hendrakholid.net

blog ekonomi syariah zakat wakaf kawafi
RSS icon Email icon Home icon
  • Management Fundraising BWI (Badan Wakaf Indonesia)

    Posted on Mei 12th, 2010 putut pena ultahera No comments

    MANAGEMENT FUNDRAISING ZISWAF
    BADAN WAKAF INDONESIA (BWI)

    Makalah ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah management Fundraising ziswaf

    Disusun oleh:

    Putut Pena Ultahera : 107046301858

    Solihin : 107046301994

    JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
    FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
    UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
    JAKARTA
    2010

    BAB I
    Pendahuluan
    1. Latar belakang
    Sebagai salah satu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Sebagian besar rumah ibadah, lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainya di bangun di atas tanah wakaf. Menurut data yang ada di Departemen Agama Repeublik Indonesia sampai oktober 2007, tanah wakaf yang ada di Indonesia berjummlah 403.845 lokasi, dengan luas tanah 1.566.672.406 M2 . apabila jumlah tanah wakaf di indonesia ini dihubungkan dengan negara yang saat ini menghadapi berbagai krisis termasuk krisis ekonomi,, sebenarnya jumlah tanah wakaf itu tersebut merupakan suatu potensi sumber daya ekonomi untuk lebih dikembangkan guna membantu menyelesaikan krisis ekonomi, sayangnya tanah wakaf yang berjumlah begitu banyak, pada umumnya pemanfaatannnya masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif.
    Suatu kenyataan yang dilihat bahwa wakaf yang ada di indonesia pada umumnya berupa mesjid,mushalla, madrasah,sekolahan, makam, dan rumah yatim piatu. Dilihat dari segi sosial dan ekonomi, wakaf yang ada memang belum dapat berperan dalam menanggulangi permasalahan umat dapat berperan menanggulangi permasalahan umat khususnya maslah sosial dan ekonomi. Hal ini dapat dipahami karena kebanyakan wakaf yang ada kurang maksimal dalam pengelolaannya. Kondisi ini disebabkan oleh keadaan tanah wakaf yang sempit dan hanya cukup dipergunakan untuk tujuan wakaf yang hanya diikrarkan wakif seperti untuk musholla dan masjidtanpa diiringi tanah atau benda yang dapat dikelola secara produktif. Memang ada tanah wakaf yang cukup luas, tetapi karena Nadzirnya kurang kreatif, tanah yang kemungkinan dikelola secara produktiftersebut akhirnya tidak dimanfaatkan secara produktif tersebut akhirnya tidak dimanfaatkan sama sekali, bahkan perawatannya pun harus dicarikan sumbangan dari masyarakat.
    Di Indonesia sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalm bentuk usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak- pihak yang memerlukan termasuk fakir miskin. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan keagamaan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif bagi ekonomi masyarakat. Apabila perentukan wakaf dalm hanya terbatas pada hal- hal diatas tanpa diimbangi dengan wakaf produktif , maka wakaf sebagai salah satu sarana untuk menwujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, tidak akan dapat terreleasasikan secara optimal.
    Sebagaimana kita rasakan bersama kondisi perekonomian di Indonesia sangat memperihatinkan. Berjuta-juta saudara kita hidup di bawah garis kemiskinan. Pemerintahan telah melakukan berbagai usaha untuk menanggulangi perekonomian kita yang makin buruk, antara lain dengan mencari dana pinjaman keluar negeri.
    Dalam kondisi yang demikian, sesungguhnya di samping instrumen-instrumen ekonomi islam lainnya seperti zakat, infaq dan sedekah dan lainya masih ada lembaga yang sangat untuk dikembangkan yakni wakaf, karena wakaf yang dikelola secara produktif dapat membantu menyelesaikan masalah ekonomi masyarakat. Peruntukkan dan pengelolahan wakaf di indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi cenderung hanya untuk kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah khusus dapat di maklumi, karena memang pada umumnya ada keterbatasan pemahaman umat Islam tentang hukum wakaf, misalnya mengenai harta wakaf yang boleh diwakafkan, peruntukan wakaf dan tugas Nadzir wakaf. Agar wakaf di Indonesia dapat memberdayakan ekonomi umat, maka di Indonesia perlu dilakukan paradigma baru dalam pengelilaan wakaf. Wakaf yang selama ini yang hanya peruntukannya hanya bersifat konsumtif dan dikelola secara tradisional, sudah saatnya wakaf kini dikelola secara produktif .
    Apabila wakaf ini dapat dikelola dengan produktif, niscaya akan mempercepat pengetasan kemiskinan di negeri kita. Namun semua itu memerlukan dana yang sangat besar, maka dalam suatu organisasi nirlaba, yang dikelola oleh negara maupun swasta harus mampu mempunyai strategi fundraising yang mampu membangun image di masyarakat untuk bisa menarik para donatur untuk menyumbangkan hartanya kepada organisasi nirlaba yang kita kelola, berupa tanah maupun uang ataupun barang-barang yang bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak. Untuk itu masih banyak yang harus dibenahi agar dapat menuju era wakaf produktif.
    Manajemen fundraising memang sangat di butuhkan agar suatu organisasi itu mampu bertahan. Termasuk bagaimana organisasi nirlaba itu mampu mempertahan donatur untuk terus menyumbang ke lembaga tersebut.
    Untuk itu tugas kita sebagai ahli-ahli dalam bidang wakaf ini, untuk mengabdi guna menciptakan wakaf yang produktif, selama ini para pengelola(Nazhir) hanya mengolah wakaf secara tradisional, agar bisa memberi pelatihan supaya bisa berubah menjadi Nazhir yang profesional.
    Maka dari itu tugas BWI sebagai Badan Wakaf yang dibentuk pemerintah harus mampu mengembangkan wakaf di indonesia melalui program-program pemberdayaannya maupun dari segi penghimpunan dana atau tanah wakaf. Memang untuk sekarang BWI belum bisa memgembangkan wakaf karena beberapa hambatan-hambatan terutama masalah sosialisasi terhadap masyarakat yang belum paham mengenai definisi maupun tata cara berwakaf sehingga kadang para wakif yang ingin berwakaf menjadi enggan berwakaf karena tidak tahu tata cara berwakaf.

    BAB II
    Sejarah, visi, misi dan Strategi
    BWI
    1. Sejarah BWI
    bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat. Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kehadiran BWI, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47, adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Untuk kali pertama, Keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) No. 75/M tahun 2007, yang ditetapkan di Jakarta, 13 Juli 2007. Jadi, BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat
    BWI berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan. Dalam kepengurusan, BWI terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan, masing-masing dipimpin oleh oleh satu orang Ketua dan dua orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsure pengawas pelaksanaan tugas BWI. Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat .
    Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri. Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.

    B. Visi, Misi, dan Strategi Badan Wakaf Indonesia
    Visi
    Badan Wakaf Indonesia mempunyai Visi:
    Terwujudnya lembaga Independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional”.
    Misi
    Misi Badan Wakaf Indonesia
    “Menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat”.
    C. Struktur Organisasi BWI
    Dewan Pertimbangan
    Ketua : Dr. H.M. Anwar Ibrahim (Ketua)
    Wakit Ketua : Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA
    : Drs. H. Ahmad Djunaidi
    Anggota : Dr. Mulya E. Siregar
    : H. Muhammad Abbas Aula, Lc. MHI

    Badan Pelaksana
    Ketua : Prof. Dr. KH. Muhammad Tholhah Hasan
    Wakit Ketua I : H. Mustafa Edwin Nasution, Ph.D
    Wakil Ketua II : Drs. KH. A. Hafizh Utsman
    Sekretaris : Dr.Sumuran Harahap, M.Ag.MM.MH
    Wakil Sekretaris : H.M. Cholil Nafis, Lc. MA
    Bendahara : Drs. H. Siradjul Munir
    Wakil Bendahara : Prof. Dr. Suparman, MSc

    Divisi-divisi
    Pembinaan Nazhir:
    Dr. KH. Maghfur Usman
    Dr. H. Jafril Khalil, MCL. Drs. FIIS

    Pengelolaan Wakaf:
    Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA
    Ir. Suhaji Lestiadi
    Hubungan Masyarakat:
    Prof. Dr. Masykuri Abdillah, MA
    Ir. Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS
    Kelembagaan:
    Dr. Wahiduddin Adams, SH. MA
    Bey Sapta Utama, MSc
    Penelitian dan Pengembangan:
    Dr. Uswatun Hasanah, MA
    Dian Masyita, SE. MT
    D. Strategi BWI
    Adapun strategi untuk merealisasikan Visi dan Misi Badan Wakaf Indonesia adalah sebagai berikut:
    1. Meningkatkan kompetensi dan jaringan Badan wakaf Indonesia, baik nasional maupun internasional.
    2. Membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan.
    3. Meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf.
    4. Meningkatkan profesionalitas dan keamanahan nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.
    5. Mengkoordinasi dan membina seluruh nazhir wakaf.
    6. Menertibkan pengadministrasian harta benda wakaf.
    7. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
    8. Menghimpun, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional.
    Program kerja Badan Wakaf indonesia
    A. Divisi pembinaan Nadzir
    Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai pembina nadzir, Divisi Pembinaan Nadzir menyusun program sebagai berikut:
    1. Mneyusun Kurikulum sebagai Pelatihan Nadzir.
    2. Menyusun modul untuk pelatihan nadzir oleh tim khusus yang dibentuk oleh pengurus BWI.
    3. Modul dan Kurikulum yang sudah disusun oleh tim khusus, diteliti dan diuji oleh tim khusus, diteliti dan diuji oleh divisi Litbang.
    4. Mengadakn Lokakarya mengenai kurikulum dan modal yang akan dipergunakan untuk Pelatihan Nadzir.
    5. Menyelenggarakan Pelatihan- pelatihan Nadzir.
    B. Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf
    1. Pemetaan Tanah Wakaf untuk Tujuan Produktif
    Berdasrkan data dari Departemen Agama RI, di Indonesia terdapat tanah Wakaf sebanyak 366.595 lokasi, dengan luas tanah 2.686.536.565,68 m2.
    Pemetaan tanah wakaf ini akan dilakukan bersinergi bersama divisi- divisi lain yang terkait. Pemetaan tanah yang bertujuan produktif ini bertujuan produktif ini mempunyai arti penting bagi keberadaan BWI,karena:
    a. Memberi arah bagi upaya peningkatan produktivitas pengelolaan harta wakaf.
    b. Mwmberdayakan potensi harta wakaf yang sudah ada, bekerja sama dengan Nadzir seteempat
    c. Merupakan wujud nyata kontribusi BWI dalam bentuk bantuan dan Manajemen BWI kepada para Nadzir setempat.
    Sedangkan wilayah pemetaan akan dibuat mudah yakni dengan membagi menjadi area pemetaan menjadi:
    a. Jawa dan Sumatra
    b. Luar Jawa atau Sumatra
    c. Pusat Kota
    d. Pusat Industri
    e. Pusat Argoindustri, dan Kategori lain.
    2. Program Penghimpunana Dana Wakaf Uang
    a. Penghimpunan pola umum (general cash waqf), yakni suatu program penghimpunan dana wakaf yang dilakukan oleh BWI secara umum tanpa dikaitkan atas suatu projek investasi tertentu.
    b. Penghimpunan Pola Khusus (special/ restricted cash waqf)
    Penghimpunana dana wakaf dengan pola ini, dilakukan secara khusus yakni terkait pada project investasi harta wakaf yang akan dilaksanakan oleh BWI, dan atau terkait pada peruntukan harta wakaf, misalnya project pemberdayaan ekonomi pada masyarakat dan atau masalah sosial (kemiskinan, pengangguran, pendididkan, keaehatan) disuatu tempat.
    . 3. Divisi Kelembagaan
    Untuk melaksanakan berbagai tugas dan fungsi Badan Wakaf Indonesia, perlu disiapkan peraturan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaannya sebagai tindak lanjut pengaturan sebagai tindak lanjut pengaturan naik yang diperintahkan secara langsung oleh undang- undang Nomor 41 tahun 2004tentang wakaf maupun maupun Peraturan Pemerintahannya Nomor 42 tahun 2006.
    Berbagai peraturan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan adalah sebagai berikut:
    1. Menyiapkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia tentang:
    a. Syarat Calon Anggota BWI
    b. Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota BWI
    c. Tata Cara Pemilihan Calon anggota BWI
    d. Penggantian Antar Waktu Anggota BWI
    e. Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Persyaratan, dan Tata Cara Pemilihan Anggota dan Tata Kerja BWI
    2. Menyiapkan dan menyusun Pedoman Penyelesaian Sengketa Mengenai Perwakafan baik Musyawarah, Mediasi, Arbitrase atau Pengadilan.
    3. Menyiapkan, Menyusun Pedoman Hubungan Kerja, Mekanisme Hubungan dengan Departemen Agama dalam ranaka persetujuan dan atau izin atas Perubahan Peruntukan dan Status Harta Benda Wakaf (bersama Departemen Agama dan MUI).
    4. Menyiapkan pedoman hubungan kerja antar BWI, Departemen Agama RI dan Nadzir.
    5. Pengembangan Lembaga (Capacity Building).
    6. Workshop Koordinasi BWI dengan perwakilan BWI diPropinsi, Kabupaten/ Kota (Bersama Departemen Agama dan MUI).
    7. Workshop Penyusunan Fiqh Wakaf (bersama Departeman Agama dan MUI).
    8. Memberikan rekomendasi persetujuan dan atau izin perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
    9. Memberikan rekomendasi persetujuan atau penukuran harta benda wakaf.
    10. Penerbitan kebijakan dan prosedur pengelolaan Wakaf Produktif.

