hendrakholid.net

blog ekonomi syariah zakat wakaf kawafi
RSS icon Email icon Home icon
  • HASIL WAWANCARA DAN OBSERVASI REKSADANA SYARI’AH DI BANK SYARIAH MANDIRI

    Posted on Mei 10th, 2009 yayat ruyat No comments
  • REKSA DANA SYARIAH

    Posted on Mei 5th, 2009 ahmad aulia No comments

    REKSADANA SYARIAH

    Makalah ini akan dipresentasikan pada mata kuliah Lembaga Perekonomian Umat

    Disusun Oleh:

    Ahmad Aulia

    (20704600151)

    Ryan Yudhitama

    (2070461000)

    Suharno

    (207046100198)

    Prodi Perbankan Syariah/ Muamalah

    Kelas A Semester IV

    Fakultas Syariah Dan Hukum

    UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

    SYARIF HIDAYATULLAH

    JAKARTA

    2009

    KATA PENGANTAR

    Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya makalah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Selain itu, kami sebagai penulis mengucapkan banyak terima kasih yang banyak kepada teman-teman yang telah membantu saya mencarikan buku refernsi.

    kami berharap makalah ini dapat bermanfaat bagi peserta mata kuliah Lembaga perekonomian Umat Indonesia. Akhir kata, kami menucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu.

    Jakarta, Mei 2009

    Penulis

    BAB I

    PENDAHULUAN

    Reksadana adalah suatu wadah dimana masyarakat dapat menginvestasikan dananya

    oleh Manajer Investasi dana itu di investasikan ke portofolio efek. Reksadana ini merupakan solusi bagi para pemodal kecil yang ingin ikut serta dalam pasar modal dengan modal minimal yang relative kecil dan kemampuan menanggung resiko yang sedikit. Definisi ini sering dengan pengertian yang termuat dalam undang-undang no.8 tahun 1995 tentang pasar modal yang menyatakan” bahwa reksadana berarti wadah yang dipergunakan untuk mengimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi”.

    Berkenaan dengan urgensitas reksadana syariah, bahwa dalam kenyataan social-ekonomi ditemukan dua persoalan yang saling berkaitan. Pertama, ada orang yang memiliki potensi keuangan, tetapi ia tidak mempunyai skill dalam memberdayakan modal tersebut. Yang kedua, ada orang yang mempunyai skill tapi tidak mempunyai modal. Dalam konteks ini direksadana telah terjadi simbiosis mutualisme antar pemilik modal yang tidak memiliki skill dengan pemilik skill yang tidak memilik modal.

    BAB II

    PEMBAHASAN

    A. Pengertian dan Dasar Hukum Reksa dana Syariah

    Dasar hukum reksadana syariah ialah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan menurut fatwa DSN-MUI NO: 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang reksadana Syariah yaitu:

    “Reksadana syariah ialah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syari’ah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (sahib al-mal/ Rabb al Mal) dengan Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi.

    Reksa dana syariah yang juga sering disebut dengan istilah Islamic Investment Fund atau Syariah Mutual Fund merupakan lembaga intermediari (intermediary) yang membantu surplus unit melakukan penempatan dana untuk selanjutnya diinvestasikan kembali (reinvestment). Selain untuk memberikan kemudahan bagi calon investor untuk berinvestasi di pasar modal maka pembentukan Islamic Investment Fund atau Syariah Mutual Fund juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kelompok investor yang menginginkan keuntungan dari sumber dan mekanisme investasi yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan secara religius serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, misalnya tidak diinvestasikan pada saham-saham atau obligasi dari perusahaan yang pengelolaan atau produknya bertentangan dengan syariat Islam. Seperti pabrik makanan/minuman yang mengandung alkohol, daging babi, rokok dan tembakau, jasa keuangan konvensional, serta bisnis hiburan yang berbau maksiat.

    B. Latar BelakangTujuan berdirinya Reksa dana Syariah

    Dewasa ini investasi merupakan solusi bagi pemilik modal dalam mengembangkan hartanya. Pada kondisi obyektif masyarakat saat ini, masyarakat ada kecenderungan meninvestasikan dengan modalnya ke lembaga-lembaga keuangan non perbankan seperti lembada pembiayaan semisal BMT dan asuransi. Dari sekian banyak lembaga keuangan non perbankan itu ada yang disebut dengan reksa dana, yaitu lembaga keuangan non perbankan yang bergerak dibidang pasar modal.

    Pembentukan reksa dana syariah adalah sebagai lembaga investasi syariah yang juga memiliki keterkaitan yang erat dengan implementasi konsep ekonomi Islam yang mengacu pada sistem nilai dan asas-asas pokok filsafat ekonomi Islam yang berpedoman pada Al Quran serta sumber-sumber hukum Islam lainnya.

    C. Prinsip Transaksi Reksa dana Syariah

    Dalam hukum ekonomi Islam terdapat beberapa prinsip muamallah mubah atau jaiz yang menjelaskan bahwa segala sesuatu diperbolehkan selama tidak dilarang oleh Al Quran dan Sunnah.

    Dasar transaksi yang mendasari pembentukan reksa dana syariah pertama kali adalah adanya kontrak. Dalam hal reksa dana syariah tersebut berbentuk perseroan maka terdapat kontrak antara pihak direksi dengan manajer investasi sebagai pihak pengelola dan bank kustodian sebagai pihak penyimpan kekayaan milik reksa dana syariah. Lain halnya dengan reksa dana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif (KIK) yang pembentukannya hanya didasarkan pada adanya kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian.

    Pada dasarnya, hukum ekonomi Islam juga mengatur tentang urgensi kontrak sebagai dasar dari transaksi bisnis khususnya dalam hal pembentukan reksa dana syariah. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Al Quran menjelaskan bahwa “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu” (QS.5 : 1). Untuk memperjelaskan urgensi kontrak sebagai pedoman dalam melakukan transaksi atau akad maka dalam HR Abud Dawud, Ibn Majah dan Tirmizy dari Amru bin ‘Auf dijelaskan bahwa “Orang-orang Islam wajib memenuhi syarat-syarat yang mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”

    D. Mekansime Operasional Reksa dana Syariah yaitu:

    1. Mekanisme operasional dalam Reksa Dana Syari’ah terdiri atas:

    a. Antara pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan dengan sistem wakalah, dan

    b. Antara Manajer Investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudharabah.

    2. Karakteristik sistem mudarabah adalah:

    a. Pembagian keuntungan antara pemodal (sahib al-mal) yang diwakili oleh Manajer Investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui Manajer Investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal.

    b. Pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan.

    c. Manajer Investasi sebagai wakil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya (gross negligence/tafrith).

    E. Perkembangan dan Pertumbuhan Reksa dana Syariah di Indonesia

    Pangsa pasar reksa dana syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan. Sejak dari kegiatan perbankan dan investasi syariah yang baru muncul beberapa tahun belakangan, pertumbuhan reksa dana syariah terus mengalami kenaikan. dana kelolaan reksa dana syariah mencapai Rp700 miliar, sementara reksadana konvensional mencapai Rp58,247 triliun.

    Jumlah tersebut diproyeksi akan terus meningkat dengan makin banyaknya investor yang kini mulai melirik berinvestasi di reksa dana syariah yang dianggap lebih menguntungkan.

    Hal ini dipicu oleh makin diminatinya instrumen investasi syariah selama beberapa tahun belakangan. Jakarta Islamic Index (JII) dalam lima tahun terakhir mencatat pertumbuhan transaksi investasi syariah yang jauh lebih tinggi dibandingkan IHSG.

    Bahkan, otoritas pasar modal pun memperkirakan pertumbuhan reksadana ke depannya semakin pesat, seiring dengan banyaknya perusahaan yang berniat menerbitkan produk-produk syariah, seperti corporate sukuk (obligasi syariah korporasi) yang belum lama diperkenalkan itu.

    Perencana keuangan Ahmad Gozali menyebutkan bahwa tren masyarakat untuk memilih reksadana syariah saat ini memang cukup besar. “Hal ini dipicu dari harapan ketenangan batin dari investor, dan juga era 2008-2009 kali ini, JII mencatat pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan IHSG dan juga reksa dana berbasis LQ45,” ujarnya

    Umumnya reksa dana syariah dijual secara ritel dengan minimal pembelian Rp250.000 per unit sampai Rp5 juta. Jakarta Islamic Centre (JII) saat ini mencatat 30 emiten yang dinilai memenuhi persyaratan syariah.

    Tingkat pertumbuhan reksa dana syariah akan dipicu oleh kegiatan transaksi ekonomi syariah secara umum, dan juga makin banyaknya kegiatan perbankan dan manajer investasi yang menerbitkan reksa dana syariah.

    Sementara itu produk reksa dana syariah yang sudah ada di pasaran saat ini antara lain BNI Dana Syariah (reksa dana pendapatan tetap), BNI Dana Plus Syariah ( reksa dana campuran), Danareksa Syariah Berimbang (reksa dana campuran), PNM syariah, dan yang terbaru adalah Fortis Pesona Amanah yang diluncurkan Fortis Investment dan HSBC Amanah Syariah.

    pasar reksa dana syariah akan makin berkembang beberapa tahun ke depan. peningkatan tersebut sangat signifikan jika didukung oleh perkembangan ekonomi syariah yang kini mulai menunjukkan geliat yang menggembirakan.dan Tidak mustahil nantinya kelolaan reksadana syariah ini bisa menyamai kelolaan reksa dana konvensional

    F. Penentuan dan Pembagian Hasil Investasi

    · Hasil investasi yang diterima dalam harta bersama milik pemodal dalam Reksa Dana Syari’ah akan dibagikan secara proporsional kepada para pemodal.

    · Hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non-halal

    · Penghasilan investasi yang dapat diterima oleh Reksa Dana Syari’ah adalah:

    a. Dari saham dapat berupa:

    o Dividen yang merupakan bagi hasil atas keuntungan yang dibagikan dari laba yang dihasilkan emiten, baik dibayarkan dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham.

    o Rights yang merupakan hak untuk memesan efek lebih dahulu yang diberikan oleh emiten.

    o Capital gain yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual-beli saham di pasar modal.

    b. Dari Obligasi yang sesuai dengan syari’ah dapat berupa:

    o Bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten.

    c. Dari Surat Berharga Pasar Uang yang sesuai dengan syari’ah.

    d. Dari Deposito dapat berupa:

    o Bagi hasil yang diterima dari bank-bank Syari’ah.

    · Perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh Reksa Dana Syari’ah dan hasil investasi yang harus dipisahkan dilakukan oleh Bank Kustodian dan setidak-tidaknya setiap tiga bulan dilaporkan kepada Manajer Investasi untuk kemudian disampaikan kepada para pemodal dan Dewan Syari’ah Nasional

    G. Problematika reksa dana syariah

    Tidak dipungkiri, dengan melihat perkembangan industry pasar modal syariah yang masih baru, masih sangat dimungkinkan jika pengaruh cara pandang ekonomi konvesional masih kental terasa. Namun hal ini tidak seharusnya menjadikan umat dan pelaku pasar muslim bersikap permisif serta tidak kritis untuk menilai ulang fakta yang ada. Sesungguhnya inilah yang merupakan tantangan bagi kosep dan system ekonomi islam untuk dpat membuktikan diri secara aplikatif mampu menjadi system alternative ekonomi umat.

    Terlepas apapun tentang sekuritas syariah yang terdepat di tengah masyarakat, adalah menjadi tugas bersama untuk memperbaiki dan bahkan menyusun kembali sekuritas ini sesuai dengan prinsip syariah yang sebenarnya, sehingga dapat memberikan kemaslahatan bagi umat.

    DAFTAR PUSTAKA

    Djalzuli, janwari. lembaga-lembaga perekonomian umat. Jakarta: PT raja Grasindo, 2002

    Hosen, Nadratuzzaman. Materi dkawah ekonomi islam. Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah.2008

    FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NO: 20/DSN-MUI/IV/2001

    www.reksadana.com

  • REKSADANA SYARIAH

    Posted on Mei 5th, 2009 fahri arifin No comments

    REKSADANA SYARIAH

    MAKALAH INI DISUSUN UNTUK MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH

    LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NONBANK

    Disusun Oleh kelompok VII kelas IV B NR:

    Muhamad Zikri

    Suyatno

    Umu Aeman

    PROGRAM STUDI PERBANKKAN SYARI’AH

    JURUSAN MUAMALAH

    FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

    UIN SYARIF HIDAYATULLAH

    JAKARTA

    2008/1428 H

    KATA PENGANTAR

    Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan Taufik dan Rahmat-Nyalah kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan penyusunannya, sehingga diharapkan dapat membantu para Mahasiswa/i dalam penguasaan dan penyampaian pelajarannya. Di dalam makalah ini, penulis hanya dapat menjelaskan tentang Peluang dan Tantangan Ekonomi Syariah Indonesia”.

    Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bpk., selaku pembimbing dan kepada semua teman yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini.

    Kami menyadari bahwa penyusunan makalah ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kami mengharapkan kepada Bapak pembimbing khususnya dan teman-teman pada umumnya untuk memberikan saran dan kritik dalam rangka penyempurnaan makalah ini.

    Hanya kepada Allah SWT, kami berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi Mahasiswa Universitas Islam Negri (UIN) beserta pembacanya.

    DAFTAR ISI

    BAB I : PENDAHULUAN

    BAB II : PEMBAHASAN

    A. Pengertian, Sejarah, Dasar Hukum dan Tujuan Berdirinya

    B. Prinsip Transaksi dan Aplikasinya

    C. Jenis Produk dan Mekanisme Operasionalnya

    D. Legalitas Hukum

    E. Perkembangan dan Pertumbuhan Reksadana Syariah di Indonesia

    F. Prospek, Kendala dan Strategi Pengembangannya

    BAB III : PENUTUP

    Kesimpulan

    PENDAHULUAN

    Dewasa ini investasi merupakan solusi bagi pemilik modal dalam mengembangkan hartanya. Dalam berinvestasi ini banyak jalan yang bisa dilalui, baik dilakukan oleh pemilik modal sendiri maupun diserahkan kepada pihak lain untuk diinvestasikan. Pada saat pemilik modal tidak bisa menjalankan usahanya sendiri, maka usaha dilakukan oleh pihak lain.

    Pengalokasian modal kepada pihak lain itu bisa disalurkan pada orang perorang yang bersifat individual atau disalurkan kepada lembaga atau badan usaha. Badan usaha yang dijadikan tempat investasi itu dapat berupa lembaga ekonomi maupun keuangan. Lembaga keuangan itu sendiri bisa berupa lembaga keuangan yang menyelenggarakan kegiatan perbankan atau kegiatan non perbankan. Sedangkan reksadana itu sendiri dapat dikategorikan lembaga keuangn non perbankan yang bisa dijadikan sebagai tempat investasi bagi para pemilik modal.

    PEMBAHASAN

    A. Pengertian, Sejarah, Dasar Hukum dan Tujuan Berdirinya

    1. Pengertian

    Secara bahasa reksadana tersusun dari dua konsep, yakni konsep ‘reksa’ yang berarti jaga atau pelihara dan konsep ‘dana’ yang berarti (himpunan) uang. Dengan demikian, secara bahasa reksadana berarti kumpulan uang yang dipelihara.

    Sedangkan secara istilah reksadana adalah sebuah wadah dimana masyarakat dapat menginventasikan dananya dan oleh pengurusnya (manajer investasi) dana itu diinvestaikan ke portofolio efek.[1] Reksadana merupakan .jalan keluar bagi para pemodal kecil yang ingin ikut serta dalam pasar modal dengan modal minimal yang relative kecil dan kemampuan menanggung risiko yang sedikit.

    2. Sejarah

    Di Indonesia reksadana muncul pada tahun 1977 seiring dengan aktifnya pasar modal, yang kemudian dilegitimasi lagi dengan lahirnya UU No.8 tahun 1995 tentang pasar modal. Setelah itu, investasi reksadana semakin hari semakin meningkat dan tumbuh subur, terutama sejak tahun 1996 di mana pada tahun tersebut oleh Bapepam dicanangkan sebagai tahun reksadana di Indonesia.

    Sejalan dengan perkembangan itu, sebagaian masyarakat muslim Indonesia memandang bahwa di dalam mekanisme reksadana masih ditemukan unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam, terutama unsure riba an gharar. Untuk mengantisipasi unsu-unsur tersebut dengan tetap umat Islam bias menginventasikan dana melalui reksadana yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah, yang kemudian menjelma menjadi reksadana syariah.

