Alamat Observasi : Jl. Ceger Raya No. 11A Jurangmangu, Pondok Aren, Tanggerang
    No TELP : 021- 9384402

    Hasil dari wawancara yang kami lakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:
    1. Setelah berbicara tentang pegadaian syariah, Bapak sebgaia pengatur tingkat 1 yang mungkin sudah berpengalaman dalam dunia pegadaian khususnya, menurut Bapak bagaimana prospek pegadaian syari’ah saat ini?
    Jawab:
    Implementasi operasi Pegadaian Syariah hampir bermiripan dengan Pegadaian konvensional. Seperti halnya Pegadaian konvensional, Pegadaian Syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak.Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama ( kurang lebih 15 menit saja ). Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti rahn saja dengan waktu proses yang juga singkat.
    Di samping beberapa kemiripandari beberapa segi, jika ditinjau dari aspek landasan konsep; teknik transaksi; dan pendanaan, Pegadaian Syariah memilki ciri tersendiri yang implementasinya sangat berbeda dengan Pegadaian konvensional. Lebih jauh tentang ketiga aspek tersebut, dipaparkan dalam uraian berikut.
    2. Apa saja produk-produk yang ditawarkan pegadaian syariah?
    Jawab:
    a. Akad Rahn. Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
    b. Akad Ijarah. Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukad akad?
    3. Bagaimana metode perhitungan yang diterapkan oleh pegadaian syariah?
    Jawab: Pegadaian syari’ah
    Tariff ijaroh per 10 hari: Rp 80 * Taksiran / 10 ribu
    Pegadaian konvensioal
    1% dari berapapun golongan / 15 hari
    4. Jika pada waktu yang disepakati nasabah belum mengambil atau menembus barang yang digadaikan, apa kebijakan yang dilakukan?
    Jawab : Kita akan memberi tenggang waktu 1 bulan, dan kita akan mengingatkan dengan cara menghubungi nasabah atau mendatangi kerumahnya. Dan apabila nasabah tidak mau membayar maka barang tersebut dilelang, dan dijual. Jika ada kelebihan dipotong jasa administrasi dan ijaroh. Dan kalau ada kelebihan dari hasil penjualan maka dana tersebut disumbang ke panti social.

    Daftar Pustaka

    Hosen M Nadratuzzaman dan Ali Hasan, Khutbah Jum’at Ekonomi Syari’ah, PKES (Pusat Komunikasi Ekonomi Syari’ah ) .2008
    Majalah Info Bank “Analisis Strategi Perbankan dan Keuangan syaria’ah”
    Web Design by Ari Agung Nugraha – ULGS Sei Panas Batam E Mail : gsbatam@yahoo.com
    www. Pegadaian.co.id