    C. Divisi Hubungan Masyarakat:
    1. Program Publikasi dan Edukasi Publik.
    a. Penulisan Wakaf secara berkala.
    b. Liputan tentang kegiatan/ proyek percontohan BWI.
    c. Workshop dan Seminar
    d. Talkshow
    e. Penerbitan Buku
    f. Event
    g. Website
    h. Brosur dan Spanduk
    i. Sosialisasi ke Daerah
    D. Divisi Penelitian dan Pengembangan
    Adapun program divisi penelitian dan pengembangan adalah sebagai berikut:
    1. Menginventarisir Aset- aset Wakaf di seluruh Indonesia bekerja sama dengan Departemen Agama RI dan berkoordinasi dengan divisi- divisi lainnya.
    2. Memetakan dan menganlisis petensi Ekonomi dari setiap Aset Wakaf dengan berkoordinasi dengan divisi lain yang berkaitan.
    3. Menghasilkan Publikasi Ilmiah dan Populer mengenai perwakafan.
    4. Bersama Divisi Humas, Divisi penelitian, dan Pengembangan bersinergi untuk mengatur Strategi dan mekanisme sosialisasi Wakaf harta benda benda bergerak.
    5. Dengan divisi kelembagaan merumuskan mekanisme kelembagaan yang berperan dala penerapan benda wakaf bergerak ini.
    6. Dengan Divisi pengelolaan dan Pengembanempelajari instrumen portofolio investasi Wakaf benda bergerak yang menguntungkan, sekaligus mekanisme pendistribusian keuntungannya.
    7. Dengan Divisi ngeloaan dan pengembangelakukan pilot project untuk penerapan Wakaf benda bergerak ini di beberapa wilayah dan mengkaji kelebihan serta kekurangan setips emplementasi.
    8. Berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Masyarakat untuk mengelola website BWI dalam publikasi hasil riset divisi penelitian dan pengembangan dan yang lainnya.
    9. Melakukan studi banding dengan salah satu cara untuk mendapatkan informasi dan belajar.

    BAB III
    Fundraising BWI
    1. Manajemen Fundraising
    Manajemen Fundraising adalah bagaimana upaya kita menpegaruhi para donatur untuk mengeluarkan dananya. Bagi setiap organisasi nirlaba harus mempunyai manajemen Fundraising, apabila suatu tidak mempunyai manajemen fundraising otomatis organisasi itu akan memhancur secara cepat, maka dari itu Manajemen Fundraising sangat dibutuhkan oleh suatu lemabaga atau badan nirlaba.
    Dalam melakukan penghimpunan dana kita harus melakukan pendekatan secara intern kepada para donatur, dengan cara terlebih dahulu mengendentifikasi donatur. Cara inditifikasi donatur yaitu:
    a. mendekati dan mencari donatur.
    Dalam mencari dan mendekati para donatur kita harus terlebih dahulu mengetahui Profil, kebiasaan dan gaya hidup para donatur. Agar kegiatan Fundrasing berkerja secara efektif dan efisiensi
    b. memuaskan kebutuhan donatur .
    sebagai manager Fundraising setelah mengetahui porfil dari donatur kita harus mengetahui keinginan, harapan, dan selera dari donatur, guna para donatur bertahan untuk mengeluarkan harta ke lembaga yang kita tawarkan.
    2. penghimpunan dana wakaf uang di BWI
    A. Penghimpunan pola umum(general cash waqf),
    yakini suatu program penghimpun dana wakaf yang dilakukan BWI secara umum tanpa dikaitkan atas suatu projek Investasi tertentu. Dalam melakukan penghimpunan dana wakaf uang ini, BWI akan membuka rekening di Bank Syariah tersebut,dan para wakif dapat menyerahkan KeBWI melalui kantor-kantor layanan Bank Syariah.dimaksud. dana wakaf yang yang dipeoleh dari program ini akan dikumpulkan dalam satu rekening penampungan investasi sebagai bentuk pool of fund, untuk selanjutnya akan di investasikan dadalam projek investasi harta wakaf yang sesuai dengan kreteria investasi. Dalam upaya meningkatkan image dan branding BWI, maka akan dicanangkan gerakan wakaf nasional oleh Presiden diikuti dengan wakil Presiden , DPR, DPD. Para pejabat negara, penjabat pemda, ulama pengusaha, akedemisi , artis tokoh-tokoh lain. Guna lebih membangkitkan minat dan perhatian masyarakat luas, BWI menetapkan motto “Wakaf Produktif” upaya pengetasan kemiskinan”. BWI juga mendorong lembaga-lembaga penghimpun dana wakaf untuk berkerjasama dengan LKS mengerakkan wakaf.
    B. Penghimpunan Pola Khusus(special/restricted cash waqf)
    Penghimpunan dengan pola ini, dilakukan secara khusus yakni terkait pada projek investasi hartawakaf yang akan dilaksanakan oleh BWI, atau terkait pada aspek peruntukkan harta wakaf, misalnya projek pemberdayakan ekonomi masyarakat dan masalah sosial(kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pengangguran) di suatu tempat melalui program wakaf Produktif dapat mentapkan jenis investasi wakaf atau bahkan ikut serta mengolah investasi tersebut dan atau terlibat pada penyaluran peruntukan harta wakaf. Sebagai contoh misalnya BWI bermaksud melaksanakan projek penbangunan apartemen sehatIslam pada suatu tanah wakaf yang strategis, maka untuk keperluan ini dapat dihimpun program pendanaan secara khususuntuk pembangunan apartemen itu. Nnantinya untuk projek seperti ini, bial diperlukan dikobinasikan dengan model penghimpunan dana secara komersil berkerja sama dengan investor.atas penghimpunan dengan pola khusus ini akan dibentuk pula rekening penampungan khusus di Bank Syariah yang pisahkan dari rekening penghimpunan dana wakaf pola umum.
    3. Pembangunan Gedung Wakaf Center
    Gedung Wakaf Center merupakan bagunan komersil bertingkat yang sekaligus berfungsi sebagais pusat wakaf Indonesia dimana pada gedung ini akan berkantor BWI.
    Sumber dana yntuk pembangunan gedung dapat berasal dari:
    a. Wakaf Pemerintahan Republik Indonesia
    b. Wakaf Negara- negara Islam
    c. Wakaf Bank- bank Islam Dunioa dan di Indonesia
    d. Bantuan dari badan- badan wakaf Internasional
    e. Wakaf Pengusaha Indonesia dan Internasional
    f. Kerjasama komersial dengan Investor lokal dan Internasional
    4. Program Investasi Harta Wakaf
    Kegiatan Investasi dilakukan dalam upaya mengembangkan, mendayagunakan dan memberi nilai tambah ekonomi, serta meningkatkan nilai manfaat sosial atas harta wakaf. Kegiatan investasi ditujukan pada sektor riil yang menguntukan sesuai target market dan risk acceptance criteria. Kegiatan ini akan dijalankan dengan menggunakan dana wakaf yang dihimpun sesuai program wakaf umum dan atau program wakaf khusus, serta dapat juga dilakukan penghimpunan dana dengan pola kerjasama investasi ynag bersifat komersial dari para investor menggunakan pola musyarakah, ijaroh, dan pola investasi.komersial lainnya sesuai dengan syariah.
    Hasil W awancara.
    Pada saat kunjungan ke BWI, bertemu dengan bpk. Rahmat Rahlan pada bagian litbang, beliau mengatakan bahwa BWI sudah banyak mengalami kemajuan, mulai membangun Rumah sakit , apertemen dan lain sebagainya dengan dana wakaf yang terkumpul. Ia juga mengatakan bahwa BWI adalah salah satu Badan wakaf yang telah di audit data keuangan secara eksternal pada bulan November 2009… tentang hal penghimpunan dana, beliau menjawab: BWI tidak pernah mencari wakif atau donatur, melainkan Bwi hanya memjalin kerjasama dengan beberapa bank pemerintah maupun swasta dan hanya melakukan sosialisasi dan pengenalan wakaf uang terhadap masyarakat. Setiap mitra kerja sama BWI seperti Bank Mega Syariah, Bank syariah Mandiri, Bank Mualamalat, Bank DKI Jakarta, dan Bank Negara Indonesia(BNI). Semua mitra tersebut sudah di tetapkan sebagai lembaga keuangan syariah yang peneriman harta benda wakaf berupa uang, melalui keputusan menteri Agama, karana menurut undang-undang No:41 tahun 2004 tentang wakaf dipandang perlu menetapkan Bank yang memiliki Lembaga Keuangan Syariah sebagai penerima wakaf berupa uang.. jadi setiap mitra kerja sama BWI harus mendapat romendasi dari Deputi Gebernur BI (Bank Indonesia) dan Rokemendasi Badan Wakaf Indonesia. Baru secara resmi ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai PPAIW .