    3. Dasar Hukum

    Al – hadits

    Al –Qur’an

    Syariah

    Hokum dan aturan yang berisi perintah dan larangan dan ditetapkan oleh Allah SWT kepada Hamba-Nya

    Fiqih

    Penafsiran ulama terhadap syari’ah

    Ibadah

    Hubungan Manusia dengan Allah

    Semua TIDAK BOLEH dilakukan KECUALI yang perintah atau ketentuan

    Muamalah

    Hubungan manusia dengan manusia

    Semua BOLEH dilakukan KECUALI jelas ada larangannya

    Prinsip syari’ah di reksadana

    [2]

    Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman agar memenuhi akad yang mereka lakukan seperti disebutkan dalam al-Qur’an:

    $yg•ƒr¯»tƒ šúïÏ%©!$# (#þqãYtB#uä (#qèù÷rr& ϊqà)ãèø9$$Î/ 4

    “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu” (QS. Al-Maaidah (5):1)

    Syarat-syarat yang berlaku dalam akad, adalah syarat-syarat yang ditentukan sendiri oleh kaum mislim, selama tidak melanggar ajaran Islam. Dalam berakad juga harus mengikuti hokum yang telah digariskan oleh Allah SWT disebutkan dalam al-Qur’an:

    $yg•ƒr¯»tƒ šúïÏ%©!$# (#qãYtB#uä Ÿw (#þqè=à2ùs? Nä3s9ºuqøBr& Mà6oY÷t/ È@ÏÜ»t6ø9$$Î/ HwÎ) br& šcqä3s? ¸ot»pgÏB `tã <Ú#ts? öNä3ZÏiB 4 Ÿwur (#þqè=çFø)s? öNä3|¡àÿRr& 4 ¨bÎ) ©!$# tb%x. öNä3Î/ $VJŠÏmu‘ ÇËÒÈ

    Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” (QS. An-Nissa (4) : 29)

    4. Tujuan Berdirinya

    Pada dasarnya, reksadana syariah sama dengan reksadana konvensional, yang bertujuan mengumpulkan dana dari masyarakat, yang selanjutnya dikelola oleh manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan pada instrumen-instrumen di pasar modal dan pasar uang. Instrumen itu seperti halnya saham, obligasi, deposito, sertifikat deposito, valuta asing dan surat utang jangka pendek (commercial paper). Reksadana Syariah ini termasuk dalam kategori reksadana terbuka (kontrak investasi kolektif).[3]

    B. Prinsip Transaksi dan Aplikasinya

    1. Prinsip Dasar Transaksi Syariah

    · Semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkanya

    · Asas kebebasan membuat kontrak berdasarkan kesepakatan dan kewajiban memenuhi akad

    · Pelaksanaan transaksi haris dilakukan menurut rinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang didalamnya mengandung unsur riba, gharar, maysir, dan zhulm

    · Menjungjung Etika (Akhlak) dalam bertransaksi

    · Melakukan pencatatan (dokumentasi) atau penulsan

    perjanjian/akad untuk transaksi tidak tunai[4]

    2. Aplikasinya

    Sesuai dengan prinsip operasional, maka pelaksanaan infestasi yang dilakukan oleh mananjemen infestasi sebagai pengelola reksadana menggunakan prinsip mudharabah dan qiradh. Di reksadana syariah ini memeiliki beberapa karakterisitk pertama, pemodal sebagai rab Al-mal ikut menanggung resiko yang dialami manajer infestasi sebagai amil, kedua, manajer infestasi sebagai amil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi kalau kerugian tersebut bukan disebabkan karena kelalaianya. Ketiga, keuntungan dala (ribh) dibagi antara pemodal dengan manajer investasi sesui dengan proporsi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, investasi yang dilakaukan manajemen investasi hanya pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syariat islam. Dalam ”pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah” yang dikeluarkan dewan pengawas syariah PT Danareksa Invesment manajment pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa menurut sistem perekonomian Indonesia pada saat ini dan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, instrumen keuangan hanya meliputi:

    1. instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian dividen didasarkan pada tingkat laba usaha.
    2. Penempatan dalam deposito pada Bank Umum Syariah
    3. Surat hutang jangka panjang baik berupa obliasi maupun surat hutang lainnya berdasarkan bagi hasil atau murabahah, dan
    4. Surat hutang jangka pendek yang telah lazim diperdagangkan diantara lembaga keuangan syariah, termasuk jualm beli hutang (bai’ al-dayn) dengan harga yang tidak lebih rendah dari pokoknya.

    C. Jenis Produk dan Mekanisme Operasionalnya

    1. Jenis Produk

    Berdasarkan konsentrasi portofolio reksadana yang dikelola oleh manajer investasi dapat dibedakan beberapa jenis reksa dana:

    a. reksadana pasar uang adalah reksadana yang hanya melakukan investasi pada efek bersifat hutang dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun.

    b. Reksadana penetapan tetap adalah reksadana yang melakukan infestasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat hutang

    c. Reksadana saham adalah reksadana yang melakukan infestasi sekurang-kurangnya 80% dari dalam efek bersifat ekuitas.

    d. Reksadana campuran adalah reksadan yang melakukan infestasi dalam efek bersifat ekuitas dan bersifat hutang yang ysng perbsndinganya tidak termaksud dalam kategori yang disebut pada butir B dan C di atas.[5]

    2. Mekanisme Operasionalnya

    · Mekanisme operasional dalam Reksa Dana Syari’ah terdiri atas:

    a. Antara pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan dengan sistem wakalah, dan

    b. Antara Manajer Investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudharabah.

    Karakteristik sistem mudarabah adalah:

    · Pembagian keuntungan antara pemodal (sahib al-mal) yang diwakili oleh Manajer Investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui Manajer Investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal.

    · Pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan.

    · Manajer Investasi sebagai wakil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya (gross negligence/tafrith)

    D. Legalitas Hukum

    Reksadana syariah didirikan dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), berdasarkan UU No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Bapepam mengesahkan keberadaan reksadana syariah pada tanggal 12 Juni tahun 1997 yang dibuat dihadapan Notaris Djedjem Wijaya, SH di Jakarta antara PT Danareksa Fund Management sebagai Manajer Investasi dengan Citibank N.A. Jakarta sebagai Bank Kustodian. PT Danareksa Fund Management sendiri, sebarai manajer investasi, didirikan pada tanggal 1 Juli 1992, yang kemudian dilegitimasi oleh Mentri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor C2/7283.HT.01.TH.92 tanggal 3 September 1992.

    E. Perkembangan dan Pertumbuhan Reksadana Syariah di Indonesia

    Sejak secara resmi Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) meluncurkan prinsip pasar modal syariah pada tanggal 14 dan 15 Maret 2003 dengan ditandatanganinya nota kesepahaman antara Bapepam dengan Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), maka dalam perjalanannya perkembangan dan pertumbuhan transaksi efek syariah di pasar modal Indonesia terus meningkat. Harus dipahami bahwa ditengah maraknya pertumbuhan kegiatan ekonomi syariah secara umum di Indonesia, perkembangan kegiatan investasi syariah di pasar modal Indonesia masih dianggap belum mengalami kemajuan yang cukup signifikan, meskipun kegiatan investasi syariah tersebut telah dimulai dan diperkenalkan sejak pertengahan tahun 1997 melalui instrumen reksa dana syariah serta sejumlah fatwa DSN-MUI berkaitan dengan kegiatan investasi syariah di pasar modal Indonesia. Saat ini aset reksa dana syariah baru mencapai 2% jika dibandingkan dengan aset reksa dana konvensional yang mencapai 98%. Hingga akhir tahun ini diharapkan asetnya bisa mencapai 5%, untuk menyamai pertumbuhan reksadana konvesnsional, dibutuhkan waktu 2-3 tahun, jadi wajar masih butuh waktu.

    F. Prospek, Kendala dan Strategi Pengembangannya

    1. Prospek

    Pasar reksadana syariah saat ini makin menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan. Sejak dari kegiatan perbankan dan investasi syariah yang baru muncul beberapa tahun belakangan, pertumbuhan reksa dana syariah terus mengalami kenaikan.Aset reksadana syariah nasional tahun 2009 diproyeksi tumbuh di atas 10% menjadi sekitar Rp 2,08 triliun. Jumlah tersebut diproyeksi akan terus meningkat dengan makin banyaknya investor yang kini mulai melirik berinvestasi di reksa dana syariah yang dianggap lebih menguntungkan.

    2. Kendala

    Tingkat pengetahuan dan pemahaman pelaku pasar modal dan pemodal terhadap prinsip syariah masih kurang. Banyak di antara mereka yang menganggap bahwa prinsip syariah ini terkait dan hanya untuk kepentingan umat Islam. Padahal, prinsip tersebut terbuka untuk digunakan oleh semua pihak. Kendala lainnya antara lain, informasi tentang pasar modal syariah juga masih sangat terbatas, pola kelembagaan atau institusi dalam rangka pengawasan masih dianggap sebagai disinsentif oleh para pelaku.

    3. Strategi

    Bapepam berupaya untuk melakukan sejumlah langkah strategis untuk mengatasi kendala tersebut. Salah satunya, adalah dengan menetapkan pengembangan pasar modal syariah sebagai salah satu sasaran dalam Master Plan Pasar Modal Indonesia 2005-2009. Dengan demikian, yang akan berperan dalam hal ini tidak hanya Bapepam namun juga pemerintah secara umum.

    PENUTUP

    Reksa dana merupakan jalan keluar bagi para pemodal kecil yang ingin ikut serta dalam pasar modal dengan modal minimal yang relatif kecil dan kemampuan menanggung resiko yang sedikit. Reksa dana memiliki andil yang amat besar dalam perekonomian nasional karena dapat memobilisasi dana untuk pertumbuhan dan pengembangan perusahaan-perusahaan nasional, baik BUMN maupun swasta. Disisi lain, reksa dana memberikan keuntungan kepada masyarakat berupa keamanan dan keuntungan materi yang meningkatkan kesejahteraan material.

    DAFTAR PUSAKA

    Siamat, Dahlan. Manajemen Lembaga Keuangan. Jakarta: Lembaga penerbit fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.2004

    Sudarsono, Heri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Ekonosia. 2007

    SID kantor pusat danareksa jakarta

    www.herry_s@bapepam.go.idcom

    www.reksadana.com


    [1] Heri Sudarsono. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. (Yogyakarta: Ekonosia, 2007) hal

    [2] herry_s@bapepam.go.id

    [3] pkesinteraktif.com

    [4] herry_s@bapepam.go.id

    [5] Dahlan Samat. Manajemen Lembaga Keuangan.(Jakarta: Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi UI,2004) hal 259

  • Reksa Dana Syariah

    Posted on Mei 3rd, 2009 galeh priyo atmojo No comments

    Reksa Dana Syariah

    KELOMPOK 9

    IIS SUGIANTI

    SITI ROCHIMAH TOHIR

    GALEH PRIYO ATMOJO

    UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

    FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

    PRODI MUAMALAT

    JURUSAN ASURANSI SYARIAH

    2009

    BAB I

    PENDAHULUAN

    Di era globalisasi, masyarakat dihadapkan kepada realitas dunia yang serba cepat dan canggih. Tak terkecuali didalamnya masalah ekonomi dan keuangan. Produk-produk baru dikembangkan untuk menarik dana dari masyarakat. Salah satu produk yang telah berkembang pesat di Indonesia adalah reksa dana yang diluar negeri dikenal dengan ”Unit Trust” atau ”Mutual Fund”.

    Sesuai dengan Undang-undang Pasar Modal no. 8 tahun 1995, pasal 1 ayat 27, reksa dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manager investasi yang telah mendapat izin dari Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal).

    Portofolio investasi dari reksa dana dapat terdiri dari berbagai macam instrumen surat berharga seperti saham, obligasi, instrumen pasar uang, atau campuran dari instrumen-instrumen diatas.

    Reksa dana merupakan jalan keluar bagi para pemodal kecil yang ingin ikut serta dalam pasar modal dengan modal minimal yang relatif kecil dan kemampuan menanggung resiko yang sedikit dan Reksa Dana Syariah merupakan salah satu lembaga keungan syariah non perbankan, yang dapat dijadikan alternative berinvestasi bagi masyarakat yang menginginkan return investasi dari sumber dan cara yang bersih, dan dapat dipertanggung jawabkan secara syariah.

    BAB II

    PEMBAHASAN

    A. Pengertian dan Sejarah Reksadana Syariah

    Reksa dana diluar negeri dikenal dengan sebutan unit trust (di Inggris) yang berarti unit (saham) kepercayaan atau mutual fund (di Amerika) yang berarti dana bersama atau investment fund (di Jepang) yang berarti pengelolaan dana untuk investasi berdasarkan kepercayaan.[1] Secara bahasa reksa dana tersusun dari dua konsep yaitu “reksa” yang berarti jaga atau pelihara dan konsep “dana” yang berarti (himpunan) uang. Dengan demikian, secara bahasa reksa dana berarti kumpulan uang yang dipelihara.

    Sedangkan secara istilah, reksa dana berarti sebuah wadah dimana masyarakat dapat menginvestasikan dananya dan oleh pengurusnya (manajer investasi) dana itu diinvestasikan ke portofolio efek, yang dimaksud dengan portofolio efek adalah kumpulan (kombinasi) sekuritas, surat berharga atau efek, atau instrument yang dikelola.

    Sebenarnya, makna umum dari reksa dana syariah tidak jauh berbeda dengan makna reksa dana pada umumnya. Yang membedakan reksa dana syariah dengan konvesional terletak pada operasionalnya, di mana reksa dana menggunakan ketentuan prinsip syariah. Prinsip syariah di reksa dana syariah digunakan dalam bentuk akad antara pemilik modal (rab al-mal) dengan manajer investasi (amil), pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi, dan dalam penentuan dan pembagian hasil investasi

    Sejarah reksa dana dimulai saat seorang pedagang Belanda bernama Adriaan van Ketwich pada tahun 1744 membuat sebuah reksa dana. Reksa dana ini bernama Eendragt Maakt Magt yang berarti ”persatuan menciptakan kekuatan”. Langkah van Ketwich ini kemudian diikuti oleh raja Belanda pada saat itu, William I dengan mendirikan sebuah perusahaan investasi pada tahun 1822. Sejak saat itu, reksa dana lainnya mulai bermunculan, antara lain di Swiss tahun 1849 dan instrumen serupa yang muncul di Skotlandia pada tahun 1880. Satu hal yang perlu dicatat, pada masa-masa tersebut reksa dana yang ada bersifat closed-end. Artinya, penerbit reksa dana tidak memiliki kewajiban untuk membeli kembali reksa dana yang telah dijualnya. Pembeli reksa dana hanya dapat menjual reksa dana yang dimilikinya kepada investor lain.
    Selanjutnya, ide mengenai reksa dana ini mulai mengakar di Inggris dan Perancis dengan adanya Joint Stock Companies Act pada tahun 1862 dan 1867 yang mengijinkan investor untuk mendapatkan bagian keuntungan perusahan investasi dan risiko investasinya hanya sebatas dana yang diinvestasikan. Reksa dana kemudian dibawa ke Amerika Serikat pada tahun 1890. Reksa dana pertama yang diterbitkan di Amerika Serikat adalah “The Boston Personal Property Trust” pada tahun 1893. Langkah penting yang menjadi tonggak munculnya reksa dana modern adalah diterbitkannya Alexander Fund di Philadelphia pada tahun 1907. Apa yang menjadikan reksa dana ini disebut sebagai peletak dasar reksa dana modern? Reksa dana ini dijual secara berkala dalam periode 6 bulanan dan hal terpenting lainnya, investor dapat menjual kembali reksa dananya kepada penerbit. Sebelumnya, investor hanya dapat menjual reksa dananya kepada investor lain.

    Di Indonesia, reksa dana pertama kali muncul saat pemerintah mendirikan PT. Danareksa pada tahun 1976. Pada waktu itu PT. Danareksa menerbitkan reksa dana yang disebut dengan sertifikat Danareksa. Pada tahun 1995, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang pasar modal yang mencakup pula peraturan mengenai reksa dana melalui UU No. 8 tahun 1995 mengenai pasar modal. Adanya UU tersebut menjadi momentum munculnya reksa dana di Indonesia yang diawali dengan diterbitkannya reksa dana tertutup oleh PT. BDNI Reksa Dana. Hadirnya Bank Muamalat, Asuransi Takaful, dan tumbuhnya lembaga Keuangan syariah menimbulkan sikap optimistis meningkatnya gairah investasi yang berbasis pada investor muslim. Bapepam mulai melakukan inisiatif untuk mewadahi investor muslim, maka mulai tahun 1997 dihadirkan reksadana syariah dengan produknya yang bernama danareksa syariah. Kemudian pada tahun 2000 dihadirkan kembali produk baru dengan nama danareksa syariah berimbang.[2]

    B. Tujuan Berdirinya Reksadana Syariah

    Pada kondisi objektif masyarakat saat ini, masyarakat ada kesenderungan menginvestasikan modalnya ke lembaga-lembaga keuangan nin perbankan, seperti lembaga pembiayaan semisal BMT dan Asuransi. Dari sekian banyak lembaga keuangan non perbankan itu ada yang disebut dengan reksa dana, yaitu lembaga keunagan non perbankan yang bergerak di bidang pasar modal.

    Reksa dana yang bergerak di bidang pasar modal telah lama muncul di bidang percaturan ekonomi dunia. Di Indonesia sendiri reksa dana telah muncul pada tahun 1977 seiring dengan aktifnya pasar modal, yang kemudian dilegitimasi lagi dengan lahirnya Undang-Unang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

    C. Prinsip Transaksi dan Aplikasinya

    Prinsip operasional yang digunakan di reksa dana syariah adalah prinsip mudharabah atau qiradh. Prinsip mudharabah atau qiradh ini diartikan sebagai sebuah ikatan atau system dimana seseorang memberikan hartanya kepada oang lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh hasil dari pengelolaan tersebut dibagi antara kedua pihak sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak.

    Prinsip mudharabah atau qiradh di reksa dana syariah ini memiliki beberapa karakteristik. Pertama pemodal sebagai rab al mal ikut menanggung resiko kerugian yang dialami manajer investasi sebagai ‘amil. Kedua manajer investasi sebagai ‘amil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi kalau kerugian tersebut bukan disebabkan karena kelalaiannya. Ketiga, keuntungan (ribh) dibagi antara pemodal (rab al mal) dengan manajer investasi (‘amil) sesuai dengan proporsi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

    D. Jenis Produk dan Mekanisme Oprasionalnya

    Memahami jenis-jenis reksadana yang tersedia, sangat perklu untuk mengetahui mengenai instrument dimana reksadana melakukan investasi, setidaknya ada empat reksadana dalam peraturan bapepam. Namun demikian, dalam reksadana syariah hanya mengakui dua dana reksadana, yaitu reksadana pendapatan tetap (fixed income fund) dan reksadana campuran (discretion ary fund).

    1. Reksadana Pendapatan Tetap (fixed income fund)

    reksadana pendapatan tetap adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya kedalam efek yang ersifat hutang. Salah satu keuntungan yang diperoleh dari RDPT ini adalah hasil investasi yang lebih besar dari pada RDPU. Di sisi lain, tingkat resiko yang dimiliki juga lebih besar. Tujuannya adalah untuk menghasilkan keuntungan yang stabil. Pembagian keuntungan biasanya berupa uang tunai (dividen) yang dibayarkan secara teratur, misalnya 3 bulan, 6 bulan atau tahunan.

    2. Reksadana Campuran (discretionary fund?mixed fund)

    Reksa Dana campuran dapat melakukan investasinya dalam bentuk efeek hutang maupun ekuitas dengan fungsi alokasi yang lebih fleksibel. Artinya, melihat sisi fleksibelitasnya baik dalam pemilihan jenis investasi (saham, obligasi, deposito atau efek lainnya) serta komposisi alokasinya,RDC dapat berorientasi pada saham, obligasi, atau pasar uang.

    Mengingat komposisinya yang sangat variatif, sebelum menentukan pulihan pada suatu RDC tertentu, investor harus benar-benar mengetahui, bagaimana komposisi investasi yang terdapat pada RDC yang akan dipilih. Hal ini dapat dilakukan dengan mempelajari prospectus reksa dana.

    3. Reksa Dana Psar Uang

    Reksa Dana Pasar Uang (RDPU) adalah reksa dana yang investasinya 100% pada efek pasar uang. Efek pasar uang adalah efek-efek hutang berjangka kurang dari satu tahun. Pada umumnya, instrumen atau efek yang masuk dalam kategori ini meliputi deposito, SBI, obligasi, serta efek hutang lainnya dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun.

    Reksa Dana ini memiliki tingkat resiko paling rendah, tetapi keuntungan yang didapatkan juga sangat terbatas. Tujuan investasi RDPU umumnya untuk kepentingan perlindungan modal dan untuk menyediakan likuiditas yang tinggi, sehingga jika dibutuhkan, dapat dicairkan setiap kerja dengan resiko penurunan nilai investasi yang hampir tidak ada. Reksa dana ini berbeda dari yang lainnya, RDPU tidak menerapkan biaya pembelian dan biaya penjualan kembali. Dari sisi NAB per unit peyertaan, hampir tidak ada perubahan relatif tetap dari hari ke hari.

    4. Reksa Dana Saham (RDS)

    Reksa Dana Saham adalah reksa dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek bersifat ekuitas (saham). Efek saham pada umumnya memberikan hasil yang lumayan tinggi, berupa capital gain melalui pertumbuhan harga-harga saham dan deviden.

    Reksa dana saham biasanya diminati oleh investor yang mengerti potensi investasi pada saham untuk jangka pamjang, sehingga dana yang digunakan untuk investasi merupakan dana untuk jangka panjang. Di samping itu, investasi pada reksa dana saham merupakan alternatif yang paling tepat bagi investor yang tidak berani melakukan investasi di saham secara langsung. Hal ini disebabkan terbatasnya dana untuk melakukan diservikasi, serta terbatasnya waktu untuk memonitor kondisi pasar.

    Perbedaan paling mendasar antara reksa dana konvensional dan reksa dana syariah adalah terletak pada proses screening dalam mengkonstruksi portofolio. Filterisasi menurut prinsip syariah adalah mengeluarkan saham-saham yang memiliki aktivitas haram seperti riba, gharar, minuman keras, judi, daging babi, rokok, dll. Di samping itu, proses filterisasi juga dilakukan dengan cara membersihkan pendapatan yang dianggap diperoleh dari kegiatan haram dan membersihkannya cara charity.

    Dalam mekanisme kerja yang terjadi di reksa dana ada tiga pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana yaitu:

    1) Manajer investasi sebagai pengelola investasi. Manajer investasi ini bertanggung jawab atas kegiatan investasi, yang meliputi analisa dan pemilihan jenis investasi, mengambil keputusan kepu-tusan investasi, memonitor pasar investasi, dan melakukan tindakan- tidakan yang dibutuhkan untuk kepentingan investor. Manajer investasi ( perusahaan pengelola) dapat berupa:

    a) Perusahaan efek, dimana umumnya berbentuk divisi tersendiri atau PT yang khusus menangani reksa dana.

    b) Perusahaan yang secara khusus bergerak sebagai perusahaan manajemen investasi (PMI) atau investment manajemen company.

    2) Bank kustodian adalah bagian dari kegiatan usaha suatu bank yang bertindak sebagai penyimpan kekayaan (safe keeper) serta administrator reksa dana. Dana yang terkumpul dari sekian banyak investor bukan merupakan bagian dari kekayaan manajer investor maupun bang kustodian, tetapi memiliki parta investor yang disimpan atas nama reksa dana di bank kustodian. Baik manajer investasi maupun bank kustodian yng akan melakukan kegiatan ini terlebih dahulu harus mendapat ijin dari Bapepam.

    3) Pelaku ( perantara) dipasar modal ( broker, underwriter) maupun di pasar uang ( bank) dan pengawas yang dilakukan oleh Bapepam.

    CIRI OPRASIONAL REKSADANA SYARIAH

    Dewan Syariah

    Investor

    Penghasilan

    Mudharabah

    (Bagi Hasil)

    Perusahaan

    MEKANISME OPRASIONAL REKSADANA SYARIAH

    Manajer Investasi

    (Pengelola Investasi)

    Bank

    (Penyimpanan Kekayaan)

    Pelaku

    (Perantara di Pasar Modal)

    E. Legalitas Hukum

    Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 20 /DSN- MUI/ 1V /2001, Reksa Dana Syariah adalah:

    ” reksa dana yang beroprasi menurut ketentuan dan prinsip syariah ilam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta ( shahibul maal / rabb al- mal) dengan manajaer investasi sebagai wakil shahibul maal,maupun antara manajer investasi sebagai wakil shahibul maal dengan pengguna investasi.”

    Menurut undang-undang pasar modal No. 8 tahun 1995, pasal 1 ayat 27, reksa dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang telah mendapat izin dari Bapepam. Reksa dana dapat terdiri dari berbagi macam instrumen surat berharga seperti saham, obligasi, instrumen pasar uang, atau campuran dari instrumen- instrumen di atas.

    Dengan demikian, sebuah reksa dana merupakan hubungan trilater karena karena melibatkan beberapa pihak yang terikat sebuah kontrak atau trust ded secara legal. Mereka adalah pemilik modal, manajer investasi, dan bank kustodian.

    F. Perkembangan Reksadana Syariah di Indonesia

    Beberapa tahun ini mulai berkembang prinsip syariah dalam jasa keungan, mulai dari perbankan, asuransi, dan investasi. Saat ini ada beberapa perusahaan sekuritas yang menularkan produk investasi syariah, antara lain Danareksa, PNM, Bhakti Asset Management (BAM), Rifan Sekuritas, dll.

    Perkembangan Reksa Dana Syariah di Indonesia sepertinya sejalan denga pertumbuhan Islamic Fund secara global. Pertama kali dimulai pada tahun 1995 oleh National Commercial Bank Saudi Arabia yang meluncurkan Global Trade Equity. Di Indonesia, Reksa Dana Syariah baru ada sepuluh reksa dana, yaitu: Danareksa Syariah Berimbang, Dana PNM Syariah, Rifan Syariah, dan Batasa Syariah.

    G. Pertumbuhan Reksadana Syariah di Indonesia

    Pertumbuhan industri reksa dana syariah pun melampaui pertumbuhan reksa dana nasional, bahkan sebelum sukuk negara diluncurkan. Saat industri reksa dana nasional tumbuh 2,15% pada triwulan I tahun ini, pertumbuhan reksa dana syariah mencapai 31,64%. Hanya saja, dilihat dari volumenya, reksa dana jenis ini masih kecil dibanding reksa dana konvensional. Namun, jika dilihat dari tingkat pengembalian (return), reksa dana syariah berbasis obligasi syariah pada Januari-Juli 2008 membukukan nilai return rata-rata 5%, sementara seluruh produk reksa dana pendapatan tetap lainnya yang membukukan returnnegatif.

    Berdasarkan data Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), pada akhir 2007 jumlah reksa dana syariah mencapai 25 produk dengan dana kelolaan Rp 2,2 triliun. Jumlah dana kelolaan tersebut naik 206,39% dari Rp 719 miliar pada 2006 yang berasal dari 23 produk. Sementara hingga kuartal I/2008, nilainya mencapai Rp 2,92 triliun. Bahkan, data PT Infovesta Utama memperkirakan instrumen investasi ini hingga semester I/2008 mencapai Rp 3,30 triliun dengan 28 produk, atau naik 49,93% dari dana kelolaannya di akhir 2007.

    Total industri reksa dana secara keseluruhan pada akhir 2007 sebesar Rp 91,15 triliun atau tumbuh 79,2% dari Rp 50,87 triliun pada 2006. Hingga Maret 2008, jumlahnya terus meningkat menjadi Rp 93,11 triliun.Nah,bagaimana reksa dana syariah ketika krisis global menerjang seperti saat ini? Abiprayadi Riyanto, Ketua Asosiasi Ketua Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia, mengatakan, saat krisis global seperti sekarang hampir semua instrumen investasi terkena dampaknya, tak terkecuali reksa dana syariah. Menurutnya, dana kelolaannya per Oktober 2008 sebesar Rp 2,1 triliun, turun dibanding per Septermber 2008 sebesar Rp 2,5 triliun.
    Abi menuturkan, sebenarnya reksa dana syariah merupakan reksa dana yang memiliki karakter sendiri yang berpengaruh terhadap penentuan portofolio investasinya. Ini yang membedakannya dari reksa dana konvensional. Reksa dana syariah memiliki koridor sendiri yang membatasi diri dalam berinvestasi, sehingga tak bisa masuk ke sektor-sektor yang berbasis suku bunga seperti bank dan perusahaan pembiayaan, perusahaan rokok, serta hotel.

    Rujukan investasinya adalah Jakarta Islamic Index (JII) dari Bursa Efek Indonesia dan Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan Bapepam-LK. Ada perbedaan antara JII dan DES. JII memasukkan daftar sahamnya berdasarkan bisinis emitennya yang bukan perusahaan berbasis bunga, rokok atau hotel. Sementara itu, DES lebih dalam lagi: tak hanya melihat bisnis perusahaannya, tapi juga kondisi keuangannya. Perusahaan yang masuk dalam daftar JII belum tentu bisa masuk dalam DES kalau perusahaan itu, misalnya, banyak utangnya. Baik JII maupun DES dievaluasi secara berkala.

    Dengan melihat pola investasi seperti itu, tentu saja ada plus-minusnya berinvestasi di reksa dana syariah. Abi menjelaskan, pada 2007 para manajer investasi reksa dana lebih banyak membenamkan investasinya pada sektor-sektor yang disebut winning teamseperti pertambangan, energi, agrobisnis dan infrastruktur yang saat itu boom. Namun pada 2008, sektor-sektor yang masuk dalam winning team terimbas krisis global ini, sehingga harga sahamnya berguguran. Di sisi lain, ada sektor yang tetap bertahan dan lebih bagus dibanding sektor yang masuk winning team, dana syariah bisa masuk karena bukan dalam koridornya. Artinya, karena selektif, kinerja reksa dana syariah tak akan lebih bagus dibanding sebelumnya. “Tapi itu tak apa-apa. Setiap reksa dana yang punya karakter bisa bagus di satu titik dan bisa turun di titik lainnya,” kata Abi memberi alasan. Semua itu sudah disadari para investor reksa dana syariah. Dan di sinilah perbedaan utama antara reksa dana syariah dan reksa dana konvensional.

    Reksa dana syariah memiliki prospek yang baik, apalagi setelah adanya sukuk negara, kendati saat ini terkena imbas krisis seperti halnya instrumen reksa dana lainnya. Selain itu, volumenya pun masih kecil dibanding reksa dana konvensional, sehingga diperlukan edukasi dan sosialisasi yang simultan.[3]

    H. Kendala Pengembangan Reksadana Syariah

    1. Reksa Dana Syariah belum dikenal secara luas. Hanya kalangan masyarakat tertentu yang mengetahui keberadaan Reksa Dana Syariah. Mereka adalah para pelaku bisnis, praktisi, dan akademis di bidang ekonomi syariah.

    2. Dualisme sistem pasar modal yang menawarkan dua sistem Reksa Dana, yaitu Reksa Dana Syariah dan Reksa Dana Konvensional. Kondisi ini kurang memberikan dukungan bagi tumbuhnya Reksa Dana Syariah.

    3. Perlunya dukungan dari berbagai pihak baik para pengusaha, akademis, dan pihak-pihak yang terkait agar perkembangan Reksa Dana Syariah dapat lebih cepat terlealisasi.

    4. Masih terbatasnya instrumen pembiayaansyariah di pasar modal sehingga menyulitkan investor dalam menginvestasikan dananya.

    I. Strategi Pengembangan Reksa Dana Syariah

    1. Memperbanyak jenis Reksa Dana Syariah guna memberikan alternatif investasi bagi masyarakat untuk menyimpan dananya di Reksa Dana Syariah.

    2. Perlunya membangun idealisme tentang Reksa Dana Syariah. Oleh karena itu, usaha untuk mensosialisasikan idealisme mutlak diperlukan, agar masyarakat dapat memahami pentingnya keberadaannya Reksa Dana Syariah.

    3. Perlu adanya sinergi antar lembaga-lembaga yang terkait baik bapepam, ulama, akademis, dan pengusaha dalam membangun sistem ekonomi syariah terutama di pasar modal.

    DAFTAR PUSTAKA

    A Djazuli, Yadi Janwari, lembaga-lembaga perekonomiaan umat: sebuah pengenalan, Jakarta: Raja Grafindo Persada , 2002

    Firdaus, Muhamad. Sofiyani Gufron dkk, Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Investasi Halal di Reksa Dana Syariah, Jakarta: Renaisan, 2005

    http://www.swa.co.id/swamajalah/portofolio/details.php?cid=1&id=8354

    http://smansa-binjai.net/node/139


    A. [1] Djazuli, yadi janwari, lembaga-lembaga perekonomiaan umat: sebuah pengenalan, Jakarta: Raja Grafindo Persada , 2002 hal 197

    [2] http://smansa-binjai.net/node/139

    [3] http://www.swa.co.id/swamajalah/portofolio/details.php?cid=1&id=8354

  • Lembaga pengelola WAKAF

    Posted on April 24th, 2009 tiara No comments

    Lembaga pengelola WAKAF
    Makalah ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah
    LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH non-bank
    Dosen: Dr. Hendra Kholid. MA

    Disusun oleh:

    Tiara Vidya Kemala
    Syifa Novitasari
    Azzah Fadilatul Maisah

    Jurusan Asuransi Syari’ah
    Prodi Muamalat
    Fakultas Syari’ah dan Hukum
    Univeritas Islam Negeri
    Syarif Hidayatullah
    Jakarta
    2009
    BAB I

    Pendahuluan

    Membicarakan persoalan islam dan ekonomi, sebenarnya tidak hanya membicarakan persoalan kemajuan atau kemunduran kehidupan yang dialami oleh salah satu pihak (golongan agama) tertentu, melainkan turut membicarakan persoalan kemanusiaan yang lebih luas. Indonesia sebagai salah satu Negara yang memiliki penduduk muslim terbesar terlepas dari berbagai variasi pemikiran dan praktik keagamaan juga memiliki sejarah yang begitu panjang menentukan arah maju mundurnya kehidupan bangsaan. Beberapa catatan sejarah bangsa ini mulai dari masa klonial sampai sekarang, menunjukan bahwa pilihan penjajahan baik secara militeristik maupun klonialisasi pemikiran dan kebudayaan berarah dan berujung pada penggalian potensi ekonomi yang dimiliki Negara ini. Fakta terbanyak yang menunjukan bahwa kekuatan militer juga mengontrol kehidupan ekonomi melalui pengendalian pasar dan perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia.
    Ditengah problematika social masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini. Keberadaan lembaga wakaf menjadi suatu solusi. Wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi. Karena itu, pendefisinian ulang terhadap wakaf adalah untuk memiliki makna yang lebih relavan dengan kondisi yang rill persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting.