    Semua lembaga keuangan syariah yang berkerjasama dengan BWI untuk menghimpun dana wakaf uang, harus melaporkan nama-nama dan wilayah kerja atau setiap penggantian PPAIW, kepada menteri Agama dalam hal ini direktur bimbingan masyarakat Islam.
    Laporan keuangan BWI

    Per 28 Februari 2010
    Dalam satuan Rupiah

    1 Rekapitulasi Fundraising Wakaf
    1 Wakaf Uang
    Bank Syariah Mandiri 647.008.339
    BNI Syariah 114.405.175
    Bank Muamalat 38.669.000
    Bank mega Syariah 43.528.679
    Bank DKI Syariah 37.273517
    Jumlah Wakaf Uang 884.880.770

    2 Wakaf Tanah 2.348 M2 Serang, Banten 375.680.000

    Total (1)+(2) 1.256.564.770

    2 Rekapitulasi Pengelolahan dan Pengembangan Wakaf
    jumlah Investasi hasil Investasi

    1 Giro 5 PWU 580.884.770 336.374
    2 Deposito Bank Syariah Mandiri 300.000.000
    3 Rumah sakit ibu dan anak (RSIA) 582.328.000

    Total Wakaf 1.463.212.770 336.374

    Tanggal pembuatan Deposito tanggal 4 Februari 2010dalam jangka waktu 1 tahun(ARO)
    Wakaf tanah 2.348 m2 Serang, Banten dikembangkan dalam bentuk RSIA, pembangunan sampai dengan
    28/02/2010 masih dalam proses pengerjaan,sumber dana bantuanpembiayaan wakaf produktif BWI

    3 Rekapitulasi Pemanfaatan hasil Investasi Wakaf
    Bagi Hasil Pemanfaatan
    Peruntukkan Bagi Hasil

    1 Giro 5 PWU 329.736
    2 Deposito Bank Syariah Mandiri
    3 Rumah Sakit Ibu dan Anak

    Total Wakaf 329.736 Nihil

    Jumlah 329.736 diambil dari bagi hasil peruntukkan sebesar 90% dari Investasi
    Sumber data : www. BWI or.id

    Bab IV
    Kesimpulan dan Saran

    A. Kesimpulan.
    Setelah dikeluarkan UU No 41 Tahun 2004 mengenai wakaf, yang kemudian dikeluarkan PP No 42 Tahun 2006, tentang pelaksanaan wakaf. Maka secara otomatis diperlukan badan yang mengurus total dengan mengenai perkembangan Wakaf. Maka pada tanggal 13 juli 2007 secara resmi didirikan oleh presiden yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI). Yang di harapkan bisa menjadi suatu lembaga wakaf yang berperan dalam masyrakat untuk pengetasan kemiskinan. BWI sebagai Lembaga yang dibentuk oleh negara memegang peran strategis. BWI memiliki banyak peluang dan banyak pula tantangan.
    Maka dari itu diperlukan manajemen fundraising yang handal.untuk menghimpun dana dari para donatur. masih banyak yang harus dibenahi dalam kinerja BWI untuk mencari donatur dan trust donaturnya. Dengan strategi Fundraising yang sekarang BWI mampu menjalin kerja sama dengan beberapa Bank seperti Bank Muamalah, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, BNI Syariah dan Bank DKI Syariah.. untuk itu BWI mempunyai strategei yang cukup baik,
    2. Saran
    Dengan didirikan BWI memang cukup bagus. Namun dengan umur BWI yang berdiri sekitar tahun 2007. belum bisa memenuhi kinerja sebagai lembaga yang bergerak dibidang wakaf. Dikarenakan BWI tidak mencari donatur melainnkan hanya melakukan sosialisasi, penyuluhan terhadap wakaf atau pengenalan terhadap wakaf. Jadi ini nilai kurang efektif, karena Wakif jadi enggan dan tidak mau menaruh harta wakafnya ke BWI.

    DAFTAR PUSTAKA
    1. BWI, Profil badan wakaf indonesia, BWI,2008
    2. Bimas Islam,Panduan pemberdayaan Tanah wakaf Produktif Strategi, Depag, n Jakarta.2008
    3. UU NO 41 TAHUN 2004
    4. UU NO 42 TAHUN 2008
    5. Http// www.BWI.or.id
    6. Bimas Islam, pendoman wakaf, Depag

  • Reksadana Syariah

    Posted on Mei 11th, 2010 srifatini No comments

    REKSADANA SYARIAH

    Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah lembaga keuangan syari’ah non-bank

    Dosen pembimbing:
    Dr. Hendra Kholid, MA.

    Disusun oleh :
    Srifatini Meilesvina
    Suharyati Ina Muharani

    PRODI STUDI MUAMALAT
    KONSENTRASI PERBANKAN SYARI’AH
    FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
    UIN SYARIF HIDAYATULLAH
    2010M/1431H

    A. Pengertian dan Sejarah Reksadana syariah
    Secara bahasa reksa dana tersusun dari dua konsep yaitu “reksa” yang berarti jaga atau pelihara dan konsep “dana” yang berarti (himpunan) uang. Dengan demikian, secara bahasa reksa dana berarti kumpulan uang yang dipelihara. Sedangkan secara istilah, reksa dana berarti sebuah wadah dimana masyarakat dapat menginvestasikan dananya dan oleh pengurusnya (manajer investasi) dana itu diinvestasikan ke portofolio efek, yang dimaksud dengan portofolio efek adalah kumpulan (kombinasi) sekuritas, surat berharga atau efek, atau instrument yang dikelola. Reksadana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksa dana merupakan investasi campuran yang menggabungkan saham dan obligasi dalam satu produk.Sedang Reksa Dana Syariah merupakan sarana investasi campuran yang menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer investasi. Manajer investasi menawarkan reksa dana syariah kepada para investor yang berminat, sementara dana yang diperoleh dari investor tersebut dikelola oleh manajer investasi untuk ditanamkan dalam saham atau obligasi syariah yang mengacu pada syariat islam. Reksadana syariah, misalnya tidak menginvestasikan pada saham atau obligasi dari perusahaan yang pengelolaannya bertentangan dengan syariat islam. Seperti pabrik makanan/minuman yang mengandung alkohol, daging babi,dll.
    Sejarah reksa dana dimulai saat seorang pedagang Belanda bernama Adriaan van Ketwich pada tahun 1744 membuat sebuah reksa dana. Reksa dana ini bernama Eendragt Maakt Magt yang berarti ”persatuan menciptakan kekuatan”. Langkah van Ketwich ini kemudian diikuti oleh raja Belanda pada saat itu, William I dengan mendirikan sebuah perusahaan investasi pada tahun 1822. Sejak saat itu, reksa dana lainnya mulai bermunculan, antara lain di Swiss tahun 1849 dan instrumen serupa yang muncul di Skotlandia pada tahun 1880. Satu hal yang perlu dicatat, pada masa-masa tersebut reksa dana yang ada bersifat closed-end. Artinya, penerbit reksa dana tidak memiliki kewajiban untuk membeli kembali reksa dana yang telah dijualnya. Pembeli reksa dana hanya dapat menjual reksa dana yang dimilikinya kepada investor lain.
    Selanjutnya, ide mengenai reksa dana ini mulai mengakar di Inggris dan Perancis dengan adanya Joint Stock Companies Act pada tahun 1862 dan 1867 yang mengijinkan investor untuk mendapatkan bagian keuntungan perusahan investasi dan risiko investasinya hanya sebatas dana yang diinvestasikan. Reksa dana kemudian dibawa ke Amerika Serikat pada tahun 1890. Reksa dana pertama yang diterbitkan di Amerika Serikat adalah “The Boston Personal Property Trust” pada tahun 1893. Langkah penting yang menjadi tonggak munculnya reksa dana modern adalah diterbitkannya Alexander Fund di Philadelphia pada tahun 1907. Apa yang menjadikan reksa dana ini disebut sebagai peletak dasar reksa dana modern? Reksa dana ini dijual secara berkala dalam periode 6 bulanan dan hal terpenting lainnya, investor dapat menjual kembali reksa dananya kepada penerbit. Sebelumnya, investor hanya dapat menjual reksa dananya kepada investor lain.
    Di Indonesia, reksa dana pertama kali muncul saat pemerintah mendirikan PT. Danareksa pada tahun 1976. Pada waktu itu PT. Danareksa menerbitkan reksa dana yang disebut dengan sertifikat Danareksa. Pada tahun 1995, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang pasar modal yang mencakup pula peraturan mengenai reksa dana melalui UU No. 8 tahun 1995 mengenai pasar modal. Adanya UU tersebut menjadi momentum munculnya reksa dana di Indonesia yang diawali dengan diterbitkannya reksa dana tertutup oleh PT. BDNI Reksa Dana. Hadirnya Bank Muamalat, Asuransi Takaful, dan tumbuhnya lembaga Keuangan syariah menimbulkan sikap optimistis meningkatnya gairah investasi yang berbasis pada investor muslim. Bapepam mulai melakukan inisiatif untuk mewadahi investor muslim, maka mulai tahun 1997 dihadirkan reksadana syariah dengan produknya yang bernama danareksa syariah. Kemudian pada tahun 2000 dihadirkan kembali produk baru dengan nama danareksa syariah berimbang.4
    • Dasar Hukum Reksa Dana Syariah
    Saham reksadana syariah dapat diperjual-belikan dengan dasar ayat Al-Quran:
    Surah Al-Baqarah: 275 :
    275. orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.
    Surah An-Nisa : 29
    29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
    Hadis Nabi S.A.W, antara lain:
    “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”. (HR. Tirmidzi dari Amr bin Auf)
    “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain” (HR. Ibn Majah dari Ubadah bin Shamit, Ahmad dari Ibn Abbas, dan Malik dari Yahya).
    • Tujuan Berdirinya Reksadana Syariah
    investasi merupakan solusi bagi pemilik modal dalam mengembangkan hartanya. Dalam berinvestasi ini banyak jalan yang bisa dilalui, baik dilakukan oleh pemilik modal sendiri maupun diserahkan kepada pihak lain untuk diinvestasikan pada saat pemilik modal tidak bisa menjalankan usahanya sendiri, maka usaha dilakukan oleh pihak lain.
    Pengalokasian modal kepada pihak lain itu bisa disalurkan kepada perorangan yang bersifat individual atau disalurkan kepada lembaga atau badan usaha. Badan usaha yang dijadikan tempat investasi itu dapat berupa lembaga ekonomi ataupun lembaga keuangan yang menyelenggarakan kegiatan perbankan atau kegiatan non perbankan. Sedangkan reksa dana itu sendiri dapat dikategorikan sebagai lembaga keuangan non perbankan yang bisa dijadikan sebagai tempat investasi bagi pemilik modal yang bergerak di bidang pasar modal.
    B. Prinsip Transaksi dan aplikasi
    Prinsip operasional yang digunakan di reksa dana syariah adalah prinsip mudharabah atau qiradh. Prinsip mudharabah atau qiradh ini diartikan sebagai sebuah ikatan atau system dimana seseorang memberikan hartanya kepada oang lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh hasil dari pengelolaan tersebut dibagi antara kedua pihak sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak.
    Prinsip mudharabah atau qiradh di reksa dana syariah ini memiliki beberapa karakteristik. Pertama pemodal sebagai rab al mal ikut menanggung resiko kerugian yang dialami manajer investasi sebagai ‘amil. Kedua manajer investasi sebagai ‘amil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi kalau kerugian tersebut bukan disebabkan karena kelalaiannya. Ketiga, keuntungan (ribh) dibagi antara pemodal (rab al mal) dengan manajer investasi (‘amil) sesuai dengan proporsi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
    C. Jenis produk dan Mekanisme operasional

    a. Reksa Dana Pasar Uang
    Reksa Dana Jenis ini hanya melakukan investasi pada efek bersifat Hutang dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun. Tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal.
    b. Reksa Dana Pendapatan Tetap
    Reksa Dana jenis ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat Hutang. Reksa Dana ini memiliki risiko yang relative lebih besar dari Reksa Dana Pasar Uang. Tujuannya adalah untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil.
    c. Reksa Dana Saham
    Reksa Dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktiavanya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Karena investasinya dilakukan pada saham, maka risikonya lebih tinggi dari dua jenis Reksa Dana sebelumnya, namun menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi.
    d. Reksa Dana Campuran
    Reksa Dana jenis ini melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas dan efek bersifat Hutang.
    Dalam mekanisme kerja yang terjadi di reksa dana ada tiga pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana yaitu:
    1) Manajer investasi sebagai pengelola investasi. Manajer investasi ini bertanggung jawab atas kegiatan investasi, yang meliputi analisa dan pemilihan jenis investasi, mengambil keputusan kepu-tusan investasi, memonitor pasar investasi, dan melakukan tindakan- tidakan yang dibutuhkan untuk kepentingan investor. Manajer investasi ( perusahaan pengelola) dapat berupa:
    a) Perusahaan efek, dimana umumnya berbentuk divisi tersendiri atau PT yang khusus menangani reksa dana.
    b) Perusahaan yang secara khusus bergerak sebagai perusahaan manajemen investasi (PMI) atau investment manajemen company.
    2) Bank kustodian adalah bagian dari kegiatan usaha suatu bank yang bertindak sebagai penyimpan kekayaan (safe keeper) serta administrator reksa dana. Dana yang terkumpul dari sekian banyak investor bukan merupakan bagian dari kekayaan manajer investor maupun bang kustodian, tetapi memiliki parta investor yang disimpan atas nama reksa dana di bank kustodian. Baik manajer investasi maupun bank kustodian yng akan melakukan kegiatan ini terlebih dahulu harus mendapat ijin dari Bapepam.
    3) Pelaku ( perantara) dipasar modal ( broker, underwriter) maupun di pasar uang ( bank) dan pengawas yang dilakukan oleh Bapepam.
    • Mekanisme operasional dalam Reksa Dana Syari’ah terdiri atas:
    a. Antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan sistem wakalah, dan
    b. Antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudharabah.