    BAB II

    A. Pengertian Wakaf
    Secara etimologi, wakaf berasal dari perkataan Arab “Waqf” yang bererti “al-Habs”. Ia merupakan kata yang berbentuk masdar (infinitive noun) yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti, atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu (Ibnu Manzhur: 9/359). Sebagai satu istilah dalam syariah Islam, wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda (al-‘ain) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (al-manfa‘ah) (al-Jurjani: 328). Sedangkan dalam buku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut.
     Pertama, Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (al-‘ain) milik Wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan (Ibnu al-Humam: 6/203). Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahawa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan Wakif itu sendiri. Dengan artian, Wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk asset hartanya.
     Kedua, Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (shighat) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan Wakif (al-Dasuqi: 2/187). Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja.
     Ketiga, Syafi‘iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (al-‘ain) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh Wakif untuk diserahkan kepada Nazhir yang dibolehkan oleh syariah (al-Syarbini: 2/376). Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya (al-‘ain) dengan artian harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan (al-Syairazi: 1/575).
     Keempat, Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan (Ibnu Qudamah: 6/185). Itu menurut para ulama ahli fiqih. Bagaimana menurut undang-undang di Indonesia? Dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
    Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU no. 41 tahun 2004 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
    SEJARAH DAN PERKEMBANGAN WAKAF
    Masa Rasulullah
    Dalam sejarah Islam, Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah nabi SAW Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha’) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid.
    Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari ‘Amr bin Sa’ad bin Mu’ad, ia berkata: Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa’ad bin Muad berkata: “Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansor mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW.” (Asy-Syaukani: 129).
    Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan ketujuh kebun kurma di Madinah; diantaranya ialah kebon A’raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebon lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan Syariat Wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra, ia berkata:
    Dari Ibnu Umar ra, berkata : “Bahwa sahabat Umar ra, memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra, menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk, Umar berkata : “Hai Rasulullah SAW., saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah SAW. bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-rang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR.Muslim).
    Kemudian syariat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khatab dususul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun “Bairaha”. Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW. lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekkah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu’ads bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan “Dar Al-Anshar”. Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah Istri Rasulullah SAW.
    Masa Dinasti-Dinasti Islam
    Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayah dan dinasti Abbasiyah, semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para statnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.
    Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun setelah masyarakatIslam merasakan betapa manfaatnya lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga
    Pada masa dinasti Umayyah yang menjadi hakim Mesir adalah Taubah bin Ghar Al-Hadhramiy pada masa khalifah Hisyam bin Abd. Malik. Ia sangat perhatian dan tertarik dengan pengembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya dibawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan diseluruh negara Islam. Pada saat itu juga, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan.
    Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan “shadr al-Wuquuf” yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan administrasinya.
    Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup menggembirakan, dimana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semua dikelola oleh negara dan menjadi milik negara (baitul mal). Ketika Shalahuddin Al-Ayyuby memerintah Mesir, maka ia bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik negara diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh dinasti Fathimiyah sebelumnnya, meskipun secara fiqh Islam hukum mewakafkan harta baitulmal masih berbeda pendapat di antara para ulama.
    Pertama kali orang yang mewakafkan tanah milik nagara (baitul mal) kepada yayasan dan sosial adalah Raja Nuruddin Asy-Skyahid dengan ketegasan fatwa yang dekeluarkan oleh seorang ulama pada masa itu ialah Ibnu “Ishrun dan didukung oleh pada ulama lainnya bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh (jawaz), dengan argumentasi (dalil) memelihara dan menjaga kekayaan negara. Sebab harta yang menjadi milik negara pada dasarnya tidak boleh diwakafkan. Shalahuddin Al-Ayyubi banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa (qaryah) untuk pengembangan madrasah mazhab asy-Syafi’iyah, madrasah al-Malikiyah dan madrasah mazhab al-Hanafiyah dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian, seperti pembangunan madrasah mazhab Syafi’iy di samping kuburan Imam Syafi’I dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau al-Fil.
    Dalam rangka mensejahterakan ulama dan kepentingan misi mazhab Sunni Shalahuddin al-Ayyuby menetapkan kebijakan (1178 M/572 H) bahwa bagi orang Kristen yang datang dari Iskandar untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Hasilnya dikumpulkan dan diwakafkan kepada para ahli yurisprudensi (fuqahaa’) dan para keturunannya. Wakaf telah menjadi sarana bagi dinasti al-Ayyubiyah untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya ialah mazhab Sunni dan mempertahankan kekuasaannya. Dimana harta milik negara (baitul mal) menjadi modal untuk diwakafkan demi pengembangan mazhab Sunni dan menggusus mazhab Syi’ah yang dibawa oleh dinasti sebelumnya, ialah dinasti Fathimiyah.
    Perkembangan wakaf pada masa dinasti Mamluk sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi paling banyak yang diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada masa Mamluk terdapat wakaf hamba sahaya yang di wakafkan budak untuk memelihara masjid dan madrasah. Hal ini dilakukan pertama kali oleh pengusa dinasti Ustmani ketika menaklukan Mesir, Sulaiman Basya yang mewakafkan budaknya untuk merawat mesjid.
    Manfaat wakaf pada masa dinasti Mamluk digunakan sebagaimana tujuan wakaf, seperti wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf umum untuk kepentingan sosial, membangun tempat untuk memandikan mayat dan untuk membantu orang-orang fakir dan miskin. Yang lebih membawa syiar islam adalah wakaf untuk sarana Harmain, ialah Mekkah dan Madinah, seperti kain ka’bah (kiswatul ka’bah). Sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Shaleh bin al-Nasir yang membrli desa Bisus lalu diwakafkan untuk membiayai kiswah Ka’bah setiap tahunnya dan mengganti kain kuburan Nabi SAW dan mimbarnya setiap lima tahun sekali.
    Perkembangan berikutnya yang dirasa manfaat wakaf telah menjadi tulang punggung dalam roda ekonomi pada masa dinasti Mamluk mendapat perhatian khusus pada masa itu meski tidak diketahui secara pasti awal mula disahkannya undang-undang wakaf. Namun menurut berita dan berkas yang terhimpun bahwa perundang-undangan wakaf pada dinasti Mamluk dimulai sejak Raja al-Dzahir Bibers al-Bandaq (1260-1277 M/658-676) H) di mana dengan undang-undang tersebut Raja al-Dzahir memilih hakim dari masing-masing empat mazhab Sunni.
    Pada orde al-Dzahir Bibers perwakafan dapat dibagi menjadi tiga katagori: Pendapat negara hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yanbg dianggap berjasa, wakaf untuk membantu haramain (fasilitas Mekkah dan Madinah) dan kepentingan masyarakat umum. Sejak abad lima belas, kerajaan Turki Utsmani dapat memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar wilayah negara Arab. Kekuasaan politik yang diraih oleh dinasti Utsmani secara otomatis mempermudah untuk merapkan Syari’at Islam, diantaranya ialah peraturan tentang perwakafan.
    Di antara undang-undang yang dikeluarkan pada dinasti Utsmani ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriyah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-udangan.
    Pada tahun 1287 Hijriyah dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani dan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf. Dari implementasi undang-undang tersebut di negara-negara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan diperaktekkan sampai saat sekarang. Sejak masa Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa dinasti-dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh negeri muslim, termasuk di Indonesia.
    Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Disamping itu suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak atau benda tak bergerak. Kalau kita perhatikan di negara-negara muslim lain, wakaf mendapat perhatian yang cukup sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak.
    Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan jaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf uang, wakaf Hak Kekayaan Intelektual (Haki), dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf kian mendapat perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya.

    DASAR HUKUM

    Dalil yang menjadi dasar di syariatkannya ajaran wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat al quran yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Tidak ada dalam ayat al-Quran yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Yang ada adalah pemahaman konteks terhadap ayat al quran yang dikatagorikan sebagai amal kebaikan. Diantaranya ada dalam Al Quran surat ; al-Haj:77, al-Imron:92, al-Baqarah:261.

    Al baqarah:261
     •                          

    Artinya :
    Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.
    Kemudian dalam hadis Nabi yang menyinggung masalah sadaqoh jariyah yaitu:

    عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلى الله عليه وسلم قَالَ: اِذَا مَاتَ ابْنُ اَدَمَ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ اِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهُ (رواه مسلم)
    Artinya:
    Dari Abu Hurairah r.a sesungguhnya Rosululloh SAW bersabda: apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara, shadaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak sholeh yang mendoakan orang tuanya.
    (HR.Muslim)
    Penafsiran shadaqoh jariyah dalam hadis tersebut dikatakan masuk kedalam pembahasan masalah wakaf, seperti yang dikatakan oleh seorang Imam:

    ذَكَرَهُ فِيْ بَابِ الْوَقْفِ لاِنَّهُ فَسَّرَ الْعُلَمَاءُ الصَّدَقَةَ الْجَارِيَةَ بِالْوَقْفِ
    Artinya:
    Hadis tersebut dikemukakan didalam bab wakaf, karena para Ulama menafsirkan shadaqoh jariyah dengan wakaf.

    Implementasi Wakaf
    a. Wakif (subjek)
    Orang yang mewakafkan hartanya disebut dengan wakif.
    Kecakapan wakif bertindak disini meliputi empat kriteria yaitu:
    1) merdeka
    2) berakal sehat
    3) dewasa (baligh)
    4) tidak berada dibawah pengampuan (boros/lalai)
    b. Mauquf bih (Harta wakaf)
    Benda yang diwakafkan disebut dengan mauquf bih. Sebagai obyek wakaf, mauquf bih merupakan hal yag sangat penting dalam perwakafan. Namun demikian harta yang diwakafkan tersebut bisa dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
    1) benda harus memiliki nilai guna
    2) benda tetap atau benda bergerak
    3) benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi akad wakaf.
    4) benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik sempurna (milkutam) si wakif (orang yang mewakafkan) ketika terjadi akad wakaf.
    c. Nazhir (pengelola harta wakaf)
    kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf.
    d. Mauquf alaih (sasaran wakaf)
    yang dimaksud dengan mauquf alaih adalah pihak penerima wakaf.
    B. Prinsip – prinsip Pengelolaan Wakaf

    a. Asas Keabadian manfaat
    Praktek pelaksanaan wakaf yang dianjurkan oleh nabi yang telah dicontohkan oleh Umar bin Khattab dan diikuti oleh beberapa sahabat nabi lainnya yang sangat menekankan pentingnya menahan eksistensi benda wakaf, dan diperintahkan untuk menyedahkahkan hasil dari pengelolaan benda tersebut. Pemahaman yang paling mudah untuk dicerna dari maksud nabi adalah bahwa substansi ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada pemeliharaan bendanya(wakaf), tapi yang jauh lebih penting adalah nilai manfaat dari benda tersebut untuk kepentingan kebijakan umum.

    b. Asas Pertanggung jawaban
    Bentuk dari pertanggung jawaban tersebut adalah pengelolaan secara sungguh-sungguh dan semangat yang didasari oleh:
    • Tanggung jawab kepada Allah SWT
    Yaitu atas perilaku perbuatannya, apakah sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturanNya.
    • Tanggung jawab Kelembagaan
    Yaitu tanggung jawab kepada pihak yang memberikan wewenang (lembaga yang lebih tinggi).
    • Tanggung jawab Hukum
    Yaitu tanggung jawab yang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan hokum yang berlaku.
    • Tanggung jawab Sosial
    Yaitu tanggung jawab yang terkait dengan moral masyarakat.

    c. Asas Profesional Manajemen
    Manajemen pengelolaan menempati pada posisi paling urgen dalam dunia perwakafan. Karena yang paling menentuka benda wakaf itu lebih bermanfaat atau tidak tergantung pada pola pengelolaan, bagus atau buruk.
    Harus memiliki sifat Nabi yang 4 yaitu:
     Amanah (dapat dipercaya)
     Shiddiq(jujur)
     Fathanah (cerdas/brilian)
     Tabligh (menyampaikan informasi yang tepat dan benar)

    d. Asas Keadilan Sosial
    Penegakan keadila social dalam islam merupakan kemurnian dan legalitas agama. Orang yang menolak prinsip keadilan social ini dianggap sebagai pendusta agama(QS. 147/ Al-Ma’un). Substansi yang terkandung dalam ajaran wakaf ini sangat tampak adanya semangat menegakkan keadilan sosialmelalui pendermaan harta utuk kebajikan umum.

    C. Perkembangan Pengelolaan Harta Wakaf Di Beberapa Negara Muslim
    Dalam catatan sejarah islam, sudah dipraktikkan baik dalam bentuknya yang masih tradisional/konvensional, dalam arti bentuk wakaf berupa benda-benda tidak bergerak maupun wakaf produktif berupa wakaf uang atau wakaf tunai (cash waqh) bahkan, wakaf tunai (cash waqh) ternyata sudah diperaktikan sejak awal abad kedua hijriyah. M Syafii Antonio mengutip hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, menjelasakan bahwa Imam az Zuhri (w. 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar kondifikasi hadist (tadwnin- al hadist) mengeluarkan fatwa yang berisi anjuran melakukan wakaf dinar dan dirham untuk membangun sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.

    A. Mesir
    Di Negara ini wakaf berkembang dengan menakjubkan karena memang dikelola secara profesional. Pada awalnya, hakim mesin dizaman Hisyam bin Abd malik yang bernama Tahubah bin Narmilah yang pertama kali melakukan wakaf yang pada waktu itu berupa tanah untuk bendungan, lalu, beberepa puluh tahun kemudian, wakaf ditangani oleh salah satu deparytemen dalam pemerintahaan. Meski begitu masi juga ada masalah yang muncul dalam pengelolahannya, sehingga pemerinath mesir terus melakukan pengkajian untuk mengebangkan pengelolahan wakaf,.dengan tetap berlandaskan syariah.

    B. Arab Saudi
    Negara padang pasir pusat turunya agama islam adalah negara kerajaan yang mewarisi ajaran islam. Kerajaan saudi arabia bedasarkan syariat islam dan konstitusinya adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Islam. AL Qur’an al- karim dan hadist Nabi saw adalah dalam menegakkan hukum Allah SWT. Pemerintah kerajaan Saudi Arabia membuat praturan bagi majelis tinggi wakaf dengan ketetapan No. 574 tanggal 16 rajab 1386 sesuai dengan surat keputusan kerajaan No. M/35, Tanggal 18b rajab 1386. Majelis tinggi wakaf diketahui oleh Menteri Haji Dan wakaf, yakni menteri yang menguasai wakaf dan menguasai permasalahan-permasalahn perwakafan sebelum dibentuk majelis tinggi wakaf. Majelis tinggi wakaf mempunyai wewenang untuk membelanjakan hasil pengembangan wakaf dan menentukan langkah-langkah dalam mengembangkan wakaf bedasarkan syarat-syarat yang ditentukan wakif dan menajemen wakaf. Disamping itu majelis tinggi wakaf juga mempunyai beberapa wewenang antara lain:
    (1) melakukan pendataan wakaf serta menentukan cara-cara pengelolahannya
    (2) menenentukan langkah-langkah umum untuk menanam modal, pengembangan dan peningkatan harta wakaf
    (3) mengetahui kondisi wakaf yang ada.
    (4) Membelanjakan harta wakaf untuk kebijakan menurut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh wakif dan sesuai syariat islam
    (5) Menetapkan anggaran tahunan demi kelangsungan wakaf dan mendistribusikan hasil pengembangan harta wakaf tersebut menurut pertimbangan-pertimbangan tertentu.
    (6) Menggambarkan wakaf secara produktif dan mengumumkan hasil wakaf yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah.

    C. Yordania
    Secara administratif, pelaksanaan pengelolaan wakaf dikerajaan Yordania didasarkan pada Undang-undang wakaf Islam No. 25/ 1947. dalam UU tersebut bahwa yang termasuk dalam urusan kementrian wakaf dan kementerian agama Islam adalah wakaf masjid, madrasa lembaga-lembaga Islam, rumah-rumah yatim, tempat pendidikan, lembaga-lembaga syariah, kuburan-kuburan Islam, Urusan-urusan haji dan urusan fatwa. UU wakaf yang mengatur tentang peraturan UU wakaf No. 26/ 1966. dalam pasal 3, secara rinci disebutkan bahwa tujuan kementrian wakaf dan urusan agama Islam antara lain adalah sebagai berikut:

    (1) Memelihara masjid dan harta wakaf serta mengendalikan urusan-urusanya.
    (2) Mengembangkan masjid untuk menyampaikan risalah Nabi Muhamad SAW dengan mewujudkan pendidikan Islam
    (3) Membakar semangat zihad dan menguatkan jiwa Islam serta meningkatkan kualitas keimanan
    (4) Menumbuhkan akhlak Islam dan menguatkan dalam kehidupan kaum muslimin
    (5) Menguatkan semangat Islam dan menggalakan pendidikan agama dengan mendirikan lembaga-lembaga dan sekolah untuk menghafal Al-Quran
    (6) Menyosialisasikan budaya Islam, menjaga peninggalan Islam melahirkan kebudayaan baru Islam dan menumbuhkan kesadaran beragama.

    D. Turki
    Lain lagi yang telah berkembang diTurki. Negara yang saat ini dianggap sebagai negara islam sekular karena beberapa praktik kehidupan masyarakat yang lebih dekat dengan barat ini memiliki sejarah panjang di mulai sejak masa Utsmaniyah. ”Pada tahun 1925 saja, harta wakaf mencapai ¾ dari luas lahan produktif di Turki,” Mustafa Edwin Nasution, ketua program studi timur tengah dalam Islam, Universitas Indonesia. Pusat administrasi wakaf juga berkembang dengan baik. Kini untuk memobilisasi sumber-sumber wakaf dan membiayai bermacam-macam jenis proyek joint-venture telah didirikan Waqf Bank & Finance Coorporation.

    E. Bangladesh
    Disamping negara termiskin, bangladesh juga merupakan negara terbelakang dengan jumlah penduduk yang besar, yaitu sekitar 120 juta jiwa dengan luas daerah 55.000 mill persegi. Selain itu, kondisi alam seringkali kurang menguntungkan karena negara ini termasuk sering tertimpah bencana banjir dengan angin topan. Peningkatan populasi bangladesh juga cukup padat, yaitu 717 orang per km persegi dan juga termasuk salah satu dari negara yang mempunyai sumber daya alam yang sangat terbatas. Berbagai dimensi kemiskinan ini antara lain tercermin dari penurunan pendapatan sektor pertanian,
    ketidakmerataan distribusi pendapatan yang cenderung mesnguntukan masyarakat perkotaan, perbedaan gaji antara sektor formal dan informal, peningkatan dramatis dalam biaya hidup, mencuatnya beberapa masalah penemuan kesehatan masyarakat, pengangguran dan imigrasi internal. Di Bangladesh wakaf telah dikelolah oleh Social Investement Ltd. (SIBL) Bank ini telah mengembangkan pasar modal sosial (the voluntary capital market) .Instrument- instrument keuangan Islam yang telah dikembangkan,antara lain: surat obligasi pembangunan perangkat wakaf, sertifikat wakaf tunai, sertifikat wakaf keluarga, obligasi pembangunan perangkat masjid, saham komunitas masjid, sertifikat pembayaran zakat, sertifikat simpangan haji, dan lain-lain.

    D. Profil Lembaga Dan Sistem Pengelolaan Wakaf Di Indonesia
    Tabung Wakaf Indonesia
    Latar Belakang :
    Pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan secara terus menerus, menuntut kita untuk mencari alternatif solusi yang dapat mendorong nya lebih cepat. Dan salah satu alternatif solusi itu adalah mobilisasi dan optimalisasi peran wakaf secara efektif serta professional. Tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga amil zakat, terlebih setelah lahirnya Undang-Undang tentang Zakat, dan Undang-Undang tentang Wakaf, membuktikan bahwa peran dan potensi ummat dalam pembangunan sangatlah potensial. Demikian pula dengan keberadaan lembaga wakaf.
    Oleh karenanya, secara pasti dibutuhkan peran Nazhir Wakaf (Pengelola Wakaf) yang amanah dan profesional sehingga penghimpunan, pengelolaan dan pengalokasian dana wakaf menjadi optimal. Meski saat ini, kebutuhan akan adanya nazhir wakaf masih belum mendapat perhatian utama dari ummat. Berdasarkan kondisi di atas, maka Dompet Dhuafa tergerak untuk mengambil inisiatif membentuk institusi Tabung Wakaf Indonesia yang berfungsi selaku pengelola wakaf (Nazhir Wakaf) khususnya wakaf uang tunai, sekaligus mengalokasikannya secara tepat dengan profesionalitas dan amanah, tentu dengan tuntunan Al Qur’an dan Hadits Rasulullah SAW, serta pertimbangan kebutuhan ummat pada umumnya.

    Bentuk dan Badan Hukum Tabung Wakaf Indonesia
    Sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 / 2004 ; Tabung Wakaf Indonesia (adalah Nazhir Wakaf) berbentuk badan hukum, dan karenanya, persyaratan yang insya-Allah akan dipenuhi adalah :
    • Pengurus badan hukum Tabung Wakaf Indonesia ini memenuhi persyaratan sebagai Nazhir Perseorangan sebagaimana dimaksud pada pasal 9, ayat (1) Undang-undang Wakaf Nomor 41/2004, dan
    • Badan hukum ini adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ;
    • Badan hukum ini bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan / atau keagamaan Islam.
    • Tabung Wakaf Indonesia merupakan badan unit atau badan otonom dari dan dengan landasan badan hukum Dompet Dhuafa REPUBLIKA, sebagai sebuah badan hukum yayasan yang telah kredibel dan memenuhi persyaratan sebagai Nazhir Wakaf sebagaimana dimaksud Undang-undang Wakaf tersebut.
    Visi dan Misi
    Membangkitkan peran wakaf sebagai penegak dan pembangkit ekonomi ummat. Mendorong pertumbuhan ekonomi ummat serta optimalisasi peran wakaf dalam sector sosial dan ekonomi produktif
    Tujuan
    Mewujudkan sebuah lembaga Nazhir Wakaf dengan model suatu Lembaga keuangan yang dapat melakukan kegiatan mobilisasi penghimpunan harta benda dan dana wakaf guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat sekaligus ikut mendorong pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