    D. Legalitas hukum
    Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 20 /DSN- MUI/ 1V /2001, Reksa Dana Syariah adalah:
    ” reksa dana yang beroprasi menurut ketentuan dan prinsip syariah ilam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta ( shahibul maal / rabb al- mal) dengan manajaer investasi sebagai wakil shahibul maal,maupun antara manajer investasi sebagai wakil shahibul maal dengan pengguna investasi.”
    Menurut undang-undang pasar modal No. 8 tahun 1995, pasal 1 ayat 27, reksa dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang telah mendapat izin dari Bapepam. Reksa dana dapat terdiri dari berbagi macam instrumen surat berharga seperti saham, obligasi, instrumen pasar uang, atau campuran dari instrumen- instrumen di atas.
    E. Perkembangan Reksadana Syariah di Indonesia
    Beberapa tahun ini mulai berkembang prinsip syariah dalam jasa keungan, mulai dari perbankan, asuransi, dan investasi. Saat ini ada beberapa perusahaan sekuritas yang menularkan produk investasi syariah, antara lain Danareksa, PNM, Bhakti Asset Management (BAM), Rifan Sekuritas, dll.
    Perkembangan Reksa Dana Syariah di Indonesia sepertinya sejalan denga pertumbuhan Islamic Fund secara global. Pertama kali dimulai pada tahun 1995 oleh National Commercial Bank Saudi Arabia yang meluncurkan Global Trade Equity. Di Indonesia, Reksa Dana Syariah baru ada sepuluh reksa dana, yaitu: Danareksa Syariah Berimbang, Dana PNM Syariah, Rifan Syariah, dan Batasa Syariah.
    • Pertumbuhan Reksadana Syariah di Indonesia
    Pertumbuhan industri reksa dana syariah pun melampaui pertumbuhan reksa dana nasional, bahkan sebelum sukuk negara diluncurkan. Saat industri reksa dana nasional tumbuh 2,15% pada triwulan I tahun ini, pertumbuhan reksa dana syariah mencapai 31,64%. Hanya saja, dilihat dari volumenya, reksa dana jenis ini masih kecil dibanding reksa dana konvensional. Namun, jika dilihat dari tingkat pengembalian (return), reksa dana syariah berbasis obligasi syariah pada Januari-Juli 2008 membukukan nilai return rata-rata 5%, sementara seluruh produk reksa dana pendapatan tetap lainnya yang membukukan returnnegatif.
    Berdasarkan data Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), pada akhir 2007 jumlah reksa dana syariah mencapai 25 produk dengan dana kelolaan Rp 2,2 triliun. Jumlah dana kelolaan tersebut naik 206,39% dari Rp 719 miliar pada 2006 yang berasal dari 23 produk. Sementara hingga kuartal I/2008, nilainya mencapai Rp 2,92 triliun. Bahkan, data PT Infovesta Utama memperkirakan instrumen investasi ini hingga semester I/2008 mencapai Rp 3,30 triliun dengan 28 produk, atau naik 49,93% dari dana kelolaannya di akhir 2007.
    Total industri reksa dana secara keseluruhan pada akhir 2007 sebesar Rp 91,15 triliun atau tumbuh 79,2% dari Rp 50,87 triliun pada 2006. Hingga Maret 2008, jumlahnya terus meningkat menjadi Rp 93,11 triliun.Nah,bagaimana reksa dana syariah ketika krisis global menerjang seperti saat ini? Abiprayadi Riyanto, Ketua Asosiasi Ketua Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia, mengatakan, saat krisis global seperti sekarang hampir semua instrumen investasi terkena dampaknya, tak terkecuali reksa dana syariah. Menurutnya, dana kelolaannya per Oktober 2008 sebesar Rp 2,1 triliun, turun dibanding per Septermber 2008 sebesar Rp 2,5 triliun.
    Abi menuturkan, sebenarnya reksa dana syariah merupakan reksa dana yang memiliki karakter sendiri yang berpengaruh terhadap penentuan portofolio investasinya. Ini yang membedakannya dari reksa dana konvensional. Reksa dana syariah memiliki koridor sendiri yang membatasi diri dalam berinvestasi, sehingga tak bisa masuk ke sektor-sektor yang berbasis suku bunga seperti bank dan perusahaan pembiayaan, perusahaan rokok, serta hotel.
    Rujukan investasinya adalah Jakarta Islamic Index (JII) dari Bursa Efek Indonesia dan Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan Bapepam-LK. Ada perbedaan antara JII dan DES. JII memasukkan daftar sahamnya berdasarkan bisinis emitennya yang bukan perusahaan berbasis bunga, rokok atau hotel. Sementara itu, DES lebih dalam lagi: tak hanya melihat bisnis perusahaannya, tapi juga kondisi keuangannya. Perusahaan yang masuk dalam daftar JII belum tentu bisa masuk dalam DES kalau perusahaan itu, misalnya, banyak utangnya. Baik JII maupun DES dievaluasi secara berkala.
    Dengan melihat pola investasi seperti itu, tentu saja ada plus-minusnya berinvestasi di reksa dana syariah. Abi menjelaskan, pada 2007 para manajer investasi reksa dana lebih banyak membenamkan investasinya pada sektor-sektor yang disebut winning teamseperti pertambangan, energi, agrobisnis dan infrastruktur yang saat itu boom. Namun pada 2008, sektor-sektor yang masuk dalam winning team terimbas krisis global ini, sehingga harga sahamnya berguguran. Di sisi lain, ada sektor yang tetap bertahan dan lebih bagus dibanding sektor yang masuk winning team, dana syariah bisa masuk karena bukan dalam koridornya. Artinya, karena selektif, kinerja reksa dana syariah tak akan lebih bagus dibanding sebelumnya. “Tapi itu tak apa-apa. Setiap reksa dana yang punya karakter bisa bagus di satu titik dan bisa turun di titik lainnya,” kata Abi memberi alasan. Semua itu sudah disadari para investor reksa dana syariah. Dan di sinilah perbedaan utama antara reksa dana syariah dan reksa dana konvensional.
    F. Prospek,Kendala,dan Strategi Pengembangan Reksadana Syariah
    Prospek
    Reksa dana syariah memiliki prospek yang baik, apalagi setelah adanya sukuk negara, kendati saat ini terkena imbas krisis seperti halnya instrumen reksa dana lainnya. Selain itu, volumenya pun masih kecil dibanding reksa dana konvensional, sehingga diperlukan edukasi dan sosialisasi yang simultan.
    kendala
    1. Reksa Dana Syariah belum dikenal secara luas. Hanya kalangan masyarakat tertentu yang mengetahui keberadaan Reksa Dana Syariah. Mereka adalah para pelaku bisnis, praktisi, dan akademis di bidang ekonomi syariah.
    2. Dualisme sistem pasar modal yang menawarkan dua sistem Reksa Dana, yaitu Reksa Dana Syariah dan Reksa Dana Konvensional. Kondisi ini kurang memberikan dukungan bagi tumbuhnya Reksa Dana Syariah.
    3. Perlunya dukungan dari berbagai pihak baik para pengusaha, akademis, dan pihak-pihak yang terkait agar perkembangan Reksa Dana Syariah dapat lebih cepat terlealisasi.
    4. Masih terbatasnya instrumen pembiayaansyariah di pasar modal sehingga menyulitkan investor dalam menginvestasikan dananya.
    Strategin pengembangan Reksadana Syariah
    1. Memperbanyak jenis Reksa Dana Syariah guna memberikan alternatif investasi bagi masyarakat untuk menyimpan dananya di Reksa Dana Syariah.
    2. Perlunya membangun idealisme tentang Reksa Dana Syariah. Oleh karena itu, usaha untuk mensosialisasikan idealisme mutlak diperlukan, agar masyarakat dapat memahami pentingnya keberadaannya Reksa Dana Syariah.
    3. Perlu adanya sinergi antar lembaga-lembaga yang terkait baik bapepam, ulama, akademis, dan pengusaha dalam membangun sistem ekonomi syariah terutama di pasar modal.

    Daftar pustaka

    • Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat, A. Djazuli & Yadi Janwari, Rajawali, 2002, Jakarta. Materi Dakwah Ekonomi Syariah.
    • M. Nadratuzzaman, AM Hasan Ali, A. Bahrul M, PKES (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah), Jakarta, 2008. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.
    • Sudarsono, Heri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi. Ekonisia edisi ke3 Yogyakarta.2008
    • http://positivego.blogspot.com/2010/03/perkembangan-reksadana-syariah.html
    • www.google.com

  • Posted on Mei 10th, 2010 sopwan sopiyan No comments

    OBLIGASI SYARIAH (SUKUK)

    Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Lembaga Keuangan Syari’ah Non-Bank

    Dosen pembimbing:

    Dr. Hendra Kholid, MA.

    Disusun oleh:

    Sopwan Sopiyan : 108046300004

    PROGRAM STUDI ZISWAF (MUAMALAT)

    FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

    UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

    JAKARTA

    2010/1431 H

    BAB I

    Kata Pengantar

    Syukur penulis panjatkan kehadirat Alla SWT sehingga akhirnya pemakalah bisa menyelesaikan makalah yang berjudul “ OBLIGASI SYARIAH ”  shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para shahabat dan kita sebagai pengikutnya.

    Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dosen pengajar mata kuliah “Lembaga Perekonomian Ummat “ Bapak Dr. Hendra Kholid, MA dan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini baik secara moril maupun secara materil.

    Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan makalah ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyusunan makalah  ini terdapat banyak kekurangan, dan keritik serta sarannya sangat penulis harapkan.

    Harapan semoga makalah ini dapat bermanpaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi semua pihak. Amin………….

    penulis


    Bab II

    Pendahuluan

    Dengan dipelopori Bank Muamalat Indonesia (BMI), sedikit banyaknya merubah perekonomian di Negri tercinta kita ini Indonesia. Para peneliti  ekonomi yang cinta kepada syariat islam mulai berpikir untuk mengembangkan ekonomi secara islam. Salah stu diantaranya adalah membenarkan obligasi syariah, sesuai dengan keputusan fatwa DSN No. 32/DSN-MUI/IX/2002 dan telah keluar juga UU No. 19 Thn 2008 tentang surat berharga syriah.

    Bab III

    Pembahasan:

    Obligasi Syariah

    1. a. Pengertian, Dasar Hukum,  Sejarah, dan Tujuan Berdirinya

    Obligasi bersal dari bahasa Belanda yaitu, Obligatie yang dalam bahasa Indonesia berarti kontrak.[1] Dalam Keputusan Presiden RI No:775/KMK 001/1982 obligasi adalah jenis efek berupa surat pengakuan hutang atas pinjaman uang dari masyrakat dalam bentuk tertentu, untuk jangka waktu sekurang-kurangnya tiga tahun dengan menjanjikan imbalan bunga yang  jumlah serta saat pembayarannya telah ditentukan terlebih dahulu oleh emiten.

    Dari definisi tersebut dapat disimpulkan:

    • Surat hutang yang dikeluarkan emiten, yang memiliki kekuatan hukum.
      • Pemegang obligasi berhak mendapatkan bunga tetap sesuaii dengan kesepakan awal.
      • Semua proyek diterima.
      • Hak pengembalian nilai atau harga obligasi pada saat jatuh tempo.

    Dalam fatwa DSN No. 32/DSN-MUI/IX/2002. Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syarian yang mewajibkan emiten membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa hasil/margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.[2]

    Dari definisi tersebut dapat disimpulkan:

    • Surat berharga yang dikeluarkan emiten, yang memiliki kekuatan hukum.
    • Pemegang obligasi berhak mendapatkan margin/fee dari pendapatan.
    • Proyek yang sesuai syariah.
    • Hak pengembalian nilai atau harga obligasi pada saat jatuh tempo.

    1.      Ringkasan Perbandingan Obligasi dan Sukuk

    Obligasi Konvensional Syariah Mudharabah Syariah Ijarah
    Akad (Transaksi) Tidak Ada Mudharabah (Bagi Hasil) Ijarah (Sewa/Lease)
    Jenis Transaksi - Uncertainty Contract ertainty Contract
    Sifat Surat Hutang Investasi Investasi
    Harga Penawaran 100% 100% 100%
    Pokok Obligasi saat Jatuh Tempo 100% 100% 100%
    Kupon Bunga Pendapatan/Bagi Hasil Imbalan/Fee
    Return Float/Tetap Indikatif berdasarkan Pendapatan/Income Ditentukan sebelumnya
    Fatwa Dewan Syariah Nasional Tidak Ada No. 33/DSN-MUI/IX/2002 No: 41/DSN-MUI/III/2004
    Jenis Investor Konvensional Syariah Syariah

    Pada muktamar ke-6 majma’ al-Fiqh islami di Jeddah  tahun 1410 H. Mengeluarkan keputusan mengenai obligasi.

    1. Obligasi yang mencerminkan kewjiban pembayaran atas harga obligasi beserta bunga atau disertai manfaat ang disaratkan adalah haram secara syar’i, baik dari segi pengeluaran, pembelian maupun pengedarannya. Sama saja milik pemerintah atau swasta.
    2. Di haruskan juga zero coupa bonds, karena iya termasuk pinjaman yang dijual dengan harga yang lebih murah dari harga nominalnya. Pemiliknya mengambil keuntungan dari pebedaan tersebutyang di perhitungkan sebagai diskon bagi obligasi tersebut.
    3. Begitu juga dengan obligasi dengan berhadiah hukumnya haram.[3]

    Yang menjadi dasar hukum Obligasi syariah di Indonesia adalah Fatwa DSN No. 32/DSN-MUI/IX/2002  tentang obligasi syariah, dan UU No. 19 tahun 2008 tentang surat berharga.[4]

    Kata-kata sak, sukuk dan sakaik dapat ditelusuri dengan mudah pada literatur islam komersial klasik. Fakta empris membuktikan dan menyimpulkan bahwa sukuk secara nyata digunakan secara luas oleh masyarakat muslim pada abad pertengahan, dalam bentuk surat berharga yang mewakili kewjiban pembiayaan yang berasal dari perdagangan dan kegiatan komersial lainnya.[5] Di Indonesia penerbitan obligasi syariah ini di pelopori oleh PT. Indosat dengan menerbitkan obligasi syariah mudharabah indosat senilai Rp 100 milyar pada Oktober 2002 yang lalu. Obligasi ini mengalami oversubribed dua kali lipat. Namun perkembangan obligasi syariah belum memicu pemerintah untuk segera menerbitkan sukuk, yang sejenis dengan obligasi negara syariah.[6]

    Adapun tujuan berdirinya obligasi syariah adalah untuk menciptakan sistem ekonomi yang berbasis syariah secara keseluruhan, dan juga memberi peluang bagi investor muslim untuk bergelut didunia pasar modal, khususnya obligasi. Bukan berarti menutup kemungkinan para investor non muslim untuk membeli obligasi syariah,  karena sesuai dengan ajaran islam, yaitu rahmatan lil-alamin.

    1. b. Prinsip transaksi obligasi syariah.

    Obligasi syariah bukan merupakan utang berbunga tetap, sebagai mana yang terdapat dalam obligasi konvensional, tetapi lebih kepada penyertaan dana yang didasarkan pada prinsip bagi hasil, transaksinya bukan akad utang piutang melainkan penyertaan.[7]

    1. c. Jenis-jenis obligasi:

    Berdasarkan Penerbitnya ada dua, yaitu:

    1. Obligasi Korporasi
    2. Obligasi Negara:
    • Obligasi Rekap, obligas yang diterbitkn dalam rangka program rekapitulisasi perbankan.
      • SUN, Obligasi yang diterbitkan untuk membiayai defisit APBN.
      • Obligasi Ritel,Obligasi yang sama dengan SUN (tetapi nilai nominalnya dibuat secara kecil agar dapat dibeli secara ritel oleh para investor menengah kebawah.
        • Sukuk, sama dengan SUN namun dikelurkan berdasarkan prinsip syariah
    1. d. Jenis-jenis obligasi syriah.[8]

    -          Obligasi mudharabah adalah sertifikat syariah yang menggunakan akad mudharabah.

    -          Oblogasi ijarah adalah sekuritas yang mewakili kepemilikan  aset yang keberadaanya jelas dan diketahui, yang melekat pada suatu kontrak sewa beli (lease), sewa dimana pembayaran retrun pada pemegang sukuk.

    -          Sukuk istisna adalah perjanjian kontrak untuk barang-barang industri yang memperbolehkan pembayaran tunai dan pengiriman di masa depan atau pembayaran dan pengiriman di masa depan dari barang-barang yang dibuat  berdasarkan kontrak tertentu.

    -          Obligasi salam adalah kontrak dengan pembayaran harga di muka yang dibuat untuk barang-barang yang dikirim kemudian. Tidak diperbolehkan menjual komoditas yang diurus sebelum menerimanya.

    1. e. Peraturan terkait.

    è    Aktiitas utama yang halal, tidak bertentangan dengan substansi fatwa DSN No. 20/DSN-MUI/IV/2001.

    è    Obligasi sebelum diperdagangkan harus mengikuti proses pemeringkatan. Lembaga pemeringkat di Indonesia adalah PT. Pemeringkat Indonesia (PEFINDO).

    1. f. Perkembangan dan pertumbuhannya di Indonesia

    Hingga tahun 2005, baru ada 18 emisi obligasi dengan nilai Rp. 2,2 Triliun atau sekitar dua persen dari total obligasi nasional. Pada tahun 2002 hanya ada satu obligasi syariah dari indosat dengan nilai Rp. 175 Miliar. Tahun 2003, terjadi enam emisi obligasi syariah dengan nilai Rp. 665 Miliar. Tahun 2004 ada delapan emisi obligasi syariah dengan nilai Rp. 970 Miliar dan tahun 2005 terdapat emisi senilai Rp. 345 milyar. Barulah pada tahun 2006, PLN berencana mengumumkan emisi obligasi dengan nilai Rp. 200 Miliar.

    Dalam perkembangannya berikutnya terjadi pergeseran akad yang melandasi obligasi tersebut. Obigasi yang terbit pada tahun 2004 dan 2005 sebagian besar mulai menggunakan akad ijarah. Sedangkan obligasi yang terbit pada tahun pertama 2002 dan 2003 menggunakan akad mudharabah. Dari total 18 obligasi yang diterbitkan tersebut, delapan obligasi diterbitkan dengan akad mudaharabah dengan nilai sekitar 0,9 triliun, sedangkan sepuluh obligasi lainnya menggunakan akad ijarah dengan nilai Rp. 1,2 triliun.

    Sukuk yang telah diterbitkan oleh PT. PLN[9]

    NO Nama obligasi seri jumlah Jangka waktu Fee Jatuh  tempo
    1. Obligasi syariah ijarah PLN I thn 2009 - Rp. 200.000.000 10 tahun Cicilan fee ijarah sebesar

    Rp.27.200 .000.000 per tahun

    21 juni 2016
    2. Sukuk ijarah PLN II thn 2007 - Rp.300.000.000 10 tahun Cicilan fee ijarah sebesar Rp. 31.200.000.000 per tahun 10 juli 2017
    3. Sukuk ijarah PLN III tahun 2009 A

    B

    Rp. 293.000.000.000

    Rp. 467.000.000.000

    5 tahun

    7 tahun

    Rp.43.217.500.000

    Rp.70.050.000.000

    9 januari 2014

    9 januari 2016

    4 Sukuk ijarah PLN IIII tahun 2010 A

    B

    Rp. 500.000.000.000

    Rp. 500.000.000.000

    7 tahun

    10 tahun

    -

    -

    2017

    2017

    g. Perhitungan bagi hasil obligasi syariah[10]

    Perhitungan bagi hasil obligasi syariah dapat di ilustrasikan sebagai berikut, misalnya, perhitungan obligasi syariah Indosat memberikan nisbah kepada pemegang obligasi atas pendapatan. Sateli dan pendapatan internet sebagai berikut:

    Tahun 1: 6,95% dari satelit dan 10,75% dari internet.

    Tahun 2: 6,95% dari satelit dan 9,2% dari internet.

    Tahun 3: 6,95% dari satelit dan 7,69% dari internet.

    Tahun 4: 6,95% dari satelit dan 6.56% dari internet.

    Tahun 5: 6,95% dari satelit dan 5,50% dari internet.

    Pendapatan satelit         =Rp 53,48 M.

    Pendapatan internet      =Rp 38,15 M

    Dengan demikian nisbah diatas, maka, investor akan menerima pendapatanbagi hasil, (6,91%*Rp53,48 M)+ (10,75%P*Rp38,15 M) =Rp 7,80 M.

    Ekivalen retrun aktualnya adalah:

    (Rp 7,80 M*4)/Rp 175 M= 17,82% pertahun.

    h. Prospek, kendala dan strategi pengembangannya.

    Kendala dalam pengembngan obligasi syariah:

    • Belum banyak masyarakat yng paham tentang keberadaan obligasi syariah, apalagi sistem yang digunakannya.
    • Masyarakat dalam menyimpana dananya cendrung didasarkan atas pertimbangan pragmatis.
    • Di usia yang relatif masih muda dan sistem yang berbeda, obligasi syariah dikondisikan untuk menghadapi masyarakat yang kurang percaya akan keberadaan sistem yang belum diknal.