    Sasaran
    Seluruh lapisan masyarakat yang memiliki kemampuan ber-wakaf dan masyarakat yang menjadi sasaran program pemberdayaan Tabung Wakaf Indonesia.
    Target
    1. Tersedianya Sumberdaya manusia Calon Pengelola Tabung Wakaf Indonesia di berbagai fungsi dan tingkatan manajemen serta staf, dengan kualifikasi profesional, amanah dan kafa’ah.
    2. Tabung Wakaf Indonesia menjadi pilot proyek awal Bank Wakaf di Indonesia,
    3. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat, khususnya pengguna jasa lembaga keuangan syariah dan masyarakat calon wakif lainnya yang ingin berwakaf secara mudah, dan tepat sasaran sesuai dengan niat wakifnya.
    4. Pemberdayaan dana wakaf untuk fasilitas social masyarakat dan investasi pada sector ekonomi produktif yang berasaskan syariat.
    5. Menyalurkan benefit investasi untuk kemaslahatan ummat
    Pemetik Manfaat
    Pemetik Manfaat Langsung :
    1. Wakif (yang ber-wakaf), yaitu kemudahan untuk melaksanakan shodaqoh jariyyah wakaf
    2. Ma’uquf alaih (masyarakat penerima wakaf), yaitu pemanfaatan dana wakaf untuk meningkatkan daya dan kualitas hidup, khususnya bagi masyarakat kecil (dhuafa).
    Pemetik Manfaat Tidak Langsung :
    Adalah mitra usaha Nazhir Wakaf yang melakukan kerjasama dengan Nazhir Wakaf melalui Tabung Wakaf Indonesia
    Kegiatan Operasioal
    Kegiatan utama Tabung Wakaf Indonesia adalah menghimpun harta benda wakaf baik berupa benda tidak bergerak, maupun benda bergerak dan melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang telah dihimpunnya untuk kepentingan ummat.
    1. Penghimpunan Harta Benda Wakaf
    Kegiatan ini dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia dari para wakif yang mempercayakan harta bendanya untuk diwakafkan dengan menunjuk Tabung Wakaf Indonesia selaku Nazhirnya.
    Harta benda wakaf yang dimaksud adalah sebagai berikut :
    * Harta benda wakaf berupa barang tidak bergerak, meliputi :
    1. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yantg belum terdaftar
    2. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas sebagaimana dimaksud pada angka 1
    3. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
    4. Hak atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
    5. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    * Harta benda wakaf berupa benda bergerak, meliputi :
    1. Uang
    2. Logam mulia
    3. Surat berharga
    4. Kendaraan
    5. Hak atas kekayaan intelektual
    6. Hak sewa, dan
    7. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
    Khusus untuk wakaf uang tunai, Tabung Wakaf Indonesia akan melakukan kegiatan penghimpunan yang dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya baik langsung maupun tidak ke dalam kegiatan operasional lembaga keuangan / perbankan syariah dengan mengeluarkan produk bersama antara Tabung Wakaf Indonesia dan lembaga keuangan/ perbankan syariah tertentu dalam bentuk simpanan dana wakaf masyarakat pada lembaga/ perbankan syariah tersebut.
    Misalnya : Produk Wakaf Investasi Reksa Dana Syariah Dompet Dhuafa BTS Syariah, Baitul Mal wa Tamwil, dll.
    2. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
    Dalam melaksanakan kewajibannya selaku Nazhir, Tabung Wakaf Indonesia harus melakukan pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf yang dihimpunnya sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya dengan prinsip-prinsip syariah Islam, dimana pengelolaannya dilakukan berdasarkan dua pendekatan, yaitu :
    * Pendekatan Produktif
    Yaitu Tabung Wakaf Indonesia akan mengelola harta wakaf untuk hal-hal yang sifatnya produktif dan menghasilkan keuntungan. Lalu keuntungan ini akan dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat banyak dengan tetap mempertahankan nilai pokok dari harta wakaf yang bersangkutan.
    Contoh : Tabung Wakaf Indonesia mengalokasikan dana wakaf-nya untuk investasi pendirian rumah sakit yang komersial. Dari hasil rumah sakit tersebut, keuntungannya dapat digunakan untuk membiayai rumah sakit yang gratis.
    * Pendekatan Non Produktif
    Yaitu Tabung Wakaf Indonesia akan mengelola harta wakaf untuk hak-hal yang sifatnya tidak menghasilkan keuntungan (non produktif). Manfaat yang ditimbulkan dari harta benda wakaf yang bersangkutan adalah karena nilai manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai pemetik manfaat wakaf.
    Contoh :
    Tabung Wakaf Indonesia mengalokasikan dana wakaf-nya untuk investasi pendirian sebuah rumah sakit cuma-cuma alias gratis. Ini berarti tidak ada pemasukan sama sekali dan dengan demikian biaya operasional rumah sakit cuma-cuma tersebut harus dicarikan dari sumber lainnya.
    3. Operasional Lain
    Tabung Wakaf Indonesia dapat melakukan kerjasama sinerji dengan pihak lain atau investor dengan atau tanpa kompensasi bagi hasil atas suatu keuntungan wakaf uang yang diinvestasikan pada suatu proyek tertentu dengan tetap memperhatikan dan berpegang pada nilai-nilai dan prinsip syariahnya.
    WAKIF (Wakaf Produktif):
    Beternak Angsa Bertelor emas!
    Wakaf adalah sedekah khusus dan istimewa, karena memberi Anda pahala abadi. Secara khusus Rasulullah SAW menyatakannya sebagai satu dari tiga amal, yaitu “ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan, anak-anak yang saleh, dan sedekah jariah”, yang tak putus pahalanya karena kematian. Ini juga bermakna bahwa Rasul SAW mendorong kita agar meninggalkan harta demi keberlanjutan Islam dan menopang keberlangsungan umat yang masih hidup di dunia. Dalam hadits yang lain, secara lebih khusus, Rasul SAW memberi panduan tentang sedekah jariah ini, yakni dengan cara “menahan pokok dan mengalirkan hasilnya”. Karakteristik wakaf karenanya adalah keswadayaan, keberlanjutan, dan kemaslahatan untuk umum. Untuk memperoleh pahala yang abadi, maka manfaat yang dapat diambil dari wakaf harus lestari. Mengelola wakaf dapat dilukiskan sebagai “beternak angsa yang bertelor emas”.
    Aset wakaf haruslah berputar, berfungsi produktif, hingga menghasilkan surplus yang terus dapat dialirkan tanpa mengurangi modalnya. Atau, ketika barang modal itu aus, atau habis terpakai, dapat diperbarui kembali dari hasil surplus tersebut. Ibarat sang angsa yangbertelor emas, kita bisa selalu memanfaatkan telor-telor emasnya, tanpa menyembelih induknya. Dengan pemahaman akan amal jariah di atas TWI bermaksud mengalokasikan wakaf Anda dalam Program WAKIF (Wakaf Produktif). Wakaf tunai Anda akan kami produktifkan dalam berbagai bentuk sarana dan kegiatan usaha. Anda, tentu saja, juga dapat mewakafkan aset nontunai seperti kendaraan atau mesin-mesin, serta alat produksi lainnya. Bersama wakaf tunai Anda yang dikhususkan bagi pengadaan sarana usaha, kami menyebutnya sebagai Program WARGA (Wakaf Sarana Niaga). Selanjutnya, bersama mitra-mitra kami, TWI akan memproduktifkan wakaf Anda di atas melalui usaha pertanian, perkebunan, peternakan, manufaktur, atau proses perdagangan serta persewaan. Surplus yang dihasilkan dari proses produksi dan perdagangan inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk beragam layanan sosial (pembangunan dan pengelolaan masjid, sekolah, klinik, dapur umum, taman bermain, dan lain sebagainya). Program WAKIF (Wakaf Produktif) dan WARGA (Wakaf Sarana Niaga) akan berhasil jika mendapat dukungan dan partisipasi Anda.
    1. Wakaf Peternakan
    TWI menginvetasikan dana wakaf untuk peternakan bekerjasama dengan jejaring Dompet Dhuafa lain, yakni Kampoeng Ternak. Lembaga ini telah sukses memberdayakan peternak dan memiliki mitra di berbagai kota di Indonesia. Kampoeng Ternak juga aktif dalam program pendistribusian hewan qurban, serta melakukan serangkaian riset, Diklat dan pendampingan sektor peternakan.
    2. Wakaf Pertanian
    TWI bekerja di sektor pertanian bermitra, antara lain, dengan Lembaga Pertanian Sehat (LPS), jejaring Dompet Dhuafa lain, yang bergiat dalam pertanian sehat. LPS juga bergiat menyiapkan sarana produksi pertanian dari bahan organik.
    3. Wakaf Perkebunan
    Saat ini TWI menjalankan program usaha perkebunan di dua daerah. Pertama, di, Kabupaten Lahat, Sumatra Selatan, untuk perkebunan karet, bersama-sama masyarakat setempat. Kedua, di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, untuk perkebunan cokelat dan kelapa. Hasil dari perkebunan cokelat dan kelapa ini digunakan untuk mendanai satu-satunya SMU yang ada di sana yaitu SMU Mansamat.
    4. Wakaf Usaha Perdagangan
    Dalam usaha perdagangan TWI akan bermitra dengan para pedagang, baik kecil maupun menengah, mengelola kemitraan dagang dengan menerapkan kontrak qirad. Qirad merupakan sejenis modal ventura yang diberikan kepada mitra terpilih sebagai pinjaman tanpa bunga, tanpa agunan, dan tanpa syarat ekuitas. Ketentuan bagi hasil hanya berlaku bagi usaha kemitraan dagang yang sukses dan memberikan surplus. Bila usaha gagal dan merugi, yang bukan disebabkan oleh kecerobohan mitra, maka risiko sepenuhnya ditanggung oleh TWI sebagai penyandang dana.
    Wakaf Sarana Niaga
    Dengan wakaf tunai atau nontunai TWI akan membangun atau mengadakan berbagai sarana niaga, seperti pertokoan, permesinan, kendaraan, dsb, untuk disewakan kepada pihak ketiga. Hasil penyewaan sarana niaga ini akan dijariahkan untuk beragam kegiatan sosial sesuai dengan permintaan wakifnya.
    E. Peraturan Perundang-undangan, peraturan pemerintahan (PP), dan PMA tentang wakaf
    UNDANG-UNDANG TENTANG WAKAF
    BAB I
    KETENTUAN UMUM
    Pasal 1
    Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
    1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan
    sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka
    waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau
    kesejahteraan umum menurut syariah.
    2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
    3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau
    tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
    4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untukdikelola dan
    dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
    5. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau
    manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang
    diwakafkan oleh Wakif .
    6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat
    berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
    7. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan
    perwakafan di Indonesia.
    8. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas
    Presiden beserta para menteri.
    9. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama.
    BAB II
    DASAR-DASAR WAKAF
    Bagian Pertama
    Umum
    Pasal 2
    Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah.
    Pasal 3
    Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.
    Bagian Kedua
    Tujuan dan Fungsi Wakaf
    Pasal 4
    Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.
    Pasal 5
    Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk
    kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
    Bagian Ketiga
    Unsur Wakaf
    Pasal 6
    Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:
    a. Wakif;
    b. Nazhir;
    c. Harta Benda Wakaf;
    d. Ikrar Wakaf;
    e. peruntukan harta benda wakaf;
    f. jangka waktu wakaf.
    Bagian Keempat
    Wakif
    Pasal 7
    Wakif meliputi:
    a. perseorangan;
    b. organisasi;
    c. badan hukum.
    Pasal 8
    (1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat
    melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:
    a. dewasa;
    b. berakal sehat;
    c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
    d. pemilik sah harta benda wakaf.
    (2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat
    melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta
    benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang
    bersangkutan.
    (3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat
    melakukan. wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan
    harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum
    yang bersangkutan.
    Bagian Kelima
    Nazhir
    Pasal 9
    Nazhir meliputi:
    a. perseorangan;
    b. organisasi; atau
    c. badan hukum.
    Pasal 10
    (1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi
    Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
    a. warga negara Indonesia;
    b. beragama Islam;
    c. dewasa;
    d. amanah;
    e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
    f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
    (2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir
    apabila memenuhi persyaratan :
    a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir
    perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
    b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau
    keagamaan Islam.
    (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi
    Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
    a. penguru badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir
    perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ); dan
    b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan
    perundang.undangan yang berlaku; dan
    c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan,
    kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
    Pasal 11
    Nazhir mempunyai tugas:
    a. rnelakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
    b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan
    peruntukannya;
    c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
    d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.
    Pasal 12
    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana.dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat
    menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda
    wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).
    Pasal 13
    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh
    pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.
    Pasal 14
    (1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Nazhir harus
    terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.
    (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Pasal
    10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, diatur dengan Peraturan Pemerintah.
    Bagian Keenam
    Harta Benda Wakaf
    Pasal 15
    Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif
    secara sah.
    Pasal 16
    (1) Harta benda wakaf terdiri dari:
    a. benda tidak bergerak; dan
    b. benda bergerak.
    (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
    berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
    b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud
    pada huruf a;
    c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
    d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan
    perundang.undangan yang berlaku;
    e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan
    perundang.undangan yang berlaku.
    (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang
    tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
    a. uang;
    b. logam mulia;
    c. surat berharga;
    d. kendaraan;
    e. hak atas kekayaan intelektual;
    f. hak sewa; dan
    g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan
    perundang.undangan yang berlaku.
    Bagian Ketujuh
    Ikrar Wakaf
    Pasal 17
    (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan
    disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
    (2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau
    tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.
    Pasal 18
    Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir
    dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat
    menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.
    Pasail 19
    Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau
    bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.
    Pasal 20
    Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:
    a. dewasa;
    b. beragama Islam;
    c. berakal sehat;
    d. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
    Pasal 21
    (1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf .
    (2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. nama dan identitas Wakif;
    b. nama dan identitas Nazhir;
    c. data dan keterangan harta benda wakaf;
    d. peruntukan harta benda wakaf;
    e. jangka waktu wakaf .
    (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat
    (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
    Bagian Kedelapan
    Peruntukan Harta Benda Wakaf
    Pasal 22
    Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf 1 harta benda wakaf hanya dapat
    diperuntukan bagi:
    a. sarana dan kegiatan ibadah;
    b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
    c. bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
    d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
    e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan
    peraturan perundang-undangan.
    Pasal 23
    (1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
    dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf .
    (2) Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf Nazhir dapat
    menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan
    fungsi wakaf .
    Bagian Kesembilan
    Wakaf dengan Wasiat
    Pasal 24
    Wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis hanya dapat dilakukan
    apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
    Pasal 25
    Harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari
    jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan
    persetujuan seluruh ahli waris.
    Pasal 26
    (1) Wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewasiat yang
    bersangkutan meninggal dunia.
    (2) Penerima wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai kuasa wakif .
    (3) Wakaf dengan wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan
    sesuai dengan tata cara perwakafan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
    Pasal 27
    Dalam hal wakaf dengan wasiat tidak dilaksanakan oleh penerima wasiat, atas
    permintaan pjhak yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan penerima
    wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat.
    Bagian Kesepuluh
    Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang
    Pasal 28
    Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah
    yang ditunjuk oleh Menteri.
    Pasal 29
    (1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
    dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara
    tertulis.
    (2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
    dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
    (3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan
    disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti
    penyerahan harta benda wakaf .
    Pasal 30
    Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa
    uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya
    Sertifikat Wakaf Uang.
    Pasal 31
    Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
    BAB III
    PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF
    Pasal 32
    PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang
    berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.
    Pasal 33
    Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, PPAIW
    menyerahkan:
    a. salinan akta ikrar wakaf;
    b. surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.
    Pasal 34
    Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.
    Pasal 35
    Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan
    oleh PPAIW kepada Nazhir.
    Pasal 36
    Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya Nazhir melalui PPAIW
    mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas
    harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan
    yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.
    Pasal 37
    Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda
    wakaf.
    Pasal 38
    Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta benda
    wakaf yang telah terdaftar.
    Pasal 39
    Ketentuan lebih lanjut mengenai PPAIW, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta
    benda wakaf diatur dengan Peraturan Pemerintah.
    BAB IV
    PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF
    Pasal 40
    Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:
    a. dijadikan jaminan;
    b. disita;
    c. dihibahkan;
    d. dijual;
    e. diwariskan;
    f. ditukar; atau
    g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.
    Pasal 41
    (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta
    benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai
    dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan
    perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
    (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan
    setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf
    Indonesia.
    (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat
    dan nilai tukar sekurang. kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
    (4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada
    ayat (1 ), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
    BAB V
    PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
    HARTA BENDA WAKAF
    Pasal 42
    Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan,
    fungsi, dan peruntukannya.
    Pasal 43
    (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
    (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat
    (1) dilakukan secara produktif.
    (3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada
    ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.
    Pasal 44
    (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang
    melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis
    dari Badan Wakaf Indonesia.
    (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda
    wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan
    dalam ikrar wakaf.
    Pasal 45
    (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan
    diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan:
    a. meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan;
    b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.undangan
    yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum;
    c. atas permintaan sendiri;
    d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan
    larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan
    ketentuan peraturan perundang.undanganyang berlaku;
    e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
    tetap.
    (2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
    (3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain
    karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap
    memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi
    wakaf.
    Pasal 46
    Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan
    Peraturan Pemerintah.
    BAB VI
    BADAN WAKAF INDONESIA
    Bagian Pertama
    Kedudukan dan Tugas
    Pasal 47
    (1) Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk
    Badan Wakaf Indonesia.
    (2) Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan
    tugasnya.
    Pasal 48
    Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
    dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan
    kebutuhan.
    Pasal 49
    (1) Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang:
    a. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan
    harta benda wakaf;
    b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional
    dan internasional;
    c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta
    benda wakaf;
    d. memberhentikan dan mengganti Nazhir;
    e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
    f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan
    kebijakan di bidang perwakafan.
    (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Wakaf
    Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah,
    organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang
    perlu.
    Pasal 50
    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Badan Wakaf
    Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia.
    Bagian Kedua
    Organisasi
    Pasal 51
    (1) Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan.
    (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana
    tugas Badan Wakaf Indonesia.
    (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur
    pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia.
    Pasal 52
    (1) Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 51, masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2
    (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota.
    (2) Susunan keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan
    Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh para
    anggota.
    Bagian Ketiga
    Anggota
    Pasal 53
    Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang
    dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat.
    Pasal 54
    (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, setiap calon anggota
    harus memenuhi persyaratan:
    a. warga negara Indonesia;
    b. beragama Islam;
    c. dewasa;
    d. amanah;
    e. mampu secara jasmani dan rohani;
    f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
    g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan
    dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah; dan
    h. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.
    (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan mengenai
    persyaratan lain untuk menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia ditetapkan oleh
    Badan Wakaf Indonesia.
    Bagian Keempat
    Pengangkatan dan Pemberhentian
    Pasal 55
    (1) Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
    (2) Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan
    diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia.
    (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Badan
    Wakaf Indonesia.
    Pasal 56
    Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun
    dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
    Pasal 57
    (1) Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan
    kepada Presiden oleh Menteri.
    (2) Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden
    untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
    (3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan Wakaf Indonesia
    sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Badan Wakaf Indonesia, yang
    pelaksanaannya terbuka untuk umum.
    Pasal 58
    Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan
    diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.
    Bagian Kelima
    Pembiayaan
    Pasal 59
    Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, Pemerintah wajib membantu
    biaya operasional.
    Bagian Keenam
    Ketentuan Pelaksanaan
    Pasal 60
    Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, persyaratan, dan tata
    cara pemilihan anggota serta susunan keanggotaan dan tata kerja Badan Wakaf Indonesia
    diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.
    Bagian Ketujuh
    Pertanggungjawaban
    Pasal 61
    (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui
    laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada
    Menteri.
    (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada
    masyarakat.
    BAB VII
    PENYELESAIAN SENGKETA
    Pasal 62
    (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai
    mufakat.
    (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil,
    sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.
    BAB VIII
    PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
    Pasal 63
    (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf
    untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf.
    (2) Khusus mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri
    mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia.
    (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
    dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.
    Pasal 64
    Dalam rangka pembinaan, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dapat melakukan kerja
    sama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang
    dipandang perlu.
    Pasal 65
    Dalam pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat menggunakan akuntan publik.
    Pasal 66
    Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pembinaan dan pengawasan oleh Menteri dan
    Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65
    diatur dengan Peraturan Pemerintah.
    BAB IX
    KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF
    Bagian Pertama
    Ketentuan Pidana
    Pasal 67
    (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual,
    mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf
    yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin
    menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam
    Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana
    denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
    (2) Setiap orang yang dengan sengaja menghibah peruntukan harta benda wakaf tanpa
    izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling
    lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00
    (empat ratus juta rupiah).
    (3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil
    pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3
    (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta
    rupiah).
    Bagian Kedua
    Sanksi Administratif
    Pasal 68
    (1) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkannya
    harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan PPAIW sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32.
    (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi
    lembaga keuangan syariah;
    c. penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.
    (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
    BAB X
    KETENTUAN PERALIHAN
    Pasal 69
    (1) Dengan berlakunya Undang-Undang ini, wakaf yang dilakukan berdasarkan
    ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum dtundangkannya
    Undang-Undang ini, dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Undang-Undang ini.
    (2) Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan dan diumumkan paling
    lama 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
    Pasal 70
    Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap
    berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru
    berdasarkan Undang-Undang ini.
    BAB XI
    KETENTUAN PENUTUP
    Pasal 71
    Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini
    dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
    Disahkan di Jakarta
    pada tanggal 27 Oktober 2004

    PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
    BAB I
    KETENTUAN UMUM
    Pasal 1
    Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
    1. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.
    2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
    3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
    4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
    5. Mauquf alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.
    6. Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.
    7. Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada Wakif dan Nazhir tentang penyerahan wakaf uang.
    8. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf.
    9. Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan Syariah.
    10. Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dari Bank Umum konvensional serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
    11. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI, adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
    12. Kepala Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat dengan Kepala KUA adalah pejabat Departemen Agama yang membidangi urusan agama Islam di tingkat kecamatan.
    13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
    BAB II
    NAZHIR
    Bagian Kesatu
    Umum
    Pasal 2
    Nazhir meliputi:
    a. perseorangan;
    b. organisasi; atau
    c. badan hukum.
    Pasal 3
    (1) Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama Nazhir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam AIW sesuai dengan peruntukannya.
    (2) Terdaftarnya harta benda wakaf atas nama Nazhir tidak membuktikan kepemilikan Nazhir atas harta benda wakaf.
    (3) Penggantian Nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.
    Bagian Kedua
    Nazhir Perseorangan
    Pasal 4
    (1) Nazhir perseorangan ditunjuk oleh Wakif dengan memenuhi persyaratan menurut undang-undang.
    (2) Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
    (3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di provinsi/kabupaten/ kota.
    (4) BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir.
    (5) Nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua.
    (6) Salah seorang Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.
    Pasal 5
    (1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berhenti dari kedudukannya apabila:
    a. meninggal dunia;
    b. berhalangan tetap;
    c. mengundurkan diri; atau
    d. diberhentikan oleh BWI.
    (2) Berhentinya salah seorang Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan berhentinya Nazhir perseorangan lainnya.
    Pasal 6
    (1) Apabila diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Nazhir yang ada harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berhentinya Nazhir perseorangan, yang kemudian pengganti Nazhir tersebut akan ditetapkan oleh BWI.
    (2) Dalam hal diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal S untuk wakaf dalam jangka waktu terbatas dan wakaf dalam jangka waktu tidak terbatas, maka Nazhir yang ada memberitahukan kepada Wakif atau ahli waris Wakif apabila Wakif sudah meninggal dunia.
    (3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Nazhir melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi / kabupaten / kota.
    (4) Apabila Nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.
    Bagian Ketiga
    Nazhir Organisasi
    Pasal 7
    (1) Nazhir organisasi wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
    (2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.
    (3) Nazhir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
    b. salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada;
    c. memiliki:
    1. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar;
    2. daftar susunan pengurus;
    3. anggaran rumah tangga;
    4. program kerja dalam pengembangan wakaf;
    5. daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi; dan
    6. surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
    (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
    (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penandatanganan AIW.
    Pasal 8
    (1) Nazhir organisasi bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan.
    (2) Apabila salah seorang Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/atau dibatalkan kedudukannya sebagai Nazhir, maka Nazhir yang bersangkutan harus diganti.
    Pasal 9
    (1) Nazhir perwakilan daerah dari suatu organisasi yang tidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW, maka pengurus pusat organisasi bersangkutan wajib menyelesaikannya baik diminta atau tidak oleh BWI.
    (2) Dalam hal pengurus pusat organisasi tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Nazhir organisasi dapat diberhentikan dan diganti hak kenazhirannya oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat.
    (3) Apabila Nazhir organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.
    Pasal 10
    Apabila salah seorang Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/atau dibatalkan kedudukannya sebagai Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), maka organisasi yang bersangkutan harus melaporkan kepada KUA untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kejadian tersebut.
    Bagian Keempat
    Nazhir Badan Hukum
    Pasal 11
    (1) Nazhir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
    (2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/ kabupaten / kota.
    (3) Nazhir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
    a. badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam;
    b. pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
    c. salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada;
    d. memiliki:
    1. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
    2. daftar susunan pengurus;
    3. anggaran rumah tangga;
    4. program kerja dalam pengembangan wakaf;
    5. daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum; dan
    6. surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
    (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
    Pasal 12
    (1) Nazhir perwakilan daerah dari suatu badan hukum yang tidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW, maka pengurus pusat badan hukum bersangkutan wajib menyelesaikannya, baik diminta atau tidak oleh BWI.
    (2) Dalam hal pengurus pusat badan hukum tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Nazhir badan hukum dapat diberhentikan dan diganti hak kenazhirannya oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat.
    (3) Apabila Nazhir badan hukum dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.
    Bagian Kelima
    Tugas dan Masa Bakti Nazhir
    Pasal 13
    (1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
    (2) Nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
    (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.
    Pasal 14
    (1) Masa bakti Nazhir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
    (2) Pengangkatan kembali Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BWI, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan.
    BAB III
    JENIS HARTA BENDA WAKAF, AKTA IKRAR WAKAF
    DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF
    Bagian Kesatu
    Jenis Harta Benda Wakaf
    Pasal 15
    Jenis harta benda wakaf meliputi:
    a. benda tidak bergerak;
    b. benda bergerak selain uang; dan
    c. benda bergerak berupa uang.
    Paragraf 1
    Benda Tidak Bergerak
    Pasal 16
    Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi :
    a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
    b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
    c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
    d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
    e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan.
    Pasal 17
    (1) Hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari:
    a. hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar;
    b. hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara;
    c. hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik wajib mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik;
    d. hak milik atas satuan rumah susun.
    (2) Apabila wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan sebagai wakaf untuk selamanya, maka diperlukan pelepasan hak dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.
    (3) Hak atas tanah yang diwakafkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki atau dikuasai oleh Wakif secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkara, sengketa, dan tidak dijaminkan.
    Pasal 18
    (1) Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya kecuali wakaf hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c.
    (2) Benda wakaf tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwakafkan beserta bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.
    (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, dan pemerintah desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-¬undangan.
    Paragraf 2
    Benda Bergerak Selain Uang
    Pasal 19
    (1) Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang.
    (2) Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.
    (3) Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakalkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.
    (4) Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah.
    Pasal 20
    Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi:
    a. kapal;
    b. pesawat terbang;
    c. kendaraan bermotor;
    d. mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan;
    e. logam dan batu mulia; dan/atau
    f. benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.
    Pasal 21
    Benda bergerak selain uang karena Peraturan Perundang¬-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai berikut:
    a. surat berharga yang berupa:
    1. saham;
    2. Surat Utang Negara;
    3. obligasi pada umumnya; dan/atau
    4. surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
    b. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa:
    1. hak cipta;
    2. hak merk;
    3. hak paten;
    4. hak desain industri;
    5. hak rahasia dagang;
    6. hak sirkuit terpadu;
    7. hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau
    8. hak Iainnya.
    c. hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:
    1. hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau
    2. perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.
    Paragraf 3
    Benda Bergerak Berupa Uang
    Pasal 22
    (1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
    (2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
    (3) Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
    a. hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
    b. menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;
    c. menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS¬PWU;
    d. mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW.
    (4) Dalam hal Wakif tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
    (5) Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU.
    Pasal 23
    Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).
    Pasal 24
    (1) LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI.
    (2) BWI memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan saran instansi terkait.
    (3) Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada LKS-PWU yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri;
    b. melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum;
    c. memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia;
    d. bergerak di bidang keuangan syariah; dan
    e. memiliki fungsi menerima titipan (wadi’ah).
    (4) BWI wajib memberikan pertimbangan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah LKS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
    (5) Setelah menerima saran dan pertimbangan BWI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja menunjuk LKS atau menolak permohonan dimaksud.
    Pasal 25
    LKS-PWU bertugas:
    a. mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang;
    b. menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang;
    c. menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir;
    d. menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadi’ah) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif;
    e. menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif;
    f. menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif; dan
    g. mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.
    Pasal 26
    Sertifikat Wakaf Uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:
    a. nama LKS Penerima Wakaf Uang;
    b. nama Wakif;
    c. alamat Wakif;
    d. jumlah wakaf uang;
    e. peruntukan wakaf;
    f. jangka waktu wakaf;
    g. nama Nazhir yang dipilih;
    h. alamat Nazhir yang dipilih; dan
    i. tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.
    Pasal 27
    Dalam hal Wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, Nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada Wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS-PWU.
    Bagian Kedua
    Akta Ikrar Wakaf (AIW)
    dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW)
    Paragraf 1
    Pembuatan Akta Ikrar Wakaf
    Pasal 28
    Pembuatan AIW benda tidak bergerak wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.
    Pasal 29
    Pembuatan AIW benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan bukti pemilikan benda bergerak selain uang.
    Pasal 30
    (1) Pernyataan kehendak Wakif dituangkan dalam bentuk AIW sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan, diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh Nazhir, Mauquf alaih, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
    (2) Kehadiran Nazhir dan Mauquf alaih dalam Majelis Ikrar Wakaf untuk wakaf benda bergerak berupa uang dapat dinyatakan dengan surat pernyataan Nazhir dan/atau Mauquf alaih.
    (3) Dalam hal Mauquf alaih adalah masyarakat luas (publik), maka kehadiran Mauquf alaih dalam Majelis lkrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan.
    (4) Pernyataan kehendak Wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk wakaf-khairi atau wakaf-ahli.
    (5) Wakaf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan Wakif.
    (6) Dalam hal sesama kerabat dari wakaf ahli telah punah, maka wakaf ahli karena hukum beralih statusnya menjadi wakaf khairi yang peruntukannya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.
    Pasal 31
    Dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (qarinah) dan 2 (dua) orang saksi serta AIW tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat APAIW.
    Pasal 32
    (1) Wakif menyatakan ikrar wakaf kepada Nazhir di hadapan PPAIW dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
    (2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Mauquf alaih dan harta benda wakaf diterima oleh Nazhir untuk kepentingan Mauquf alaih.
    (3) Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh Wakif dan diterima oleh Nazhir dituangkan dalam AIW oleh PPAIW.
    (4) AIW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
    a. nama dan identitas Wakif;
    b. nama dan identitas Nazhir;
    c. nama dan identitas saksi;
    d. data dan keterangan harta benda wakaf;
    e. peruntukan harta benda wakaf; dan
    f. jangka waktu wakaf.
    (5) Dalam hal Wakif adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas Wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yang dicantumkan dalam akta adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.
    (6) Dalam hat Nazhir adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang dicantumkan dalam akta adalah nama yang ditctapkan oleh pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.
    Pasal 33
    Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, bentuk, isi dan tata cara pengisian AIW atau APAIW untuk benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang diatur dengan Peraturan Menteri
    Paragraf 2
    Tata Cara Pembuatan Akta Ikrar Wakaf
    Pasal 34
    Tata cara pembuatan AIW benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dan benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 dilaksanakan sebagai berikut:
    a. sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
    b. PPAIW meneliti kelengkapan persyaratan administrasi penvakafan dan keadaan fisik benda wakaf;
    c. dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b terpenuhi, maka pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan AIW dianggap sah apabila dilakukan dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
    d. AIW yang telah ditandatangani oleh Wakif, Nazhir, 2 (dua) orang saksi, dan/atau Mauquf alaih disahkan oleh PPAIW.
    e. Salinan AIW disampaikan kepada:
    1. Wakif;
    2. Nazhir;
    3. Mauquf alaih;
    4. Kantor Pertanahan kabupaten/kota dalam hal benda wakaf berupa tanah; dan
    5. Instansi berwenang lainnya dalam hal benda wakaf berupa benda tidak bergerak selain tanah atau benda bergerak selain uang.
    Pasal 35
    (1) Tata cara pembuatan APAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf.
    (2) Permohonan masyarakat atau 2 (dua) orang saksi yang mengetahui dan mendengar perbuatan wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikuatkan dengan adanya petunjuk (qarinah) tentang keberadaan benda wakaf.
    (3) Apabila tidak ada orang yang memohon pembuatan APAIW, maka kepala desa tempat benda wakaf tersebut berada wajib meminta pembuatan APAIW tersebut kepada PPAIW setempat.
    (4) PPAIW atas nama Nazhir wajib menyampaikan APAIW beserta dokumen pelengkap lainnya kepada kepala kantor pertanahan kabupaten/kota setempat dalam rangka pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan APAIW.
    Pasal 36
    (1) Harta benda wakaf wajib diserahkan oleh Wakif kepada Nazhir dengan membuat berita acara serah terima paling lambat pada saat penandatanganan AIW yang diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)
    (2) Didalam berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan tentang keadaan serta rincian harta benda wakaf yang ditandatangani oleh Wakif dan Nazhir.
    (3) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal serah terima benda wakaf telah dinyatakan dalam AIW.
    Bagian Ketiga
    Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)
    Pasal 37
    (1) PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.
    (2) PPAIW harta benda wakaf bergerak sclain uang adalah Kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.
    (3) PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri.
    (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kesempatan bagi Wakif untuk membuat AIW di hadapan Notaris.
    (5) Persyaratan Notaris sebagai PPAIW diitetapkan oleh Menteri.
    BAB IV
    TATA CARA PENDAFTARAN
    DAN PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF
    Bagian Kesatu
    Tata Cara Pendaftaran Harta Benda Wakaf
    Paragraf 1
    Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak
    Pasal 38
    (1) Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilaksanakan berdasarkan AIW atau APAIW.
    (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan persyaratan sebagai berikut:
    a. sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya;
    b. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat;
    c. izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan pemerintahan desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu;
    d. izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dalam sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan/peralihan.
    e. izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hal hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan di atas hak pengelolaan atau hak milik.
    Pasal 39
    (1) Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan AIW atau APAIW dengan tata cara sebagai berikut:
    a. terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
    b. terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
    c. terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
    d. terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
    e. terhadap tanah negara yang diatasnya berdiri bangunan masjid, musala, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
    f. Pejabat yang benwenang di bidang pertanahan kabupaten/kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.
    (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran wakaf tanah diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat saran dan pertimbangan dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan.
    Paragraf 2
    Wakaf Benda Bergerak Selain Uang
    Pasal 40
    PPAIW mendaftarkan AIW dari:
    a. benda bergerak selain uang yang terdaftar pada instansi yang berwenang;
    b. benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar dan yang memiliki atau tidak memiliki tanda bukti pembelian atau bukti pembayaran didaftar pada BWI, dan selama di daerah tertentu belum dibentuk BWI, maka pcndaftaran tersebut dilakukan di Kantor Departemen Agama setempat.
    Pasal 41
    (1) Untuk benda bergerak yang sudah terdaftar, Wakif menyerahkan tanda bukti kepemilikan benda bergerak kepada PPAIW dengan disertai surat keterangan pendaftaran dari instansi yang berwenang yang tugas pokoknya terkait dengan pendaftaran benda bergerak tersebut.
    (2) Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar, Wakif menyerahkan tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran berupa faktur, kwitansi atau bukti lainnya.
    (3) Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar dan tidak memiliki tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran, Wakif membuat surat pernyataan kepemilikan atas benda bergerak tersebut yang diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh instansi pemerintah setempat.
    Pasal 42
    Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perwakafan benda bergerak.selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Menteri berdasarkan usul BWI.
    Paragraf 3
    Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang
    Pasal 43
    (1) LKS-PWU atas nama Nazhir mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.
    (2) Pendaftaran wakaf uang dari LKS-PWU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada BWI untuk diadministrasikan.
    (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi pendaftaran wakaf uang diatur dengan Peraturan Menteri.
    Bagian Kedua
    Pengumuman Harta Benda Wakaf
    Pasal 44
    (1) PPAIW menyampaikan AIW kepada kantor Departemen Agama dan BW1 untuk dimuat dalam register umum wakaf yang tersedia pada kantor Departemen Agama dan BWI.
    (2) Masyarakat dapat mengetahui atau mengakses informasi tentang wakaf benda bergerak selain uang yang termuat dalam register umum yang tersedia pada kantor Departemen Agama dan BWI.
    BAB V
    PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
    Pasal 45
    (1) Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW.
    (2) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, Nazhir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.
    Pasal 46
    Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi asing dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, serta harta benda wakaf terlantar, dapat dilakukan oleh BWI.
    Pasal 47
    Dalam hal harta benda wakaf berasal dari luar negeri, Wakif harus melengkapi dengan bukti kepemilikan sah harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang¬undangan, dan Nazhir harus melaporkan kepada lembaga terkait perihal adanya perbuatan wakaf.
    Pasal 48
    (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI.
    (2) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah.
    (3) Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka Nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud.
    (4) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
    (5) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.
    BAB VI
    PENUKARAN HARTA BENDA WAKAF
    Pasal 49
    (1) Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.
    (2) Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
    a. perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
    b. harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau
    c. pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.
    (3) Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:
    a. harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan Peraturan Perundang¬-undangan; dan
    b. nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-¬kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
    (4) Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:
    a. pemerintah daerah kabupaten/kota;
    b. kantor pertanahan kabupaten/kota;
    c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota;
    d. kantor Departemen Agama kabupaten/kota; dan
    e. Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan.
    Pasal 50
    Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b dihitung sebagai berikut:
    a. harta benda penukar memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf; dan
    b. harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan.
    Pasal 51
    Penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan diubah statusnya dilakukan sebagai berikut:
    a. Nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan status/tukar menukar tersebut;
    b. Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Departemen Agama kabupaten/kota;
    c. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti dalam Pasal 49 ayat (4), dan selanjutnya bupati/walikota setempat membuat Surat Keputusan;
    d. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri; dan
    e. setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh Nazhir ke kantor pertanahan dan/atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.
    BAB VII
    BANTUAN PEMBIAYAAN
    BADAN WAKAF INDONESIA
    Pasal 52
    (1) Bantuan pembiayaan BWI dibebankan kepada APBN selama 10 (sepuluh) tahun pertama melalui anggaran Departemen Agama dan dapat diperpanjang;
    (2) BWI mempertanggungjawabkan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada Menteri.
    BAB VIII
    PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
    Pasal 53
    (1) Nazhir wakaf berhak memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI.
    (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional Nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum;
    b. penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf;
    c. penyediaan fasilitas proses sertifikasi Wakaf;
    d. penyiapan dan pengadaan blanko-blanko AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak;
    e. penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada Nazhir sesuai dengan lingkupnya; dan
    f. pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.
    Pasal 54
    Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan MUI sesuai dengan tingkatannya.
    Pasal 55
    (1) Pembinaan terhadap Nazhir, wajib dilakukan sekurang¬-kurangnya sekali dalam setahun.
    (2) Kerjasama dengan pihak ketiga, dalam rangka pembinaan terhadap kegiatan perwakafan di Indonesia dapat dilakukan dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar maupun kegiatan lainnya.
    (3) Tujuan pembinaan adalah untuk peningkatan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf.
    Pasal 56
    (1) Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif.
    (2) Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap Nazhir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
    (3) Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan Nazhir berkaitan dengan pengelolaan wakaf.
    (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen.
    (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
    BAB IX
    SANKSI ADMINISTRATIF
    Pasal 57
    (1) Menteri dapat memberikan peringatan tertulis kepada LKS-PWU yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
    (2) Peringatan tertulis paling banyak diberikan 3 (tiga) kali untuk 3 (tiga) kali kejadian yang berbeda.
    (3) Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKS¬PWU dapat dilakukan setelah LKS-PWU dimaksud telah menerima 3 kali surat peringatan tertulis.
    (4) Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKS¬PWU dapat dilakukan setelah mendengar pembelaan dari LKS-PWU dimaksud dan/atau rekomendasi dari instansi terkait.
    BAB X
    KETENTUAN PERALIHAN
    Pasal 58
    (1) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, harta benda tidak bergerak berupa tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang terkait dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang telah diwakafkan secara sah menurut syariah tetapi belum terdaftar sebagai benda wakaf menurut Peraturan Perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dapat didaftarkan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah ini, dengan ketentuan:
    a. dalam hal harta benda wakaf dikuasai secara fisik, dan sudah ada AIW;
    b. dalam hal harta benda wakaf yang tidak dikuasai secara fisik sebagian atau seluruhnya, sepanjang Wakif dan/atau Nazhir bersedia dan sanggup menyelesaikan penguasaan fisik dan dapat membuktikan penguasaan harta benda wakaf tersebut adalah tanpa alas hak yang sah; atau
    c. dalam hal harta benda wakaf yang dikuasai oleh ahli waris Wakif atau Nazhir, dapat didaftarkan menjadi wakaf sepanjang terdapat kesaksian dari pihak yang mengetahui wakaf tersebut dan dikukuhkan dengan penetapan pengadilan.
    (2) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini:
    a. lembaga non keuangan atau perseorangan yang menerima wakaf uang wajib untuk mengalihkan penerimaan wakaf uang melalui rekening wadi’ah pada LKS-PWU yang ditunjuk oleh Menteri;
    b. lembaga keuangan yang menerima wakaf uang wajib mengajukan permohonan kepada Menteri sebagai LKS¬PWU.
    (3) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, perseorangan, organisasi, atau badan hukum yang mengelola wakaf uang wajib mendaftarkan pada Menteri dan BWI melaui KUA setempat untuk menjadi Nazhir.
    Pasal 59
    Sebelum BWI terbentuk, tanda bukti pendaftaran Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diterbitkan oleh Menteri
    BAB XI
    KETENTUAN PENUTUP
    Pasal 60
    Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, pelaksanaan wakaf yang didasarkan ketentuan Peraturan Perundang¬undangan yang berlaku sebelum Peraturan Pemerintah ini sepanjang tidak bertentangan dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Peraturan Pemerintah ini.
    Pasal 61
    Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

    Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 15 Desember 2006

    F. Struktur Organisasi Pengelolaan Wakaf

    STRUKTUR ORGANISASI
    BADAN WAKAF INDONESIA
    Periode 2007-2010

    Dewan Pertimbangan
    Ketua : Dr. H.M. Anwar Ibrahim (Ketua)
    Wakit Ketua : Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA
    : Drs. H. Ahmad Djunaidi
    Anggota : Dr. Mulya E. Siregar
    : H. Muhammad Abbas Aula, Lc. MHI
    Badan Pelaksana
    Ketua : Prof. Dr. KH. Muhammad Tholhah Hasan
    Wakit Ketua I : H. Mustafa Edwin Nasution, Ph.D
    Wakil Ketua II : Drs. KH. A. Hafizh Utsman
    Sekretaris : Dr.Sumuran Harahap, M.Ag.MM.MH
    Wakil Sekretaris : H.M. Cholil Nafis, Lc. MA
    Bendahara : Drs. H. Siradjul Munir
    Wakil Bendahara : Prof. Dr. Suparman, MSc

    Divisi-divisi
    • Pembinaan Nazhir:
    Dr. KH. Maghfur Usman
    Dr. H. Jafril Khalil, MCL. Drs. FIIS
    • Pengelolaan Wakaf:
    Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA
    Ir. Suhaji Lestiadi
    • Hubungan Masyarakat:
    Prof. Dr. Masykuri Abdillah, MA
    Ir. Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS
    • Kelembagaan:
    Dr. Wahiduddin Adams, SH. MA
    Bey Sapta Utama, MSc
    • Penelitian dan Pengembangan:
    Dr. Uswatun Hasanah, MA
    Dian Masyita, SE. MT

    G. Kontribusi Wakaf Bagi Perekonomian Umat

    Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang penting dan besar sekali manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat (khususnya Islam). Antara lain untuk pembinaan kehidupan beragama dan peningkatan kesejahteraan umat Islam, terutama bagi orang-orang yang tidak mampu, cacat mental atau fisik, orang-orang yang sudah lanjut usia dan sebagainya yang sangat memerlukan bantuan dari sumber dana seperti wakaf. Bentuk perwakafan di Indonesia untuk kepentingan kesejahteraan umum selain yang bersifat perseorangan, terdapat juga wakaf gotong royong berupa masjid, madrasah, musholla, rumah sakit, jembatan dan sebagainya.

    Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 pada tanggal 27 Oktober 2004, maka berbagai permasalahan pokok tentang perwakafan telah memiliki pedoman, arah, tujuan yang lebih memilki kepastian hukum dan kekuatan hukum sehingga fungsi dan tujuan wakaf dapat diwujudkan. Di Indonesia, wakaf pada umumnya berupa benda-benda konsumtif, bukan benda-benda produktif. Seperti masjid, sekolah-sekolah, panti-panti asuhan, rumah sakit dan sebagainya yang langsung digunakan oleh penerima baik orang-orang tertentu maupun masyarakat umum. Pemanfaatan wakaf tanah selain untuk pelayanan tetapi juga untuk tujuan produktif. Pemanfaatan wakaf ini dikelola terlebih dahulu baru kemudian hasilnya diberikan kepada penerima yang telah ditentukan sebelumnya. Wakaf produktif ini lebih berorientasi pada profit.

    Untuk mengelola wakaf produktif di Indonesia, yang harus dilakukan adalah perlunya pembentukan suatu badan atau lembaga yang khusus mengelola wakaf yang ada dan bersifat nasiaonal yakni Badan Wakaf Indonesia (BWI). Badan ini diberikan tugas untuk mengembangkan wakaf secara produktif, sehingga wakaf dapaat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tugas utama badan ini adalah memberdayakan wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang ada di Indonesia sehingga dapat memberdayakan ekonomi umat. Selain itu juga badan ini bertugas membuat kebijakan dan stategi pengelolaan wakaf produktif, mensosialisasikan bolehnya wakaf benda-benda bergerak dan sertifikat tunai kepada masyarakat.

    Adapun program-program yang sudah berjalan di Tabung Wakaf Indonesia yang telah berkontribusi bagi perekonomian umat antara lain :
    Program Sosial :
    1. Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Rumah sakit mini khusus dhuafa dengan
    pelayanan 24 jam
    2. SMART Ekselensia, sekolah unggulan (SMP-SMA) bebas biaya untuk keluarga yang tidak mampu yang telah lulus seleksi di setiap provinsi.
    3. Rumah Baca
    4. Institut Kemandirian, lembaga yang mencetak wirausahawaan dari kaum dhuafa
    5. Masjid untuk daerah bencana

    Program Produktif :
    1. Program Jangka Pendek, kegiatan produktif pemberdayaan ekonomi mikro dengan target memberikan modal usaha kepada pengusaha kecil
    • BMT, bermitra dengan BMT dalam memberikan modal usaha kepada pengusaha Skecil. Mitra pertama TWI adalah BMT Beringhardjo di Jogja dan BMT Kopontren Nusya di Tuban
    • Kampoeng Ternak (KT), untuk memberdayakan para peternak kambing di pelosok daerah Indonesia
    • Wakaf produktif untuk daerah terpencil

    H. Prospek, Kendala, dan Strategi Pengelolaan Wakaf

    Prospektif Mikro
    a. Potensi Pasar
    Wakaf, khususnya wakaf uang tunai, merupakan sesuatu yang belum memasyarakat, sehingga diperlukan upaya dan langkah-langkah sosialisasi, promosi, dan mengkomunikasikan setiap program wakaf, baik penghimpunan maupun alokasi program wakafnya secara terus-menerus.
    Dengan mendasarkan pada aspek moral dan emosional dalam menganalisis kekuatan dan potensi pasarnya, maka ditetapkan beberapa unsur atau komponen sebagai dasar pertimbangan sebagai berikut :
    1. Moral dan Emosional Masyarakat
    Memprediksi potensi pasar dengan pendekatan moral atau emosional bukanlah pekerjaan yang mudah, karena akan mengesampingkan hal-hal yang sifatnya rasional. Meskipun demikian, melalui pendekatan yang berbeda dengan lembaga keuangan syariah, dimana Tabung Wakaf Indonesia yang lebih berbasis pada akad mu’amalat, masih memiliki potential market tersendiri yang dapat diharapkan, walaupun social empowerment approachnya lebih dominan sebagaimana zakat, dan infaq.
    Didukung lokasi kantor yang strategis di Jakarta, sekaligus sebagai salah satu kota sasaran utama dengan segudang potensi yang dimilikinya, maka sesungguhnya Tabung Wakaf Indonesia memiliki prospek dan potensi yang besar.
    2. Kredibilitas Dompet Dhuafa
    Dompet Dhuafa sebagai lembaga sosial keagamaan pertama di Indonesia dengan berbagai program pemberdayaan yang telah, sedang dan akan dilakukannya, telah memiliki data base donatur (muzakki dan, atau wakif) yang siap untuk melakukan jalinan kerja sinergis memberdayakan potensi ummat.
    3. Kekuatan Program Wakaf
    Berdasarkan pengalaman Dompet Dhuafa dalam kegiatan-kegiatan program pemberdayaan. Maka Tabung Wakaf Indonesia dalam merealisasikan programnya akan menggunakan pendekatan yang bersifat ??by propject? yang dilakukan di daerah-daerah secara insidentil yang dapat dirasakan oleh masyarakat di mana proyek yang bersangkutan dilaksanakan.
    b. Aspek Organisasi dan Manajemen
    Aspek Organisasi didisain dengan memperhatikan dan sesuai dengan visi, dan misi Tabung Wakaf Indonesia yang berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan masyarakat umum (lihat susunan organisasi Tabung Wakaf Indonesia) Kekuatan Tabung Wakaf Indonesia dari segi organisasi dan manajemen, diharapkan muncul dari kualitas personil dan sistem serta manajemen yang amanah dan profesional dengan kriteria dan dimensi yang dibutuhkann sesuai dengan kompetensinya.
    c. Aspek Operasional Tabung Wakaf Indonesia
    Kegiatan operasional Tabung Wakaf Indonesia senantiasa memperhatikan dan menggunakan kaidah-kaidah fiqh sesuai syariah Islam, dan haruslah sudah memperoleh rekomendasi fatwa dari Dewan Syariah. Prinsip dasar operasional dimaksud adalah :
    1. Seluruh harta benda wakaf , termasuk wakaf uang tunainya harus diterima sebagai sumbangan dari wakif dengan status wakaf sesuai dengan syariah, dengan Tabung Wakaf Indonesia pengelolanyat atas nama Wakif.
    2. Wakaf dilakukan dengan tanpa batas waktu, dan rekeningnya harus terbuka dengan nama yang ditentukan oleh Wakif.
    3. Wakif mempunyai kebebasan memilih tujuan-tujuan sebagaimana tercantum dalam program yang ditawarkan Tabung Wakaf Indonesia yang diperkenankan oleh Syariah.
    4. Wakaf tunai selalu menerima pendapatan dengan tingkat keuntungan tertinggi yang ditawarkan.
    5. Jumlah harta wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh Wakif. Bagian keuntungan yang tidak dibelanjakan akan secara otomatis ditambahkan pada wakaf dan profit yang diperoleh akan bertambah terus.
    6. Wakif dapat meminta Tabung Wakaf Indonesia mempergunakan keseluruhan keuntungannya untuk tujuan-tujuan yang telah ia tentukan.
    7. Wakif dapat memberikan Wakaf Uang untuk sekali saja, atau ia dapat juga menyatakan akan memberikan sejumlah wakaf dengan cara melakukan deposit atau setoran baik untuk pertama kalinya, dan / atau selanjutnya dalam jumlah yang disepakati oleh Wakif.
    8. Wakif dapat juga meminta kepada Tabung Wakaf Indonesia untuk merealisasikan wakaf tunai pada jumlah tertentu untuk dipindahkan dari rekening Wakif di bank lain pada Tabung Wakaf Indonesia.
    9. Atas setiap setoran Wakaf Tunai harus diberikan tanda terima dan setelah jumlah wakaf tersebut mencapai jumlah yang ditentukan, barulah diterbitkan sertifikat.
    d. Aspek Sosial Keagamaan dan Pemberdayaan
    Berdasarkan uraian di atas, khususnya dari aspek kegiatan operasionalnya, maka kehadiran Tabung Wakaf Indonesia dapat lebih mendorong program-program sosial keagamaan dan pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang. Secara kuantitatif, sesuai dengan adanya proyek-proyek dilaksanakan menunjukkan peran Tabung Wakaf Indonesia, sehingga memberikan dampak sosial dan pemberdayaan yang cukup strategis sebagai salah satu pilar pembangunan sosial dan ekonomi bangsa.
    Kondisi ini akan dapat terus meningkat dan berkembang seiring dengan peningkatan dan pengembangan serta peran Tabung Wakaf Indonesia sebagai Nazhir Wakaf Nasional yang mampu memikul beban dan amanah serta tanggung jawab sebagaimana diamanatkan oleh para wakifnya. Bagi Wakif, dengan mempercayakan Tabung Wakaf Indonesia sebagai Nazhirnya, sekaligus ia mendapatkan 4 (empat) investasi berupa :
    • Kemanfaatan bagi kesejahteraan pribadi
    • Kemanfaatan bagi kesejahteraan keluarga (dunia dan akhirat)
    • Pembangunan sosial
    • Membangun masyarakat sejahtera ; jaminan sosial bagi si miskin dan jaminan keamanan sosial bagi si kaya.
    Problematika pengelolahan wakaf di indonesia :

     Kebekuan umat islam terhadap faham wakaf.
    Sebelum adanya UU No. 5 tahu 1960 tentang :peraturan dasar pokok agraria dan peraturan pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang: perwakafan tanah milik, masyarakat islam indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya pada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal sholeh yang mempunyai nilai mulia dihadhirat tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah.

     Nazir wakaf tradisional –konsumtif
    Salah satu hal selama ini yang menjadi hambayan rill dalam pengembangan wakaf di indonesia adalah keberadaan nazhir atau (pengelola) wakaf yang masi tradisional keteradisionalan nzhir dipengaruhi oleh :
     Karena masih kuatnya faham mayoritas umat islam yang mashi stagnan atau beku terhadap persoalan wakaf
     Rendahnya kualitas SDM (nazhir wakaf )
     Lemahnya kemauan para nazhir wakaf, juga menambah ruwetnya kondisi wakaf ditanah air.

     Lemahnya political will pemegang otoritas
    Peraturan lembaga dan pengelolahan wakaf selama ini pada level dibawah UU, yaitu peraturan pemerintah, peraturan mentri agama, peraturan Dirjen Bimas Islam Depag RI, dan beberapa aturan lainnya serta sedikit disinggung dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria. Hingga sampai saat akhir th. 2004 (27th ) dengan lahir UU No. 41 th 2004 tentang wakaf sehingga kemauan yang kuat dari umat islam untuk memaksimalkan peran wakaf mengalami kendala-kendala yang formil.
    Strategi Pengelolaan Wakaf
     Regulasi peraturan perundangan perwakafan.
    Wakaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam mengajukan pekembangan agama. Sebelum lahir, UU No. 41 th 2004 tentang wakaf, perwakafan di Indonesia diatur dalam PP No. 28 th 1977 tentang perwakafan tanah milik dan sedikit tercover dalam UU No. 5 th 1950 tentang peraturan dasar wakaf agrarian. Namun, peraturan perundangan tersebut hanya mengatur benda-benda wakaf tidak bergerak dan peruntukkannya lebih banyak untuk kepentingan ibadah mahdah, seperti masjid, mushala, pesantren, kuburan dan lain-lain.
    Regulasi peraturan perundangan prwakafan tersebut berupa UU No. 41 th 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah No. 42 th 2006 tentang pelaksanaannya. Kedua peraturan perundangan tersebut memiliki urgensi, yaitu selain untuk kepentingan ibadah mahdah, jga menekankan perlunya pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kepentingan social (kepentingan umat). Reglasi peraturan perundangan perwakafan tersebut sesungguahnya telah lama didambakan dan dinantikan oleh masysrakat kita, khususnya umat islam. Karena masalah tersebut telah mnejadi problem yang cukup lama Karen belum ada UU yang secara khusus tentang wakaf, sehingga perwakafan di Negara kita kurang berkembang optimal .
    Setidaknya peraturan perundangan perwakafan (UU dan PP wakaf tersebut memiliki subtansi antara lain)
    a) Benda yang diwakafan (mauquf biih).
    b) Persyaratan nazhir (pengelola harta wakaf ) ada beberapa hal yang diatur dalam UU dan PP wakaf mengenai nazhir wakaf antara lain dalam bentuk badan hukum atau organisasi diharapkan dapat meningkatkan peran-peran kenazhiran untk mengelolah wakaf secara lebih baik. Persyaratan nazhir antara lain amanah, memiliki pengetahuan tentang wakaf , berpengalaman dibidang manajemen keuangan, kemampuan dan kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugas nazhir. Nazhir dapat menerima hak pengelolahan sebesar maksimal 10% dari hasil bersh pengelolaan dan pengembangan benda wakaf, agar nazhir wakaf tidak merasa hany sekedar dijadikan pekerjaan sambilan yang hany dijalani seadanya saja, tetapi benar-benar mau untuk menjalankan tugas-tugasnya sehingga meeka patut untuk diberi hak-hak yang pantas sebagaimana mereka kerja dalam dunia profesioanal.
    c) Menekankan pentingnya pembentukkan sebuah lembaga wakaf nasional.
    d) Menekankan pentingnya pemberdayaan harta wakaf yang menjadi ciri utama UU dan PP wakaf ini.
    e) Catatan penting dalam UU dan PP ini adalah adanya ketentuan pidana dan sanksi administrasi. Ketentuan pidana yang dimaksud ditujukan kepada para pihak yang dengan sengaja menyalah gunakan benda wakaf dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp . 500.000.000,-. Sedangkan bagi pihak yang dengan sengaja mengubah peruntukan benda wakaf akan dipidana penjara palin lama 4 tahun atau pidan denda paling banyak Rp 400.000.000,-. Sedangkan sanksi administrasi akan dikenakan kepada lembaga keuangan syari’ah dan pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) yang melanggar dalam masalah pendaftaran benda wakaf.
    Adapun kiat khusus untuk membangun citra atau image pengelola wakaf yang baik terkait dengan :
     Penampilan, tidak membohongi pelanggan (wakif), masyarakat penerima wakaf baik yang terkait dengan kuantitas ataupun kualitas.
     Pelayanan, kualitas pelayanan yang baik dengan tidak membuka peluang untuk menyakiti para konsumen ataupun para penerima wakaf.
     Persuasi, yaitu meyakinkan dengan tindakan yang santun dan ramah tanpa berbuat kasar atau mengucap kata sumpah yang terlalu berlebihan.
     Pemuasan, dengan bekerja secara rapih, profesional dan bertanggung jawab atas para konsumen atau para penerima wakaf akan menjadikan pengelola wakaf semakin bertambah sempurna.

    BAB III
    Kesimpulan
    Kalau ditinjau dari aspek ajarannya saja, wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Apalagi wakaf ini bagian dari ajaran muamalat yang memiliki jangkauan yang sangat luas, khususnya dalam pengembangan perekonomian lemah.
    Memang kalau ditinjau dari kekuatan hukum yang dimiliki ajaran wakaf merupakan ajaran yang bersifat anjuran (sunnah), namun kekuatan yang dimiliki sesungguhnya begitu besar untuk tonggak menjalankan roda kesejahteraan masyarakat banyak, sehingga dengan demikian ajaran wakaf yang termasuk dalam wilayah ijtihadi, dengan sendirinya menjadi pendukung non- manajeral yang bisa dikembangkan pengelolaanya secara optimal

    Daftar Pustaka

    Ahmad djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif, Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007
    Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama Islam, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, Jakarta: 2007

    http://www.bw-indonesia.net

    http://www.tabungwakaf.net

    http://www.ndrw.wordpress.com