    Langkah-langkah yang harus dilakukan:

    • Sosiolisasi terus digencarkan.
    • Usaha untuk menarik pasar emosional secara statistik relatif lebih sedikit dari pada pasar rasional.
    • Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, usaha untuk meningkatkan profesionalitas, kualitas, kapabilitas dan efesiensi untuk selalu dilakukan oleh obligasi syariah.

    i. Seputar tanya jawab tentang sukuk ijarah dengan pak adit (pegawai PT. PLN pusat bagian keuangan)

    • PT. PLN persero sudah menerbitkan obligasi konvensional, kenapa tertarik lagi untuk menerbitkan obligasi syariah (sukuk ijarah)?

    Jawab:  begini ibaratnya, kami dengan menerbitkan obligasi konbensional kami mendapatkan dana 1 M. Sedangkan apabila kami menerbitkan sukuk ijarah kami mendapatkan tambahan dana, misalnya ½ M. Kenapa tidak.

    • Apa yang membedakan sukuk ijarah dan obligasi konvensional?

    Jawab: sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya saja pada sukuk ijarah ada akad yaitu akad ijarah dan underlying asset (berbentuk travo). Fee yang diperoleh pemegang sukuk ijarah  tetap.

    • Apakah sukuk ijarah yang diterapkan PLN sudah sesuai dengan teory yang seharusnya ( buku)?

    Jawab: maaf, saya tidak begitu faham soal itu. Karena saya belum pernah baca bukunya. Saya hanya mengetahui yang terjadi di lapangan, yaitu pendapatan yang tetap dan ada underlying asset.

    • Bagaimana kalau terjadi, PLN tidak sanggup membayar fee yang telah dii janjikan?

    Jawab: sejauh ini PLN belum pernah mengalami hal yang semacam itu, makanya PLN selalu dipercaya oleh nasabah sampai saat ini.

    Daftar Pustaka

    • Sudarsono Heri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah ekonisia, Yogyakarta, 2007.
    • Manan Abdul, Aspek Hukum dalam penyelenggarann investasi di pasar modal syariah Indonesia, Kencana Perdana Media Grup, Jakarta, 2009.
    • Ghufron Sofianah, konsep dasar obligasi syariah, Renaisan, Jakarta, 2005.
    • Ghufron Sofianah, sistem keuangan dan investasi syariah, Renaisan, Jakarta, 2005.

    [1] Abdul Manan, Aspek Hukum dalam penyelenggarann investasi di pasar modal syariah Indonesia, KencanaPerdana Media Grup, Jakarta, 2009, hlm, 118.

    [2] Sofianah Ghufron, konsep dasar obligasi syariah, Renaisan, Jakarta, 2005, hlm, 17

    [3] Sofianah Ghufron, sistem keuangan dan investasi syariah, Renaisan, Jakarta, 2005, hlm, 37

    [4] Abdul Manan, Aspek Hukum dalam penyelenggarann investasi di pasar modal syariah Indonesia, KencanaPerdana Media Grup, Jakarta, 2009, hlm, 140.

    [5] Abdul Manan, Aspek Hukum dalam penyelenggarann investasi di pasar modal syariah Indonesia, KencanaPerdana Media Grup, Jakarta, 2009, hlm, 137-139.

    [6] Sofianah Ghufron, konsep dasar obligasi syariah, Renaisan, Jakarta, 2005, hlm, 20-21

    [7] Abdul Manan, Aspek Hukum dalam penyelenggarann investasi di pasar modal syariah Indonesia, KencanaPerdana Media Grup, Jakarta, 2009, hlm, 125

    [8] Abdul Manan, Aspek Hukum dalam penyelenggarann investasi di pasar modal syariah Indonesia, Kencana Perdana Media Grup, Jakarta, 2009, hlm, 143-147.

    [9] Prospektus awal PT. PLN, hlm, 26

    [10] Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah ekonisia, Yogyakarta, 2007, hlm, 244.

  • Posted on Mei 10th, 2010 sopwan sopiyan No comments

    OBLIGASI SYARIAH (SUKUK)

    Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Lembaga Keuangan Syari’ah Non-Bank

    Dosen pembimbing:

    Dr. Hendra Kholid, MA.

    Disusun oleh:

    Sopwan Sopiyan : 108046300004

    PROGRAM STUDI ZISWAF (MUAMALAT)

    FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

    UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

    JAKARTA

    2010/1431 H

    BAB I

    Kata Pengantar

    Syukur penulis panjatkan kehadirat Alla SWT sehingga akhirnya pemakalah bisa menyelesaikan makalah yang berjudul “ OBLIGASI SYARIAH ”  shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para shahabat dan kita sebagai pengikutnya.

    Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dosen pengajar mata kuliah “Lembaga Perekonomian Ummat “ Bapak Dr. Hendra Kholid, MA dan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini baik secara moril maupun secara materil.

    Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan makalah ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyusunan makalah  ini terdapat banyak kekurangan, dan keritik serta sarannya sangat penulis harapkan.

    Harapan semoga makalah ini dapat bermanpaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi semua pihak. Amin………….

    penulis


    Bab II

    Pendahuluan

    Dengan dipelopori Bank Muamalat Indonesia (BMI), sedikit banyaknya merubah perekonomian di Negri tercinta kita ini Indonesia. Para peneliti  ekonomi yang cinta kepada syariat islam mulai berpikir untuk mengembangkan ekonomi secara islam. Salah stu diantaranya adalah membenarkan obligasi syariah, sesuai dengan keputusan fatwa DSN No. 32/DSN-MUI/IX/2002 dan telah keluar juga UU No. 19 Thn 2008 tentang surat berharga syriah.

    Bab III

    Pembahasan:

    Obligasi Syariah

    1. a. Pengertian, Dasar Hukum,  Sejarah, dan Tujuan Berdirinya

    Obligasi bersal dari bahasa Belanda yaitu, Obligatie yang dalam bahasa Indonesia berarti kontrak.[1] Dalam Keputusan Presiden RI No:775/KMK 001/1982 obligasi adalah jenis efek berupa surat pengakuan hutang atas pinjaman uang dari masyrakat dalam bentuk tertentu, untuk jangka waktu sekurang-kurangnya tiga tahun dengan menjanjikan imbalan bunga yang  jumlah serta saat pembayarannya telah ditentukan terlebih dahulu oleh emiten.

    Dari definisi tersebut dapat disimpulkan:

    • Surat hutang yang dikeluarkan emiten, yang memiliki kekuatan hukum.
      • Pemegang obligasi berhak mendapatkan bunga tetap sesuaii dengan kesepakan awal.
      • Semua proyek diterima.
      • Hak pengembalian nilai atau harga obligasi pada saat jatuh tempo.

    Dalam fatwa DSN No. 32/DSN-MUI/IX/2002. Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syarian yang mewajibkan emiten membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa hasil/margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.[2]

    Dari definisi tersebut dapat disimpulkan:

    • Surat berharga yang dikeluarkan emiten, yang memiliki kekuatan hukum.
    • Pemegang obligasi berhak mendapatkan margin/fee dari pendapatan.
    • Proyek yang sesuai syariah.
    • Hak pengembalian nilai atau harga obligasi pada saat jatuh tempo.

    1.      Ringkasan Perbandingan Obligasi dan Sukuk

    Obligasi Konvensional Syariah Mudharabah Syariah Ijarah
    Akad (Transaksi) Tidak Ada Mudharabah (Bagi Hasil) Ijarah (Sewa/Lease)
    Jenis Transaksi - Uncertainty Contract ertainty Contract
    Sifat Surat Hutang Investasi Investasi
    Harga Penawaran 100% 100% 100%
    Pokok Obligasi saat Jatuh Tempo 100% 100% 100%
    Kupon Bunga Pendapatan/Bagi Hasil Imbalan/Fee
    Return Float/Tetap Indikatif berdasarkan Pendapatan/Income Ditentukan sebelumnya
    Fatwa Dewan Syariah Nasional Tidak Ada No. 33/DSN-MUI/IX/2002 No: 41/DSN-MUI/III/2004
    Jenis Investor Konvensional Syariah Syariah

    Pada muktamar ke-6 majma’ al-Fiqh islami di Jeddah  tahun 1410 H. Mengeluarkan keputusan mengenai obligasi.

    1. Obligasi yang mencerminkan kewjiban pembayaran atas harga obligasi beserta bunga atau disertai manfaat ang disaratkan adalah haram secara syar’i, baik dari segi pengeluaran, pembelian maupun pengedarannya. Sama saja milik pemerintah atau swasta.
    2. Di haruskan juga zero coupa bonds, karena iya termasuk pinjaman yang dijual dengan harga yang lebih murah dari harga nominalnya. Pemiliknya mengambil keuntungan dari pebedaan tersebutyang di perhitungkan sebagai diskon bagi obligasi tersebut.
    3. Begitu juga dengan obligasi dengan berhadiah hukumnya haram.[3]

    Yang menjadi dasar hukum Obligasi syariah di Indonesia adalah Fatwa DSN No. 32/DSN-MUI/IX/2002  tentang obligasi syariah, dan UU No. 19 tahun 2008 tentang surat berharga.[4]

    Kata-kata sak, sukuk dan sakaik dapat ditelusuri dengan mudah pada literatur islam komersial klasik. Fakta empris membuktikan dan menyimpulkan bahwa sukuk secara nyata digunakan secara luas oleh masyarakat muslim pada abad pertengahan, dalam bentuk surat berharga yang mewakili kewjiban pembiayaan yang berasal dari perdagangan dan kegiatan komersial lainnya.[5] Di Indonesia penerbitan obligasi syariah ini di pelopori oleh PT. Indosat dengan menerbitkan obligasi syariah mudharabah indosat senilai Rp 100 milyar pada Oktober 2002 yang lalu. Obligasi ini mengalami oversubribed dua kali lipat. Namun perkembangan obligasi syariah belum memicu pemerintah untuk segera menerbitkan sukuk, yang sejenis dengan obligasi negara syariah.[6]

    Adapun tujuan berdirinya obligasi syariah adalah untuk menciptakan sistem ekonomi yang berbasis syariah secara keseluruhan, dan juga memberi peluang bagi investor muslim untuk bergelut didunia pasar modal, khususnya obligasi. Bukan berarti menutup kemungkinan para investor non muslim untuk membeli obligasi syariah,  karena sesuai dengan ajaran islam, yaitu rahmatan lil-alamin.

    1. b. Prinsip transaksi obligasi syariah.

    Obligasi syariah bukan merupakan utang berbunga tetap, sebagai mana yang terdapat dalam obligasi konvensional, tetapi lebih kepada penyertaan dana yang didasarkan pada prinsip bagi hasil, transaksinya bukan akad utang piutang melainkan penyertaan.[7]

    1. c. Jenis-jenis obligasi:

    Berdasarkan Penerbitnya ada dua, yaitu:

    1. Obligasi Korporasi
    2. Obligasi Negara:
    • Obligasi Rekap, obligas yang diterbitkn dalam rangka program rekapitulisasi perbankan.
      • SUN, Obligasi yang diterbitkan untuk membiayai defisit APBN.
      • Obligasi Ritel,Obligasi yang sama dengan SUN (tetapi nilai nominalnya dibuat secara kecil agar dapat dibeli secara ritel oleh para investor menengah kebawah.
        • Sukuk, sama dengan SUN namun dikelurkan berdasarkan prinsip syariah
    1. d. Jenis-jenis obligasi syriah.[8]

    -          Obligasi mudharabah adalah sertifikat syariah yang menggunakan akad mudharabah.

    -          Oblogasi ijarah adalah sekuritas yang mewakili kepemilikan  aset yang keberadaanya jelas dan diketahui, yang melekat pada suatu kontrak sewa beli (lease), sewa dimana pembayaran retrun pada pemegang sukuk.

    -          Sukuk istisna adalah perjanjian kontrak untuk barang-barang industri yang memperbolehkan pembayaran tunai dan pengiriman di masa depan atau pembayaran dan pengiriman di masa depan dari barang-barang yang dibuat  berdasarkan kontrak tertentu.

    -          Obligasi salam adalah kontrak dengan pembayaran harga di muka yang dibuat untuk barang-barang yang dikirim kemudian. Tidak diperbolehkan menjual komoditas yang diurus sebelum menerimanya.

    1. e. Peraturan terkait.

    è    Aktiitas utama yang halal, tidak bertentangan dengan substansi fatwa DSN No. 20/DSN-MUI/IV/2001.

    è    Obligasi sebelum diperdagangkan harus mengikuti proses pemeringkatan. Lembaga pemeringkat di Indonesia adalah PT. Pemeringkat Indonesia (PEFINDO).

    1. f. Perkembangan dan pertumbuhannya di Indonesia

    Hingga tahun 2005, baru ada 18 emisi obligasi dengan nilai Rp. 2,2 Triliun atau sekitar dua persen dari total obligasi nasional. Pada tahun 2002 hanya ada satu obligasi syariah dari indosat dengan nilai Rp. 175 Miliar. Tahun 2003, terjadi enam emisi obligasi syariah dengan nilai Rp. 665 Miliar. Tahun 2004 ada delapan emisi obligasi syariah dengan nilai Rp. 970 Miliar dan tahun 2005 terdapat emisi senilai Rp. 345 milyar. Barulah pada tahun 2006, PLN berencana mengumumkan emisi obligasi dengan nilai Rp. 200 Miliar.

    Dalam perkembangannya berikutnya terjadi pergeseran akad yang melandasi obligasi tersebut. Obigasi yang terbit pada tahun 2004 dan 2005 sebagian besar mulai menggunakan akad ijarah. Sedangkan obligasi yang terbit pada tahun pertama 2002 dan 2003 menggunakan akad mudharabah. Dari total 18 obligasi yang diterbitkan tersebut, delapan obligasi diterbitkan dengan akad mudaharabah dengan nilai sekitar 0,9 triliun, sedangkan sepuluh obligasi lainnya menggunakan akad ijarah dengan nilai Rp. 1,2 triliun.

    Sukuk yang telah diterbitkan oleh PT. PLN[9]

    NO Nama obligasi seri jumlah Jangka waktu Fee Jatuh  tempo
    1. Obligasi syariah ijarah PLN I thn 2009 - Rp. 200.000.000 10 tahun Cicilan fee ijarah sebesar

    Rp.27.200 .000.000 per tahun

    21 juni 2016
    2. Sukuk ijarah PLN II thn 2007 - Rp.300.000.000 10 tahun Cicilan fee ijarah sebesar Rp. 31.200.000.000 per tahun 10 juli 2017
    3. Sukuk ijarah PLN III tahun 2009 A

    B

    Rp. 293.000.000.000

    Rp. 467.000.000.000

    5 tahun

    7 tahun

    Rp.43.217.500.000

    Rp.70.050.000.000

    9 januari 2014

    9 januari 2016

    4 Sukuk ijarah PLN IIII tahun 2010 A

    B

    Rp. 500.000.000.000

    Rp. 500.000.000.000

    7 tahun

    10 tahun

    -

    -

    2017

    2017

    g. Perhitungan bagi hasil obligasi syariah[10]

    Perhitungan bagi hasil obligasi syariah dapat di ilustrasikan sebagai berikut, misalnya, perhitungan obligasi syariah Indosat memberikan nisbah kepada pemegang obligasi atas pendapatan. Sateli dan pendapatan internet sebagai berikut:

    Tahun 1: 6,95% dari satelit dan 10,75% dari internet.

    Tahun 2: 6,95% dari satelit dan 9,2% dari internet.

    Tahun 3: 6,95% dari satelit dan 7,69% dari internet.

    Tahun 4: 6,95% dari satelit dan 6.56% dari internet.

    Tahun 5: 6,95% dari satelit dan 5,50% dari internet.

    Pendapatan satelit         =Rp 53,48 M.

    Pendapatan internet      =Rp 38,15 M

    Dengan demikian nisbah diatas, maka, investor akan menerima pendapatanbagi hasil, (6,91%*Rp53,48 M)+ (10,75%P*Rp38,15 M) =Rp 7,80 M.

    Ekivalen retrun aktualnya adalah:

    (Rp 7,80 M*4)/Rp 175 M= 17,82% pertahun.

    h. Prospek, kendala dan strategi pengembangannya.

    Kendala dalam pengembngan obligasi syariah:

    • Belum banyak masyarakat yng paham tentang keberadaan obligasi syariah, apalagi sistem yang digunakannya.
    • Masyarakat dalam menyimpana dananya cendrung didasarkan atas pertimbangan pragmatis.
    • Di usia yang relatif masih muda dan sistem yang berbeda, obligasi syariah dikondisikan untuk menghadapi masyarakat yang kurang percaya akan keberadaan sistem yang belum diknal.

    Langkah-langkah yang harus dilakukan:

    • Sosiolisasi terus digencarkan.
    • Usaha untuk menarik pasar emosional secara statistik relatif lebih sedikit dari pada pasar rasional.
    • Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, usaha untuk meningkatkan profesionalitas, kualitas, kapabilitas dan efesiensi untuk selalu dilakukan oleh obligasi syariah.

    i. Seputar tanya jawab tentang sukuk ijarah dengan pak adit (pegawai PT. PLN pusat bagian keuangan)

    • PT. PLN persero sudah menerbitkan obligasi konvensional, kenapa tertarik lagi untuk menerbitkan obligasi syariah (sukuk ijarah)?

    Jawab:  begini ibaratnya, kami dengan menerbitkan obligasi konbensional kami mendapatkan dana 1 M. Sedangkan apabila kami menerbitkan sukuk ijarah kami mendapatkan tambahan dana, misalnya ½ M. Kenapa tidak.

    • Apa yang membedakan sukuk ijarah dan obligasi konvensional?

    Jawab: sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya saja pada sukuk ijarah ada akad yaitu akad ijarah dan underlying asset (berbentuk travo). Fee yang diperoleh pemegang sukuk ijarah  tetap.

    • Apakah sukuk ijarah yang diterapkan PLN sudah sesuai dengan teory yang seharusnya ( buku)?

    Jawab: maaf, saya tidak begitu faham soal itu. Karena saya belum pernah baca bukunya. Saya hanya mengetahui yang terjadi di lapangan, yaitu pendapatan yang tetap dan ada underlying asset.

    • Bagaimana kalau terjadi, PLN tidak sanggup membayar fee yang telah dii janjikan?

    Jawab: sejauh ini PLN belum pernah mengalami hal yang semacam itu, makanya PLN selalu dipercaya oleh nasabah sampai saat ini.

    Daftar Pustaka

    • Sudarsono Heri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah ekonisia, Yogyakarta, 2007.
    • Manan Abdul, Aspek Hukum dalam penyelenggarann investasi di pasar modal syariah Indonesia, Kencana Perdana Media Grup, Jakarta, 2009.
    • Ghufron Sofianah, konsep dasar obligasi syariah, Renaisan, Jakarta, 2005.
    • Ghufron Sofianah, sistem keuangan dan investasi syariah, Renaisan, Jakarta, 2005.

    [1] Abdul Manan, Aspek Hukum dalam penyelenggarann investasi di pasar modal syariah Indonesia, KencanaPerdana Media Grup, Jakarta, 2009, hlm, 118.

    [2] Sofianah Ghufron, konsep dasar obligasi syariah, Renaisan, Jakarta, 2005, hlm, 17

    [3] Sofianah Ghufron, sistem keuangan dan investasi syariah, Renaisan, Jakarta, 2005, hlm, 37

    [4] Abdul Manan, Aspek Hukum dalam penyelenggarann investasi di pasar modal syariah Indonesia, KencanaPerdana Media Grup, Jakarta, 2009, hlm, 140.

    [5] Abdul Manan, Aspek Hukum dalam penyelenggarann investasi di pasar modal syariah Indonesia, KencanaPerdana Media Grup, Jakarta, 2009, hlm, 137-139.

    [6] Sofianah Ghufron, konsep dasar obligasi syariah, Renaisan, Jakarta, 2005, hlm, 20-21

    [7] Abdul Manan, Aspek Hukum dalam penyelenggarann investasi di pasar modal syariah Indonesia, KencanaPerdana Media Grup, Jakarta, 2009, hlm, 125

    [8] Abdul Manan, Aspek Hukum dalam penyelenggarann investasi di pasar modal syariah Indonesia, Kencana Perdana Media Grup, Jakarta, 2009, hlm, 143-147.

    [9] Prospektus awal PT. PLN, hlm, 26

    [10] Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah ekonisia, Yogyakarta, 2007, hlm, 244.

  • Reksa Dana Syariah

    Posted on Mei 4th, 2010 thorique No comments

    REKSADANA SYARIAH

    Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah lembaga keuangan syari’ah non-bank

    Dosen pembimbing:

    Dr. Hendra Kholid, MA.

    Disusun oleh:

    1. Pramana Wijaya                 (108046100076)

    2. Qotrun Nadha                     (108046100054)

    3.  S. Fikri Thariq                     (108046100067)

    PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI’AH (MUAMALAT)

    FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

    UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

    JAKARTA

    2010/1431 H

    PENDAHULUAN

    Walaupun sudah lama muncul, namun belakangan ini mulai berkembang prinsip syariah dalam jasa keuangan di Indonesia, mulai dari perbankan, asuransi dan investasi. Semuanya  tentu membutuhkan pembelajaran, sehingga tidak salah dalam memahami konsep dan prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya. Banyak hal yang mengakibatkan fenomena ini terjadi, terutama dengan potensi dimana Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah umat muslim terbanyak di dunia.

    Menelaah dari sisi sektor investasi khususnya reksa dana, beberapa tahun belakangan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Masyarakat kita mulai melirik dan mempertimbangkan untuk memilih reksa dana dibandingkan dengan produk-produk perbankan dengan bagi-hasil yang relatif rendah. Namun bagi umat Islam reksa dana merupakan hal yang perlu diteliti, karena masih mengandung hal-hal yang tidak sejalan dengan ajaran agama islam. misalnya, investasi reksadana para produk-produk yang di haramkan dalam islam. Seperti, minuman keras, judi, pornografi dan jasa keuanggan yang non syariah.

    Hal ini yang menjadi peluang besar bagi para manajer investasi untuk mengembangkan sebuah produk investasi yang memang diminati oleh masyarakat luas, salah satunya adalah produk reksa dana syariah. Indonesia dengan jumlah penduduk pemeluk agama Islam terbesar tentunya memiliki potensi pasar yang besar. Akan tiba saatnya nanti dimana produk-produk investasi syariah akan membanjiri pasar.

    Tetapi sebelum itu semua terwujud, ada baiknya kita memahami sedikit mengenai investasi syariah khususnya reksa dana syariah. Secara prinsip ada dua hal yang membedakan antara reksa dana konvensional dan reksa dana syariah. Yamg pertama, dalam hal pemilihan aset-asetnya, investasi yang dilakukan harus sesuai syariah. Kedua, adanya kewajiban untuk membersihkan (cleansing process) dana yang tidak dapat terhindar dari bunga bank, yang disalurkan demi kemaslahatan umat, seperti sumbangan untuk pendidikan atau bencana alam.

    REKSA DANA

    A. PENGERTIAN

    Reksa dana dikenal juga dengan unit trust (Inggris) yang berarti unit (saham) kepercayaan atau mutual fund (Amerika) yang berarti dana bersama atau investment fund (Jepang) yang berarti pengelolaan dana untuk investasi berdasarkan kepercayaan. Secara bahasa reksa dana tersusun atas dua konsep, yaitu konsep “reksa”yang berarti jaga atau pelihara dan konsep “dana” yang berarti (himpunan) uang. Dengan demikian, secara bahasa reksa dana berarti kumpulan uang yang dipelihara.

    Sedangkan secara istilah, reksa dana berarti sebuah wadah dimana masyarakat dapat menginvestasikan dananya dan oleh pengurusnya ( manajer investasi) dana itu di investasikan ke portofolio efek. Reksadana ini merupakan solusi bagi para pemodal kecil yang ingin ikut serta dalam pasar modal dengan modal yang relatif kecil dan kemampuan menanggung resiko yang sedikit. Definisi ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 pasal 1 ayat 27,  tentang Pasar Modal yang menyatakan bahwa reksa dana berarti wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.

    Dalam pengertian tersebut bisa di pahami bahwa dalam reksa dana terkandung 4 unsur  utama, yakni : (1) masyarakat  pemilik modal (rab al-mal);  (2) modal yang di setor masyarakat (mal); (3) manejer investasi sebagai pengelola modal (’amil); (4) investasi yang di lakukan oleh menejer investasi (’amal).

    Makna umum dari reksa dana Syariah tidak jauh berbeda dengan reksa dana pada umumnya. Perbedaannya terletak pada operasional, dimana reksa dana Syariah menggunakan ketentuan prinsip Syari’ah. Prinsip Syari’ah di reksa dana Syariah digunakan dalam bentuk akad antara pemilik modal (rab al-mal) dengan manajer investasi (’amil), pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi serta dalam penentuan dan pembagian hasil investasi.

    Akad yang terjadi di reksa dana Syariah antara pemilik modal (rab al-mal) dengan manajer investasi (’amil) digunakan akad mudharabah, yakni kontrak kemitraan (partnership) yang berdasarkan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada pihak lain untuk diinvestasikan, dengan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul kerugian sesuai dengan kesepakatan bersama.  Sedangkan investasi yang dipilih dan dilaksanakan adalah investasi yang terlepas dari unsur riba dan gharar. Adapun pembagian keuntungan dan kerugian yang dialami manajer investasi dalam investasinya ditanggung bersama antara pemilik modal dengan  manajer investasi (profit and loss sharing).

    B. Dasar Hukum Reksa Dana Syariah

    Saham reksadana syariah dapat diperjual-belikan dengan dasar ayat Al-Quran:

    Surah Al-Baqarah: 275 :

    275. orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

    Surah An-Nisa : 29

    29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

    Hadis Nabi S.A.W, antara lain:

    “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”. (HR. Tirmidzi dari Amr bin Auf)
    “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain” (HR. Ibn Majah dari Ubadah bin Shamit, Ahmad dari Ibn Abbas, dan Malik dari Yahya).

    C. Latar Belakang dan Tujuan

    Investasi merupakan solusi bagi pemilik modal dalam mengembangkan hartanya. Dalam berinvestasi ini banyak jalan yang bisa dilalui, baik dilakukan oleh pemilik modal sendiri maupun diserahkan kepada pihak lain untuk diinvestasikan pada saat pemilik modal tidak bisa menjalankan usahanya sendiri, maka usaha dilakukan oleh pihak lain.

    Pengalokasian modal kepada pihak lain itu bisa disalurkan kepada  perorangan yang bersifat individual atau disalurkan kepada lembaga atau badan usaha. Badan usaha yang dijadikan tempat investasi itu dapat berupa lembaga ekonomi ataupun lembaga keuangan yang menyelenggarakan kegiatan perbankan atau kegiatan non perbankan. Sedangkan reksa dana itu sendiri dapat dikategorikan sebagai lembaga keuangan non perbankan yang bisa dijadikan sebagai tempat investasi bagi pemilik modal yang bergerak di bidang pasar modal.

    Sejarah reksa dana dimulai saat seorang pedagang Belanda bernama Adriaan van Ketwich pada tahun 1744, ia membuat sebuah reksa dana. Reksa dana ini bernama Eendragt Maakt Magt yang berarti ”persatuan menciptakan kekuatan”. Sedangkan reksa dana yang kegiatannya bergerak di bidang pasar modal  yang pertama kali bernama Massachusetts Investors Trust di Boston yang diterbitkan tanggal 21 Maret 1924. Di Indonesia sendiri reksa dana telah muncul pada tahun 1977 seiring dengan aktifnya pasar modal, yang kemudian dilegitimasi lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Tahun 1996 ditetapkan sebagai tahun reksa dana di Indonesia oleh BAPEPAM atas berkembangnya investasi melalui reksa dana di Indonesia.

    Sejalan dengan perkembangan itu, sebagian masyarakat muslim di Indonesia memandang bahwa di dalam mekanisme reksa dana masih ditemukan unsur-unsur yang bertentangan dengan Syari’at Islam, yaitu riba dan gharar. Untuk mengantisipasi unsur-unsur tersebut dengan tetap umat Islam bisa menginvestasikan dana melalui reksa dana, maka dirumuskanlah reksa dana yang mengacu pada prinsip-prinsip Syari’ah.

    Secara ril, di Indonesia reksa dana Danareksa Syariah disahkan keberadaannya oleh Bapepam pada tanggal 12 juni 1997. Reksa dana syariah yang di dirikan itu berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun1995 tentang pasar modal, yang di tuangkan dalam akta nomor 24 tanggal 12 juni 1997 yang di buat dihadapan notaris Djedjem wijaya, SH di Jakarta antara PT Danareksa Fund Management sebagai Manajer Investasi dengan Citibank N.A. Jakarta sebagai Bank Kustodian. PT Danareksa Fund Managementdidirikan pada tanggal 1 Juli 1992, yang kemudian dilegitimasi oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor C2/7283.HT.)!.TH.(@ tanggal 3 September 1992.

    D. Perautran Hukum yang Terkait dengan Reksa Dana Syariah

    • Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995
    • Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 20/DSN-MUI/IX/2000, tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah. Menimbang :

    a. Bahwa Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan aktifitas ekonomi (muamalah) dengan cara yang benar dan baik, serta melarang penimbunan barang, atau membiarkan harta (uang) tidak produktif, sehingga aktifitas ekonomi yang dilakukan dapat meningkatkan ekonomi umat.

    b. Bahwa aktifitas ekonomi dalam Islam, selain bertujuan untuk memperoleh keuntungan, harus memperhatikan etika dan hukum ekonomi Syariah.

    c. Bahwa aktifitas ekonomi dalam Islam dilakukan atas dasar suka sama suka (al-taradhi), berkeadilan (al-adalah), dan tidak saling merugikan (la dharara wa la dhirara).

    d. Bahwa salah satu bentuk muamalah pada masa kini adalah Reksa Dana.

    e. Bahwa dalam reksa dana konvensional masih banyak terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah Islam, baik dari segi akad, pelaksanaan investasi, maupun dari segi pembagian keuntungan. Oleh karena itu, perlu adanya reksa dana untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

    f. Bahwa agar kegiatan reksa dana sesuai dengan syariah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang reksa dana untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

    Memperhatikan :

    a. Keputusan dan Rekomendasi Lokakarya Alim Ulama tentang Reksadana Syariah, tanggal 24-25 Rabiul Awwal 1417 H / 29-30 Juli 1997 M.

    b. Undang-undang RI, Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal.

    c. Surat dari PT. Danareksa Investmen Management, nomor S-09/01/DPS-DIM.

    d. Pendapat peserta rapat pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Senin, 15 Muharram 1422 / 9 April 2001 dan hari Rabu 24 Muharram 1422 H / 18 April 2001.

    Mengingat :

    • Firman Allah, antara lain:

    “…Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…”. (QS. Al-Baqarah (2): 275).

    “Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu…”. (QS. Al-Nisa’ [4] : 29)

    “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu…”. QS. Al-Ma’idah (5): 1.

    “…kamu tidak (boleh) menganiaya dan tdak (pula) dianiaya” (QS. Al-baqarah (2) : 279).

    “…Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu…” (QS. Al-Baqarah (2) : 198).

    • Hadis Nabi S.A.W, antara lain:

    “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”. (HR. Tirmidzi dari Amr bin Auf)

    “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain” (HR. Ibn Majah dari Ubadah bin Shamit, Ahmad dari Ibn Abbas, dan Malik dari Yahya).

    • Kaidah Fiqh: “Pada dasarnya, segala bentuk muamalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya”.

    E. Produk dan Mekanisme Operasional

    • Produk dari reksa dana :

    1. Reksadana Pendapatan Tetap

    Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari dana yang dikelola (aktivanya) dalam bentuk efek bersifat utang.

    2. Reksadana Saham.

    Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari dana yang dikelolanya dalam efek bersifat ekuitas.

    3. Reksadana Campuran.

    Reksadana yang mempunyai perbandingan target aset alokasi pada efek saham dan pendapatan tetap yang tidak dapat dikategorikan ke dalam ketiga reksadana lainnya.

    4. Reksadana Pasar Uang.

    Reksadana yang investasinya ditanam pada efek bersifat hutang dengan jatuh tempo yang kurang dari satu tahun.

    • Mekanisme operasional dalam Reksa Dana Syari’ah terdiri atas:

    a. Antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan sistem wakalah, dan

    b. Antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudharabah.

    • Karakteristik sistem mudharabah adalah:

    a. Pembagian keuntungan antara pemodal (shahibul maal) yang diwakili oleh Manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui manajer invetasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil invetasi tertentu kepada pemodal.
    b. Pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan.
    c. Manajer investasi sebagai wakil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya (gross negligence/tafrith).

    Prinsip operasional yang digunakan di reksa dana syariah adalah prinsip mudharabah atau qiradh, yang diartikan sebagai sebuah ikatan atau system di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan tersebut dibagi antara kedua pihak sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak.

    Sesuai dengan prinsip operasional tersebut, maka pelaksanaan investasi yang dilakukan oleh Manajemen Investasi sebagai pengelola reksa dana menggunakan prinsip mudharabah atau prinsip qiradh. Dengan kata lain, investasi yang dilakukan Manajemen investasi hanya pada instrumen keuangna yang sesuai dengan Syariat Islam.

    Dalam  ”Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah” yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah PT Danareksa Investment Management pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa menurut sistem perekonomian Indonesia pada saat ini dan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, instrumen keuangan hanya meliputi:

    -  Instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian deviden didasarkan pada tingkat laba usaha

    - Penempatan dalam deposito pada Bank Umum Syariah

    - Surat hutang jangka panjang baik berupa obligasi maupun surat hutang lkainnya yang berdasarkan bagi hasil atau mudharabah

    - Surat hutang jangka pendek yang telah lazim diperdagangkan diantara lembaga keuangan Syariah termasuk jual beli hutang (Ba’i al-dayn) dengan harga tidak lebih rendah dari pokoknya.

    Daftar Pustaka

    Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat, A. Djazuli & Yadi Janwari, Rajawali, 2002, Jakarta. Materi Dakwah Ekonomi Syariah.

    M. Nadratuzzaman, AM Hasan Ali, A. Bahrul M, PKES (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah), Jakarta, 2008. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.

    Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid. 2008. Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Zikrul Hakim

    http://www.pengusahamuslim.com/fatwa-perdagangan/tanya-jawab/697-tanya-jawab-hukum-dan-cara-perhitungan-zakat-reksadana-syariah.html : Ditulis oleh Ibnu Munzir on Jumat, 09 Oktober 2009 08:34

    http://positivego.blogspot.com/2010/03/perkembangan-reksadana-syariah.html

    http://id.wikipedia.org/wiki/Reksadana